Belopa Info

16/07/2025

Belopainfo.id, Luwu — Polisi mengamankan pelaku penganiayaan berat terhadap seorang pensiunan polisi di Dusun Tameng, […]

09/07/2025

Warga Lampuara Akan Adukan Bupati Luwu ke Ombudsman dan Kemendagri

Belopainfo.id — Warga Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, berencana melayangkan aduan […]

04/07/2025

66 Tahun Kabupaten Luwu semoga menjadi Kabupaten yang terintegritas, ini adalah titipan para Leluhur dan generasi ke generasi wajib menjaganya!

22/06/2025

Seorang Pria di Luwu Ditemukan Tewas Membusuk di Dalam Rumah

Belopainfo.id – Aris (32) Warga Dusun Hati Damai, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten […]

21/06/2025

Desak Kepala Desa Dicopot, Warga Lampuara Kirim Surat ke Bupati Luwu Sertakan LHP Inspektorat

Belopainfo.id – Warga Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kembali menggeliat. Setelah […]

18/06/2025

Warga Lampuara Gugat ke Komisi Informasi Sulsel soal LPJ Desa Lampuara

MAKASSAR – Sejumlah warga Desa Lampuara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, melayangkan sengketa informasi ke Komisi […]

18/06/2025

Warga Lampuara Gugat DPMD Luwu soal LPJ 2016–2024 Desa Lampuara

Makassar – Sejumlah warga Desa Lampuara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menghadiri sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka menuntut transparansi laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa Lampuara sejak tahun anggaran 2016 hingga 2024. Senin (16/06/25) di ruang sidang Komisi Informasi Sulsel.

Permintaan informasi tersebut sudah diajukan secara resmi sejak Januari 2025. Namun, hingga kini belum direspons oleh pemerintah daerah maupun desa. Warga menilai ada indikasi ketidakpatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa selama hampir satu dekade terakhir.

13/06/2025

Persoalan yang ada di Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan sudah berlangsung selama enam bulan dan belum menemui titik terang. Meski sebelumnya Kepala Dinas PMD menyampaikan kepada BPD Lampuara untuk bersurat ke Bupati Luwu terkait pemberhentian sementara Kades Lampuara, akan tetapi BPD enggan bersurat karena alasan pribadi.

13/06/2025

PT. PUL Berkomitmen Tidak Akan Kelola Wilayah Hutan Adat Cerekang

Belopainfo.id – PT. Prima Utama Lestari (PT. PUL) menggelar pertemuan yang membahas persoalan tumpang tindih […]

13/06/2025

Panen Perdana Sayur Bayam, Ketua TP-PKK: Kita Harus Jadi Contoh Bagi Masyarakat

Belopainfo.id – Ketua TP-PKK Kabupaten Luwu, Hj. Kurniah Patahudding, A.Md bersama Pengurus Pokja III dan […]

07/06/2025

Meski sudah ada penyampaian oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait rekomendasi ke BPD agar bersurat ke Bupati Luwu pada 14 April 2025, yang berisi rekomendasi pemberhentian Kepala Desa. BPD diberikan waktu selama 30 hari kerja untuk bersurat. Namun, hingga kini belum ada tanggapan maupun tindakan tegas dari keduanya.

“Kami sudah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan menyertakan bukti. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Kepala desa diduga kuat menyelewengkan bansos, penyalagunaan kewenangan, uang pajak warga selama bertahun-tahun. Kami tidak bisa diam lagi,” ujar Andi Risal Syahrir warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampuara Menggugat. Selasa (03/06/25)

BPD Lampuara dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasannya, bahkan menolak membuat surat rekomendasi pemberhentian kepada Bupati dengan alasan pribadi—bukan alasan hukum. Sementara itu, Bupati Luwu juga belum memberikan keputusan apa pun, yang menurut warga merupakan bentuk pembiaran terhadap pelanggaran dan ketidakadilan.

Belopainfo.id – Warga Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, menyuarakan kekecewaan mereka terhadap sikap […]

23/05/2025

Antara S**a dan Amanat: BPD Tak Rekomendasikan Pemberhentian Kades Lampuara

Udi menerangkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa dan memberi rekomendasi kepada bupati atau wali kota dalam hal kades melanggar hukum atau etika jabatan. Ketidaktegasan BPD dalam kasus ini dianggap sebagai....