16/12/2025
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem menepis anggapan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengajukan surat permintaan bantuan bencana ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia menegaskan, surat tersebut bukan ditujukan ke PBB, melainkan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berada di Aceh.
"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," kata Mualem saat diwawancarai awak media di Banda Aceh, Selasa (16/12/2025), dilansir dari Antara.
JUBIR PEMPROV ACEH SEBUT ADA KESALAHPAHAMAN
Menanggapi pernyataan tersebut, Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi dan tujuan surat tersebut.
Ia menegaskan, surat Pemprov Aceh ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) yang berkantor dan menjalankan program di Indonesia.
"Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada.
Karena mereka juga ada program di Aceh," ujar Muhammad MTA. Muhammad MTA menjelaskan, status bencana yang terjadi di Aceh saat ini masih berada pada level provinsi.
Pemerintah Pusat tetap berperan melalui supervisi dan menjadikan penanganan bencana tersebut sebagai prioritas.
Dengan status tersebut, Pemprov Aceh menilai perlu mengambil sejumlah langkah strategis, termasuk mengundang lembaga-lembaga yang memiliki pengalaman dan konsentrasi pada penanganan bencana serta pemulihan pascabencana.
Ia menyinggung pengalaman penanganan bencana tsunami Aceh di masa lalu, di mana UNDP, IOM, dan UNICEF menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia dan hingga kini masih menjalankan berbagai program kemitraan di sejumlah daerah.
UNICEF, misalnya, masih memiliki program pendampingan perlindungan anak di Aceh yang berjalan hingga April mendatang. Karena itu, Pemprov Aceh sebagai ujung tombak penanganan bencana di daerah memandang penting untuk tetap melibatkan lembaga-lembaga tersebut agar terus berkontribusi, khususnya dalam program pemulihan pascabencana.
"Kita berharap mereka tetap punya program terutama pemulihan pascabencana untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu UNDP juga seperti itu," terangnya.
Muhammad MTA menambahkan, UNDP juga pernah berperan penting dalam penanganan pascatsunami dan hingga kini masih aktif di Indonesia. Pemerintah Aceh berharap lembaga tersebut dapat kembali berkontribusi membantu pemerintah pusat yang melakukan supervisi maupun pemerintah daerah dalam program prioritas kebencanaan.
Namun demikian, ia mengakui bahwa narasi yang berkembang di publik seolah-olah menggambarkan Gubernur Aceh melangkahi Presiden dengan mengirim surat langsung ke PBB, sehingga memicu polemik. Muhammad MTA juga tidak menampik masih terdapat kekurangan dalam penanganan bencana, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Meski demikian, ia meyakini pemerintah akan mengambil langkah komprehensif mengingat skala bencana yang dinilai luar biasa dan belum pernah terjadi sejak tsunami Aceh.
Lebih lanjut, Muhammad MTA mengungkapkan bahwa tim komunikasi Presiden telah meminta klarifikasi terkait persoalan tersebut. Setelah diberikan penjelasan, respons yang diterima bersifat positif dan dinilai sebagai hal yang wajar dalam upaya menggalang dukungan.
"Apalagi mereka (UNDP - UNICEF) mitra strategis pemerintah dalam program pembangunan Indonesia, pendampingan anak-anak," pungkas Muhammad MTA.
Judul: Gubernur Mualem Bantah Minta Bantuan ke PBB: Surat Ditujukan ke LSM di Aceh
Sumber : kompas. com
