12/08/2026
MBG Membuat Kita Semua Bungkam? Bahkan Partai Politik Pun Sulit Tetap Kritis
Oleh Adrian | Perdana.Asia
Saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah pengakuan yang fair. Tiga anak saya setiap hari mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Dan terus terang, program ini benar-benar membantu keluarga kami.
Dulu, istri saya harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan bekal bagi tiga anak sekaligus. Sekarang bebannya jauh lebih ringan. Kami hanya perlu menyiapkan camilan atau buah sebagai pelengkap.
Kelihatannya sederhana. Tetapi bagi keluarga yang menjalaninya, perubahan kecil seperti itu sangat berarti. Dari pengalaman itu, saya mulai menyadari sesuatu.
Saya tetap mengkritik pemerintah ketika memang ada kebijakan yang menurut saya perlu dikoreksi. Namun ketika membahas MBG, saya merasa harus lebih hati-hati. Bukan karena takut. Bukan p**a karena berubah menjadi pendukung pemerintah. Melainkan karena saya merasakan sendiri manfaat dari program tersebut. Setelah saya riset dengan obyektif, ternyata para petani pun mendapatkan manfaatnya. Kini bahkan tidak ada konten petani buang hasil panen karna tidak terserap pasar. Itu contoh simple manfaat MBG ke akar rumput masyarakat Indonesia.
Lalu saya bertanya kepada diri sendiri. Kalau saya yang hanya menikmati manfaat tidak langsung saja bisa berubah cara pandang, bagaimana dengan mereka yang memperoleh manfaat ekonomi jauh lebih besar dari program ini?
Menurut saya, di sinilah diskusinya menjadi menarik. MBG hari ini bukan lagi sekadar program makan bergizi bagi anak sekolah. Di belakangnya ada dapur SPPG, petani, peternak, nelayan, pemasok bahan pangan, tenaga masak, tenaga distribusi, hingga berbagai yayasan yang menjadi mitra pelaksana. Semakin besar sebuah program, semakin luas p**a ekosistem ekonomi yang tumbuh di sekitarnya.
Di sinilah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) patut menjadi perhatian. ICW mengungkap bahwa dari 102 yayasan mitra MBG yang mereka telusuri, 28 yayasan diduga memiliki afiliasi dengan partai politik. Dalam pemetaan tersebut, afiliasi terbanyak dikaitkan dengan Gerindra sebanyak 7 yayasan, PKS 5 yayasan, PAN 4 yayasan, PDIP dan NasDem masing-masing 3 yayasan, PSI, Hanura, dan Berkarya masing-masing 2 yayasan, serta PPP, PKB, PBB, Demokrat, dan Perindo masing-masing 1 yayasan.
Perlu ditegaskan, temuan ICW menggunakan istilah dugaan afiliasi. Itu bukan berarti yayasan-yayasan tersebut merupakan milik resmi partai politik. Bahkan beberapa partai telah memberikan klarifikasi dan membantah adanya hubungan organisatoris dengan yayasan yang disebut dalam laporan tersebut. Namun, secara politik, data ini tetap menarik untuk dibahas.
Ia menunjukkan bahwa MBG telah berkembang menjadi sebuah ekosistem besar yang melibatkan banyak aktor. Semakin banyak pihak yang menggantungkan pekerjaan, pendapatan, atau aktivitas organisasinya pada sebuah program negara, semakin besar p**a kepentingan agar program tersebut terus berjalan.
Itu bukan sesuatu yang otomatis salah. Hampir semua program pemerintah berskala besar akan melahirkan ekosistem seperti ini. Jalan tol, bantuan sosial, KUR, hingga proyek infrastruktur juga menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Tetapi justru karena itulah, pengawasan publik harus semakin kuat.
Program dengan anggaran besar selalu membawa dua konsekuensi sekaligus. Di satu sisi, manfaatnya bisa dirasakan oleh jutaan masyarakat. Di sisi lain, potensi penyimpangan juga akan semakin besar apabila pengawasannya lemah.
Karena itu, saya tidak setuju jika kritik terhadap MBG dianggap sebagai upaya menggagalkan program. Sebaliknya, saya juga tidak setuju jika semua pihak yang mendukung MBG langsung dicurigai memiliki kepentingan tertentu. Dua cara pandang itu sama-sama terlalu sederhana.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa program ini benar-benar mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, sekaligus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan.
Menurut saya, masyarakat tidak boleh berhenti mengkritik hanya karena ikut merasakan manfaat. Begitu p**a partai politik. Kalau memang ada kader, simpatisan, atau pihak yang berafiliasi dengan partai ikut berada dalam ekosistem MBG, hal itu tidak boleh mengurangi keberanian untuk mengoreksi apabila ditemukan penyimpangan.
Demokrasi membutuhkan dukungan terhadap kebijakan yang baik. Tetapi demokrasi juga membutuhkan keberanian untuk mengawasi kebijakan yang sama ketika muncul persoalan.
Saya sendiri merasakan manfaat MBG. Saya tidak menutupinya. Dan melihat fakta terbaru MBG dibawah Kepala BGN yang baru, Sudaryono alias Mas Dar. Saya melihat ada secercah harapan program ini akan makin membaik dari waktu ke waktu. Sudaryono terlihat kredible dan kompeten dalam mengelola program MBG ini, setidaknya ada komitmen yang jelas terkait integritas dan profesionalisme.
Karena merasakan manfaat itu, saya merasa harus lebih waspada agar tidak kehilangan objektivitas. Sebab ukuran seorang warga negara yang baik bukanlah selalu memuji pemerintah, dan bukan p**a selalu mencari-cari kesalahan pemerintah. Ukurannya adalah mampu berkata jujur.
Kalau sebuah kebijakan membawa manfaat, akui manfaatnya. Kalau ada kekurangan, kritik secara terbuka. Dan kalau sebuah program menyangkut anggaran yang sangat besar serta melibatkan begitu banyak kepentingan, justru di situlah pengawasan publik harus bekerja paling kuat.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak diukur dari seberapa banyak orang membelanya, melainkan dari seberapa besar manfaatnya bagi anak-anak Indonesia dan seberapa bersih program itu dijalankan.
Jadi jangan heran jika ada Partai yang berbalik nyebrang ke pemerintah dan berbalik mendukung kebijakan Prabowo bahkan berkoalisi dengannya. MBG memang sekuat itu daya hipnotisnya.
Kita doakan saja, partai-partai itu tetap konsisten diatas jalan kebenaran dan keadilan. Untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan hanya elite nya semata.
