04/06/2025
Masalah penahanan ijazah siswa karena tunggakan sekolah bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut masa depan mereka. Ijazah adalah hak setiap siswa yang telah menyelesaikan pendidikan, dan menahannya hanya akan menghambat mereka dalam mencari pekerjaan atau melanjutkan studi.
Meskipun Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran agar ijazah segera diberikan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya dijalankan oleh pihak sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik harus diikuti dengan pengawasan dan tindakan nyata agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Langkah cepat yang diambil oleh Dewan Rafael Situmorang SH Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan menunjukkan bahwa kepedulian terhadap rakyat harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekadar peraturan di atas kertas. Ketika kebijakan belum berjalan efektif, maka pemimpin yang turun langsung ke lapangan adalah contoh bagaimana pelayanan publik seharusnya dilakukan.
Pendidikan adalah hak, bukan barang yang bisa ditahan karena alasan ekonomi. Jika ada kebijakan untuk membebaskan ijazah, maka harus ada pengawasan ketat agar benar-benar terlaksana. Pemimpin yang peduli adalah mereka yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak untuk menyelesaikan masalah rakyat.
"Masa depan seseorang tidak boleh ditahan hanya karena angka di laporan keuangan. Pendidikan adalah hak, bukan sekadar transaksi."
Kebijakan yang baik harus diikuti dengan tindakan nyata agar benar-benar dirasakan oleh rakyat!
~ Pendidikan Untuk Semua ~