Jabarnews.com (2025)

07/07/2025

Jabarnews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara tegas membantah wacana pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi lima wilayah baru. Ia menyebut isu tersebut sebagai hoaks dan tidak akan mungkin direalisasikan dalam waktu dekat.

“Itu wacana yang tak mungkin direalisasikan,” ujar Dedi Mulyadi dalam pernyataannya yang dikutip dari YouTube Metro TV, Sabtu (5/7/2025).

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Jawa Barat akan dipecah menjadi lima provinsi baru, yakni Provinsi Sunda Pakuan, Sunda Priangan, Sunda Taruma/Bagasasi, Sunda Caruban, dan Sunda Galuh. Wacana tersebut mencuat sebagai aspirasi sejumlah tokoh lokal dan sempat disebut-sebut dalam forum legislatif.

Disebutkan bahwa tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik, terutama di wilayah selatan Jabar yang selama ini dianggap kurang mendapat perhatian.

Namun, Dedi Mulyadi memastikan bahwa tidak ada pembahasan resmi ataupun dokumen formal yang mendukung wacana tersebut.

Baca selengkapnya di: https://www.jabarnews.com/daerah/dedi-mulyadi-bantah-pemekaran-jabar-lima-provinsi-hoaks/

06/07/2025

Jabarnews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah nyata untuk menjamin hak pendidikan seluruh warganya. Melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal atau BPMU, anggaran sebesar 600 miliar rupiah dikucurkan guna menebus ijazah para siswa yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah swasta.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ribuan keluarga tidak mampu. Dari total tunggakan siswa yang diperkirakan mencapai 1,2 triliun rupiah, separuhnya kini berhasil ditutupi. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya agar tak ada lagi ijazah yang tertahan hanya karena faktor ekonomi.

Langkah ini bukan hanya menyelesaikan persoalan administratif, tapi juga membuka peluang lebih luas bagi para lulusan untuk melanjutkan pendidikan atau masuk ke dunia kerja. Sekolah penerima BPMU pun telah berkomitmen untuk tidak lagi menahan ijazah siswa.

Di akhir kebijakan ini, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang disiplin membayar pajak. Sebab dari pajak yang terkumpul itulah, program seperti ini bisa dijalankan dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

03/07/2025

Jabarnews.com - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan adanya usulan untuk melepas aset Teras Cihampelas — skywalk ikonik yang membentang di atas Jalan Cihampelas.

Namun, pelepasan aset ini bukan berarti dijual atau disewakan. Yang dimaksud adalah wacana pembongkaran.
Usulan tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan saat ini masih dalam tahap awal pembahasan.

Teras Cihampelas sendiri dibangun pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil, dengan anggaran sebesar 48,5 miliar rupiah. Kini, keberadaannya kembali menjadi sorotan.

Farhan menegaskan, proses ini masih panjang. Pemerintah Kota Bandung akan mengkaji dari sisi hukum dan administratif, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, hingga lintas sektor terkait.

Selama belum ada keputusan final, Pemkot Bandung tetap berkomitmen merawat fasilitas tersebut. Satpol PP disiagakan 24 jam untuk menjaga keamanan, sementara Dinas terkait mulai melakukan perbaikan dan pembersihan fasilitas.

Penerangan jalan, perbaikan pedestrian, dan perawatan toilet menjadi langkah konkret menjaga kenyamanan ruang publik ini, sembari menunggu kejelasan masa depan Teras Cihampelas.

28/06/2025

Jabarnews.com - Antusiasme warga Jawa Barat dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor terus meningkat. Melihat hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk memperpanjang program pemutihan pajak hingga 30 September 2025.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa perpanjangan ini merupakan respons atas tingginya jumlah warga yang masih mengantre untuk membayar kewajiban mereka. Menurutnya, ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberi ruang dan kemudahan bagi masyarakat.

Namun, ia juga menekankan adanya perubahan kebijakan. Jika sebelumnya penunggak bisa melunasi seluruh tunggakan tanpa batas waktu, kini hanya dibatasi untuk dua tahun terakhir: tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya. Termasuk iuran Jasa Raharja yang kini hanya dihitung selama dua tahun dan mendapatkan diskon signifikan.

Dedi Mulyadi menegaskan, kebijakan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ia mengingatkan bahwa setelah masa pemutihan berakhir, regulasi baru akan diterapkan, termasuk sanksi bagi mereka yang tetap tidak patuh. Nantinya, kendaraan yang tidak membayar pajak bisa dilarang melintas di wilayah Jawa Barat.

Sebagai penutup, Dedi menyampaikan apresiasi kepada warga yang telah membayar pajak tepat waktu. Mereka dianggap sebagai contoh warga yang berkontribusi langsung pada kemajuan dan pembangunan daerah.

26/06/2025

Jabarnews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengambil keputusan penting terkait jadwal penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.

Dalam putusan yang dibacakan hari ini, Kamis (26/6), MK menetapkan perlunya jeda waktu antara Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR dan DPD serta Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan Pileg DPRD dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dengan putusan ini, penyelenggaraan Pileg DPR, DPD, dan Pilpres akan tetap berlangsung secara serentak seperti sebelumnya.

Namun, terdapat perubahan signifikan di mana Pileg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota kini akan digabungkan dengan Pilkada, meliputi Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup), dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot).

Baca selengkapnya di: https://www.jabarnews.com/ragam/putusan-mk-terbaru-pileg-dprd-dipisah-dengan-pemilu-nasional/

26/06/2025

Jabarnews.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa istilah “gratis” tidak tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jaminan pendidikan dasar tanpa biaya.

Pernyataan ini disampaikan Mu’ti menanggapi putusan MK mengenai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Kalau sekolah gratis itu kan istilah media. Dalam amar putusan MK tidak ada diksi ‘gratis’,” ujar Mu’ti kepada wartawan saat menghadiri acara di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).

Mu’ti mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum mengambil sikap final menyikapi putusan tersebut.

Baca selengkapnya di: https://www.jabarnews.com/nasional/soal-putusan-mk-tentang-pendidikan-dasar-mendikdasmen-tak-ada-istilah-gratis/

25/06/2025

Jabarnews.com - Pemerintah Kabupaten Purwakarta kembali menggelar bursa kerja atau Job Fair sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran di wilayahnya.

Kegiatan yang digelar di Gedong Sigrong, Jalan Siliwangi, ini menjadi yang ketiga kalinya dilaksanakan pascapandemi Covid-19.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi, mengatakan Job Fair tahun ini mengusung konsep hybrid, yakni menggabungkan sistem tatap muka dan daring.

“Tahun ini konsepnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu offline dan online. Ini adalah Job Fair tahun ketiga yang kami selenggarakan,” kata Didi kepada wartawan, Rabu, 25 Juni 2025.

Baca selengkapnya di: https://www.jabarnews.com/daerah/job-fair-2025-purwakarta-tawarkan-3-030-lowongan-dinas-tenaga-kerja-terapkan-sistem-hybrid/

25/06/2025

Jabarnews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada PT Pindo Deli 1 yang diduga mencemari Sungai Citarum. Dugaan pencemaran tersebut muncul setelah air sungai berubah warna menjadi biru kehijauan, memicu kekhawatiran masyarakat dan pemerhati lingkungan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pernyataannya yang dikutip dari Karawang pada Selasa (24/6/2025), menyampaikan telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar untuk segera melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti terkait pencemaran yang diduga berasal dari aktivitas industri PT Pindo Deli 1.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, Iwan Ridwan, menjelaskan bahwa sejak air Sungai Citarum berubah warna pada Sabtu (21/6), timnya langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Pindo Deli 1.

Baca selengkapnya di: https://www.jabarnews.com/daerah/dedi-mulyadi-sanksi-pt-pindo-deli-pencemaran-citarum/

24/06/2025

Jabarnews.com - Air Sungai Citarum di kawasan Teluk Jambe mendadak berubah warna menjadi biru pekat pada Sabtu (21/6/2025), memicu kekhawatiran warga dan dugaan pencemaran limbah industri, khususnya dari salah satu pabrik kertas.

Kepala DLH Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, menyatakan pihaknya telah menurunkan tim PPLH untuk melakukan identifikasi di lapangan. Uji laboratorium terhadap sampel air sedang dilakukan, dan hasilnya akan keluar pada 24 atau 25 Juni.

DLH menduga pencemaran berasal dari PT Pindo Deli 1 yang tengah melakukan proses pewarnaan. Dugaan sementara mengarah pada kemungkinan kebocoran limbah ke sungai.

“Kami sudah minta agar limbah dialirkan ke IPAL, bukan ke sungai,” ujar Saadiyah.

Peristiwa serupa juga pernah terjadi sebelumnya, yakni pada 27 Maret dan 19 Oktober 2024, dengan dugaan sumber yang sama. DLH belum memastikan apakah kejadian ini akibat kelalaian atau kesengajaan.

“Kami masih menunggu hasil verifikasi menyeluruh,” tambah Saadiyah.

Baca selengkapnya di: https://www.jabarnews.com/daerah/sungai-citarum-karawang-berwarna-biru-dlh-selidiki-limbah-pabrik/

24/06/2025

Jabarnews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali melakukan inspeksi mendadak ke barak pendidikan tempat pembinaan siswa bermasalah, termasuk pelaku tawuran.

Dalam kunjungan tersebut, Dedi tak hanya memberikan motivasi, tetapi juga ikut push-up dan berdialog langsung dengan para siswa untuk menggali akar perilaku kekerasan.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, terungkap bahwa sebagian besar pelaku tawuran dipicu oleh ejekan di media sosial dan konflik lama antar sekolah, seperti antara SMK PGU Sumedang dan SMK BPI.

Yang mengejutkan, seorang siswa SMKN 1 Purwakarta mengaku terlibat perkelahian dengan anak geng karena masalah pribadi. Sementara itu, siswa SMKN 7 Kota Bogor mengaku sering berkelahi keliling dari satu sekolah ke sekolah lain.

Melihat kondisi ini, Dedi mengeluarkan peringatan keras. Ia menegaskan akan menutup sekolah negeri yang gagal mengatasi persoalan tawuran.

“Sekolah yang gurunya tidak bisa menyelesaikan masalah perkelahian akan saya tutup,” tegas Dedi.

Baca selengkapnya di: https://www.jabarnews.com/daerah/dedi-mulyadi-ancam-tutup-sekolah-negri-yang-gagal-atasi-tawuran/

24/06/2025

Jabarnews.com - Suasana haru dan kecewa menyelimuti lingkungan SMAN 2 Telukjambe Timur pada Senin pagi, 23 Juni 2025. Sejumlah orangtua murid mendatangi sekolah yang berlokasi di kawasan Perumnas Bumi Telukjambe tersebut untuk menyampaikan protes mereka setelah anak-anak mereka tidak diterima melalui jalur zonasi atau domisili dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.

Kekecewaan ini mencuat lantaran banyak anak yang berdomisili relatif dekat dengan sekolah tetap tidak lolos seleksi jalur domisili. Berdasarkan informasi yang tercantum di laman resmi SPMB JabarProv, SMAN 2 Telukjambe Timur hanya menyediakan kuota sebanyak 96 siswa untuk jalur domisili. Sistem seleksi menggunakan pengurutan berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah.

Dari hasil pengurutan tersebut, diketahui bahwa jarak terdekat yang diterima adalah 41,735 meter (sekitar 41,7 meter), sementara jarak terjauh yang masih lolos seleksi mencapai 771,528 meter (sekitar 771 meter).

Banyak warga mengeluhkan sistem zonasi yang dinilai tidak adil, terutama bagi mereka yang merasa sudah cukup dekat namun tetap tidak masuk kuota. Beberapa di antaranya menilai bahwa sistem pengukuran jarak atau validasi alamat harus ditinjau kembali agar tidak menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses seleksi.

22/06/2025

Jabarnews.com - Dalam momentum peringatan Hari Jadi ke-18 Kabupaten Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan perubahan nama bagi daerah tersebut. Menurutnya, nama Bandung Barat dinilai kurang efektif dalam membentuk identitas wilayah yang mandiri, karena terlalu bergantung pada asosiasi dengan Kota dan Kabupaten Bandung.

Nama yang hanya menunjukkan arah mata angin dianggap membatasi potensi branding dan mengaburkan karakteristik unik yang dimiliki wilayah ini. Bagi Dedi, hal ini menyebabkan Kabupaten Bandung Barat cenderung berada di bawah bayang-bayang Bandung, tanpa kejelasan identitas kultural dan geografis yang khas.

Ia mengingatkan bahwa sejak awal, proses penamaan wilayah ini memang tidak mudah. Usulan seperti Mandalawangi dan Padalarang sempat menuai penolakan dari berbagai pihak. Hingga akhirnya dipilihlah nama Bandung Barat sebagai jalan tengah.

Namun kini, Dedi membuka ruang dialog untuk mengkaji kembali nama tersebut, jika ada aspirasi dari masyarakat dan pemerintah daerah. Ia menilai bahwa nama yang kuat secara historis dan budaya akan memberi wibawa serta daya tarik yang lebih besar dalam membangun citra daerah.

Dalam pandangannya, Bandung Barat memiliki keragaman kultur yang luas — dari kawasan urban seperti Lembang dan Batujajar, hingga daerah berkarakter Sunda klasik seperti Cikalongwetan dan Rongga. Oleh karena itu, pembangunan ke depan perlu mempertimbangkan pendekatan ekologis dan budaya leluhur, agar identitas wilayah tumbuh selaras dengan alam dan nilai-nilai lokal.

Jabarnews.com

07/07/2025

06/07/2025

03/07/2025

28/06/2025

26/06/2025

26/06/2025

25/06/2025

25/06/2025

24/06/2025

24/06/2025

24/06/2025

22/06/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share