Faktanews.id

23/08/2025

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai permintaan amnesti dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel terlalu dini.

Dia menegaskan, amnesti hanya bisa diberikan dalam kondisi tertentu dan bukan untuk kasus-kasus berat seperti korupsi.

“Ya kalau saya sih terlalu dini ya beliau itu. Yang saya bilang, amnesti itu kan pengampunan. Pengampunan itu kalau orang bersalah diampuni. Nah belum ada putusan pengadilan. Undang-undang itu mengatakan bahwa hanya pengadilan lah yang dapat menyatakan seseorang itu bersalah. Ya kan? Betul enggak?” kata Soedeson kepada Inilah.com, Sabtu (23/8/2025).

Menurutnya, pengampunan atau amnesti semestinya diberikan kepada kasus-kasus yang bukan termasuk kejahatan luar biasa. Soedeson berharap tak ada pengampunan bagi Noel.

“Kalau pengampunan itu kami berharap pengampunan diberikan kepada kasus-kasus yang bukan kasus korupsi, makar, cuci uang, perbudakan, kasus-kasus perempuan, human trafficking. Ya pokoknya crime against humanity. Crime, extraordinary crime, kami berharap tidak ada pengampunan. Gitu loh, kami berharap tidak ada pengampunan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai politik hukum nasional sudah jelas dalam memberantas kejahatan-kejahatan luar biasa. Ditambah, permintaan amnesti Noel bisa timbulkan polemik di masyarakat.

“Karena itu kan satu, politik hukum kita sudah jelas memberantas kejahatan-kejahatan extraordinary. Kedua, itu kan melukai hati masyarakat, melukai hati rakyat. Jadi kira-kira demikian,” ujar Soedeson.

Sebagai informasi, Noel ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, ia enggan menjawab pertanyaan soal kesiapan menjalani hukuman mati.

Padahal, saat menjabat sebagai Ketua Joman, Noel pernah vokal menyerukan hukuman mati bagi pejabat korup. Bahkan ia mendesak agar menteri yang korup dimiskinkan dan dijatuhi hukuman maksimal.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam diskusi Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk “Relawan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet” pada 17 Desember 2020.

“Presiden harus memitigasi menteri-menteri, makanya kami tawarkan pakta integritas. Pakta integritas nanti kontennya siapapun menteri yang korupsi siap dihukum mati dan siap disita hartanya, dimiskinkan,” kata Noel kala itu.

Namun kini, saat dirinya ditangkap dan ditahan, Noel justru berharap belas kasihan. Saat digiring ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Noel berucap lirih:

"Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo," kata Noel singkat sebelum masuk ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

Permintaan Amnesti Wamenaker Noel Dinilai Bisa Lukai Hati Rakyat https://www.inilah.com/permintaan-amnesti-wamenaker-noel-dinilai-bisa-lukai-hati-rakyat

23/08/2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mendalami dugaan aliran dana dari praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) periode 2019–2025.

Penelusuran ini akan dilakukan hingga ke level pejabat setingkat menteri yang sebelumnya pernah menjabat. Sebab praktik pemerasan tersebut diduga berlangsung sejak era Menaker Ida Fauziah (2019–2024) hingga Menaker Yassierli (2024–sekarang).

"Terkait dengan pengetahuan para pejabat lainnya, tentunya kita sedang mendalami," ujar Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

Asep menjelaskan, penyidik juga menelusuri pola serupa antara pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 dengan dugaan pemerasan pada pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) periode 2019–2024. Aliran dana diduga ditampung oleh staf khusus menteri sebelum sampai ke pejabat tingkat atas. "Termasuk juga ini aliran dananya ke stafsus dan lainnya, itu sedang kita dalami seperti apa gitu, ya," kata Asep.

Sebelumnya, KPK juga mendalami aliran dana pemerasan dalam pengurusan RPTKA dari mantan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan era Ida Fauziah, Risharyudi Triwibowo (RYT), kepada sang menteri. Penyidik juga telah menyita sebuah motor gede (moge) merek Harley Davidson Sportster berwarna merah hitam dari Risharyudi, yang diduga dibeli menggunakan uang hasil pemerasan.

"Kemudian terkait dengan penyitaan motor dari stafsus Menteri, kemudian apakah ada info uang diberikan kepada menterinya melalui ini (stafsus). Nah ini pelan-pelan, pelan-pelan kami sedang menyusuri uang-uang tersebut," kata Asep pada Kamis (24/7/2025).

KPK Lanjut Telusuri Aliran Duit Pemerasan K3 Kemnaker, dari Ida Fauziah hingga Yassierli https://share.google/yhjWtJumWMpwNFEdN

23/08/2025

Manchester City tampil memble saat melawan Tottenham Hotspur di pekan kedua Liga Inggris 2025/2026. The Lilywhites tampil apik dan menggebuk The Citizens 2-0.

23/08/2025

Sambutan meriah di Emirates Stadium...

23/08/2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap alasan di balik rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap pada tahun depan.
Sri Mulyani mengatakan kenaikan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan menambah peserta Penerima Bantauan Iuran (PBI)

"Sustainability dari jaminan kesehatan nasional akan sangat tergantung pada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak biayanya semakin besar," ujar Sri Mulyani, dalam Rapat dengan Badan Anggaran di DPR Kamis (21/8).

Menurutnya, keputusan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan juga diikuti oleh penyesuaian alokasi anggaran untuk PBI dari APBN.

"Waktu keputusan menaikkan tarif BPJS memutuskan PBI dinaikkan artinya dari APBN tapi yang di mandiri ga dinaikkan maka memberikan subsidi sebagian. Dari mandiri itu masih di Rp35 ribu seharusnya Rp42ribu jadi Rp7.000 nya dibayar pemerintah terutama PBPU," ujarnya.

Sri Mulyani belum mau mengungkap besaran kenaikan iuran BPJS yang akan dilakukan pada tahun depan. Ia menegaskan pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian iuran masih akan dilakukan oleh beberapa lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

"Kami akan prosesnya membahas dengan Menteri Kesehatan dan BPKS kesehatan karena itu lembaga yang memandatkan untuk membahas," ujarnya.

Rencana penyesuaian tarif di Nota Keuangan 2026
Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap pada 2026 mendatang. Rencana kenaikan itu tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026.

Dalam buku itu, pemerintah memberikan ruang kenaikan iuran BPJS pada tahun depan.

"Dalam kerangka pendanaan, skema pembiayaan perlu disusun secara komprehensif untuk menyeimbangkan kewajiban antara 3 pilar utama (Pendanaan JKN), iuran penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap," demikian dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026.

"Untuk itu, penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah," lanjut pemerintah.

Buku menyebut bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan secara bertahap dilakukan demi meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam buku, pemerintah juga menjelaskan sejatinya kondisi kesehatan aset Dana Jaminan Nasional Kesehatan hingga akhir 2025 masih diperkirakan terkendali. Meski demikian, ada risiko penurunan kondisi keuangan yang perlu dimitigasi.

Penurunan antara lain dipicu beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program JKN. Dari sisi peserta misalnya, tantangan muncul dari tingginya jumlah peserta nonaktif, terutama dari golongan Peserta Bukan Penerima Upah.

Selain nonaktif ada banyak tunggakan iuran. Dalam buku, pemerintah juga menjelaskan lesunya ekonomi dan banyaknya PHK juga berpotensi menimbulkan masalah bagi JKN.

"PHK massal dapat mengurangi jumlah peserta Pekerja Penerima Upah sehingga berpotensi meningkatkan peserta nonaktif," kata buku itu.

Tantangan lain datang dari efektifitas penerimaan iuran. Rendahnya kepatuhan membayar mempengaruhi arus kas BPJS Kesehatan sebagai pelaksana Program JKN.

"Selain itu, iuran JKN yang belum menjadi prioritas penganggaran beberapa pemda juga membuat kolektibilitas iuran daerah belum optimal," kata buku itu.

CNNIndonesia masih berupaya meminta penjelasan dari Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron soal rencana kenaikan iuran bertahap tersebut.

https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250822085317-78-1265116/sri-mulyani-ungkap-alasan-iuran-bpjs-kesehatan-naik-2026/amp

23/08/2025

KISAH PILU DIALAMI GURU DI SIKKA: GAJI 300 RIBU PER BULAN DAN TEMPUH JALAN KAKI 6 KM DEMI MENGAJAR

NTT – Demi mencerdaskan anak bangsa, seorang guru honorer di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), rela menerima gaji hanya Rp300 ribu per bulan meski harus menempuh perjalanan panjang sejauh enam kilometer atau sekitar tiga jam menuju sekolah.

Guru honorer tersebut bernama Vinsensia Ervina Talluma (32), yang mengajar di sekolah jarak jauh Wairkubang, ranting dari SDK 064 Watubala, Desa Wairterang, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka. Sejak resmi mengabdi pada 5 Februari 2024, Ervina setiap hari berjalan kaki melewati hutan, mendaki bebatuan, dan sesekali menyeberangi kali apabila banjir menghalangi akses. Saat musim hujan, kegiatan belajar bahkan terpaksa dilakukan di rumah karena jalan menuju sekolah tidak bisa dilalui.

Dengan gaji Rp300 ribu per bulan, Rp150 ribu dari komite sekolah dan Rp150 ribu dari dana BOS, Ervina harus mencari tambahan penghasilan dengan berjualan sembako di rumah. Meski demikian, semangatnya untuk mendidik anak-anak di dusun terpencil tak pernah surut.

“Kalau kondisi seperti ini untuk kami yang sudah berkeluarga memang sangat tidak cukup. Tapi mau bagaimana, demi anak-anak tugas kami tetap jalankan seperti biasanya,” ujarnya dengan penuh keteguhan hati.

23/08/2025

Pemerintah akan memangkas dana transfer pusat ke daerah mulai tahun anggaran 2026. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja nasional (RAPBN) 2026, anggaran transfer pusat ke daerah atau TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun . Angka ini turun 24,8% dari outlook anggaran tahun 2025 sebesar Rp 864,1 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kebijakan ini akan menjadi masalah bagi pemerintah daerah. Pasalnya, pemerintah daerah dibebankan oleh beban dana alokasi umum (DAU) dan upah tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Tentunya ini akan menjadi problem tersendiri bagi pemerintah daerah. Karena salah satu problem yang dialami oleh pemerintah daerah hari ini beban DAU-nya ditambah dengan beban membayar PPPK. Banyak sekali kabupaten-kota DAU-nya itu hampir close, tidak bisa digunakan untuk yang lain," ungkap Dedi menjawab pertanyaan Kontan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (22/8).

Namun jika pengalihan dana transnfer daerah itu kemudian dialihkan kepada program pembangunan yang ditangani oleh pemerintah pusat, misalnya pembangunan jalan desa, pembangunan irigasi, pembangunan infrastruktur lainnya maka itu akan menjadi bermanfaat bagi daerah.

"Pengalihan dananya sebaiknya juga harus sesuai dengandiusulkan oleh pemerintah daerah atau pembangunan yang sesuai skala prioritas daerah karena sudut pandang daerah yang lebih tahu kebutuhan daerahnya," ujar Dedi.

Dedi menjelaskan, kebijakan ini membuat pemerintah daerah berharap pada dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Namun DBH juga belum mampu dalam mencukupi kebutuhan daerah. Apalagi, kata Dedi, ada DBH pemerintah pusat yang belum dibayarkan ke pemerintah daerah. Padahal, spirit pembangunan seperti di daerah Jawa Barat yang ia pimpin sangat tinggi.

“Masih ada sisa DBH yang belum dibayarkan Kementerian Keuangan sebesar Rp 600 miliar, termasuk Provinsi Jawa Barat,” sebut Dedi. Padahal, kata Dedi

Sebagai salah satu upaya memperkuat pendapatan daerah, pemungutan pajak bumi bangunan (PBB) menjadi salah satu sumber yang diandalkan. Namun, pemerintah daerah tidak boleh mengerek naik besaran PBB lantaran akan membebani rakyat.

"Akhirnya kami harus mencari sumber lain, tapi tidak menaikkan seperti PBB lagi karena akan membebani rakyat," jelasnya.

Meski begitu, Dedi menegaskan tak masalah dengan pemangkasan TKD sepanjang dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan daerah, seperti pembangunan jalan, perbaikan irigasi, subsidi listrik, dan rumah rakyat miskin.

Makanya, ia siap berdiskusi dengan Kemenkeu dan DPR agar pengelolaan dana daerah tidak terganggu imbas kebijakan tersebut.

"Saya akan menyampaikan permohonan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan,dengan teman-teman Komisi 11, Badan Anggaran untuk secara bersama-sama diskusi atas anggaran daerah afar tidak terjadi problematika dalam pengelolaan keuangan daerah," sebutnya.

Merujuk Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, belanja negara tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 3.786,49 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 3.136,49 triliun dan TKD Rp 649,99 triliun.

Secara lebih rinci, anggaran TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 45,1 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 155,1 triliun, serta Dana Otonomi Khusus Rp 13,1 triliun. Lalu, ada Dana Desa sebesar Rp 60,6 triliun dan insentif fiskal Rp 1,8 triliun.

https://nasional.kontan.co.id/news/dana-transfer-daerah-dipangkas-25-di-2026-dedi-mulyadi-bilang-akan-jadi-masalah

23/08/2025

Menjadi pejabat publik termasuk anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) memang menggiurkan lantaran disebut-sebut mendapat gaji yang besar dengan berbagai tunjangan dan hak istimewa lainnya.

Namun, hal itu tampaknya tidak berlaku bagi anggota parlemen sejumlah negara maju, yang hanya memberi gaji pokok saja tanpa hak-hak istimewa lainnya seperti rumah atau mobil pribadi.

Sebagai contoh, anggota parlemen di Swedia tidak mendapat tunjangan dan privilese atau hak istimewa layaknya pejabat publik di Indonesia.

Anggota DPR Swedia Per Arne Hakannson menilai tunjangan yang diberikan untuk member parlemen tidak perlu karena merasa sama-sama warga biasa.

"Kami warga biasa. Tak masuk akal memberi perlakuan khusus ke anggota parlemen, mereka mewakili rakyat dan kondisi mereka hidup," kata Hakansson kepada BBC pada 2019 lalu.

Dia lalu mengatakan, "Kami bisa mengatakan prioritas kami adalah bekerja untuk rakyat dan kami punya kesempatan langsung mengubah negara."

Anggota parlemen Swedia punya hak bepergian untuk transportasi umum secara gratis. Hakansson juga menyebut parlemen Swedia beda dari anggota DPR lain yang tak menerima mobil dan sopir dinas.

Anggota DPR Swedia lain Rene Poedtke mengatakan tidak ada alokasi dana khusus untuk kendaraan pribadi anggota parlemen. Satu-satunya politikus yang mendapat mobil dinas adalah perdana menteri.

Bahkan, politikus yang berani menghabiskan uang rakyat untuk naik taksi akan menjadi berita utama dan bulan-bulan warga.

Selain tak dapat mobil dinas, para anggota parlemen Swedia juga tinggal di apartemen kecil bukan rumah mewah miliaran rupiah. Pada 1980-an bahkan seluruh anggota DPR tidur di sofa bed kantor mereka, dikutip Mail Guardian.

Dikutip riksdagen, pada 2019 lalu, gaji anggota Swedia per bulan US$6.900 atau sekitar (Rp112 juta), setengah dari gaji yang diterima anggota parlemen Amerika Serikat sebesar US$14.000 (Rp229 juta). Sementara itu, tunjangan yang mereka terima hanya US$12 atau sekitar Rp174.000 per hari tak termasuk biaya lain.

Saat ini, gaji anggota DPR Swedia per bulan mencapai 78.500 SEK atau sekitar Rp133 juta, demikian dikutip situs resmi Riksdag.

Meski tidak mendapat tunjangan lain, gaji pokok anggota parlemen Swedia memang terlihat sudah besar. Namun, jumlah itu juga berbanding sejajar dengan biaya hidup di negara Eropa tersebut yang memang tinggi.

Menurut data Bank Dunia, jumlah GDP per capita Swedia mencapai US$55.723 (Rp991 juta) per tahun pada 2024 lalu. Sementara itu, GDP per capita Indonesia sebesar US$17.611 (Rp285 juta).

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250822121545-134-1265230/cerita-anggota-dpr-swedia-tak-dapat-tunjangan-kami-warga-biasa

23/08/2025

Bang dodo belum beruntung..

Gol Ronaldo tak cukup membawa Al Nassr meraih trofi. Al Ahli jadi juara Piala Super Arab Saudi 2025 usai menang adu penalti 5-3 atas Al Nassr.

23/08/2025

Tunjukkin saja lah...

Ova menegaskan, UGM sudah menyerahkan ijazah sarjana kepada Jokowi saat ia diwisuda pada 19 November 1985.

23/08/2025

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akar persoalan kemiskinan yang masih dirasakan bangsa Indonesia saat ini berawal dari kelemahan para pemimpin masa lalu yang tidak mampu menghadapi penjajahan asing.

Menurutnya, hal ini harus menjadi pelajaran penting bagi generasi penerus agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Ia menekankan pentingnya mengingat sejarah perjuangan bangsa agar generasi muda tidak melupkan akar perjalanan Indonesia.

“Ini untuk generasi penerus jangan sekali-kali dilupakan bahwa kita merdeka karena ratusan tahun perjuangan, perjuangan fisik, perjuangan perang," kata Prabowo dalam Pembekalan kepada Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat 22 Agustus 2025.

"Jangan sekali-kali lupa itu, bahwa kita ratusan tahun diganggu, diinvasi, diadu domba suku sama suku, agama sama agama,” sambungnya.

Namun Prabowo mengingatkan, kemiskinan yang menjerat bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari rentetan peristiwa penjajahan. Kelemahan para pemimpin terdahulu dalam melawan kolonialisme disebut menjadi faktor utama keterpurukan rakyat.

“Akhirnya terjadilah kemiskinan. Jadi saudara harus mengerti bahwa kemiskinan itu terjadi karena pemimpin-pemimpin yang tidak pandai, pemimpin-pemimpin tidak handal, pemimpin-pemimpin tidak kuat, pemimpin-pemimpi tidak mampu menghadapi penjajahan dari luar,” kata Prabowo.

Ia menambahkan, lemahnya pengelolaan negara di masa lampau membuat bangsa asing mudah menguasai Nusantara. Karena itu, Prabowo menekankan agar sejarah tersebut tidak dilupakan.

“Saudara sekalian kita tidak pernah boleh melupakan sejarah. Bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang ditakdirkan untuk mengalami kembali kesalahan-kesalahan di masa lampau,” kata Prabowo.

Prabowo pun menegaskan komitmennya memperbaiki kesalahan masa lalu melalui berbagai program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas pemerintahannya.

“Maka itu salah satu upaya kita sekarang adalah untuk memperbaiki semua kekurangan-kekurangan kita sebagai bangsa,” pungkasnya.

https://www.gelora.co/2025/08/prabowo-kemiskinan-akibat-pemimpin.html?m=1

23/08/2025

Mentan Amran Sulaiman Disemprot Titiek Soeharto gegara Bandingkan Harga Beras du RI dengan Jepang

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman diprotes Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto saat membandingkan harga beras di Jepang dengan di Indonesia. Momen itu terjadi saat rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8).

Mulanya Amran memaparkan sejumlah data mengenai stok beras saat ini yang dinilai aman karena adanya kenaikan produksi. Hingga September, sesuai data BPS, potensi produksi beras mencapai 28,24 atau naik 12,76 persen dibanding 2024 yang hanya 25,04 juta ton.

Jika dibandingkan dengan konsumsi beras Januari hingga September sebesar 23,38 juta ton. Artinya, terjadi surplus produksi beras Januari-September 2025 sebesar 4,86 jt ton.

"Terkait harga kita sampaikan harga terakhir juga dari Bappenas, ini sudah terjadi penurunan, dan harga yang Kami terima terakhir tadi pagi Rp 6.500 untuk seluruh indonesia. Ini harga untuk gabah," kata Andi Amran Sulaiman.

Usai pemaparan, Titiek Soeharto menanyakan mengenai rencana satu harga untuk beras premium dan medium.

"Mengenai harga yang masuk disatukan harga (beras) premium dan medium itu aoa tuh saya banyan ditanya," kata Titiek.

Amran menjelaskan, pembahasan tersebut telah di rapatkan sebanyak tiga kali dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Amran kemudian menyinggung soal sensitifnya kenaikan harga beras di Indonesia.

Padahal, kata dia, beras di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan Jepang. Dia menilai masyarakat terlalu reaktif menanggapi kenaikan harga beras belakangan ini.

"Sekarang ini baru naik saja sedikit ribut. Jepang sudah Rp 100 ribu per kilo harga beras hari ini," kata Amran.

Pernyataan itu langsung ditanggapi Titiek Soeharto. Menurut dia, perbandingan harga beras Indonesia dan Jepang tidak tepat karena kondisi ekonomi kedua negara berbeda jauh.

"Enggak bisa dibandingkan dengan Jepang. Income per capita kita juga sudah lain, Pak," ujar Titiek.

Harga Beras di Indonesia

Berdasar data SP2KP Kementerian Perdagangan, harga beras di Indonesia memang mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir, tepatnya pada periode 21 Juli–21 Agustus 2025.

Harga beras medium naik 0,67 persen atau Rp 100 dari Rp 15.000 menjadi Rp 15.100. Harga beras premium naik 0,60 persen atau Rp 100 dari Rp 16.700 menjadi Rp 16.800.

Meski sempat menyentuh harga fantastis, tren harga beras di Jepang justru menurun dalam beberapa bulan terakhir.

Pada Mei 2025, harga beras di Jepang sempat mencapai 5.000 yen atau sekitar Rp 500 ribu per 5 kilogram. Namun kini harga mulai berangsur turun.

https://www.gelora.co/2025/08/mentan-amran-sulaiman-disemprot-titiek.html?m=1