Daras.id

18/08/2025

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi daerah, menghasilkan keuntungan, dan memberikan layanan publik. Mandatnya bukan sekadar mencetak angka pada laporan keuangan, melainkan memastikan manfaat langsung bagi masyarakat. Modal yang digunakan bukan uang pribadi para pengelola, melainkan dana publik melalui penyertaan modal daerah.

Karena itu, BUMD wajib tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tanpa keterbukaan, publik akan kehilangan akses untuk memahami dan menilai kinerja perusahaan yang dibiayai dari uang rakyat.

Selengkapnya:

Transparansi PT BDS kembali dipertanyakan setelah kasus gagal bayar lebih dari Rp100 miliar masuk ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Polda Jawa Barat.

13/08/2025

Kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS) kini tengah menjadi sorotan publik. Selain menghadapi masalah gagal bayar kepada sejumlah kreditur, perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Bandung ini juga tengah menjalani dua jalur hukum sekaligus: proses PKPU di pengadilan niaga dan penanganan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung serta penyelidikan di Polda Jawa Barat.

Pertanyaan yang sering muncul di masyarakat adalah: apabila PKPU PT BDS dikabulkan, apakah proses pidana otomatis berhenti? Jawabannya tegas: Tidak.

Selengkapnya:

PKPU PT BDS tidak otomatis menghentikan proses pidana di Kejari Kabupaten Bandung dan Polda Jabar. Perbedaan jalur hukum perdata dan pidana.

05/08/2025

Pada Minggu, 3 Agustus 2025, publik menyaksikan momen yang tidak lazim di panggung birokrasi Indonesia: seorang pejabat tinggi negara—Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo—membungkuk dalam-dalam di depan kamera dan menyampaikan permohonan maaf atas insiden tergulingnya KA Argo Bromo Anggrek di Subang, Jawa Barat.

Isyarat tubuh ini sederhana, bahkan bisa dikatakan normatif dalam tata krama kepemimpinan negara-negara seperti Jepang atau Korea Selatan. Namun di Indonesia, gestur seperti itu masih dianggap langka, bahkan monumental. Ketika sejumlah pejabat publik cenderung mengambil posisi defensif—atau bahkan memilih diam—Didiek justru tampil terbuka, membawa serta rasa bersalah institusional ke hadapan masyarakat.

📢 Selengkapnya: https://daras.id/permintaan-maaf-direktur-kai-dan-etika-kepemimpinan-bumn/

04/08/2025

“Ke mana larinya uang iuran kami?” Pertanyaan ini menggema dari para TPP desa di Jawa Barat. Sejak awal tahun 2025, mereka mulai mencium adanya ketidakberesan dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) yang selama ini mereka bayarkan melalui sebuah koperasi bernama KOPPIDES.

Dibentuk sejak tahun 2020 oleh TAPM Provinsi Jawa Barat, KOPPIDES awalnya dimaksudkan sebagai wadah ekonomi kolektif para pendamping desa. Namun belakangan, koperasi ini justru menjadi sumber masalah ketika diketahui menunggak pembayaran iuran BPJS TK hingga tiga bulan

📢 Selengkapnya: https://daras.id/polemik-iuran-bpjs-tk-tpp-desa-oleh-koppides-jabar/

17/07/2025

Kesepakatan dagang antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini menarik perhatian publik, tak hanya karena nilai strategisnya, tetapi juga karena gaya retorika nasionalisme ekonomi yang mewarnai narasi resmi pemerintah Indonesia.

Dalam keterangan resmi di situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada 16 Juli 2025, Presiden Prabowo menyampaikan:

“Saya bicara dengan Presiden Donald Trump ya Alhamdulillah juga penuh dengan alot. Akhirnya ada persepakatan. Kita juga ada, istilahnya, kita memahami kepentingan-kepentingan mereka. Mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati sekarang tarifnya dari 32 (persen) diturunkan jadi 19 (persen),”

“Saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga.”

Kalimat itu menjadi headline di berbagai media nasional. Retorika Prabowo dalam momen ini menegaskan citra dirinya sebagai nasionalis yang berani menghadapi tekanan asing. Tapi, apakah benar semua itu murni kemenangan diplomasi?

14/07/2025

Hampir 60 Anggota Parlemen Inggris Desak Pemerintah Mengakui Negara Palestina

Hampir 60 anggota parlemen Inggris mendesak pemerintah mengakui Negara Palestina dan memperingatkan potensi pembersihan etnis di Rafah.

07/07/2025

Ada luapan amarah saat kuminta ia bersabar.

Padahal bisikku hanya:

“Jangan kau cabut akar-akar kisah kita

Sebelum bumi menyelesaikan putaran wajibnya.”
Ada empat musim yang harus dilalui dengan jujur,
Bukan demi aku yang kau anggap mempertahankan ego tak merelakan takdir menyapih —
Tapi untuk mengembalikan semua rindu yang terserak
Kepada langit yang meminjamkannya.

Selengkapnya ⬇️⬇️⬇️

Waktu Meminta Jeda - Padahal bisikku hanya: Jangan kau cabut akar-akar kisah kita Sebelum bumi menyelesaikan putaran wajibnya.

06/07/2025

Praktisi Hukum Soroti Gagal Bayar BDS, Sentil Tanggung Jawab Pemkab dan DPRD

Praktisi hukum Januar Solehuddin mengkritisi gagal bayar BDS. Ia membahas jalur hukum PKPU, tanggung jawab Pemkab, dan pengawasan DPRD.

06/07/2025

Hamas Sambut Usulan Gencatan Senjata Selama 60 Hari

Hamas menyatakan kesiapan merundingkan usulan gencatan senjata selama 60 hari yang diajukan AS, Qatar, dan Mesir.

06/07/2025

Welas Asih vs Al-Ihsan: Debat Nama atau Pertarungan Identitas?

Perdebatan Welas Asih vs Al-Ihsan bukan soal nama semata, tapi cermin identitas budaya dan arah dakwah Islam di Indonesia.