Pecinta Jokowi 2024

27/10/2024

21/10/2024

Sikapi Intruksi Jokowi Tentang Bandara IKN, Pengamat Transportasi : Kemenhub Harus Perhatikan Standarisasi Keselamatan dan Kenyamanan Penerbangan


Pengamat Transportasi, Bambang Haryo Soekartono menegaskan ada beberapa standarisasi yang harus dipenuhi dalam membangun suatu bandara internasional. Misalnya terkait panjang, lebar dan kekerasan landasan (PCN) runway, taxiway dan apron yang cukup untuk jumlah dan ukuran pesawat, terminal penumpang domestik dan internasional serta traffic penerbangan. Sebagai contoh, bila IKN akan dijadikan Bandara Internasional, maka bandara tersebut harus bisa memenuhi syarat untuk menampung jenis pesawat narrow body seperti hal nya Boeing-737, Airbus A320 maupun wide body seperti hal nya Airbus A380 dan Boeing-777. “Menurut ketentuan ICAO, untuk pesawat narrow body itu lebar landasan harus 45 meter, dan lebar landasan untuk wide body harus 60 meter. Tetapi lebar landasan bandara IKN saat ini hanya 30 meter, jangankan wide body, yang narrow saja sudah tidak memenuhi syarat standarisasi keselamatan landasan dari ICAO,” ucapnya. Lalu, untuk Pavement Classification Number (PCN), yaitu suatu angka yang menunjukkan tingkat kekerasan landasan, itu pun harus mengikuti standarisasi sesuai dengan ICAO. Misalnya Untuk pesawat narrow body biasanya pada angka sekitar 52 dan untuk wide body pada angka sekitar 120. “Seharusnya PCN yang menunjukkan angka kekerasan landasan, harus dipublikasikan untuk kepentingan penerbangan. Yang hingga saat ini belum ada informasi atau sosialisasi yang jelas untuk memvalidasi kelayakan Bandara IKN dari pihak yang bertanggung jawab yaitu tentunya Kementrian Perhubungan. Termasuk juga kepentingan publik domestik maupun internasional,” ucapnya.

20/10/2024

Keberadaan Investor Asing di IKN: Apakah ini Sebuah Keputusan yang Tepat?


Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian utama, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi para investor global. Melalui proyek ambisius ini, pemerintah Indonesia berharap dapat menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Munculnya berbagai investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN menunjukkan adanya kepercayaan terhadap potensi pengembangan daerah ini. Minat investasi asing di IKN mulai menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan. Sejumlah perusahaan telah menyatakan niat mereka untuk berinvestasi, termasuk Delonix, perusahaan asal China, yang berencana membangun pusat perbelanjaan, hotel, dan apartemen dengan total investasi sekitar Rp500 miliar. Selain itu, Australian Independent School juga telah mengumumkan rencana untuk membangun sekolah dengan investasi awal sebesar Rp150 miliar. Total investasi yang telah diperoleh mencapai Rp56,8 triliun dari 31 investor yang berpartisipasi dalam proyek ini, menciptakan harapan akan terciptanya infrastruktur yang memadai di IKN. Raja Juli Antoni, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN, menyatakan bahwa ada 61 Letter of Intent (LoI) dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp80,4 triliun. Minat yang besar ini menunjukkan kepercayaan dari para investor terhadap potensi IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern. Menurut Josua Pardede, seorang ekonom dari Bank Permata, konsep smart city yang diterapkan dalam pembangunan IKN juga menarik perhatian investor. Ia mencatat bahwa, meskipun investasi asing mungkin akan berjalan lambat karena ketidakpastian ekonomi global, potensi untuk investasi tetap ada, terutama terkait dengan ekonomi hijau dan energi terbarukan.

19/10/2024

Pemasangan EPDM Red, Percantik Fasilitas Jogging Track di IKN


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa salah satu spot jogging terbaik di Ibu Kota Nusantara (IKN), berada di Embung MBH. Embung MBH ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Menurutnya, tempat tersebut spot yang indah untuk menikmati pemandangan Istana Garuda. “Saya kira ini merupakan spot paling baik, karena dari sini terlihat pemandangan Istana Garuda, Istana Negara, dan kantor-kantor Kementerian Koordinator,” tambahnya. Fasilitas jogging track tersebut kini semakin dipercantik dengan polesan EPDM red. Dalam video yang diposting akun Tiktok terlihat para pekerja sedang memasang EPDM red jogging track IKN. Mereka berupaya menyelesaikan jogging track tersebut dengan cepat agar lintasan itu bisa segera dimanfaatkan untuk berolahraga.

17/10/2024

Menhub : Pembangunan Infrastruktur Transportasi di IKN Baru 30 Persen, pembangunan Dilakukan Secara Bertahap


Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, progres pembangunan transportasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 30 persen. Sebab menurutnya pembangunan di IKN ini dilakukan secara bertahap mulai dari sektor perumahan, pembangunan jalan, transportasi dan hunian lainnya agar tidak membengkak terhadap anggaran fiskal pemerintah. Menhub Budi mengatakan, pembangunan IKN ini sudah melibatkan pihak swasta maupun investor asing dan dalam negeri. Misalnya, pembangunan Bandara VVIP yang nantinya akan dibentuk skema KPBU. "Tapi yang akan datang, tanahnya dikasihkan kepada swasta, swasta yang mendirect, swasta yang membayar. Jadi itu satu tahapan yang sudah diperhitungkan, supaya IKN tumbuh secara sistematis yang tidak dipaksakan dengan APBN saja," terang dia.

14/10/2024

Momen Jokowi 'Reuni' dengan Mobil Esemka, Sekalian Jajal Bima EV


Jokowi hadir dalam pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Dia juga datang ke booth Esemka dan jajal menaiki mobil listrik terbaru milik Esemka, Bima EV. Jokowi menengok beberapa model mobil Esemka yang dipamerkan. Selain mobil pikap Bima 1.3, Jokowi juga melihat-lihat mobil anyar Esemka yang mengusung mesin listrik full baterai, Bima EV. Jokowi juga sempat masuk ke kabin dan duduk di kokpit mobil niaga ramah lingkungan itu. Jokowi juga sempat melihat-lihat bagian interior Bima EV. Setelah mampir ke booth Esemka, Jokowi bersama pejabat tersebut bertolak ke booth-booth APM lainnya, seperti Wuling dan Toyota.

13/10/2024

Capaian 10 Tahun Jokowi : Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Industri Hilir dan UMKM


Selama sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam hilirisasi industri dan pemberdayaan UMKM, yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jumlah UMKM telah mencapai lebih dari 65 juta unit, menyumbang 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja. Melalui program seperti UMi, pemerintah menyalurkan hampir Rp40 triliun kepada 10 juta pelaku usaha hingga pertengahan 2024, menjangkau 99% kabupaten/kota di Indonesia. Di sektor hilirisasi industri, kebijakan hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga telah menciptakan lebih dari 200 ribu lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp158 triliun dalam delapan tahun terakhir. Hilirisasi juga berdampak positif pada UMKM lokal, terbukti dari pertumbuhan UMKM di Sulawesi Tengah dari 25.158 pada 2021 menjadi 29.706 pada 2022. Keberlanjutan hilirisasi diproyeksikan akan membawa Indonesia menuju pendapatan per kapita USD 10.900 dalam 10 tahun ke depan, dan mencapai USD 25.000 pada 2045, menjadikan UMKM dan hilirisasi sebagai fondasi ekonomi masa depan.

12/10/2024

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Yakin IKN Tak Akan Mangkrak : Kita Harus Optimistis


Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan mangkrak. "Kita harus optimistis," jawab AHY. Oleh karenanya, menurut AHY, IKN membutuhkan pembiayaan lewat investasi karena tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Karena tidak mungkin kita sepenuhnya menggunakan APBN karena memang prioritas keuangan negara itu juga harus memenuhi banyak hal. Termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hal-hal pembangunan lainnya," lanjut AHY. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab dalam menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan RDTR, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN. Adapun KKPR adalah dokumen yang digunakan untuk pengurusan izin investasi.



/BPN

11/10/2024

Sederet Capaian 10 Tahun Jokowi Pimpin Indonesia : Infrastruktur, Bantuan Sosial Hingga Membangun Sebuah Fondasi Dan Peradaban Yang Baru


Dalam beberapa bulan ke depan, Jokowi akan mengakhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia (RI). Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sehari sebelum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ri 17 Agutus, Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, DPD, DPR 2024 serta pidato nota keuangan 2024. Pidato kenegaraan dan nota keuangan Jokowi di tahun terakhir pemerintahannya merupakan momen penting untuk merefleksikan perjalanan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir memimpin Indonesia. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jokowi menyoroti berbagai pencapaian yang telah diraih, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan investasi, dan pembangunan infrastruktur yang masif. Ia juga menekankan pentingnya menjaga momentum ini untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di masa depan. Jokowi menyatakan, selama 10 tahun menjabat sebagai Pemimpin negara telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban yang baru yakni pembangunan yang Indonesiasentris.

09/10/2024

Citra Polri Membaik, Jokowi : Pertahankan dengan Komunikasi Publik yang Baik


Jokowi mengapresiasi hasil survei kepercayaan publik terhadap Polri yang meningkat. Jokowi meminta agar capaian tersebut dipertahankan dengan menjalin komunikasi baik di hadapan masyarakat. "Saya senang beberapa survei terbaru menunjukkan citra Polri yang semakin baik bahkan menempati urutan tertinggi kedua," kata Jokowi. "Ini patut kita syukuri serta harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan apa? Dengan komunikasi publik yang baik," lanjut Jokowi. Jokowi menyadari ke depan RI akan dihadapi oleh tantangan geopolitik hingga iklim. Jadi, ia berharap ke depannya Polri menjadi teladan sekaligus membangun etika pelayanan dengan berorientasi kepada masyarakat. "Dengan menjadi contoh, dengan menjadi teladan, dengan membangun etika pelayanan yang berorientasi pada rakyat karena tantangan ke depan tidak semakin mudah, baik dari sisi geopolitik, ekonomi, teknologi, iklim, semuanya semakin rumit dan penuh ketidakpastian," ujarnya.