http://www.suarapublikaceh.com/

Suara Publik Aceh, Banda (2026)

15/09/2026

BANDA ACEH, 14 September 2026 — Dukungan terhadap upaya menghadirkan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Aceh terus menguat. Waled Nuruzzahri (akrab disapa Waled Nu), Pimpinan Dayah Ummul Ayman Samalanga, menyampaikan dukungannya terhadap persiapan pembangunan Balai Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Bapelkes Jantho, Aceh Besar, yang direncanakan pada Oktober 2026.

Dukungan tersebut disampaikan Waled Nu saat bertemu langsung dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, AMd. Dalam pertemuan tersebut, Waled Nu menyampaikan maksud dan tujuannya untuk mendukung kesiapan serta percepatan hadirnya fasilitas rehabilitasi narkoba di Aceh.

Waled Nu menilai keberadaan fasilitas rehabilitasi di Aceh sangat penting sebagai bagian dari upaya menyelamatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna narkoba perlu diberikan kesempatan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi dan pemulihan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara sehat dan produktif.

Waled Nu berharap DPRA dapat memberikan dukungan terhadap penganggaran kelengkapan sarana dan prasarana Balai Rehabilitasi pada tahun anggaran 2027. Dukungan tersebut dinilai penting agar fasilitas rehabilitasi yang dipersiapkan di Bapelkes Jantho memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat Aceh.

Selain mendorong dukungan anggaran, Waled Nu juga mendesak Pemerintah Aceh segera menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan pelaksana Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Pergub tersebut dinilai penting untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan, pembagian peran, koordinasi, pendanaan, serta penguatan program pencegahan dan rehabilitasi narkotika di Aceh.

Menurut Waled Nu, keberadaan Pergub akan memperkuat implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 agar tidak berhenti sebagai regulasi, tetapi dapat diterapkan secara konkret dan terukur oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan. Aturan pelaksana tersebut juga diharapkan dapat menjadi dasar penguatan sinergi antara pemerintah, DPRA, BNN, fasilitas kesehatan, ulama, dayah, tokoh masyarakat, serta elemen masyarakat lainnya.

Penanganan persoalan narkotika membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah, legislatif, BNN, ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

Upaya tersebut sejalan dengan semangat Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, yang menjadi salah satu landasan dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di Aceh. Karena itu, percepatan penyusunan Pergub dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan amanat qanun dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Baca selengkapnya disini 👇

BANDA ACEH, 14 September 2026 — Dukungan terhadap upaya menghadirkan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Aceh terus menguat. Waled Nuruzzahri

15/09/2026

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), prihatin terhadap musibah banjir dan longsong yang menimpa beberapa kecamatan di wilayah Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Tengah, pada 13-14 September 2026. Gubernur kembali mengingatkan masyarakat dan seluruh pihak terkait agar waspada potensi bencana karena sekarang musim hujan.

“Bencana hidrometeorology yang terjadi setahun lalu membuat tanah di kawasan bencana belum kokoh dan labil,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin (14 September 2026). “Pak Gubernur menyampaikannya setelah mendapat laporan mengenai musibah tanah longsor di tiga kabutapen tersebut.”

Nurlis mengatakan, Gubernur Mualem sudah menerima laporan bencana banjir dan longsor yang terjadi dalam dua hari terakhir. Menurut laporan yang diterima dari Badan Penangulangan Bencana Aceh (BPBA), bencana pertama terjadi di Gayo Lues pada Minggu siang (13 September 2026)

Disebutkan, lokasi banjir terjadi di Desa Badak dan Desa Rigeb, Kecamatan Dabun Gelang. Sedangkan tanah longsor terjadi di Kecamatan Putri Betung. Ruas jalan Blangkejeren – Kutacane tidak dapat dilalui akibat material longsor.

Dampak rumah warga terendam banjir. Akses jalan tertutup material longsor. Pihak terkait telah menangani pembersihan material longsor dengan alat berat. “Selain itu juga dilakukan pendataan dampak banjir dan longsor, dan berkoordinasi dengan unsur terkait untuk membuka kembali akses jalan,” kata Nurlis.

Kemudian bencana banjir menular ke Aceh Tenggara terjadi pada Minggu malam (13 September 2026). Lokasi bencana menimpa 12 desa yang tersebar dalam lima kecamatan, yaitu Babusalam, Lawe Sigala-gala, Semadam, Bukit Tusam, dan Вabul Makmur.

Dilaporkan, rumah warga terendam lumpur, jembatan terdampak, tanggul jebol, akses jalan dan fasilitas umum terganggu. “BPBD Aceh Tenggara bersama aparat gampong dilaporkan telah melakukan pendataan, evakuasi warga, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut,” kata Nurlis.

Di Aceh Tengah, Nurlis melanjutkan, bencana longsor terjadi pada Senin dini hari (14 September 2026). Lokasi Kejadian Kampung Sanehen, Kecamatan Silih Nara. Dampak 13 orang luka-luka, dan satu orang meninggal dunia. Seluruh korban luka dirawat di RSUD Datu Beru.

Sebanyak 4 rumah terdampak, akses jalan tertutup material longsor. Dilaporkan, saat ini sudah dilakukan upaya penanganan evakuasi korban dan pembersihan material longsor. Selain itu, juga dilakukan pemantauan kondisi wilayah dan pendataan lanjutan.

Sebelumnya, Gubernur Mualem sudah mengingatkan tentang kerawanan bencana di musim hujan. “Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir, longsor, dan bencana lainnya di sejumlah wilayah,” kata Mualem pada Kamis (3 September 2026).

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Aceh berada dalam status waspada dengan potensi hujan berintensitas sedang-lebat mulai September ini hingga Februari mendatang. BMKG sempat mencantumkan Aceh sebagai wilayah dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat kategori Siaga, kemudian status itu berganti menjadi waspada.

Baca selengkapnya disini 👇

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), prihatin terhadap musibah banjir dan longsong yang menimpa beberapa kecamatan di wilayah Aceh Tenggara,

15/09/2026

BANDA ACEH – Tim Opsnal Ranmor Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh berhasil menggagalkan rencana penjualan sepeda motor hasil curian ke wilayah Pulau Aceh. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua terduga pelaku, RMZ (34) dan BA (32), serta menyita satu unit Honda Beat milik korban dan satu unit Yamaha R15 yang diduga digunakan sebagai alat bantu kejahatan, Senin (14/9/2026).

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho, melalui Kasatreskrim Kompol Miftahuda Dizha Fezuono, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan seorang mahasiswa berusia 18 tahun, Muhammad Fadhla, pada Minggu (13/9/2026). Korban melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Beat putih (BL 5123 EAF) senilai Rp11,3 juta yang diparkir di depan rumahnya di Desa Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman.

Modus Operandi: Manfaatkan Kelalaian Kunci Kontak

Berdasarkan penyelidikan intensif, petugas menemukan kedua tersangka sedang bersantai di sebuah balai pinggir jalan di Desa Lamteh, Kabupaten Aceh Besar. Saat diamankan, keduanya mengakui telah mencuri motor korban dengan memanfaatkan kelalaian pemilik yang tidak mengunci stang kendaraan.

“Kendaraan dicuri saat stang tidak dalam keadaan terkunci, lalu didorong menggunakan motor milik pelaku. Kami juga mendalami dugaan rencana mereka untuk menjual motor tersebut ke wilayah Pulau Aceh,” ungkap Kompol Dizha.

Petugas kemudian berhasil menemukan dan mengamankan motor korban yang disembunyikan di belakang Taman Budaya Kota Banda Aceh. Selain itu, satu unit Yamaha R15 warna ungu juga disita sebagai barang bukti pendukung.

Imbauan Penting: Wajib Gunakan Kunci Ganda

Menyoroti modus operandi yang memanfaatkan kelalaian singkat, Kasatreskrim Polresta Banda Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan berlapis. Ia menekankan bahwa kunci kontak bawaan pabrik saja tidak cukup aman.

“Pemilik sepeda motor kami imbau untuk selalu menggunakan kunci ganda ketika memarkir kendaraan, terutama di lokasi yang minim pengawasan. Jangan memberikan kesempatan kepada pelaku. Keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tapi juga peran aktif pemilik kendaraan,” tegas Kompol Dizha.

Ia juga menyarankan agar masyarakat memarkir kendaraan di area yang terpantau CCTV atau ada penjagaan, serta tidak pernah meninggalkan kunci di dalam kendaraan meskipun hanya sebentar.

Kedua tersangka beserta barang bukti kini telah diserahkan ke penyidik untuk proses hukum lebih lanjut. Polresta Banda Aceh terus mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan aktivitas mencurigakan guna menjaga kondusifitas Kamtibmas di Banda Aceh.

Baca selengkapnya disini 👇

BANDA ACEH – Tim Opsnal Ranmor Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh berhasil menggagalkan rencana penjualan sepeda motor hasil curian ke

15/09/2026

BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) meminta pemerintah pusat melibatkan lebih banyak unsur dari Aceh, khususnya jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dalam struktur Desk Koordinasi Aceh.

Permintaan itu disampaikan Wagub Dek Fadh dalam rapat pembentukan pengurus Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) secara virtual, Senin (14/9/2026).

Rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto.

Dalam rapat tersebut, Wagub Dek Fadh menyarankan agar unsur Aceh dengan kapasitas setingkat Forkopimda lebih banyak dimasukkan dalam perangkat kerja Desk Koordinasi Aceh. Menurutnya, keterlibatan tersebut penting agar kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat benar-benar mempertimbangkan masukan dan kebutuhan daerah.

“Kami menyarankan banyak dimasukkan dari Aceh sekelas Forkopimda agar kebijakan yang diambil di tingkat pusat sesuai dengan masukan Aceh, sesuai kemauan daerah,” kata Fadhlullah.

Struktur Desk Koordinasi Aceh

Dalam paparan pembentukan Desk Koordinasi Aceh, struktur organisasi perangkat kerja terdiri atas Dewan Pengarah, Penanggung Jawab, dan Ketua Desk sebagai unsur pimpinan utama.

Ketua Desk didukung oleh Sekretaris, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Analisis.

Sementara pada tingkat subdesk, terdapat sejumlah bidang yang menangani isu-isu strategis Aceh, yakni: Sub Desk Bidang Politik dan Tata Kelola Pemerintahan, Sub Desk Bidang Keamanan, Sub Desk Bidang Hukum dan HAM, Sub Desk Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Sub Desk Bidang Sosial-Ekonomi dan SDM, serta Sub Desk Bidang Media dan Komunikasi.

Dalam struktur tersebut, bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan serta Sosial-Ekonomi dan SDM tercatat sebagai bidang yang diusulkan untuk mendapatkan penambahan subdesk.

Fadhlullah menilai struktur tersebut perlu diperkuat dengan keterwakilan dari Aceh sehingga setiap pembahasan yang berkaitan dengan daerah memiliki masukan langsung dari unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan di Aceh.

Menurutnya, komunikasi pusat dan daerah harus berjalan dua arah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan pemerintah pusat tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi dan kondisi faktual di Aceh.

“Jangan sampai kebijakan yang diambil di tingkat pusat tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Karena itu, masukan dari Aceh perlu diperkuat dalam desk ini,” ujar Fadhlullah.

Baca selengkapnya disini 👇

BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) meminta pemerintah pusat melibatkan lebih banyak unsur dari Aceh, khususnya jajaran Forum Koordinasi

15/09/2026

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E. (Dek Fadh) bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli, A.Md. (abang Samalanga) membahas perkembangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dalam pertemuan bersama unsur pimpinan dan fraksi DPRA, Senin (14/9).

Wagub Dek Fadh menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait sejumlah pasal dalam UUPA yang dinilai perlu diperkuat, termasuk usulan penambahan pasal baru.

Menurutnya, pembahasan saat ini perlu diarahkan untuk menemukan langkah yang paling tepat dan dapat memberikan kepastian bagi kepentingan Aceh, terutama terkait keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk 2027.

“Sekarang kita sedang mencari solusi dan langkah awal yang terbaik. Yang penting bagaimana kepentingan Aceh bisa tetap terakomodasi dengan baik,” ujar Dek Fadh.

Ia menjelaskan, salah satu opsi yang sedang dibicarakan adalah mempercepat penyelesaian terkait dana Otsus, sembari tetap melanjutkan proses pembahasan dan penyempurnaan ketentuan lainnya dalam UUPA.

Wagub Dek Fadh menegaskan bahwa proses tersebut membutuhkan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, Pemerintah Aceh mengajak DPRA untuk bersama-sama mempertimbangkan berbagai opsi yang ada sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Kita perlu membangun kerja bersama antara eksekutif dan legislatif. Kita ingin mengambil langkah yang terbaik untuk Aceh,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRA Zulfadhli, A.Md., menekankan pentingnya memastikan setiap langkah yang ditempuh memberikan kejelasan dan kepastian, khususnya terkait keberlanjutan dana Otsus pada 2027.

Ia mengatakan, berbagai opsi yang berkembang perlu dikaji secara cermat agar proses penyempurnaan UUPA dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi substansi kekhususan dan kewenangan Aceh.

Selain dana Otsus, pertemuan turut membahas sejumlah agenda lain dalam pelaksanaan kekhususan Aceh, termasuk BLPD dan bendera Aceh.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRA Ali Basrah, para ketua fraksi, serta sejumlah anggota DPRA, di antaranya Nurkhalis, Arif Fadhillah, dan Ketua Badan Legislasi DPRA Irfan.

Pemerintah Aceh dan DPRA sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi, termasuk menyiapkan langkah bersama dalam pembahasan lanjutan dengan pemerintah pusat, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan masa depan Aceh.

Baca selengkapnya disini 👇

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E. (Dek Fadh) bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli, A.Md. (abang Samalanga) membahas

15/09/2026

BANDA ACEH – Kader TP PKK Aceh memiliki beban kerja yang cukup berat. Selain 10 Program Pokok yang harus dijalankan, upaya pemulihan pasca bencana juga menjadi pekerjaan penting yang menuntut peran serta para kader di semua tingkatan. Untuk itu, para kader harus tetap semangat dan terus memperkuat koordinasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, usai meninjau pelaksanaan Rapat Koordinasi Pokja I, II, III dan IV TP PKK Aceh, bersama Ketua Staf Ahli TP PKK Aceh Mukarramah Fadhlullah serta sejumlah Ketua TP PKK kabupaten dan kota, di aula Azana Oasis Hotel, Minggu (13/9/2026).

“Selain 10 Program Pokok, kita juga memiliki tantangan dan tuas berat, mulai dari membantu upaya pemulihan pasca bencana, penanganan stunting serta sejumlah kegiatan lainnya. Karena itu, kami imbau seluruh pengurus TP PKK Aceh serta seluruh kader PKK se-Aceh untuk tetap semangat, selalu menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi,” imbau Kak Na.

“Perkuat koordinasi bukan hanya antar TP PKK, tetapi lintas sektor lintas instansi. Cari terus peluang dimana PKK bisa hadir dan turut berperan, baik dalam program pemulihan bencana, maupun program lainnya yang sedang dijalankan pemerintah,” sambung Kak Na.

Pada kesempatan tersebut Kak Na juga mengingatkan pentingnya program penanganan maksimal penanggulangan stunting di seluruh Aceh.

“Hari ini hadir sejumlah Ketua TP PKK kabupaten dan kota, yang juga menjabat menjabat ketua Forikan dan Pembina Posyandu di kabupaten dan kota masing-masing. Mari, kita sinergikan berbagai program yang ada, perkuat kampanye dan promosi Gemarikan serta terus gaungkan 6 Standar Pelayanan Minimal Posyandu di daerah masing-masing,” ujar Kak Na.

“Terus perkuat koordinasi, saya yakin masih banyak instansi yang belum memahami tugas Posyandu yang semakin luas dan kompleks. Sekali lagi, koordinasi menjadi kunci bagi suksesnya program-program kita dan tentu saja program-program yang dijalankan pemerintah,” pungkas Kak Na.

Baca selengkapnya disini 👇

BANDA ACEH – Kader TP PKK Aceh memiliki beban kerja yang cukup berat. Selain 10 Program Pokok yang harus dijalankan, upaya pemulihan pasca bencana juga

15/09/2026

ACEH UTARA — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E. (Dek Fadh), menghadiri penutupan rangkaian Peringatan Hari Milad ke-800 Samudera Pasai Aceh Utara yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, Minggu (13/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, atas nama Pemerintah Aceh, Dek Fadh menyerahkan bantuan buffer stock penanggulangan bencana tahun 2026 senilai Rp 6.787.464.091 kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Selain bantuan penanggulangan bencana, Pemerintah Aceh juga menyerahkan bantuan buffer stock alat bantu bagi penyandang disabilitas di Aceh Utara, berupa kursi roda, tongkat ketiak, tongkat empat kaki, serta alat bantu dengar.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M. (Ayah Wa), didampingi Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, S.I.Kom. (Tarmizi Panyang).

Atas nama Pemerintah Aceh, Dek Fadh turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, panitia, para ulama, tokoh masyarakat, generasi muda, dunia usaha, komunitas, serta seluruh masyarakat yang telah bersama-sama menyukseskan rangkaian Peringatan Hari Milad ke-800 Samudera Pasai Aceh Utara.

Menurut Dek Fadh, delapan abad bukanlah perjalanan yang singkat. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, kejayaan, tantangan, dan keteladanan yang diwariskan oleh para pendahulu. Aceh Utara memiliki keistimewaan sebagai bagian penting dari sejarah Samudera Pasai, salah satu pusat perdagangan dan peradaban Islam yang pernah memiliki pengaruh besar di Nusantara.

Karena itu, berakhirnya rangkaian peringatan Milad ke-800 tidak boleh dimaknai sebagai berakhirnya semangat Milad. Sebaliknya, momentum tersebut harus menjadi awal untuk bekerja lebih sungguh-sungguh dalam membangun Aceh Utara.

Dek Fadh mengatakan, tema “Tajaga Adat, Tapeukong Syariat” hendaknya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan ekonomi harus berjalan bersama dengan penguatan nilai agama, pembangunan tetap berakar pada adat dan budaya, sementara kemajuan teknologi harus diiringi dengan akhlak.

Ia juga menegaskan bahwa setiap potensi daerah harus dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Semangat tersebut, kata dia, harus diwujudkan melalui pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan.

Menyinggung musibah banjir yang baru dilalui Aceh Utara, Dek Fadh menyebut bencana tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan ke depan harus semakin tangguh dan berkelanjutan.

“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana,” tegas Dek Fadh.

Dek Fadh mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Milad ke-800 sebagai titik tolak untuk menulis sejarah baru Aceh Utara. Sejarah baru tersebut, kata dia, harus diisi dengan kebangkitan, persatuan, kemajuan ekonomi, kelestarian adat dan budaya, penguatan syariat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca selengkapnya disini 👇

ACEH UTARA — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E. (Dek Fadh), menghadiri penutupan rangkaian Peringatan Hari Milad ke-800 Samudera Pasai Aceh Utara yang

15/09/2026

BANDA ACEH – Memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, Samsat Banda Aceh menghadirkan layanan Samsat Keliling di tengah keramaian Car Free Day (CFD) Banda Aceh, Minggu (13/9/2026). Layanan yang beroperasi sejak pukul 08.00 WIB ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Aceh dalam mendekatkan pelayanan pajak kendaraan kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan menyenangkan.

Kehadiran posko Samsat Keliling langsung mendapat perhatian khusus dari Hj. Salmawati (Bunda Salma), Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh dan Komisi III DPRA. Ia turut memantau antusiasme warga yang memanfaatkan momen olahraga pagi untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Tingginya minat masyarakat dinilai sebagai sinyal positif bahwa pendekatan pelayanan yang adaptif mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.

Edukasi Digital & Kanalisasi Pembayaran Modern

Selain melayani pembayaran manual, petugas Samsat juga gencar mensosialisasikan kanal digital melalui Loket KONSIASAT. Masyarakat diperkenalkan cara membayar PKB tanpa harus mengantre di kantor fisik, sebuah terobosan yang menyasar warga Banda Aceh, Aceh Besar, hingga Sabang.

“Pajak dibayar tepat waktu, pelayanan semakin dekat, tertib berlalu lintas, PAD meningkat, dan manfaatnya kembali untuk masyarakat Aceh,” ujar Kepala Samsat Banda Aceh, Rahmat Syahreza, S.STP. Ia menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak adalah fondasi utama bagi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh.

Rahmat Syahreza menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bunda Salma yang dinilai memberikan motivasi ekstra bagi petugas lapangan. Interaksi hangat antara politisi, aparat, dan warga—mulai dari edukasi hingga sesi foto bersama—menunjukkan bahwa isu perpajakan tidak lagi terasa kaku, melainkan bagian dari gaya hidup masyarakat modern.

Melalui momentum Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, CFD telah bertransformasi dari sekadar ruang rekreasi menjadi platform edukasi publik yang efektif. Kolaborasi antara Samsat, legislatif, dan komunitas warga ini membuktikan bahwa kesadaran tertib administrasi dan keselamatan berlalu lintas dapat dibangun melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis teknologi.

Baca selengkapnya disini 👇

BANDA ACEH – Memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, Samsat Banda Aceh menghadirkan layanan Samsat Keliling di tengah keramaian Car Free Day (CFD)

15/09/2026

BANDA ACEH – Dekranasda Aceh berkomitmen untuk terus mempromosikan kriya dan wastra karya perajin Aceh agar bisa dikenal lebih luas, sehingga memberi dampak ekonomi yang positif bagi para perajin.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dekranasda Aceh Marlina Usman, dalam sambutannya saat membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah Dekranasda se-Aceh tahun 2026 dan Pameran Kriya Unggulan, di Galery Dekranasda Aceh, di komplek Taman Sultanah Syafiatuddin , Minggu (13/9/2026).

“Dekranasda Aceh sangat berkomitmen untuk mendukung para perajin dalam mengembangkan dan mempromosikan kriya dan wastra kabupaten dan kota, karena masih banyak hasil kerajinan kriya dan wastra Aceh yang belum dikenal luas,” ujar Kak Na.

“Masih banyak kriya dan wastra karya perajin kita yang belum dikenal luas. Inilah salah satu tujuan saya membenahi Seramoe Kerajinan Aceh ini, yaitu untuk mempromosikan berbagai produk unggulan serta kriya dan wastra karya perajin dari seluruh Aceh,” sambung Kak Na.

Dalam arahannya, Kak Na juga berpesan kepada Ketua Dekranasda Kabupaten dan Kota, agar terus memberikan dukungan, pembinaan dan pendampingan kepada para perajin di daerah masing-masing.

“Karya perajin kita sangat bagus, kreatif dan beragam. Kita hanya kurang di finishing saja. Untuk itu, kami mengajak Dekranasda kabupaten dan kota, serta BUMN seperti Bank Indonesia, BSI, kami juga mengajak Bank Aceh dan PT PEMA untuk terus mendukung dan membina perajin kita menghasilkan kerajinan yang berkualitas dan berdaya saing global,” imbau Kak Na.

Bersama seluruh jajaran, Kak Na juga menyampaikan komitmennya untuk terus mempromosikan dan memasarkan produk produk para perajin selama dirinya menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh.

Rapat Kerja Daerah Dekranasda se-Aceh tahun 2026 dan Pameran Kriya Unggulan juga diisi dengan dua sesi seminar dengan menghadirkan sejumlah narasumber lokal.

Baca selengkapnya disini 👇

BANDA ACEH – Dekranasda Aceh berkomitmen untuk terus mempromosikan kriya dan wastra karya perajin Aceh agar bisa dikenal lebih luas, sehingga memberi dampak

15/09/2026

ACEH UTARA — Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, S.E., bersilaturahmi dengan salah seorang ulama kharismatik Aceh, Tgk. H. Muzakkir bin Abdullah atau yang akrab disapa Waled Lapang, di Kabupaten Aceh Utara, Minggu, 13/9/2026.

Dalam kunjungan tersebut, Fadlullah didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Aceh, Akar Arafat, S.STP., M.Si.

Silaturahmi itu menjadi bagian dari upaya mempererat komunikasi antara Pemerintah Aceh dengan para ulama, sekaligus menyerap pandangan dan masukan terkait berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Waled Lapang merupakan ulama yang dikenal luas di Aceh. Ia memimpin Dayah Darul Muttaqin yang berada di Gampong Matang Tunong, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara.

Pertemuan antara Wakil Gubernur Aceh dan Waled Lapang berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Sejumlah hal terkait kehidupan masyarakat, pendidikan keagamaan, serta peran ulama dalam menjaga persatuan dan kedamaian Aceh turut menjadi bagian dari silaturahmi tersebut.

Fadlullah menyampaikan bahwa keberadaan ulama memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Karena itu, komunikasi dan silaturahmi dengan para ulama perlu terus dijaga dan diperkuat.

Menurutnya, ulama tidak hanya menjadi rujukan dalam persoalan keagamaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun karakter masyarakat serta menjaga harmoni sosial.

Silaturahmi tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan ulama dalam mendukung pembangunan Aceh yang berlandaskan nilai-nilai agama, adat, dan kepentingan masyarakat.

Baca selengkapnya disini 👇

https://suarapublikaceh.com/pererat-sinergi-pemerintah-ulama-wagub-aceh-dek-fadh-silaturahmi-ke-waled-lapang-di-aceh-utara/

ACEH UTARA — Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, S.E., bersilaturahmi dengan salah seorang ulama kharismatik Aceh, Tgk. H. Muzakkir bin Abdullah atau yang akrab

Suara Publik Aceh

15/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request