Bandung Unfold

28/08/2026

28/08/2026

BANDUNG — Taman Kanak-Kanak (TK) di kawasan Bandung Timur menuai sorotan tajam setelah sejumlah wali murid mengeluhkan ketiadaan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi anak-anak mereka yang telah lulus.

Dugaan tidak terdaftarnya institusi pendidikan tersebut di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) wilayah Bandung menjadi pemicu utama protes yang berujung pada berhentinya operasional sekolah.

Kasus ini mencuat ke publik melalui sebuah utas di media sosial Threads yang diunggah oleh akun maisy.dsy.

Dalam unggahannya, ia mengungkapkan kekecewaannya karena setelah menyekolahkan anaknya selama dua tahun dengan biaya yang mahal, sang anak tidak mendapatkan NISN saat lulus.

Kondisi ini membuat riwayat pendidikan TK anak-anak tersebut seolah tidak terdata sama sekali oleh negara.

Berdasarkan keterangan pengunggah, pihak sekolah terkesan menutupi dan tidak proaktif mengurus permasalahan ini. Kasus ketiadaan NISN bagi lulusan TK tersebut diklaim sudah terjadi dari tahun ke tahun.

Saat wali murid terus mendesak, pihak sekolah akhirnya membuatkan NISN, namun nomor tersebut justru didaftarkan pada sebuah sekolah yang berlokasi di Pekanbaru, bukan di Bandung.

Dari penelusuran para wali murid, terungkap bahwa sekolah terkait diduga kuat tidak terdaftar dalam sistem Dapodik Bandung.

Melalui utas tersebut, pengunggah secara khusus memberikan peringatan kepada para orang tua di kawasan Bandung Timur, terutama di sekitar Jalan Subang, untuk lebih berhati-hati dan memastikan legalitas operasional sekolah sebelum mendaftarkan anak mereka.

Buntut dari rentetan protes para wali murid, TK tersebut kini dilaporkan sudah tidak lagi beroperasi.

Pada unggahan terbarunya, pengunggah menyampaikan rasa terima kasih kepada para orang tua yang telah berjuang bersama menuntut keadilan kepada manajemen sekolah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para guru yang selama ini telah mengajar dengan tulus, sembari mendoakan agar para pendidik tersebut mendapatkan tempat kerja baru yang lebih baik.

Lebih lanjut, pengunggah meminta pihak pemilik sekolah untuk melakukan evaluasi besar-besaran

06/08/2026

Beredar video yang mengejutkan di media sosial. Puluhan siswa SDN 026 Bojongloa, Kota Bandung, dikabarkan sempat tidak bisa menjalani aktivitas belajar seperti biasa setelah area sekolah mereka diblokade oleh pihak yang mengklaim sebagai ahli waris lahan tempat sekolah tersebut berdiri.

Dalam unggahan yang dibagikan akun Bandung Viral Official di threads (6/8/2026), terlihat gerbang sekolah tertutup sehingga memicu perhatian publik.

Sengketa lahan SDN 026 Bojongloa sendiri diketahui telah berlangsung selama beberapa tahun dan bahkan telah bergulir hingga proses hukum.

Pemkot Bandung sebelumnya mengakui kalah dalam sengketa lahan tersebut dan menyiapkan opsi relokasi serta pembangunan sekolah di lokasi baru.

Unggahan ini pun menuai beragam komentar warganet yang mempertanyakan nasib para siswa serta keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.

01/08/2026

Beredar video yang menyebutkan seorang sopir diperas oleh oknum dishub di Bekasi. Dalam keterangannya disebut bahwa sopir dimintai uang sebesar 1,7 juta.

Video itu mendapatkan respon dari gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab dipanggil KDM. Dalam video tanggapannya gubernur Jawa Barat sudah memerintahkan walikota Bekasi untuk melakukan tindakan tegas terhadap oknum tersebut

31/07/2026

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan geram setelah mengetahui adanya penebangan pohon di pinggir jalan kawasan Cihapit, tepatnya di samping Lapangan Padel Cihapit.

Kemarahan tersebut terlihat dalam unggahan akun Instagram id.bandungbersuara yang dibagikan pada Kamis (31/7/2026).

Dalam unggahan itu disebutkan bahwa Farhan langsung mendatangi lokasi penebangan pohon.
Akun tersebut menuliskan bahwa Farhan marah melihat pohon di pinggir jalan yang ditebang.

"Ngamuk liat pohon pinggir jalan di Cihapit samping lapangan Padel ditebang. Gua segel loe," tulis akun tersebut dalam keterangannya.

Pada unggahan lain, akun yang sama menyebut Farhan akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

Disebutkan p**a bahwa pihak pemerintah telah mengantongi ciri-ciri pelaku yang diduga melakukan penebangan.