Harian Pagi Rakyat Aceh

13/01/2026

Rakyat Aceh | Bireuen – Keputusan Pemerintah Aceh yang tidak memasukkan Kabupaten Bireuen dalam perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi menuai kecaman keras. Di saat sejumlah daerah lain masih mendapat payung hukum penanganan darurat, ribuan warga Bireuen justru terkesan “ditinggalkan” pemerintahnya sendiri, meski korban masih bertahan di pengungsian dalam kondisi belum pulih.

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/05/2026 tertanggal 7 Januari 2026, hanya menetapkan perpanjangan status tanggap darurat untuk beberapa kabupaten, antara lain Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya. Sementara Bireuen tidak termasuk lagi.

Perpanjangan status tanggap darurat tersebut berlaku selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 9 hingga 22 Januari 2022 mendatang.

Fakta ini memicu pertanyaan serius terhadap kinerja dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen yang dinilai gagal memperjuangkan kepentingan warganya di tingkat provinsi.

Di lapangan, kondisi korban bencana di Bireuen masih jauh dari kata aman. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, kekurangan logistik, akses trasportasi rusak parah, serta belum mendapatkan kepastian hunian sementara (huntara). Sejumlah titik pengungsian masih aktif, dengan fasilitas terbatas dan kondisi memprihatinkan.

Ironisnya, saat daerah lain masih mendapat dukungan penuh melalui skema tanggap darurat, Bireuen justru kehilangan dasar hukum untuk percepatan penanganan bencana. Akibatnya, akses terhadap anggaran darurat, bantuan lintas sektor, serta intervensi cepat dari pemerintah provinsi dan pusat kemungkinan terhambat.

Sejumlah tokoh masyarakat dan relawan menilai Pemkab Bireuen bersikap pasif dan tidak serius dalam menyampaikan kondisi riil di lapangan. “Korban masih banyak, penderitaan masih berlangsung, tapi Pemkab seolah membiarkan Bireuen terdepak dari prioritas penanganan bencana,” kata seorang relawan kemanusiaan dengan nada kecewa kepada Rakyat Aceh, Minggu (11/1).

Relawan yang tak mau disebutkan namanya tersebut juga menilai, tidak diperpanjangnya status tanggap darurat diduga kuat akibat kegagalan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan kerusakan, jumlah korban, serta kebutuhan penanganan secara akurat dan meyakinkan.

"Jika itu benar, kelalaian pemerintah daerah (Pemda) berdampak langsung pada keselamatan dan masa depan korban bencana di Bireuen. Tanpa status tanggap darurat, upaya pemulihan berpotensi berjalan lambat, tidak terkoordinasi, dan semakin membebani warga yang sudah kehilangan segalanya.

Publik kini mendesak bupati dan jajarannya untuk bertanggung jawab dan segera mengambil langkah konkret, termasuk mengajukan kembali penetapan status bencana sesuai kondisi faktual, karena Bireuen masih jauh dari kata pulih.

“Jangan korbankan rakyat hanya karena lemahnya kinerja birokrasi. Jika tidak segera dibenahi, keputusan ini akan menjadi catatan buruk dalam sejarah penanganan bencana di Bireuen saat korban masih menderita, tetapi pemerintah justru absen," tegas relawan yang dikenal aktif membantu korban selama ini di Bireuen. (akh)

12/01/2026

Rakyat Aceh | Aceh Utara– Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Jusuf Kalla (JK), menekankan pentingnya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh Utara melalui perbaikan lahan pertanian dan perkebunan.

Menurut JK, pemulihan ekonomi tidak cukup hanya dengan bantuan darurat, tetapi harus diarahkan pada langkah jangka panjang agar kehidupan warga kembali normal.

“Bagaimana pemerintah mengembalikan keadaan ekonomi masyarakat dengan memperbaiki sawah-sawah dan kebun-kebun. Itu yang paling penting untuk jangka panjang, supaya ekonomi masyarakat kembali normal,” kata JK saat meninjau lokasi pengungsian sekaligus menyerahkan bantuan kemanusiaan di Gampong Blang Reulueng, Kecamatan Sawang, Senin (12/1).

Kunjungan JK ke Aceh Utara merupakan kunjungan keduanya ke daerah terdampak banjir bandang. Selain Blang Reulueng, rombongan juga meninjau Gampong Lhok Kuyun dan Paya Rabo Lhok. JK didampingi Ketua PMI Aceh Salmawati (Bunda Salmawati) serta Murdani Yusuf.

Rombongan tiba di kawasan Sawang sekitar pukul 10.15 WIB. Meski harus melewati jalan berlubang dan berdebu menuju wilayah pedalaman, JK tetap meninjau langsung kondisi gampong-gampong terdampak. Di sepanjang jalur tersebut, tenda-tenda pengungsian masih terlihat, meski sebagian besar sudah ditinggalkan karena warga mulai kembali ke rumah untuk membersihkan sisa material banjir.

Saat mengunjungi SD Negeri 10 Lhok Kuyun, Kecamatan Sawang, JK menyerahkan bantuan alat tulis dan buku bacaan kepada siswa. Bantuan tersebut merupakan realisasi janji JK saat mengunjungi pengungsi di Bungkaih, Kecamatan Muara Batu, pada 19 Desember 2025 lalu.

“Untuk pendidikan, kami menyalurkan satu juta alat tulis dan 100 ribu buku bacaan. Bantuan ini sudah tiba dua hari lalu dan didistribusikan ke seluruh kabupaten,” ujar JK.

Terkait kondisi pengungsian, JK menyebut sebagian besar lokasi pengungsian sudah hampir kosong. Warga memilih kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan lingkungan dan perabotan yang terdampak banjir.

“Sepanjang jalan di Sawang, masyarakat sudah kembali ke rumah. Tempat pengungsian hampir kosong semua,” katanya.

Menjelang bulan Ramadhan, PMI juga menyalurkan puluhan ribu mukena dan perlengkapan ibadah. Sebelumnya, PMI telah mengirimkan sekitar 2.500 ton bantuan ke wilayah Sumatera yang terdampak bencana, termasuk 500 ton beras untuk Aceh, bantuan pendidikan, serta perlengkapan ibadah. Seluruh bantuan tersebut diangkut menggunakan KM Kalla Lines dan berlabuh di Pelabuhan Umum Krueng Geukueh, Aceh Utara.

Pantauan Rakyat Aceh, sejumlah rumah warga masih dipenuhi endapan lumpur di halaman. Warga terlihat membersihkan perabot rumah tangga seperti kursi dan kasur, serta menjemur pakaian yang terdampak banjir. (Adi/ung)

12/01/2026

Barcelona berhasil merebut gelar juara Supercopa de Espana 2026 setelah menundukkan rival abadinya, Real Madrid, dengan skor dramatis 3-2. Laga final yang penuh gengsi ini tersaji di King Abdullah Sports City Stadium pada Senin, 12 Januari 2026 dini hari WIB, dimulai tepat pukul 02.00 WIB.

Pertandingan yang mempertemukan dua raksasa Spanyol ini menyajikan duel sengit sejak peluit awal. Blaugrana tampil dengan permainan ofensif yang konsisten, berulang kali menekan pertahanan Los Blancos.

11/01/2026

Rakyat Aceh | Madrid - Lamine Yamal menjadi sorotan utama jelang final Piala Super Spanyol. Winger muda Barcelona itu dinilai sebagai ancaman terbesar berkat kecepatan, teknik tinggi, dan keberaniannya dalam duel satu lawan satu.

Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, sepenuhnya menyadari bahaya tersebut dan tak ingin lengah. Ia telah menyiapkan rencana khusus untuk membatasi pergerakan pemain internasional Spanyol itu sejak menit awal.

Menurut laporan Defensa Central, Alonso ingin memaksa Yamal bekerja keras secara fisik dengan membebani tugas defensifnya. Álvaro Carreras akan aktif melakukan overlap di sisi kiri, sehingga Yamal dipaksa sering turun membantu pertahanan dan kehilangan energi untuk menyerang.

Selain itu, lini belakang Real Madrid diinstruksikan menutup kaki kiri Yamal serta memutus jalur umpan terobosan yang kerap menjadi senjata mematikannya. Strategi ini sebelumnya terbukti efektif dalam El Clásico di ajang liga, di mana Yamal gagal memberi dampak besar.

Alonso menilai bahwa jika Real Madrid mampu menetralisir Yamal, peluang untuk memenangkan laga akan terbuka lebar. Para pemain Los Blancos pun dikabarkan siap menjalankan instruksi tersebut dengan disiplin tinggi.

Menariknya, kali ini Yamal datang ke laga besar tanpa banyak sorotan di luar lapangan. Berbeda dengan pertemuan Oktober lalu, ia memilih untuk tetap tenang dan tidak melontarkan pernyataan kontroversial, sebuah sikap yang dianggap menunjukkan kedewasaan.

Meski musim ini performanya belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi dan statistiknya terbilang biasa, Alonso tetap menaruh respek besar. Ia menyadari kualitas Yamal ketika menguasai bola dan berharap sistem pertahanannya mampu bekerja maksimal.

Final Piala Super Spanyol pun akan menjadi panggung duel taktik dan intensitas tinggi. Lamine Yamal masih menjadi ancaman, namun kali ini Real Madrid telah menyiapkan skenario khusus untuk meredam salah satu talenta terbaik dunia saat ini. (Adi/RA)

11/01/2026

Rakyat Aceh | Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan mengembalikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sebesar Rp1,7 triliun pada Tahun 2026 ini.

Sebelumnya, anggaran TKD Aceh tersebut sempat mengalami pemangkasan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian besar kepada Aceh, khususnya dalam upaya pemulihan pascabencana,” ujar Fadhlullah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang telah membantu menjembatani komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Presiden RI sehingga keputusan strategis tersebut dapat segera diambil.

Pengembalian anggaran TKD tersebut berawal dari Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang digelar di Banda Aceh.

Dalam rapat itu, Wagub Aceh secara langsung meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mengembalikan anggaran TKD Aceh sebagai langkah mempercepat pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatra.

Rapat strategis tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta anggota DPR RI.

Menanggapi permintaan tersebut, di sela-sela rapat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan sambungan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto. Usai berbincang singkat, Dasco kemudian menyerahkan telepon genggamnya kepada Menteri Keuangan Purbaya untuk melanjutkan komunikasi langsung dengan Presiden.

Tak lama setelah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya memastikan bahwa anggaran Aceh tetap aman.

“Untuk tahun ini, anggaran Anda akan penuh, enggak dipotong,” ujar Purbaya kepada Wakil Gubernur Aceh.

Selain isu anggaran TKD, dalam rapat yang sama Wakil Gubernur Aceh juga meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pencairan bantuan pascabencana, khususnya bantuan uang harian dari Kementerian Sosial serta bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak banjir.

Fadhlullah menekankan agar bantuan uang harian sebesar Rp15 ribu per jiwa dari Kementerian Sosial bagi keluarga dengan rumah rusak berat tidak menunggu hingga hunian sementara (huntara) selesai dibangun.

Menurutnya, jika pencairan menunggu pembangunan huntara rampung, prosesnya akan memakan waktu cukup lama dan berdampak pada kondisi masyarakat di pengungsian.

Ia menegaskan bahwa data penerima bantuan telah divalidasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Selain itu, Wagub Aceh juga menyoroti besaran bantuan pembangunan rumah layak huni. Ia menjelaskan bahwa standar pembangunan rumah layak huni Pemerintah Aceh selama ini mencapai Rp98 juta per unit. Oleh karena itu, ia berharap besaran bantuan rumah rusak ringan, sedang, dan berat dari pemerintah pusat dapat disesuaikan dengan kondisi dan standar di Aceh.

Saat ini, bantuan pemerintah pusat untuk rumah rusak berat sebesar Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak ringan Rp15 juta.

“Kami mohon hal ini dapat dipertimbangkan kembali, khususnya oleh Kementerian terkait, demi percepatan dan kualitas pemulihan masyarakat pascabencana,” pungkas Fadhlullah. [rao]

10/01/2026

"POV: Punya Bupati yang udah kayak abang sendiri. 😂🙌
Aksi spontan warga ini bikin suasana haru jadi penuh tawa. Pak Haili Yoga membuktikan kalau jadi pemimpin itu nggak harus kaku. Yang penting warga nyaman dan aspirasi tersampaikan.
Fokus utama sekarang: Huntara & Huntap segera dibangun supaya warga nggak lagi mengungsi. Kawal terus sampai tuntas!

10/01/2026

Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi sorotan dunia internasional setelah serangkaian kebijakan AS beberapa saat belakangan. Namun, bukannya takut, Donald Trump justru menegaskan tidak butuh hukum internasional.

Trump menyampaikan hal tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency dan Japan Times, Jumat (9/1), dalam wawancara dengan media terkemuka AS, New York Times (NYT), yang dirilis pada Rabu (7/1) waktu setempat. mengatakan satu-satunya hal yang dapat menghentikan dirinya adalah "moralitasnya sendiri", bukan hukum internasional.

Sebagai informasi, berbagai kebijakan luar negeri Trump beberapa waktu terakhir menuai kontroversi dan kritikan. Mulai dari bergabung dengan Israel dalam mengebom fasilitas-fasilitas nuklir Iran saat kedua negara yang bermusuhan itu berperang tahun lalu hingga menggempur Venezuela untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro.

Selain itu, yang terbaru, usai aksinya menangkap Nicolas Maudro, Donald Trump juga berambisi merebut Greenland dari Denmark. Ia bahkan tidak mengesampingkan kekuatan militer.

Kebijakan tersebut menuai kontroversi dari negara-negara di Eropa, khususnya mereka yang tergabung dalam NATO. Sejumlah negara bahkan secara terang-terangan memperingatkan Trump atas keinginannya.

Kebijakan tersebut menuai kontroversi dari negara-negara di Eropa, khususnya mereka yang tergabung dalam NATO. Sejumlah negara bahkan secara terang-terangan memperingatkan Trump atas keinginannya.

Ketika ditanya oleh NYT soal apakah ada batasan untuk kekuasaan global yang kini dimilikinya sebagai Presiden AS, Trump menjawab: "Iya, ada satu hal. Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya hal yang dapat menghentikan saya."

Saat itu juga, Trump menegaskan tidak butuh hukum internasional. "Saya tidak membutuhkan hukum internasional," tegas Trump.

Meki demikian, Trump juga menambahkan bahwa: "Saya tidak berniat menyakiti orang-orang."

Saat didesak lebih lanjut oleh NYT soal apakah pemerintahannya perlu untuk mematuhi hukum internasional, Trump berkata "Iya perlu".

Namun, dia memperjelas bahwa dirinya yang akan menjadi penentu kapan batasan tersebut berlaku untuk AS. "Itu tergantung pada definisi Anda tentang hukum internasional," katanya.

Pernyataan Trump itu, sebut NYT, terkesan mengabaikan hukum internasional dan batasan-batasan lainnya terhadap kemampuannya dalam menggunakan kekuatan militer untuk menyerang, menginvasi, atau memaksa negara-negara lainnya di seluruh dunia.

Penilaian yang diberikan Trump tentang kebebasannya dalam menggunakan instrumen kekuatan militer, ekonomi, atau politik apa pun untuk memperkuat supremasi AS, menurut NYT dalam laporannya, merupakan pengakuan paling blak-blakan tentang pandangan dunianya.

Intinya adalah konsep bahwa kekuatan nasional, bukan aturan hukum, perjanjian, dan konvensi, yang seharusnya menjadi faktor penentu ketika kekuatan-kekuatan saling berbenturan.

Trump memang mengakui beberapa hambatan di dalam negeri, bahkan ketika dia mengejar strategi maksimalis untuk menghukum lembaga-lembaga yang tidak disukainya, membalas dendam terhadap lawan politik, dan mengerahkan Garda Nasional ke kota-kota besar AS meskipun ditentang pejabat setempat.

Dalam wawancara dengan NYT, Trump memperjelas bahwa dirinya menggunakan reputasinya yang tidak dapat diprediksi dan kesediaannya untuk dengan cepat mengerahkan tindakan militer, seringkali untuk memaksa negara-negara lainnya mematuhi tuntutannya.

Presiden AS berusia 79 tahun ini terdengar lebih berani dari sebelumnya dalam wawancara terbaru dengan NYT. Dia menyinggung soal keberhasilan serangan AS terhadap program nuklir Iran, membanggakan kecepatan dalam melumpuhkan pemerintahan Venezuela pada akhir pekan lalu, dan membahas soal rencananya menguasai Greenland yang menuai kritikan sekutu-sekutu NATO.

Ketika ditanya hal mana yang menjadi prioritas lebih tinggi, mendapatkan Greenland atau mempertahankan NATO, Trump menolak untuk menjawab secara langsung. Namun dia mengakui bahwa: "Itu mungkin sebuah pilihan."

(maa/maa)

09/01/2026

https://rakyataceh.net/pimpinan-dprk-bireuen-pemkab-jangan-bodohi-publik-huntara-dan-huntap-sama-sama-hak-korban-bencana-bukan-pilihan/

Bireuen | Rakyat Aceh – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Surya Dharma SH, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen yang menolak pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan memilih langsung membangun Hunian Tetap (Huntap) bagi korban...

09/01/2026

09/01/2026

Rakyat Aceh | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem kembali menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari terhitung sejak tanggal 9 Januari hingga 22 Januari 2026.

Keputusan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh secara virtual (zoom), di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, di kantor Gubernur Aceh, Kamis (8/1/2026).

Dalam rapat virtual ini, langsung dipandu oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (DekFad), serta juga hadir Ketua DPRA, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Kasdam IM serta unsur Forkopimda Aceh Lainnya.

Dalam keputusannya, Mualem menyampaikan bahwa perpanjangan ini berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 7 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.

Perpanjangan ini, atas pertimbangan kondisi penanggulangan bencana dan sebaran korban terdampak, serta memperhatikan fakta di lapangan bahwa masih terdapat wilayah yang terisolasi, keterbatasan produksi logistik di kabupaten/kota terdampak, dan perlunya percepatan layanan publik serta administrasi pemerintahan.

"Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026," kata Mualem.

Mualem menjelaskan, perpanjangan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.

Mualem mengajak seluruh SKPA, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bekerja bersama mempercepat pemulihan Aceh, agar sekolah, permukiman, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal.

"Saya juga menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal," tuturnya.

Selain itu, Mualem juga meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota, saya minta agar penyusunan dokumen R3P diselesaikan paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026 sebagai dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh secara lebih baik dan berketahanan.

"Kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir, bekerja, dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya. Atas kerja sama seluruh pihak, saya mengucapkan terima kasih," pungkas Mualem. [rao]

08/01/2026

Washington: Pasukan Amerika Serikat (AS) mengumumkan penyitaan kapal tanker minyak berbendera Rusia, Marinera, yang sebelumnya dikenal sebagai M/V Bella 1, di Samudra Atlantik Utara karena “pelanggaran sanksi AS.”

“Operasi tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan federal AS setelah dilacak oleh USCGC (Kapal Penjaga Pantai Amerika Serikat) Munro," tambah lembaga itu.

"Blokade terhadap minyak Venezuela yang dikenai sanksi dan ilegal tetap berlaku sepenuhnya — di mana pun di dunia," kata Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, seperti dikutip dari Anadolu, Kamis 8 Januari 2026.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa operasi itu merupakan bagian dari upaya Presiden AS Donald Trump untuk menargetkan kapal-kapal yang “mengancam keamanan dan stabilitas Belahan Barat.” Hal ini terjadi di tengah upaya AS untuk menegakkan sanksi terhadap pengiriman minyak.

Awak kapal akan menghadapi penyelidikan AS
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa kapal tanker tersebut dianggap sebagai bagian dari "armada bayangan" Venezuela dan mengangkut minyak yang dikenai sanksi AS.

Ia mengatakan kepada wartawan bahwa kapal tersebut dianggap "tanpa kewarganegaraan" setelah berlayar dengan "bendera palsu" dan dikenai perintah penyitaan yudisial, yang menurutnya menjadi dasar hukum untuk tindakan AS.

"Itu berarti awak kapal sekarang dapat dituntut atas pelanggaran hukum federal yang berlaku, dan mereka akan dibawa ke Amerika Serikat untuk penuntutan tersebut jika perlu," tambah Leavitt.

Jaksa Agung AS, Pam Bondi, mengatakan bahwa "meskipun ada upaya keras untuk menghindari penangkapan," pasukan AS berhasil menyita kapal tersebut "dengan aman." Ia menambahkan bahwa anggota kru kapal tersebut "sedang dalam penyelidikan penuh" karena gagal mematuhi perintah Penjaga Pantai AS dan bahwa "tuntutan pidana akan diajukan terhadap semua pelaku yang bersalah."

Pernyataannya muncul setelah Rusia menuntut jaminan tentang perlakuan terhadap warga negaranya di atas kapal tersebut.

Bondi mengatakan Departemen Kehakiman sedang memantau kapal-kapal lain untuk tindakan serupa dan memperingatkan bahwa mereka yang gagal mematuhi instruksi pasukan AS akan menghadapi penyelidikan dan penuntutan.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengatakan bahwa Bella 1 dan Sophia, sebuah kapal tanker terpisah yang ditangkap AS pada hari Rabu, "terakhir berlabuh di Venezuela atau sedang dalam perjalanan ke sana."

"Para penjahat dunia telah diberi peringatan. Anda bisa lari, tetapi Anda tidak bisa bersembunyi," kata Noem, menyebut perubahan bendera dan nama Bella 1 sebagai "upaya putus asa dan gagal."
Rusia mengerahkan pengawal
AS mengerahkan pesawat P-8 Poseidon dan pesawat tempur AC-130J untuk membantu operasi tersebut, menurut The Wall Street Journal.

Kapal tanker itu awalnya menolak upaya penggeledahan oleh Penjaga Pantai di dekat Venezuela pada bulan Desember, sebelum menghilang dengan mematikan Sistem Identifikasi Otomatisnya, mengganti namanya, dan mendaftarkan ulang di bawah bendera Rusia.

Moskow menanggapi dengan mengerahkan kapal selam dan aset angkatan laut lainnya untuk mengawal kapal tersebut, menurut CBS News.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan kapal itu "berlayar di perairan internasional Atlantik Utara di bawah bendera negara Federasi Rusia dan sepenuhnya mematuhi norma-norma hukum maritim internasional," memperingatkan bahwa kapal tersebut menerima "perhatian yang jelas tidak proporsional."

Washington memberikan sanksi kapal tersebut pada tahun 2024 karena dugaan keterlibatan dalam pengangkutan ilegal yang terkait dengan minyak mentah Iran dan lain yang masuk daftar hitam. Kapal itu sedang menuju untuk memuat kargo di Venezuela ketika pasukan Penjaga Pantai mencoba untuk menaikinya, tetapi awak kapal melakukan putar balik tajam dan melarikan diri ke Samudra Atlantik.

Operasi ini terjadi beberapa hari setelah AS melakukan operasi militer di Venezuela untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores.

Sumber : Metrotv

07/01/2026

BANDA ACEH (RA) – Sebanyak 51,70 persen masyarakat Aceh masih berstatus belum kawin atau yang dalam bahasa populer sering disebut jomblo. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Aceh belum memasuki jenjang pernikahan.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Tasdik Ilhamuddin, menyampaikan bahwa data tersebut berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2025 yang memotret status perkawinan penduduk menurut kelompok umur.

Berdasarkan data BPS, pada kelompok umur di bawah 21 tahun, penduduk yang berstatus belum kawin mencapai 99,86 persen. Persentase tersebut menurun pada kelompok umur 21–25 tahun menjadi 85,57 persen, kemudian kembali turun pada kelompok umur 26–30 tahun sebesar 45,84 persen. Sementara itu, pada kelompok umur 31 tahun ke atas, penduduk yang belum kawin tercatat sebesar 6,99 persen.

"Kalau berdasarkan kabupaten/kota, persentase penduduk belum kawin tertinggi untuk seluruh kelompok umur tercatat di Kota Subulussalam, yakni sekitar 57,51 persen. Selanjutnya disusul Aceh Timur sebesar 55,53 persen, dan Aceh Singkil 54,39 persen," kata Tasdik kepada Harian Rakyat Aceh, Rabu (7/1/2026).

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur 31 tahun ke atas, Tasdik menyebut daerah dengan persentase penduduk belum kawin tertinggi adalah Pidie Jaya sebesar 10,16 persen, kemudian Pidie 9,87 persen, dan Aceh Besar 8,72 persen.

Adapun pada kelompok umur 26–30 tahun, persentase penduduk belum kawin tertinggi tercatat di Kota Langsa sekitar 57,34 persen, diikuti Aceh Barat 54,75 persen, dan Pidie Jaya 54,49 persen.

Tasdik mengatakan, untuk persentase penduduk Aceh yang berstatus kawin tercatat sebesar 43,23 persen, penduduk yang berstatus cerai hidup mencapai 0,81 persen, dan cerai mati sebesar 4,89 persen. (Sep)