Demak Hari Ini

Demak Hari Ini Bagikan informasi seputar Demak lewat kontak WA admin wa.me/6285158537553

(243)

Penelantaran Bendung Barang di Desa Banyumeneng, Mranggen, yang tidak tersentuh normalisasi selama hampir 45 tahun memic...
12/09/2026

Penelantaran Bendung Barang di Desa Banyumeneng, Mranggen, yang tidak tersentuh normalisasi selama hampir 45 tahun memicu dampak ganda bagi warga.

Selain memicu gagal panen di ratusan hektare lahan pertanian saat kemarau, sedimentasi parah di bendungan tersebut juga kerap menyebabkan banjir saat musim hujan.

Kepala Desa Sumberejo, Muhibullah, membeberkan bahwa tidak optimalnya fungsi Bendung Barang berdampak langsung pada sedikitnya 500 hektare lahan pertanian yang tersebar di wilayah Kecamatan Mranggen dan Karangawen.

“Dampaknya dari kurang maksimalnya fungsi Bendung Barang ini, tidak bisa mengairi warga masyarakat. Kalau musim kemarau seperti saat ini, mengakibatkan gagal panen,” ujarnya, 8/9/2026.

Menurutnya, pendangkalan hebat membuat aliran bendung rusak sehingga gagal menyuplai air ke Desa Banyumeneng, Batur, Sumberejo, Kangkung, dan Kalitengah di Kecamatan Mranggen.

Dampak kekeringan juga meluas hingga Desa Margohayu, Wonosekar, dan Teluk di Kecamatan Karangawen.

“Sampai saat ini Bendung Barang mengalami sedimentasi parah. Akhirnya bendung rusak dan tidak bisa mengairi aliran desa-desa di sekitarnya,” kata Muhibullah.

Tak berhenti pada krisis air saat kemarau, dampak tidak dilakukannya pengerukan bendung juga memicu petaka saat musim penghujan tiba.

Hilangnya kapasitas tampung air akibat lumpur sedimentasi membuat luapan air kerap merendam pemukiman warga.

“Kalau musim penghujan, tidak bisa menyimpan air dan terjadi banjir. Yang terutama terkena itu wilayah Kebonbatur. Tahun kemarin juga sudah masuk ke wilayah Banyumeneng. Gara-gara sedimentasi yang tinggi itu,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah agar segera melakukan tindakan pengerukan secara menyeluruh.

“Harapan kami segera dikeruk dan dinormalisasi,” tegas Muhibullah.

Desakan serupa disuarakan oleh Hambali, warga Sumberejo. Ia menyayangkan terlantarnya infrastruktur vital pengairan yang menjadi kunci keberhasilan panen para petani.

“Bagaimana bisa mewujudkan Asta Cita Presiden terkait ketahanan pangan kalau petaninya tidak diperhatikan? Kami berharap

Via Lingkarjateng

10/09/2026

Tata kelola organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di tingkat provinsi tengah menjadi sorotan. Praktik rangkap jabatan yang terjadi di jajaran pengurus daerah dinilai menjadi salah satu bukti carut-marutnya pengelolaan sepak bola nasional saat ini.

​Hal tersebut diungkapkan oleh tokoh pemerhati sepak bola, Edi Sayudi, saat hadir sebagai narasumber dalam sebuah bincang-bincang podcast di kanal YouTube Miftahul Ulum Broadcast yang dipandu oleh host Usman Arrumy, baru-baru ini.

​Dalam perbincangan tersebut, Edi Sayudi secara blak-blakan menyoroti kejanggalan struktur kepengurusan yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia menyayangkan adanya seorang pejabat yang memegang dua posisi krusial di dua provinsi yang berbeda.

​"Makanya tidak salah ketika tata kelola PSSI Jawa Tengah carut-marut. Bayangkan, seorang ketua PSSI Jawa Timur, yang juga sebagai PLT (Pelaksana Tugas) Jawa Timur, bisa merangkap menjadi PLT Wakil Ketua PSSI Jawa Tengah," ungkap Edi Sayudi.

​Menanggapi pemaparan tersebut, host podcast Usman Arrumy tampak terkejut dan menegaskan bahwa hal tersebut merupakan praktik rangkap jabatan yang tidak semestinya terjadi di organisasi sebesar PSSI.

​"PLT juga di Jawa Tengah? Wah, itu rangkap jabatan berarti," respons Usman Arrumy. Ia bahkan sempat melontarkan candaan satire bahwa rangkap jabatan tersebut bisa saja terjadi karena adanya pihak yang 'dicontoh'.

​Lebih lanjut, Edi Sayudi mempertanyakan motif di balik fenomena rangkap jabatan lintas provinsi ini. Ia juga mengajak para insan sepak bola untuk lebih kritis dalam menyoroti masalah regulasi dan komitmen PSSI Pusat.

​"Boleh tidak kira-kira insan sepak bola menanyakan hal itu terjadi? Kenapa bisa terjadi? Ada kepentingan politik tidak kira-kira?" tutur Edi, yang secara tersirat mempertanyakan ketegasan dan komitmen PSSI Pusat dalam menegakkan aturan organisasi di daerah.

​Dampak dari carut-marutnya tata kelola dan berlarut-larutnya status PLT ini rupanya sangat dirasakan di akar rumput. Usman Arrumy menggarisbawahi bahwa penundaan dan ketidakpastian kepengurusan telah mematikan geliat sepak bola di tingkat daerah.

Sebanyak 62.439 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kabupaten Demak dinonaktifkan kepesertaanny...
08/09/2026

Sebanyak 62.439 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kabupaten Demak dinonaktifkan kepesertaannya hingga Agustus 2026.

Penonaktifan tersebut ialah tindak lanjut surat keputusan (SK) Kementerian Sosial (Kemensos) yang diterbitkan setiap bulan, karena adanya perubahan status atau peringkat desil penerima bantuan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Debbie Nianta Musigiasari, mengatakan hingga Agustus 2026 telah diterbitkan delapan SK penonaktifan peserta PBI-JK.

Dia menyebutkan, penonaktifan berkaitan dengan perubahan desil warga penerima bantuan. Sesuai kebijakan pemerintah, peserta yang masuk dalam kepesertaan PBI-JK merupakan warga pada desil 1 hingga 5.

Meski telah dinonaktifkan, warga masih dapat mengajukan reaktivasi kepesertaan PBI-JK melalui dinas sosial.

"Ini maksimal enam bulan dari SK penonaktifan tersebut," kata dia, Jumat, 4/9/2026.

Debbie mengatakan, BPJS Kesehatan tidak dapat mengaktifkan kembali kepesertaan secara langsung karena data perubahan desil berada di Kemensos.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Semarang hingga Juni 2026, sebanyak 32.565 warga Kabupaten Demak terdampak penonaktifan telah mengajukan reaktivasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Sebanyak 30.370 di antaranya telah aktif kembali.

Debbie mengatakan, peserta yang dinonaktifkan tetapi masih membutuhkan layanan kesehatan, terutama pasien penyakit kronis, dapat mengajukan reaktivasi melalui dinsos.

Peserta perlu membawa surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih membutuhkan layanan kesehatan penyakit kronis.

Jika dinsos menyetujui dan menerbitkan rekomendasi, Kemensos akan melakukan verifikasi untuk proses reaktivasi.

"Menurut Debbie, proses tersebut memakan waktu paling lama enam bulan," katanya.

Selama proses reaktivasi, apabila tindakan medis tidak dapat ditunda, biaya pelayanan kesehatan sementara dapat ditanggung pemerintah daerah melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda dalam program Universal Health Coverage (UHC).

"Jadi untuk sementara diambil alih pemerintah daerah untuk dilakukan sebagai penjaminan PBPU pemda, yang UHC," ujar Debbie.

Via Kompascom

04/09/2026

Sebanyak 12.128 peserta mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 yang fokus menyiapkan keterampilan untuk ekonomi digital dan ekonomi hijau. Peserta dibekali pelatihan, uang saku sesuai ketentuan, hingga sertifikat kompetensi BNSP agar lebih siap masuk dunia kerja. Pemerintah menargetkan program vokasi nasional menjangkau 340 ribu peserta sepanjang 2026.

31/08/2026

Pak Timbul menceritakan langsung bagaimana dirinya baru mengetahui tercatat di desil 9 saat mengurus kebutuhan administrasi untuk anaknya. Setelah kondisi tersebut dilaporkan dan diverifikasi ulang, data DTSEN Pak Timbul kemudian diperbarui menjadi desil 3. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika data belum sesuai dengan kondisi di lapangan, masyarakat punya ruang untuk mengajukan koreksi.

Dua pengemudi mobil derek terlibat perselisihan saat hendak mengevakuasi kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas...
30/08/2026

Dua pengemudi mobil derek terlibat perselisihan saat hendak mengevakuasi kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalur Pantura Kudus-Demak. Kedua pihak jasa derek tersebut berasal dari Demak dan Kudus.

Perselisihan driver derek itu terjadi setelah kecelakaan lalu lintas beruntun di Jalan Pantura Kudus-Demak. Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan, yakni truk tronton, truk boks, dan mobil penumpang Toyota Sigra berwarna putih di depan SPBU Karanganyar, Demak, pada Sabtu 29/8/2026.

Kedua pengemudi derek sempat bersitegang karena sama-sama mengklaim berhak menangani evakuasi kendaraan. Petugas Unit Laka Satlantas Polres Demak kemudian turun tangan untuk meredakan situasi.

Kanit Laka Satlantas Polres Demak, Iptu Muhammad Lutfil Hakim, mengatakan perselisihan tersebut hanya terjadi karena kesalahpahaman antarjasa derek.

Menurut Lutfil, mobil derek yang berada paling dekat dengan lokasi kecelakaan lebih dahulu tiba untuk melakukan evakuasi. Namun, jasa derek lain yang selama ini biasa menangani evakuasi di lokasi tersebut kemudian datang dan merasa memiliki pekerjaan tersebut.

“Derek yang terdekat sudah datang untuk evakuasi. Namun, truk derek yang biasanya datang kedua, sehingga terjadi salah komunikasi,” kata Lutfil, Minggu 30/8/2026.

Lutfil menjelaskan, kedua pihak sempat memaksa untuk melakukan evakuasi kendaraan meski petugas Unit Laka Satlantas Polres Demak sudah berada di lokasi.

“Merasa memiliki job yang biasanya dia yang laksanakan. Gak terima dengan derek yang evakuasi lebih cepat datang ke TKP,” lanjut Lutfil.

Petugas kepolisian kemudian menertibkan kedua pihak agar proses evakuasi tetap berjalan aman dan tidak mengganggu arus lalu lintas di jalur Pantura.

Petugas akhirnya dapat meredam perselisihan tersebut. Salah satu mobil derek kemudian mengalah sehingga proses evakuasi dapat berlanjut.

“Sudah kami tertibkan. Hanya miskomunikasi,” pungkas Lutfil.

Kamera CCTV di sekitar lokasi juga merekam detik-detik kecelakaan tersebut. Petugas juga melacak keberadaan truk tronton yang diduga meninggalkan lokasi setelah kecelakaan.

Via Inilahcom

Pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana membangun jembatan gantung melintasi wilayah Des...
29/08/2026

Pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana membangun jembatan gantung melintasi wilayah Desa Kedungwaru kabupaten Demak ke Desa Setrokalangan kabupaten Kudus. Jembatan ini dibangun melintasi Sungai Wulan sepanjang 180 meter dengan lebar 1,8 meter.

Keberadaan jembatan ini akan memudahkan akses ribuan pekerja rokok dari kabupaten Demak yang bekerja di Kudus. Selain juga bisa melancarkan angkut hasil pertanian yang bisa meningkatkan perekonomian warga.

Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mengatakan jika jembatan ini merupakan harapan warga kabupaten Kudus maupun kabupaten Demak sebab bisa memperpendek jarak tempuh dibandingkan harus memutar melintasi jalur pantura Kudus -Demak. Dimana, adanya jembatan ini juga menjadi solusi jika terjadi bencana banjir sehingga warga tetap bisa aman melintas.

"Jembatan ini hanya khusus untuk kendaraan roda dua, untuk kendaraan roda empat tidak bisa", ujarnya, disela-sela kunjungan ke Proyek Jembatan Gantung di Desa Setrokalangan Kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus, Jumat 28/8.

Dijelaskan bupati, proyek ini merupakan proyek strategis nasional dibiayai dari APBN untuk itu perlu dikawal bersama agar bisa bermanfaat untuk warga.

"Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo, karena pembangunan jembatan ini sangat penting, demikian juga normalisasi Sungai Wulan yang diharapkan bisa mengurangi resiko banjir", imbuhnya.

Direktur Teknis BBWS Pemali Juana, Nizar Raharjo menyampaikan pengerjaan jembatan ini sudah 60 persen dipastikan bulan Desember 2026 akan rampung. Mengingat kondisi cuaca yang sudah memasuki musim hujan sehingga akses material masuk ke lokasi tidak memungkinkan, makanya akan dipercepat.

"Jembatan ini masuk dalam proyek strategis nasional normalisasi Sungai Wulan yang terdiri dari 3 paket yakni 1,2 dan 3. Ini masuk paket 3 yang akan selesai Desember 2027 mendatang dengan nilai anggaran Rp. 350 Miliar. Khusus untuk jembatan ini akan rampung Desember 2026 karena ini akses strategis bagi warga", katanya.

Via Elshinta

28/08/2026

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto memastikan pelaksanaannya terus dievaluasi dan dibenahi agar manfaatnya semakin tepat sasaran. Anak-anak, ibu hamil, dan lansia menjadi kelompok prioritas yang dipastikan mendapat manfaat dari program ini.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak Jawa Tengah mendirikan Rumah Muktamar untuk menyukseskan sekaligu...
27/08/2026

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak Jawa Tengah mendirikan Rumah Muktamar untuk menyukseskan sekaligus menyemarakkan Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Rumah Muktamar tersebut berlokasi di Jalan Cempaka, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, sekitar 4,8 kilometer dari arena utama Muktamar.

Ketua PCNU Demak KH Muhammad Aminuddin Mas'udi mengatakan, Rumah Muktamar didirikan untuk mengakomodasi warga NU secara umum, khususnya warga NU Demak, yang berkunjung ke arena Muktamar dan membutuhkan tempat beristirahat.

"Rumah ini kami sediakan untuk warga NU yang berniat mengunjungi Muktamar, mereka bisa beristirahat di sini," katanya saat ditemui NU Online di Rumah Muktamar, Kamis 27/8/2026.

Selain tempat istirahat, Rumah Muktamar juga menyediakan makanan dan coffee break berupa air mineral, kopi, dan teh. Fasilitas tersebut dilengkapi dengan kamar mandi dan toilet atau fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).

"Warga NU yang singgah di sini bisa menikmati makan maupun ngopi serta bersih-bersih badan," tambahnya.

Beragam makanan disediakan bagi warga NU yang singgah, mulai dari sarapan pagi berupa nasi Bukhori, nasi kotak, hingga makanan ringan.

"Adapun jenis makanan yang disediakan mulai dari sarapan pagi nasi Bukhori, nasi kotak dan makan ringan juga disediakan," tambahnya.

Tak hanya fasilitas konsumsi dan tempat beristirahat, Rumah Muktamar NU Demak juga menyediakan layanan kesehatan. Tim medis dari Rumah Sakit Islam NU (RSI NU) Demak disiagakan selama 24 jam untuk melayani warga NU yang singgah.

"Kami juga melayani kesehatan warga NU Demak yang singgah, mungkin kecapekan maupun gangguan kesehatan lainnya," tegas Kiai Amin.

Berdasarkan pantauan NU Online, warga yang singgah di Rumah Muktamar menikmati sarapan nasi Bukhori dalam satu nampan secara bersama-sama. Suasana tersebut berlangsung dengan nikmat dan khidmat, mencerminkan tradisi kebersamaan di pesantren.

Rumah Muktamar tersebut mulai disediakan sejak 25 Agustus hingga 31 Agustus 2026, atau selama rangkaian pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU berlangsung.

Hingga saat ini, rombongan dari Demak yang telah mendaftar mencapai 30 bus besar. Selain itu, sejumlah pengurus dan warga NU Demak juga diperkirakan datang menggunakan kendaraan pribadi.

Via NU Online

Address

Demak

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Demak Hari Ini posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Demak Hari Ini:

Shortcuts

Share