Arman Budiyono

07/06/2026

Apakah Utang Hanya Untuk Dimakan Lalu Menjadi Taik?

Oleh : Arman Budiyono.

Ketika kita melihat kembali ke masa lalu, ada satu pernyataan penting dari Presiden RI ke 2 Soeharto yang hingga kini masih sering dikutip ketika berbicara tentang utang negara.

Ketika ditanya bagaimana nanti Indonesia akan membayar utang luar negeri yang jumlahnya miliaran dolar AS? Presiden Soeharto menjawab pertanyaan wartawan bahwa program pembangunan yang ia jalankan, yang sepenuhnya dibiayai oleh utang bukanlah untuk dimakan lalu menjadi taik.

Memang utang seharusnya digunakan untuk membiayai sesuatu yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi di masa depan. Membangun jalan raya, memperbaiki jalan-jalan rusak, pelabuhan, bendungan, kawasan industri, pembangkit listrik, irigasi, hingga pendidikan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, itu semua merupakan contoh investasi yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang.

Kemudian kita bandingkan dengan program pemerintah saat ini, Polemik terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus bergulir.

Tidak ada yang meragukan bahwa anak-anak Indonesia membutuhkan gizi yang lebih baik. Tidak ada p**a yang menolak tujuan mulia untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, Apakah manfaat jangka panjang yang dihasilkan program MBG ini sebanding dengan biaya yang harus ditanggung negara nanti?

Jika anggaran ratusan triliun rupiah sebagian besar digunakan untuk konsumsi yang habis dalam hitungan jam, sementara pembiayaannya berasal dari ruang fiskal yang semakin sempit atau bahkan tambahan utang, maka wajar apabila sebagian kalangan mulai mempertanyakan efektivitasnya.

Generasi yang akan datang tidak membayar utang dengan niat baik pemerintah hari ini. Mereka membayarnya dengan pajak, dengan inflasi yang tinggi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang harus benar-benar tercipta.

Jika sebuah program mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia secara nyata, maka biaya yang dikeluarkan mungkin dapat dibenarkan. Namun jika manfaatnya tidak terukur dengan jelas sementara beban fiskalnya terus membesar, maka pertanyaan yang pernah diajukan kepada Soeharto puluhan tahun lalu, akan kembali relevan. Bagaimana nanti Indonesia akan membayar utang luar negeri yang jumlahnya ratusan miliar dollar AS, jika utang hari ini Hanya Untuk Dimakan Lalu Menjadi Taik?

Semua tau, kondisi fiskal Indonesia saat ini tidak lagi selonggar satu dekade yang lalu. Beban pembayaran bunga utang terus meningkat setiap tahun, kebutuhan belanja negara semakin besar, sementara penerimaan pajak belum tumbuh secepat yang diharapkan.

Di saat yang sama, pemerintah juga menghadapi berbagai kewajiban besar lainnya. Pembangunan infrastruktur masih membutuhkan dana, transformasi industri membutuhkan investasi, transisi energi memerlukan pembiayaan jangka panjang, belum lagi kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan di berbagai daerah yang masih tertinggal.

Dalam kondisi seperti itu, setiap rupiah anggaran negara seharusnya ditempatkan pada program yang memiliki tingkat pengembalian sosial dan ekonomi yang paling tinggi, bukan hanya untuk dimakan lalu menjadi taik.

Secara teori, program peningkatan gizi memang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun manfaat tersebut baru akan terlihat dalam jangka panjang, bahkan mungkin belasan hingga puluhan tahun mendatang. Sementara biaya yang harus dibayar negara muncul saat ini juga.

Artinya, keberhasilan program ini tidak bisa hanya diukur dari berapa juta porsi makanan yang dibagikan setiap hari. Keberhasilannya harus diukur dari apakah angka stunting benar-benar turun secara signifikan, apakah kualitas pendidikan meningkat, apakah produktivitas tenaga kerja masa depan menjadi lebih baik, dan apakah manfaat ekonominya benar-benar lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan?!

Jika indikator-indikator tersebut tidak tercapai, maka program ini berisiko menjadi belanja konsumtif berskala besar yang meninggalkan beban fiskal jangka panjang.

Karena jelas, kesejahteraan suatu bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak makanan yang dibagikan pemerintah setiap hari, melainkan oleh seberapa besar kemampuan masyarakatnya untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.

Pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi pusat diskusi publik.

Apakah utang dan ruang fiskal yang dimiliki Indonesia saat ini lebih efektif digunakan untuk memperkuat fondasi produktivitas nasional? Ataukah lebih banyak diarahkan pada program-program yang manfaat ekonominya masih menjadi perdebatan banyak kalangan?

Sebab dalam ilmu ekonomi, utang bukanlah masalah selama mampu menciptakan pertumbuhan yang lebih besar daripada biaya utang itu sendiri.

Namun ketika utang digunakan untuk membiayai konsumsi yang tidak menghasilkan pengembalian ekonomi yang memadai, maka generasi mendatang berpotensi mewarisi tagihan yang jauh lebih besar dibanding manfaat yang mereka terima hari ini.

Mungkin karena itulah ucapan Soeharto puluhan tahun lalu masih terus diingat hingga sekarang. Bukan karena siapa yang bicara, melainkan karena pesan ekonominya yang tetap relevan. Bahwa utang tidak seharusnya digunakan untuk dimakan lalu menjadi taik.

Akan tetapi utang negara harus digunakan untuk menciptakan aset, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati lintas generasi.

Sebab jika tidak, maka suatu hari nanti bangsa ini mungkin akan kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama.

Utang yang terus bertambah itu sebenarnya digunakan untuk membangun masa depan, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini yang besok pagi sudah habis dan menjadi taik?

(Arman Budiyono)

04/06/2026

Beberapa bulan sebelum Dadan Hindayana dkk ditangkap. Saya pernah menulis ini dalam akun saya di Kompasiana.
Namun sayang kurang mendapatkan atensi terbaik dari para penulis lainnya.

Berikut link artikel yang saya tulis :
👇👇👇
https://www.kompasiana.com/armanbudi1508/69b193e034777c219c433112/makan-bergizi-gratis-korupsi-bergizi-tinggi

Silakan di klik link nya jika penasaran dengan apa yang saya bahas mengenai korupsi di MBG ini

Oleh : Arman Budiyono.Pada tahun 2026 ini, tidak lama lagi kita bersama-sama akan menyaksikan, dimana satu per satu, menteri dan pejabat tinggi negara

27/05/2026

DME Akan Gantikan LPG di 2027. Langkah Pemerintah Untuk Kurangi Beban Impor LPG, Seberapa Efektifkah?

Oleh : Arman Budiyono.

Di tengah naik turunnya harga energi dunia dan besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG, pemerintah mulai mendorong satu proyek yang disebut-sebut bisa menjadi solusi jangka panjang, yaitu DME, gas hasil olahan batu bara yang direncanakan menjadi pengganti LPG untuk kebutuhan rumah tangga.

Sekilas proyek ini terdengar seperti jalan keluar yang menjanjikan. Indonesia punya batu bara melimpah, sementara impor LPG terus membebani anggaran negara setiap tahun. Maka muncul pertanyaan sederhana yang kemudian menjadi dasar proyek ini, kenapa harus terus bergantung pada gas impor kalau sumber energi dalam negeri sendiri sebenarnya tersedia?

Proyek DME sebagai pengganti LPG sebenarnya punya tujuan yang cukup masuk akal. Pemerintah ingin mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini jumlahnya sangat besar. Karena kita punya cadangan batu bara melimpah, muncul ide untuk mengubah batu bara menjadi gas DME agar bisa dipakai untuk kebutuhan rumah tangga seperti LPG. Jadi logika sederhananya, daripada terus impor gas dari luar negeri, kenapa tidak memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam negeri sendiri.

Kalau melihat infografis yang beredar, pemerintah memang cukup serius dengan proyek ini. Bahkan disebutkan DME bisa membantu menekan impor LPG hingga sekitar satu juta ton per tahun. Tapi di sisi lain, proyek ini juga membutuhkan dana yang luar biasa besar, ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah. Artinya ini bukan proyek kecil. Ini proyek energi skala nasional yang membutuhkan waktu panjang, dukungan banyak kementerian, dan pembangunan infrastruktur baru.

Masalahnya, mengganti LPG ternyata tidak semudah mengganti isi tabung. Dari data perbandingan yang beredar, LPG masih memiliki kandungan panas dan nilai kalor yang lebih tinggi dibanding DME. LPG memiliki kandungan panas sekitar 12.076 Kcal/kg, sedangkan DME berada di angka sekitar 7.749 Kcal/kg. Nilai kalor LPG juga lebih tinggi dibanding DME.

Artinya, untuk menghasilkan panas yang sama, penggunaan DME kemungkinan bisa lebih banyak dibanding LPG. Dengan kata lain, masyarakat berpotensi memakai gas lebih boros dibanding sebelumnya. Meski begitu, DME juga memiliki sisi positif karena diklaim lebih efisien dalam proses pembakaran tertentu dan menghasilkan emisi yang lebih rendah pada penggunaan tertentu.

Kemudian tantangan terbesar proyek ini justru mulai terlihat dari sisi ekonomi dan subsidi. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sebelumnya telah mengungkapkan adanya risiko pembengkakan subsidi negara apabila DME benar-benar dipaksakan menggantikan LPG secara nasional.

Berdasarkan hasil kajian konsultan Ernst & Young (EY) yang digunakan PTBA, harga produksi DME di dalam negeri diperkirakan berada di kisaran US$911 hingga US$987 per ton. Nilai biaya produksi tersebut jauh lebih tinggi dibanding asumsi keekonomian pemerintah yang berada di angka sekitar US$617 per ton.

Perbedaan nominal ini memunculkan kekhawatiran baru. Jika biaya produksi DME memang lebih mahal, maka negara kemungkinan harus memberikan subsidi lebih besar agar harga jualnya tetap terjangkau untuk masyarakat.

Dalam hitungan PTBA, subsidi DME diperkirakan bisa mencapai sekitar US$710 per ton. Sementara subsidi LPG saat ini berada di kisaran US$474 per ton pada kesetaraan DME. Jika dihitung dalam bentuk subsidi rumah tangga, LPG saat ini membutuhkan subsidi sekitar Rp22.727 untuk tabung 3 kg. Sedangkan untuk DME, subsidinya diperkirakan naik menjadi sekitar Rp34.069 per 3 kg.

Kalau dihitung secara nasional, kebutuhan subsidi DME bahkan diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp123 triliun per tahun. Angka itu lebih tinggi sekitar Rp41 triliun dibanding subsidi LPG saat ini yang berada di kisaran Rp82 triliun per tahun.

Di sinilah perdebatan mulai muncul. Di satu sisi, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan impor LPG demi memperkuat ketahanan energi nasional. Tetapi di sisi lain, publik mulai mempertanyakan mengenai proyek DME ini karena justru akan menambah beban subsidi baru dalam jangka panjang. Dengan nilai subsidi yang lebih besar.

Belum lagi proyek ini juga menghadapi tantangan lain seperti kesiapan infrastruktur, distribusi energi, penyesuaian alat rumah tangga, koordinasi lintas kementerian, hingga persoalan lingkungan. Sebab DME tetap berasal dari hilirisasi batu bara, sementara dunia saat ini mulai bergerak menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Karena itu, proyek DME ini menurut saya tidak bisa langsung dianggap sepenuhnya bagus atau sepenuhnya buruk. Ada sisi positifnya karena pemerintah mencoba mencari solusi agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor LPG. Tetapi ada juga sisi negatif yang perlu dikritisi, terutama soal biaya produksi yang sangat besar, yang jauh lebih tinggi dari asumsi keekonomian pemerintah, kemudian efektivitas jangka panjang, dan apakah proyek ini nantinya benar-benar menguntungkan masyarakat atau justru malah membebani keuangan negara dengan subsidi untuk DME yang ditaksir lebih tinggi Rp 41 Triliun daripada subsidi LPG.

Masyarakat mungkin tidak terlalu peduli apakah nanti namanya LPG atau DME. Yang paling penting sebenarnya sederhana, apakah energi tersebut murah, aman, mudah didapat, dan tidak membuat beban negara makin berat. Kalau itu bisa tercapai, maka proyek ini bisa dianggap berhasil. Tetapi kalau akhirnya lebih mahal, rumit, dan tetap bergantung pada subsidi yang jauh lebih besar, maka pertanyaan publik terhadap proyek ini tentu akan semakin besar nantinya.

Belajar dari pengalaman di China, proyek serupa yang pernah dijalankan Shanxi Lanhua harus terpaksa berhenti beroperasi karena biaya produksinya mencapai 533 dollar AS per ton, jauh di atas harga pasar DME di China yang ketika itu hanya 460 dollar AS per ton pada 2023.

Di sisi lain, juga ada potensi keuntungan yang akan hilang karena batu bara yang seharusnya bisa langsung dijual malah dialihkan untuk produksi DME. Berdasarkan laporan keuangan PT Bukit Asam per September 2025, setiap ton batu bara yang dijual menghasilkan keuntungan sebesar 8 dollar AS. Jika 6,5 juta ton batu bara digunakan untuk proyek DME dengan harga berdasarkan biaya produksi (cash cost), maka dalam 10 tahun, potensi keuntungan yang hilang bisa mencapai 520 juta dollar AS.

Selain itu, Proyek DME ini juga berisiko membuat masyarakat nantinya harus membayar energi 42 persen lebih mahal dibanding penggunaan LPG.

Selama bertahun-tahun lamanya, Indonesia dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam, tetapi pada saat yang sama masih sangat bergantung pada impor energi tertentu, termasuk LPG. Kondisi ini sering memunculkan pertanyaan di masyarakat, bagaimana mungkin negara yang kaya batu bara, gas, minyak dan sumber daya energi lainnya justru masih mengimpor kebutuhan energi rumah tangga dalam jumlah besar.

Mungkin karena alasan itu, pemerintah tampaknya ingin mengubah pola lama tersebut lewat hilirisasi. Batu bara yang sebelumnya hanya dijual sebagai bahan mentah mulai didorong untuk diolah menjadi produk bahan bakar energi seperti DME. Meskipun sebetulnya harga untuk biaya produksinya terbilang lebih tinggi dari biaya impor LPG.

Publik tentu berharap proyek sebesar ini benar-benar dihitung secara matang, bukan sekadar mengejar ambisi besar atau target jangka pendek. Karena jika perencanaannya kurang tepat, yang terjadi justru bisa menjadi beban baru bagi keuangan negara di masa depan. Apalagi proyek ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat luas, yaitu energi rumah tangga.

Selain itu, dunia juga sedang berubah cukup cepat. Banyak negara mulai mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan berlomba mengembangkan energi yang lebih bersih seperti tenaga surya, angin, hingga hidrogen hijau. Sementara DME sendiri tetap berasal dari batu bara yang secara global semakin sering mendapat sorotan karena dampak lingkungannya.

Nantinya masyarakat akan melihat hasil akhirnya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apakah dengan konversi LPG ke DME ini harga energi menjadi lebih murah, atau malah lebih mahal? Apakah pasokan tetap aman, dan apakah kehidupan mereka menjadi lebih baik atau justru sebaliknya, menjadi jauh lebih sulit?

Dan mungkin di situlah inti sebenarnya dari seluruh proyek ini. Ketahanan energi bukan hanya soal bicara menunjukkan bahwa Indonesia mampu memproduksi energi sendiri. Tetapi juga soal bagaimana energi tersebut benar-benar bisa memberi manfaat nyata, terjangkau, dan berkelanjutan untuk rakyat dalam jangka panjang.

(Arman Budiyono)

22/05/2026

Proyek Mercusuar Rp 1140 Triliun untuk 100 GW PLTS dalam 3 tahun, Proyek ambisius dengan Anggaran Super Jumbo.

Oleh : Arman Budiyono.

Ambisi Pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 GW dalam kurun waktu tiga tahun merupakan salah satu target energi paling besar dalam sejarah modern Indonesia untuk pertama kalinya. Nilai investasinya yang diperkirakan mencapai Rp1.140 triliun bahkan menempatkan proyek ini sebagai proyek strategis berskala nasional dengan Anggaran Super Jumbo, yang bukan hanya menyangkut sektor kelistrikan, tetapi juga arah masa depan pembangunan ekonomi dan industri Indonesia dalam jangka panjang.

Arah kebijakan ini sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Dunia memang sedang bergerak menuju energi yang lebih murah, lebih bersih, dan lebih mandiri secara pasokan. Negara-negara besar seperti China, India, Amerika Serikat hingga negara-negara Timur Tengah juga sedang berlomba memperbesar kapasitas energi surya mereka. Penurunan harga panel surya dalam satu dekade terakhir membuat PLTS menjadi semakin kompetitif dibandingkan pembangkit konvensional. Dalam hal ini, Indonesia mulai mencoba mengambil posisi agar tidak tertinggal dalam transisi energi global yang sedang berlangsung.

Indonesia sendiri memang memiliki sejumlah faktor pendukung yang cukup kuat untuk pengembangan energi surya. Intensitas matahari relatif stabil sepanjang tahun, wilayah negara sangat luas, kebutuhan listrik nasional terus meningkat, dan ketergantungan terhadap energi fosil masih cukup tinggi. Jika proyek ini berhasil direalisasikan dalam skala besar, dampaknya bisa cukup strategis bagi Indonesia, mulai dari penguatan ketahanan energi nasional, pengurangan ketergantungan impor energi tertentu, hingga terbukanya peluang industri baru seperti manufaktur panel surya, baterai, kabel, inverter, serta berbagai sektor pendukung lainnya. Efek turunannya juga dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar pada sektor konstruksi, industri, logistik, dan teknologi.

Namun pada saat yang sama, proyek sebesar ini tentu menghadapi tantangan yang tidak kecil. Banyak masyarakat melihat PLTS hanya sebatas pemasangan panel surya, padahal yang jauh lebih rumit justru berada pada sistem pendukungnya. Pembangunan jaringan transmisi, stabilitas sistem kelistrikan nasional, teknologi penyimpanan energi, investasi baterai, kesiapan industri lokal, kebutuhan lahan, hingga koordinasi birokrasi lintas sektor merupakan pekerjaan besar yang harus berjalan bersamaan. Dalam sistem kelistrikan modern, kapasitas pembangkit saja tidak cukup apabila jaringan distribusi dan penyimpanan energinya belum siap menopang beban dalam skala besar.

Dari sisi pembiayaan, angka Rp1.140 triliun memang terlihat sangat besar dan memunculkan berbagai pertanyaan publik mengenai sumber pendanaannya?

Namun proyek infrastruktur energi berskala nasional memang pada umumnya tidak sepenuhnya ditanggung APBN. Pendanaannya biasanya berasal dari kombinasi investasi swasta, BUMN, pinjaman internasional, green financing, sovereign wealth fund, hingga investor asing yang tertarik pada proyek energi bersih. Karena itu, proyek ini kemungkinan besar akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menciptakan kepastian regulasi dan iklim investasi yang stabil agar modal besar dapat masuk secara bertahap.

Di sisi lain, sikap skeptis dari beberapa kalangan masyarakat juga merupakan hal yang wajar. Target 100 GW dalam waktu yang sangat singkat terdengar sangat ambisius, terutama jika dibandingkan dengan kecepatan pembangunan infrastruktur energi Indonesia selama ini. Sebagian publik melihat target tersebut sebagai dorongan politik untuk mempercepat investasi dan memberi sinyal optimisme kepada pasar. Dalam proyek-proyek besar, target tinggi memang sering digunakan untuk mendorong percepatan birokrasi, menarik investor, serta membangun momentum pembangunan nasional. Karena itu, target 100 GW PLTS bisa dipahami bukan hanya sebagai target teknis, tetapi juga sebagai simbol arah kebijakan energi pemerintah ke depan.

Bagi saya, proyek ini mungkin lebih tepat dipandang sebagai langkah besar menuju transformasi energi Indonesia, bukan sekadar proyek pemasangan panel surya biasa. Keberhasilannya nanti tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau ambisi politik, tetapi oleh kualitas tata kelola, konsistensi eksekusi, kesiapan teknologi, serta kemampuan menjaga keberlanjutan investasi jangka panjang.

Sikap yang paling rasional mungkin bukan langsung menganggap proyek ini mustahil, tetapi juga bukan menerima seluruh targetnya tanpa sikap kritis. Sebab dalam proyek sebesar ini, realitas di lapangan sering kali jauh lebih menentukan dibandingkan sekadar data dan pidato optimistis.

Yang juga perlu diperhatikan, bahwa transisi energi saat ini bukan lagi sekadar isu lingkungan semata, melainkan mulai menjadi bagian dari persaingan ekonomi global. Negara yang mampu membangun sistem energi murah dan stabil akan memiliki keunggulan dalam industri, investasi, hingga daya saing ekspor di masa depan. Dalam hal ini, energi surya tidak hanya dipandang sebagai sumber listrik alternatif, tetapi juga sebagai fondasi baru pembangunan ekonomi modern yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Indonesia selama ini dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam, tetapi pada saat yang sama masih menghadapi tantangan ketergantungan terhadap energi fosil dan fluktuasi harga energi dunia. Ketika harga minyak atau batu bara global bergejolak, dampaknya dapat langsung mempengaruhi biaya produksi, subsidi energi, hingga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, upaya memperbesar porsi energi terbarukan melalui Energi Surya (matahari) sebenarnya juga dapat dipahami sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional dalam jangka panjang.

Selain itu, proyek 100 GW PLTS juga berpotensi mendorong lahirnya rantai industri baru di dalam negeri. Jika dikelola secara serius, Indonesia tidak hanya menjadi pasar pemasangan panel surya, tetapi juga bisa mengembangkan industri pendukung seperti produksi sel surya, komponen baterai, kabel, hingga teknologi penyimpanan energi. Apalagi Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat besar, yang selama ini mulai diarahkan untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi. Dalam jangka panjang, proyek energi surya skala besar dapat menciptakan efek berantai terhadap industrialisasi nasional.

Namun tentu saja, proyek ambisius dengan anggaran Super Jumbo tersebut bukan tanpa tantangan. Banyak proyek besar di Indonesia yang pada awalnya terlihat sangat menjanjikan, tetapi kemudian menghadapi hambatan klasik seperti perubahan regulasi, lambatnya birokrasi, kepastian investasi, hingga persoalan koordinasi antar lembaga. Karena itu, keberhasilan proyek PLTS 100 GW ini nantinya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas kebijakan dan membangun kepercayaan investor dalam jangka panjang.

Kemudian, publik juga sebenarnya memiliki peran penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara optimisme dan pengawasan kritis dalam proyek ambisius ini. Optimisme dibutuhkan agar Indonesia berani melangkah menuju transformasi energi yang lebih modern. Tetapi sikap kritis juga tetap diperlukan agar proyek sebesar ini tidak hanya berhenti sebagai proyek ambisius tanpa realisasi yang jelas. Pengawasan publik, transparansi anggaran, kualitas perencanaan, serta akuntabilitas pelaksanaan akan menjadi faktor penting agar proyek ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.

Proyek 100 GW PLTS mungkin akan menjadi salah satu penentu arah baru Indonesia di masa depan. Jika berhasil dijalankan secara bertahap dan konsisten, proyek ini bukan hanya akan mengubah struktur energi nasional, tetapi juga dapat mengubah posisi Indonesia dalam peta ekonomi dan industri global. Sebab di era modern, kekuatan sebuah negara tidak lagi hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan mengelola teknologi, energi, dan visi pembangunan jangka panjang secara berkelanjutan.

(Arman Budiyono).

20/05/2026

Ambisi Besar di Timur Indonesia, Benarkah Papua Siap Jadi Poros Asia Pasifik?

Oleh : Arman Budiyono.

Papua diproyeksikan menjadi gerbang konektivitas digital Indonesia menuju Asia Pasifik. Pemerintah melalui pembangunan serat optik Palapa Ring Timur, perluasan BTS 4G/5G, satelit SATRIA, serta penguatan pusat data, ingin menempatkan Papua bukan lagi sebagai wilayah pinggiran, akan tetapi simpul strategis dalam arsitektur digital nasional.

Secara konseptual, gagasan ini memang memiliki dasar yang kuat. Di era ekonomi digital seperti sekarang, konektivitas dirasa bukan lagi fasilitas tambahan, melainkan prasyarat dasar bagi pertumbuhan, pelayanan publik, hingga integrasi wilayah.

Papua selama bertahun-tahun memang menghadapi ketimpangan infrastruktur dibanding wilayah barat Indonesia. Akses internet yang terbatas di banyak daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) memperlebar jurang besar ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dalam konteks kali ini, pembangunan infrastruktur digital dapat dipandang sebagai koreksi kebijakan yang terlambat tetapi penting. Negara berupaya menghadirkan jaringan, membuka akses, dan secara simbolik menyampaikan pesan bahwa Papua adalah bagian integral dari transformasi digital Indonesia.

Namun perlu diingat, bahwa Infrastruktur adalah alat, bukan tujuan akhir dari semuanya. Kabel serat optik tidak otomatis melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. BTS juga tidak serta-merta menciptakan kemandirian ekonomi untuk masyarakat disana. Internet bisa menjadi sarana produksi nilai tambah, tetapi juga bisa berhenti sebagai sarana konsumsi semata. Tanpa kesiapan sumber daya manusia, tanpa literasi digital yang memadai, tanpa penguatan ekonomi lokal yang produktif, konektivitas berisiko menjadi proyek teknokratis yang berdiri megah di atas fondasi sosial yang rapuh.

Dibalik semua itu, apakah nantinya masyarakat Papua akan diposisikan sebagai subjek atau sekadar objek pembangunan?

Pembangunan digital yang berkeadilan bukan cuma bicara tentang menghadirkan jaringan, tetapi tentang memastikan partisipasi masyarakat setempat. Apakah orang asli Papua dilibatkan dalam ekosistem digital yang tumbuh? Apakah ada ruang bagi wirausaha lokal, inovator muda, dan pelaku UMKM Papua untuk memanfaatkan infrastruktur tersebut? Ataukah arus digital justru akan lebih banyak menguntungkan pelaku ekonomi dari luar yang memiliki modal dan kapasitas lebih besar?

Konektivitas digital juga memiliki dimensi politik dan sosial yang tidak bisa diabaikan. Papua bukan semata persoalan teknis jaringan, lebih luas lagi wilayah dengan kompleksitas historis, dinamika keamanan, dan sensitivitas sosial yang panjang. Infrastruktur digital memang dapat memperkuat integrasi dan partisipasi, tetapi juga bisa dipersepsikan sebagai instrumen kontrol apabila tidak disertai pendekatan dialogis dan penghormatan terhadap aspirasi lokal. Legitimasi pembangunan tidak hanya ditentukan oleh jumlah kilometer kabel atau jumlah BTS yang berdiri, akan tetapi oleh rasa keadilan dan kepercayaan yang tumbuh di tengah masyarakat itu sendiri.

Dari perspektif strategis nasional, gagasan menjadikan Papua sebagai gerbang konektivitas Asia Pasifik bukanlah angan-angan kosong. Secara geografis, Papua memang berada di titik yang potensial untuk integrasi jaringan kabel laut internasional dan konektivitas kawasan Pasifik. Jika stabilitas dapat terjaga, kepastian hukum diperkuat, dan ekosistem investasi dibangun secara inklusif, Papua dapat menjadi simpul ekonomi digital timur Indonesia. Namun visi besar itu mensyaratkan lebih dari sekadar infrastruktur fisik, ini memerlukan arsitektur sosial, ekonomi, dan politik yang matang.

Pembangunan infrastruktur internet di Papua adalah langkah penting dalam kerangka pemerataan nasional. Tetapi konektivitas hanyalah pintu awal. Yang menentukan apakah pintu itu membuka kesejahteraan atau sekadar membuka lalu lintas data, adalah kebijakan lanjutan yang menyertainya nanti. Penguatan SDM, pendidikan berbasis digital, perlindungan terhadap pelaku ekonomi lokal, serta pendekatan sosial yang sensitif menjadi faktor penentu keberhasilan program pembangunan tersebut.

Namun dibalik semua program tersebut, dan di tengah berbagai kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional, muncul pertanyaan lanjutan yang cukup relevan, dari mana sumber pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur digital tersebut akan diperoleh nantinya? Apakah memungkinkan jika dana sebesar Rp 49 triliun yang dalam tulisan saya sebelumnya diperdebatkan sebagai hasil ekspansi moneter atau cetak uang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur digital di Papua ini?

Secara teori ekonomi makro, pembiayaan melalui ekspansi moneter atau pencetakan uang memang dapat digunakan untuk mendorong belanja negara, terutama dalam situasi perlambatan ekonomi atau kebutuhan stimulus. Dalam kerangka tertentu, tambahan likuiditas dapat menggerakkan sektor riil apabila dana tersebut diarahkan pada proyek produktif seperti infrastruktur. Infrastruktur digital, bila dikelola dengan baik, berpotensi meningkatkan produktivitas jangka panjang, memperluas basis pajak, serta mempercepat integrasi ekonomi kawasan timur Indonesia.

Namun dalam pendekatan yang terukur dan disiplin, pembiayaan semacam itu tidak selalu identik dengan ancaman instabilitas. Kuncinya terletak pada desain kebijakan. Apabila tambahan likuiditas dari ekspansi moneter ini benar-benar diarahkan pada sektor yang produktif, memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang kuat, serta diawasi secara ketat, maka likuiditas tersebut dapat menjadi instrumen akselerasi pembangunan, bukan sumber gejolak ekonomi.

Infrastruktur digital berbeda dengan belanja konsumtif. Ini bersifat jangka panjang, meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya transaksi, memperluas akses pasar, dan membuka peluang usaha baru. Dalam konteks Papua, investasi pada jaringan internet, pusat data, serta ekosistem digital dapat menjadi fondasi transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ketika UMKM lokal dapat memasarkan produk ke luar daerah, ketika layanan pendidikan jarak jauh menjangkau wilayah pedalaman, ketika layanan kesehatan digital hadir di distrik terpencil, maka dampak ekonominya tidak berhenti pada proyek fisik, akan tetapi menjalar pada produktivitas masyarakat.

Secara makroekonomi, risiko inflasi sangat bergantung pada kapasitas produksi dan kepercayaan pasar. Selama pembiayaan dilakukan secara terbatas, transparan, dan terintegrasi dalam kerangka kebijakan fiskal-moneter yang kredibel, potensi tekanan inflasi dapat dikelola.

Dengan tata kelola yang hati-hati, tambahan pembiayaan untuk infrastruktur produktif justru dapat memperluas kapasitas ekonomi nasional dan pada akhirnya meredam tekanan harga dalam jangka menengah.

Pembangunan digital di Papua memiliki dimensi strategis yang melampaui hitung-hitungan anggaran tahunan. Ini merupakan investasi geopolitik dan investasi peradaban. Menjadikan Papua sebagai simpul konektivitas Asia Pasifik bukan hanya tentang kabel laut dan BTS, tetapi tentang memperluas peran Indonesia di kawasan timur, memperkuat integrasi nasional, dan membuka ruang pertumbuhan baru yang selama ini belum optimal.

Optimisme tentu tidak berarti menutup mata terhadap risiko. Tetapi sejarah pembangunan menunjukkan bahwa kemajuan selalu lahir dari keberanian yang disertai perencanaan matang. Jika pembiayaan dikelola dengan disiplin, jika partisipasi masyarakat Papua asli diperkuat, dan jika transformasi digital benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup warga setempat, maka proyek ini dapat menjadi tonggak penting pemerataan nasional.

(Arman Budiyono).