Beranda Jogja

Beranda Jogja Media Informasi Jogja & Sekitarnya | TikTok : [@]BerandaJogja | Part of Paguyuban Akun Informasi Jogja | [email protected]

24/11/2025

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, menunggu Pemerintah Kota (pemkot) Yogyakarta segera melakukan langkah konkret untuk perbaikan awal Jembatan Kewek di pusat Kota Yogyakarta.

Sebab kondisinya semakin memprihatinkan akibat struktur jembatan tua yang dibangun pada awal 1920-an itu hanya menyisakan kurang dari 10-20 persen kekuatan untuk menahan beban arus kendaraan.

Padahal setiap hari, jembatan ini menjadi jalur padat penghubung Kotabaru–Malioboro, namun kini kondisinya dinilai kian berbahaya bagi pengguna.

“Nanti kita lihat perlu partisipasi tidak. Apakah kita memerlukan jembatan baru atau yang lama diperbaiki, saya kan belum tahu,” papar Sultan di Yogyakarta, Senin (24/11/2025).

Perbaikan diperlukan demi mencegah risiko keambrukan yang bisa mengancam keselamatan warga. Selain usia jembatan yang telah lebih dari 100 tahun, kondisi retakan di beberapa bagian membuat kekhawatiran warga semakin tinggi.

Jembatan Kewek pun dinilai harus segera dievaluasi struktur dan kelayakan fungsinya.

“Itu kewenangan kota, saya belum dapat laporan maunya apa,” ujarnya.

Pemkot Yogyakarta sendiri diketahui telah menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) untuk rehabilitasi jembatan dan kini menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Estimasi biaya pembangunan jembatan baru diperkirakan mencapai lebih dari Rp 12 miliar.

Pemkot kedepan akan Oleh melarang bus dan truk melintas di jembatan yang menghubungkan Jalan Mangkubumi ke kawasan Malioboro ini. Selain itu pemberian garis biku-biku di atas jembatan sebagai larangan parkir meski seringkali dilanggar pemilik mobil yang parkir sembarangan.

Dari sisi warga, keresahan juga terasa nyata. Warga bantaran Kali Code menilai perbaikan tak bisa lagi ditunda. Mereka menyaksikan langsung kondisi struktur jembatan yang tampak retak dan rapuh.

“Kalau pas lewat di bawahnya sangat kelihatan struktur jembatannya sudah banyak yang hancur,” ujar Listya, warga Jogoyudan.

Hal serupa disampaikan Agus yang takut jembatan ambrol terutama saat hujan deras ketika debit air meningkat.

“Banyak strukturnya yang retak, takutnya longsor kalau sungai Code meluap,” ungkapnya.

Mereka berharap Pemkot segera mengambil tindakan nyata sebelum terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

Palupi Sastro/

24/11/2025

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, menunggu Pemerintah Kota (pemkot) Yogyakarta segera melakukan langkah konkret untuk perbaikan awal Jembatan Kewek di pusat Kota Yogyakarta.

Sebab kondisinya semakin memprihatinkan akibat struktur jembatan tua yang dibangun pada awal 1920-an itu hanya menyisakan kurang dari 10-20 persen kekuatan untuk menahan beban arus kendaraan.

Padahal setiap hari, jembatan ini menjadi jalur padat penghubung Kotabaru–Malioboro, namun kini kondisinya dinilai kian berbahaya bagi pengguna.

“Nanti kita lihat perlu partisipasi tidak. Apakah kita memerlukan jembatan baru atau yang lama diperbaiki, saya kan belum tahu,” papar Sultan di Yogyakarta, Senin (24/11/2025).

Perbaikan diperlukan demi mencegah risiko keambrukan yang bisa mengancam keselamatan warga. Selain usia jembatan yang telah lebih dari 100 tahun, kondisi retakan di beberapa bagian membuat kekhawatiran warga semakin tinggi.

Jembatan Kewek pun dinilai harus segera dievaluasi struktur dan kelayakan fungsinya.

“Itu kewenangan kota, saya belum dapat laporan maunya apa,” ujarnya.

Pemkot Yogyakarta sendiri diketahui telah menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) untuk rehabilitasi jembatan dan kini menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Estimasi biaya pembangunan jembatan baru diperkirakan mencapai lebih dari Rp 12 miliar.

Pemkot kedepan akan Oleh melarang bus dan truk melintas di jembatan yang menghubungkan Jalan Mangkubumi ke kawasan Malioboro ini. Selain itu pemberian garis biku-biku di atas jembatan sebagai larangan parkir meski seringkali dilanggar pemilik mobil yang parkir sembarangan.

Dari sisi warga, keresahan juga terasa nyata. Warga bantaran Kali Code menilai perbaikan tak bisa lagi ditunda. Mereka menyaksikan langsung kondisi struktur jembatan yang tampak retak dan rapuh.

“Banyak strukturnya yang retak, takutnya longsor kalau sungai Code meluap,” ungkap Agus warga setempat.

Mereka berharap Pemkot segera mengambil tindakan nyata sebelum terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

Palupi Sastro/

23/11/2025

Siapa sangka, di balik pesona deretan pantai Gunungkidul, tersimpan potensi lain yang tak kalah manis dan menggiurkan. Sentra Olahan Cokelat Nglanggeran yang bikin ngiler! Dulu cuma jual biji kakao, kini petani Nglanggeran sukses jadi produsen cokelat berkualitas😍












Seiring padatnya kendaraan yang melintas, Jembatan Kewek mengalami kerusakan berat. Ketahanan jembatan yang menghubungka...
20/11/2025

Seiring padatnya kendaraan yang melintas, Jembatan Kewek mengalami kerusakan berat. Ketahanan jembatan yang menghubungkan Kotabaru dan Malioboro itu kini tinggal 10-20 persen.

“Memang jembatan kewek berada dalam kondisi kritis setelah berusia lebih dari satu abad,” papar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Umi Akhsanti dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).

Jembatan Kewek dipastikan sudah tidak bisa lagi direhabilitasi. Umi menyebut hasil asesmen yang dilakukan bersama konsultan menunjukkan kerusakan sudah mencapai titik paling mengkhawatirkan.

“Tidak memungkinkan kalau hanya direhab atau direnovasi, karena tingkat kerusakan sudah sampai di titik kritis. Jalan satu-satunya dibangun ulang,” ujarnya.

Karena pembangunan baru belum dapat dilakukan segera, Pemkot menerapkan pembatasan lalu lintas. DPUPKP bersama Dishub DIY dan Dishub Kota meminta kendaraan, terutama kendaraan berat, untuk tidak berhenti di atas jembatan.

“Beban berhenti itu mengkhawatirkan. Kami minta kendaraan tidak menumpuk di atas jembatan,” ungkapnya.

Di sisi utara jembatan juga dipasang garis biku-biku kuning sebagai tanda larangan berhenti. Untuk sementara, mobil pribadi masih diperbolehkan melintas, tetapi bus dan truk diminta mencari jalur lain.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan kondisi Jembatan Kewek kini hanya menyisakan 10 hingga 20 persen kekuatannya. Karena itu, ia akan melarang bus masuk Malioboro melalui Jembatan Kleringan atau Kewek menjelang libur akhir tahun.

“Kalau ada bus atau truk lewat situ, rawan. Kekuatan jembatan tinggal 10–20 persen,” ujarnya.

Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan ulang jembatan sebenarnya sudah selesai. Pemkot tengah menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemerintah DIY. Kebutuhan dana diperkirakan mencapai sekitar Rp12 miliar.

“Jika anggaran disetujui, pengerjaan fisik ditargetkan bisa dimulai tahun depan,” ungkapnya. (Palupi Sastro)

Dugaan penipuan berkedok jasa pemandu wisata di sekitar kembali beberapa waktu terakhir. Dua unggahan di media sosial (...
19/11/2025

Dugaan penipuan berkedok jasa pemandu wisata di sekitar kembali beberapa waktu terakhir. Dua unggahan di media sosial (medsos) TikTok memperlihatkan wisatawan diarahkan masuk lewat pintu samping, diberi informasi palsu bahwa Keraton tutup, lalu digiring ke museum dan toko lukisan batik untuk membeli barang dengan harga tinggi.

Salah satu unggahan datang dari akun pakebatiktiaphari yang berkunjung pada 31 Agustus 2025. Ia diturunkan ojek daring di pintu samping dan langsung dihampiri pria berbaju batik yang mengaku pemandu resmi.

Wisatawan itu diberitahu bahwa Keraton tutup enam bulan untuk renovasi dan kemudian dibawa ke Museum Wahanarata serta sebuah galeri yang diklaim sebagai tempat Sultan biasa memesan lukisan batik. Di sana, ia diminta membeli lukisan dengan iming-iming pengembalian uang hingga 10 tahun.

Kasus lain dialami akun dinndinoo pada 4 Januari 2024. Mereka diarahkan parkir di dekat museum yang sama, lalu mendapati seseorang menawarkan jasa pemandu.

Keluarga itu digiring ke museum dan toko lukisan batik, menghabiskan waktu hampir satu jam sebelum akhirnya membeli sebuah lukisan seharga sekitar Rp500 ribu.

Merespons polemik ini, Keraton Yogyakarta menyampaikan klarifikasi resmi. Nyi Raden Wedana Noorsundari di Yogyakarta, Rabu (19/11/2025) menegaskan para pelaku bukan pemandu resmi Keraton. Ia meminta maaf kepada para wisatawan dan menyebut kejadian itu mencoreng citra pariwisata Yogyakarta.

“Hal ini sangat kami sesalkan karena memberikan citra buruk untuk pariwisata, baik di Keraton maupun Yogyakarta pada umumnya,” ungkapnya.

Keraton telah berkoordinasi dengan Penghageng Kaweadanan Hageng Punakawan Nitya Budaya GKR Bendara, Kelurahan, Mantri Pamongpraja, Polsek, dan Koramil untuk membahas langkah penanganan. Pembinaan wilayah juga dilakukan untuk mencegah kejadian serupa.

Saat ini pelaku diberi sanksi berupa surat pernyataan, namun pihak Keraton bersama kelurahan sedang mencari dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi lebih tegas sesuai aturan pramuwisata.

Palupi Sastro/

Jalan Pasar Kembang atau Sarkem saat ini selalu macet parah setiap sore seiring diberlakukannya penambahan jam kawasan ...
19/11/2025

Jalan Pasar Kembang atau Sarkem saat ini selalu macet parah setiap sore seiring diberlakukannya penambahan jam kawasan pedestrian Malioboro dari pukul 17.00 hingga 22.00. Arus kendaraan yang dialihkan membuat kawasan itu berubah menjadi kantong parkir liar, terutama di titik-titik simpang Sarkem hingga area dekat Stasiun Yogyakarta.

Pada jam-jam padat, antrean kendaraan bisa merambat hingga puluhan meter. Pejalan kaki kesulitan melintas akibat sisi selatan Jalan Sarkem dipenuhi parkir liar sepeda motor.

Sedangkan mobil berhenti di marka zig-zag di pintu selatan Stasiun Yogyakarta. Belum lagi pedagang asongan yang mangkal di samping luar Stasiun. Meski petugas sering tampak berjaga, penindakan belum berjalan maksimal, sehingga pelanggaran berulang hampir setiap hari.

“Kadang aturannya sudah jelas, tetapi tidak ditindak meski ada petugas. Kalau ingin mengatur dengan baik, aparat, Pemda, dan masyarakat harus bekerja sama,” ujar Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti di Yogyakarta, Selasa (18/11/2025).

Made menegaskan aturan sebenarnya sudah jelas, termasuk larangan parkir di marka zig-zag. Namun, tanpa penegakan yang konsisten, aturan hanya menjadi pengumuman tanpa dampak.

Karenanya Made meminta Dishub lebih tegas dalam menindak parkir liar. Hal ini mengingat perubahan jam pedestrian membuat pola pergerakan warga di sekitar Malioboro berubah drastis.

Menurutnya, situasi lalulintas Jogja memang berbeda dengan kota besar seperti Jakarta. Karenanya ketertiban parkir harus ditegakkan karena bukan sekadar urusan estetika kota namun juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga.

“Ini berkaitan dengan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas udara, terutama di kawasan padat aktivitas wisata. Jika penindakan tidak ditingkatkan, kemacetan di Sarkem dan ruas lain yang terdampak berpotensi semakin memanjang, apalagi menjelang musim liburan,” ungkapnya.

Palupi Sastro/

MaxRide akhirnya buka suara terkait terbitnya SE Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/3744 Tahun 2025 yang melarang kendar...
19/11/2025

MaxRide akhirnya buka suara terkait terbitnya SE Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/3744 Tahun 2025 yang melarang kendaraan roda tiga seperti MaxRide dan bentor beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta. Kebijakan yang juga diberlakukan pemkab di Bantul, Sleman, Gunungkidul, dan Kulon Progo tersebut dinilai tidak adil.

Sebab aturan itu tidak diterapkan secara setara karena hanya menyasar satu jenis moda. Sedangkan transportasi online lain yang juga berpelat hitam tetap boleh beroperasi tanpa pembatasan.

Government Relations PT Max Auto Indonesia, Budi Dirgantoro di Yogyakarta, Rabu (19/11/2025) mengatakan pihaknya tidak menolak penataan. Mereka siap mengikuti regulasi apa pun yang ditetapkan pemda asal berlaku adil untuk semua.

“Sejak 2017, kendaraan berpelat hitam diperbolehkan mengangkut penumpang melalui aplikasi. Kenapa hanya kami yang dilarang?” ujarnya.

Budi menegaskan Maxride menggunakan dasar hukum yang sama dengan transportasi online lain. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa hanya Maxride yang diminta membatasi area operasi.

“Kalau kami diatur, yang lain juga harus diatur. Jangan hanya kami yang ditertibkan.”

Ia juga menilai dorongan pemda agar MaxRide mengacu pada Permenhub 117 Tahun 2018 yang membatasi operasi di wilayah permukiman bertentangan dengan aturan nasional yang justru memperbolehkan angkutan sewa khusus beroperasi melalui aplikasi.

“Dalam aspek keselamatan, motor justru jauh lebih berisiko. Sementara bajaj lebih stabil,” tegasnya.

Government Relations PT Max Auto Indonesia lainnya, Iwan Christianto, menyebut persoalan transportasi tradisional sudah dibahas lebih dari satu dekade, termasuk rencana penertiban bentor dan penggantian dengan becak listrik. Ia menilai kehadiran MaxRide justru bisa mendukung penataan itu.

“Penertibannya harus jelas dan tidak sepihak,” katanya.

Regional Manager Central Java, Bayu Subolah, menambahkan saat ini terdapat sekitar 300 unit MaxRide di Yogyakarta. Para pemilik dan driver bahkan telah membentuk koperasi agar komunikasi dengan pemda lebih mudah.

Salah satu pengemudi, Wijiyanto, mengaku kebijakan ini memukul pendapatannya.(Palupi Sastro)

19/11/2025

Pada hari Rabu, 19 November 2025, sebuah tonggak sejarah baru ditorehkan di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan diresmikannya Jembatan Kabanaran oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Jembatan vital ini membentang, menghubungkan dua kabupaten penting di DIY: Bantul dan Kulon Progo, melintasi sungai dan kawasan pesisir.

Acara peresmian berlangsung di lokasi jembatan yang strategis di daerah Poncosari, Srandakan, Kabupaten Bantul. Dalam nuansa yang mencerminkan era digital, peresmian ini juga dilaksanakan secara hybrid, mengulang pola penyelenggaraan proyek infrastruktur besar lainnya yang menuntut partisipasi luas namun tetap efisien. Kehadiran fisik dan virtual Presiden menegaskan komitmen pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

Dalam pidato sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan visi besar di balik pembangunan Jembatan Kabanaran (yang sebelumnya dikenal sebagai Jembatan Pandansimo). Beliau menyatakan harapan yang kuat bahwa struktur ini akan bertindak sebagai katalis utama bagi peningkatan konektivitas di sepanjang kawasan selatan Jawa.

“Diharapkan ini akan mempermudah konektivitas, mempermudah akses kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dengan budaya Jawa penuh spiritualitas,” ujar Presiden, menyoroti bahwa infrastruktur tidak hanya tentang beton dan baja, tetapi juga tentang membuka akses menuju kekayaan budaya dan pariwisata.

16/11/2025

Viral video bisa foto dengan Duta Vokalis Sheila On 7 usai Salat Jumat, keluarga ini bagikan perjuangannya perjalanan kereta api dari Bekasi ke salah satu Masjid di Sleman Yogyakarta!

Credit : IG/iskaandika_weddingphoto

15/11/2025

Detik-detik Prosesi Penobatan KGPAA Hamangkunegoro sebagai Raja Kasunanan Surakarta dengan gelar Sri Susuhunan Paku Buwono XIV

Video : Kasunanan Surakarta Hadiningrat

Polemik suksesi di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pasca wafatnya S.I.S.K.S. Paku Buwono (PB) XIII pada awal Nov...
14/11/2025

Polemik suksesi di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pasca wafatnya S.I.S.K.S. Paku Buwono (PB) XIII pada awal November 2025 terus berkembang dan kini memasuki fase yang semakin kompleks. Di tengah memanasnya situasi akibat munculnya dua klaim takhta—yakni dari KGPH Hangabehi yang telah dinobatkan sebagai PB XIV secara sepihak, serta KGPH Purboyo (KGPAA Hamangkunegoro) yang mengklaim legitimasi sebagai putra mahkota resmi—Mahamenteri Keraton, Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan, akhirnya memberikan pernyataan terbuka.

Dalam keterangannya, Tedjowulan menegaskan bahwa ia tidak memihak kubu manapun dan tetap berusaha menjaga posisi netral sebagai pejabat adat tertinggi yang bertanggung jawab menjaga marwah keraton. Ia menyampaikan bahwa munculnya dua deklarasi suksesi dalam waktu berdekatan merupakan kejadian yang sangat memprihatinkan dan dikhawatirkan dapat memperdalam fragmentasi internal keluarga besar Pakubuwanan.

Pernyataan paling mengejutkan datang ketika Tedjowulan mengungkap dirinya tidak mengetahui bahwa acara yang ia prakarsai—yang sedianya berupa forum musyawarah keluarga besar—akan berubah menjadi prosesi penobatan KGPH Hangabehi. Tedjowulan menyebut dirinya telah berada dalam situasi fait accompli.

“Saya ini wong tuwa. Di depan banyak orang, saya hanya memberi doa kebaikan. Itu bukan dukungan penobatan,” tegasnya.

Mengacu pada paugeran adat dan tradisi keraton, Tedjowulan menilai bahwa kedua klaim takhta tersebut belum sah. Ia menekankan bahwa penetapan raja baru harus melalui mekanisme adat yang baku: masa berkabung minimal 40 hari, dilanjutkan musyawarah mufakat para sentana dalem, bukan melalui tindakan sepihak.

Di tengah memanasnya situasi yang turut menjadi sorotan publik nasional, Tedjowulan menyampaikan komitmennya untuk dunungke, yakni menengahi dan meredakan ketegangan kedua kubu demi menjaga kelangsungan adat, harmoni internal, serta kehormatan Keraton Surakarta sebagai institusi budaya yang memiliki sejarah panjang di Jawa.

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali diselimuti kabut dualisme kepemimpinan. Sejarah seakan berulang. Mangkat...
14/11/2025

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali diselimuti kabut dualisme kepemimpinan. Sejarah seakan berulang. Mangkatnya Sri Susuhunan Pakubuwono (PB) XIII pada awal November 2025 tidak membawa suksesi yang mulus, melainkan membuka kembali kotak pandora konflik internal yang selama ini terpendam. Kini, dua putra mendiang PB XIII mengklaim takhta dan menciptakan kembali situasi “Raja Kembar” yang pernah mengguncang keraton lebih dari satu dekade lalu.

Klaim pertama datang dari KGPAA Hamangkunegoro (KGPH Purboyo), putra mahkota yang secara resmi ditunjuk PB XIII semasa hidupnya. Ia mendeklarasikan diri sebagai PB XIV pada 5 November 2025 dalam sebuah penobatan simbolis di hadapan jenazah sang ayah, berlandaskan dhawuh atau wasiat raja. Kubu ini meyakini bahwa penunjukan langsung merupakan bentuk legitimasi tertinggi dalam tradisi keraton.

Namun langkah tersebut ditentang keras kubu lain. Pada 13 November 2025, KGPH Hangabehi—putra laki-laki tertua PB XIII—juga dinobatkan sebagai PB XIV. Penobatan tandingan ini mendapat dukungan penuh dari Lembaga Dewan Adat (LDA) yang dipimpin GRAy Koes Moertiyah (Gusti Moeng). Bagi kubu LDA, paugeran keraton menegaskan bahwa ketika raja mangkat tanpa permaisuri sah, maka putra tertualah yang berhak menduduki takhta.

Dualisme ini mengingatkan publik pada konflik serupa setelah wafatnya PB XII pada tahun 2004. Saat itu, perebutan takhta antara KGPH Hangabehi dan adiknya, KGPA Tedjowulan, berlangsung lebih dari satu dekade, memecah keluarga keraton, menghambat revitalisasi aset, serta menguras energi dan waktu. Rekonsiliasi baru tercapai setelah proses mediasi panjang yang turut melibatkan pemerintah, hingga akhirnya PB XIII (Hangabehi) diakui sebagai raja tunggal.

Akar masalah dualisme suksesi di Keraton Solo terus berputar pada perbedaan tafsir terhadap paugeran: apakah hukum adat tentang garis putra tertua lebih kuat, atau dhawuh raja sebagai penunjukan resmi yang harus dipatuhi?

Address

Maguwo
Bantul
55198

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Beranda Jogja posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Beranda Jogja:

Shortcuts

Share

Category