Info Warga Republik, Denpasar (2026)

10/06/2026

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat memimpin aksi penanaman mangrove di Mangrove Arboretum Park, Pedungan, Denpasar Selatan, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan ini menjadi simbol komitmen bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa, komunitas lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ekosistem pesisir serta menghadapi tantangan perubahan iklim.

Menteri LH menegaskan bahwa penanaman mangrove bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan. Ia juga mengapresiasi Bali sebagai contoh daerah yang mampu menyatukan berbagai elemen dalam gerakan pelestarian alam.

“Di Bali saya melihat semua kalangan bisa bersatu. Ini contoh yang sangat baik,” ujar Menteri LH.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa penanaman mangrove merupakan bagian dari program prioritas Pemerintah Provinsi Bali. Sekitar 18 hektar kawasan mangrove di Denpasar dan Badung yang sempat rusak terus direhabilitasi secara bertahap sejak 2019.

“Semoga mangrove yang ditanam hari ini dapat tumbuh dengan baik, sehingga kawasan ini kembali pulih dan memberi manfaat bagi lingkungan serta masyarakat,” kata Gubernur Koster.

Usai penanaman mangrove, Gubernur Koster bersama Menteri LH memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Sampah Kabupaten/Kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar. Rakor ini sekaligus dirangkaikan dengan Deklarasi Gerakan Bali 100 Persen Memilah Sampah dan penandatanganan kerja sama pemanfaatan lahan antara Pemkot Denpasar dengan PT Pelabuhan Indonesia.

Dalam rakor tersebut, ditegaskan bahwa mulai 1 Juli 2026 seluruh masyarakat Bali harus memilah sampah dari sumber secara serentak. Bali juga ditargetkan menutup sistem open dumping pada 1 Agustus 2026.

Gubernur Koster menegaskan, Bali harus konsisten menjalankan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Plastik Sekali Pakai.

“Dua program ini harus dijalankan, tidak bisa ditawar,” tegas Gubernur Koster.

Dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali, mari wujudkan Bali yang bersih, sehat, indah, dan lestari.

10/06/2026

𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat bersama Gubernur Bali Wayan Koster memimpin aksi penanaman mangrove di Mangrove Arboretum Park, Pedungan, Denpasar Selatan, Rabu (10/6/2026).

Aksi penanaman mangrove di Bali ini melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa, komunitas lingkungan, dan sejumlah pemangku kepentingan. Kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan dan menghadapi dampak perubahan iklim.

Penanaman mangrove ini juga menjadi tindak lanjut dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam memperkuat rehabilitasi kawasan pesisir Bali. Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove.

Sejumlah pejabat hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wali Kota Denpasar, perwakilan Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Bupati Badung, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Danrem 163/Wira Satya, Kepala BIN Daerah Bali, Kepala BNN Provinsi Bali, serta jajaran TNI dan Polri.

Dalam sambutannya, Menteri LH Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan penanaman mangrove bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk nyata keseriusan seluruh elemen bangsa dalam menjaga lingkungan.

“Kita mulai merasakan gangguan akibat ketidaksopanan kita kepada lingkungan. Banyak bencana hidrometeorologi yang terjadi karena cara kita memperlakukan alam. Karena ulah manusia, maka alam memberikan responsnya,” ujar Jumhur.

Jumhur mengatakan berbagai bencana banjir dan bencana alam yang semakin sering terjadi di Indonesia menjadi peringatan bahwa pelestarian lingkungan harus dilakukan lebih serius. Ia menilai hubungan manusia dengan alam perlu dipulihkan melalui aksi nyata dan berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah pusat akan terus mengintensifkan gerakan penanaman mangrove di berbagai daerah. Bali menjadi salah satu daerah strategis karena dikenal sebagai destinasi wisata dunia dengan kawasan pesisir yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Bali Dipuji Jadi Contoh Kolaborasi Jaga Lingkungan

Jumhur juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga lingkungan hidup. Menurutnya, Bali mampu menunjukkan contoh bagaimana seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dalam gerakan pelestarian lingkungan.

“Di Bali saya melihat semua kalangan bisa bersatu. Ini contoh yang sangat baik dan saya yakin akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam menjaga lingkungan hidup,” katanya.

Jumhur mengungkapkan pemerintah pusat berencana kembali menggelar aksi penanaman mangrove dalam skala lebih besar di Bali pada peringatan Hari Mangrove Sedunia, 28 Juli mendatang.

Kegiatan itu direncanakan melibatkan berbagai kementerian, serikat pekerja, organisasi masyarakat, dan komunitas lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat kampanye pelestarian ekosistem pesisir.

Menteri LH Apresiasi Bali Tangani Sampah

Dalam kesempatan itu, Menteri LH juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Bali dalam menangani persoalan sampah. Berdasarkan laporan yang diterima kementerian, sejumlah daerah di Bali disebut telah berhasil menekan timbunan sampah hingga kondisinya jauh lebih terkendali.

Menurut Jumhur, keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan akan berdampak langsung terhadap citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

“Ketika suatu daerah serius menjaga lingkungan, masyarakat internasional akan memberikan penghormatan dan simpati. Hal itu justru akan memperkuat sektor pariwisata,” ujarnya.

Jumhur juga menyoroti peluang besar pengembangan ekonomi hijau melalui pelestarian hutan dan mangrove. Ia menjelaskan kawasan mangrove memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap karbon sehingga berpotensi menjadi bagian penting dalam skema perdagangan karbon internasional.

Menurutnya, jika pengelolaan mangrove dilakukan secara baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal, nilai ekonomi dari jasa lingkungan dapat meningkat signifikan.

Dengan begitu, pelestarian mangrove tidak hanya penting untuk konservasi lingkungan, tetapi juga berpotensi mendukung kesejahteraan masyarakat melalui skema ekonomi berkelanjutan.

Wayan Koster: Penanaman Mangrove Program Prioritas Bali

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Lingkungan Hidup di Bali. Koster menilai kehadiran Jumhur menunjukkan perhatian besar pemerintah pusat terhadap pelestarian lingkungan di Pulau Dewata.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri yang berkenan hadir di Bali sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup di Provinsi Bali,” ujar Koster.

Koster mengatakan penanaman mangrove sejalan dengan program prioritas Pemprov Bali dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga keseimbangan alam. Ia menyebut Pemprov Bali rutin melaksanakan gerakan penanaman pohon dan mangrove di berbagai wilayah setiap bulan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memenuhi target minimal kawasan hijau dan kawasan hutan di Bali.

Koster mengungkapkan kawasan mangrove di wilayah Denpasar dan Badung sempat mengalami kerusakan cukup signifikan. Tercatat sekitar 18 hektare kawasan mangrove mengalami kerusakan dan kini terus dipulihkan secara bertahap sejak 2019.

Melalui program rehabilitasi berkelanjutan, pemerintah berharap kawasan mangrove tersebut dapat kembali berfungsi optimal sebagai pelindung pesisir, penyerap karbon, dan habitat berbagai jenis biota.

“Semoga mangrove yang ditanam hari ini dapat tumbuh dengan baik sehingga kawasan ini kembali pulih seperti sedia kala dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat,” kata Koster.

Koster menegaskan Bali perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan, pariwisata, dan kelestarian lingkungan. Rehabilitasi mangrove, pengelolaan sampah, serta penguatan ekonomi hijau disebut menjadi bagian penting dari arah pembangunan Bali ke depan.

Melalui aksi penanaman mangrove di Denpasar Selatan ini, Bali diharapkan semakin kuat sebagai destinasi wisata dunia yang tidak hanya indah, tetapi juga berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

10/06/2026

𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Mohammad Jumhur Hidayat mendeklarasikan Gerakan Bali 100 Persen Memilah Sampah. Gerakan ini ditargetkan berjalan serentak mulai 1 Juli 2026.

Deklarasi dilakukan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Sampah Kabupaten/Kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (10/6/2026).

Rakor tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan kerja sama pemanfaatan lahan antara Pemerintah Kota Denpasar dan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo.

Kegiatan itu dihadiri Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, perwakilan Kejati Bali, Polda Bali, Wali Kota Denpasar, para bupati dan wakil bupati se-Bali, serta kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota.

Menteri LH Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan Bali memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Ia menyebut upaya Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten/kota sudah bergerak semakin baik.

Namun, Jumhur mengingatkan Bali tidak boleh hanya menunggu pembangunan PSEL atau Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik. Menurutnya, pemilahan sampah dari sumber harus segera dilakukan secara masif.

“Bali setiap hari menghasilkan ribuan ton sampah, sebagian besar masih berakhir di pembuangan akhir dengan sistem open dumping. Ini adalah sistem yang tidak bisa lagi diterapkan,” kata Jumhur.

Jumhur menegaskan sistem open dumping telah mencemari lingkungan, meracuni air, dan mencoreng citra Bali, termasuk Indonesia.

Karena itu, ia meminta seluruh masyarakat Bali mulai memilah sampah dari sumber secara serentak pada 1 Juli 2026.

“Saya mengingatkan komitmen agar pada tanggal 1 Juli 2026, seluruh masyarakat Bali harus memilah sampah secara serentak dari sumber, dan pada tanggal 1 Agustus 2026 bersamaan dengan daerah lainnya, Bali menutup open dumping untuk selamanya,” tegas Jumhur.

Menurut Jumhur, pemilahan sampah menjadi kunci pengelolaan sampah berkelanjutan. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos untuk menyuburkan tanah Bali, sedangkan sampah anorganik bisa menjadi bahan baku industri daur ulang.

Ia juga menyoroti capaian Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam pemilahan sampah. Menurutnya, tingkat pemilahan sampah di dua wilayah tersebut sudah mencapai 70 persen.

“Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah membuktikan tingkat pemilahan sampah yang baik, di kedua wilayah ini mencapai 70 persen. Ini pencapaian luar biasa, harus dijadikan model ke seluruh Bali dan tidak ada yang boleh wilayah lain tertinggal,” ujar Jumhur.

Sementara itu, Gubernur Koster mengatakan Pemprov Bali terus menjalankan Gerakan Bali Bersih Sampah. Gerakan itu dilakukan melalui pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Koster mengungkapkan volume sampah Bali mencapai 3.436 ton per hari. Kota Denpasar menjadi penyumbang terbesar dengan 1.005 ton per hari.

Kabupaten Gianyar menyusul dengan 562 ton per hari, kemudian Kabupaten Badung 547 ton per hari. Sementara kabupaten lain menghasilkan sampah pada kisaran 413 ton hingga 112 ton per hari.

“Jenis sampah yang paling banyak itu ialah sampah organik sebesar 60 persen dan sampah plastik 17 persen. Kalau dicermati dari sumbernya, paling banyak sampah ini bersumber dari kegiatan rumah tangga 60 persen, aktivitas perniagaan 11 persen, dan pasar 7 persen,” jelas Koster.

Koster menilai persoalan sampah di Bali sudah serius. Ia menyebut 23 persen sampah masih dibuang sembarangan ke lingkungan.

Sementara itu, 43 persen sampah dibawa ke TPA, 18 persen masuk dalam upaya pengurangan, dan 16 persen dilakukan penanganan.

“Jadi dua program pengelolaan sampah ini, yaitu Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan melakukan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai harus dijalankan, tidak bisa ditawar,” tegas Koster.

Di akhir rakor, Menteri LH Mohammad Jumhur Hidayat, Gubernur Koster, serta walikota dan bupati se-Bali mendeklarasikan Gerakan Bali 100 Persen Memilah Sampah.

“Dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali, sekala dan niskala, kami menyerukan kepada seluruh masyarakat Bali: Kita wujudkan Bali 100 persen memilah sampah bersama, serentak, untuk Bali yang bersih, sehat, indah dan lestari,” demikian bunyi deklarasi tersebut.

09/06/2026

𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 - Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu, 10 Juni 2026.

Dalam penyesuaian harga BBM terbaru ini, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 RON 95 naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” kata Roberth dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (09/06/2026).

Roberth menjelaskan, keputusan penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator. Menurut dia, kebijakan ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian.

“Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” ujarnya.

Meski harga Pertamax dan Pertamax Green mengalami kenaikan, Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU Pertamina tetap aman. Masyarakat disebut masih dapat memperoleh kedua produk tersebut di SPBU Pertamina.

“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina,” kata Roberth.

Pertamina Patra Niaga juga menegaskan bahwa kenaikan harga hanya berlaku untuk Pertamax dan Pertamax Green. Harga produk BBM Pertamina lainnya tidak mengalami perubahan.

Adapun harga Pertamax Turbo RON 98 tetap Rp 20.750 per liter. Harga Dexlite CN 51 tetap Rp 23.000 per liter, sedangkan Pertamina Dex CN 53 tetap Rp 24.800 per liter.

Sementara itu, harga BBM bersubsidi juga tidak berubah. Pertalite tetap dijual Rp 10.000 per liter, sedangkan Biosolar tetap Rp 6.800 per liter.

Roberth mengimbau masyarakat untuk memantau informasi harga BBM Pertamina terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, serta aplikasi MyPertamina.

“Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina,” ucap Roberth.

09/06/2026

𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 - Politisi muda asal Bali, Muhamad Shalahuddin Jamil atau Bro Shalah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bro Shalah meminta penyidik tidak hanya berhenti pada pelaku di tingkat lapangan. Ia mendorong Kejagung membongkar seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk aktor besar yang disebut berada di balik perkara tersebut.

Desakan itu disampaikan menyusul langkah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, yang disebut siap menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG. Sony diketahui merupakan salah satu tersangka dalam perkara tersebut.

“Kalau memang ada 26 nama yang disebut mengetahui atau terlibat dalam dugaan praktik korupsi Program MBG, maka Kejaksaan Agung harus membongkarnya secara tuntas,” ujar Bro Shalah di Denpasar, Selasa (9/6/2026).

“Jangan sampai publik hanya melihat pelaku di permukaan, sementara aktor-aktor besar yang diduga berada di belakang layar justru tidak tersentuh proses hukum,” sambungnya.

Bro Shalah menilai pengajuan status justice collaborator oleh Sony harus menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengembangkan perkara. Menurutnya, semua informasi yang disampaikan Sony harus diuji secara hukum dan ditelusuri satu per satu.

Ia juga menyoroti dugaan adanya data digital terkait penentuan titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Data itu disebut dapat menjelaskan pihak-pihak yang diduga memperoleh atau menguasai titik pelaksanaan Program MBG.

“Clue atau petunjuk yang sudah diungkapkan Sony adalah pintu masuk untuk membongkar dugaan korupsi yang terstruktur di BGN. Kalau Sony sudah berani menyebut ada 26 nama, maka tugas penyidik adalah menelusuri satu per satu tanpa pandang bulu,” kata Bro Shalah.

Bro Shalah mengatakan kasus dugaan korupsi MBG harus dibuka secara transparan. Ia menyebut perkara ini menyangkut uang rakyat dan program strategis pemerintah yang seharusnya memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

“Ini menyangkut uang rakyat dan program yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Kejagung sebelumnya menetapkan Sony Sonjaya, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG. Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi mitra BGN, termasuk terkait SPPG.

Dalam laporan detikX, kuasa hukum Sony menyebut kliennya mengaku mendapat titipan untuk meloloskan SPPG yang tidak memenuhi syarat. Permintaan itu disebut datang dari sejumlah pihak, termasuk kalangan eksekutif dan legislatif.

Bro Shalah menegaskan, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Ia meminta Kejagung menelusuri semua nama yang disebut mengetahui atau terlibat dalam perkara tersebut.

Menurutnya, publik perlu mendapat kepastian bahwa pengusutan dugaan korupsi Program MBG tidak hanya menyasar pihak tertentu. Semua pihak yang terbukti terlibat, kata dia, harus diproses sesuai hukum.

Di sisi lain, Bro Shalah menegaskan tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai program tersebut memiliki manfaat besar bagi anak-anak Indonesia apabila dijalankan dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Program MBG merupakan program pemenuhan gizi yang menyasar peserta didik, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah menyebut program ini diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi.

“Saya mendukung Program Makan Bergizi Gratis karena manfaatnya sangat besar bagi anak-anak Indonesia. Tetapi kita juga harus jujur melihat bahwa masih banyak sekolah yang membutuhkan perhatian serius,” kata Bro Shalah.

Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memperbaiki fasilitas pendidikan di berbagai daerah.

“Jangan sampai kita hanya fokus pada program makan bergizi, sementara ruang kelas rusak, fasilitas pendidikan terbatas, dan kualitas pembelajaran belum merata,” tegasnya.

09/06/2026

𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 - Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Bali. Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dukungan itu disampaikan Gubernur Koster setelah menjalani pendataan oleh petugas Sensus Ekonomi 2026 di Jayasabha, Denpasar, Senin (8/6/2026) sore. Dalam kesempatan tersebut, Koster juga melakukan penempelan tanda Sensus Ekonomi 2026.

Kegiatan itu disaksikan langsung Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan.

Gubernur Koster mengajak seluruh krama Bali, pelaku usaha, UMKM, koperasi, hingga sektor pariwisata untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia meminta masyarakat memberikan data secara jujur, benar, dan sesuai fakta kepada petugas sensus.

“Dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, titiang sudah memenuhi kewajiban memberikan data dengan fakta yang baik, jujur dan benar, supaya data yang diperoleh dari hasil sensus ini betul-betul merupakan data akurat,” ujar Gubernur Koster.

Menurut Gubernur Koster, data hasil Sensus Ekonomi 2026 sangat penting untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Bali.

Ia menegaskan, data yang akurat akan membantu pemerintah membaca kondisi riil ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Bali.

“Data ini bisa dimanfaatkan BPS untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama sekali di Provinsi Bali,” kata Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng itu.

Gubernur Koster juga meminta masyarakat menerima kedatangan petugas sensus yang akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah hingga ke unit usaha.

“Titiang nunas, ngiring sarengin Sensus Ekonomi 2026 ini agar berjalan dengan baik, lancar, dan sukses dengan memberikan data sesuai fakta,” ucapnya.

Ia berharap data dari masyarakat Bali dapat menjadi gambaran nyata untuk merancang arah pembangunan ekonomi Indonesia dan Bali ke depan.

Gubernur Koster juga mendorong BPS Bali agar memperhatikan karakteristik ekonomi Pulau Dewata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, struktur ekonomi Bali memiliki kekhasan karena sangat dipengaruhi sektor pariwisata.

Ia menyebut ekonomi Bali lebih dari 65 persen didominasi sektor pariwisata. Karena itu, instrumen Sensus Ekonomi 2026 dinilai perlu mampu menangkap kondisi sektor pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, hingga usaha berbasis budaya.

Gubernur Koster menilai Sensus Ekonomi 2026 juga dapat menjadi momentum untuk melihat capaian Ekonomi Kerthi Bali. Konsep pembangunan ekonomi tersebut bertumpu pada enam sektor unggulan.

Enam sektor itu meliputi pertanian, kelautan dan perikanan, industri, industri kecil menengah (IKM), UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata berbasis budaya.

“Sensus Ekonomi 2026 juga bisa dijadikan momentum untuk menguji capaian Ekonomi Kerthi Bali. Kalau ini bisa dikembangkan, maka kita bisa melihat langsung before dan after dari Ekonomi Kerthi Bali,” tegas Gubernur Koster.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan, pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Bali secara perdana dilakukan terhadap Gubernur Koster.

“Astungkara, Bapak Gubernur Bali sudah berkenan menyampaikan datanya kepada petugas sensus,” ujar Agus.

Agus menjelaskan, Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Tujuannya untuk memotret peta dan struktur ekonomi Indonesia sebagai dasar data perencanaan serta kebijakan pembangunan pemerintah.

Untuk pelaksanaan di Bali, BPS menyiapkan 3.200 petugas sensus yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Petugas tersebut berasal dari unsur desa hingga mahasiswa.

Jumlah petugas terbanyak berada di Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.

Agus menyebut Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menyasar rumah tangga. Pendataan juga dilakukan terhadap pelaku usaha di Bali yang jumlahnya mencapai lebih dari 640.000 unit usaha.

“Selain menyasar segmen rumah tangga, Sensus Ekonomi juga akan mendata pelaku usaha di Bali yang jumlah usahanya mencapai 640 ribu lebih,” ungkap Agus.

Ia mengatakan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan diolah secara nasional. Data tersebut ditargetkan siap dirilis sekitar satu tahun setelah pendataan selesai.

Agus pun menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Koster atas dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Pulau Dewata.

08/06/2026

𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 - Gubernur Bali Wayan Koster menggelar rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Bali untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi Bali tahun 2026.

Rakor Gubernur Bali bersama kepala daerah se-Bali tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Kegiatan dimulai pukul 09.00 Wita hingga 13.00 Wita dan dihadiri lengkap oleh bupati, wali kota, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Bali.

Rapat koordinasi ini membahas strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 menjadi 6,10 persen. Target tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Bali memperkuat kesejahteraan masyarakat, menekan kemiskinan, menurunkan pengangguran, mengurangi kesenjangan pendapatan, serta mempercepat penurunan stunting.

Dalam arah kebijakan tersebut, pendapatan masyarakat Bali ditargetkan meningkat menjadi di atas Rp 72 juta per tahun. Sementara itu, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi di bawah 3,42 persen.

Pemprov Bali juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi di bawah 1,45 persen. Tingkat kesenjangan pendapatan atau gini ratio ditargetkan berada di bawah 0,333. Adapun angka stunting ditargetkan turun menjadi di bawah 8 persen.

Target tersebut disusun dengan melihat capaian dan tantangan ekonomi Bali. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, ekonomi Bali tahun 2025 tumbuh 5,82 persen. Sementara pada triwulan I-2026, ekonomi Bali tumbuh 5,58 persen secara tahunan.

Dengan target pertumbuhan ekonomi 6,10 persen, Pemprov Bali mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan tidak hanya bertumpu pada satu sektor atau satu wilayah.

Gubernur Koster menekankan bahwa pembangunan perekonomian Bali harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu berbasis wilayah kabupaten/kota. Setiap daerah diminta mengembangkan sektor unggulan sesuai potensi, kondisi, dan karakteristik wilayah masing-masing.

Pembangunan ekonomi Bali diarahkan dalam satu kesatuan wilayah dengan prinsip 1 pulau, 1 pola, dan 1 tata kelola. Konsep ini menjadi dasar agar pembangunan di seluruh kabupaten/kota se-Bali berjalan selaras, tidak parsial, dan saling menguatkan.

Arah pembangunan tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Dalam rakor tersebut, bupati dan wali kota se-Bali memaparkan target serta strategi pembangunan ekonomi daerah secara bergiliran. Pemaparan mencakup potensi wilayah, sektor unggulan, kondisi daerah, hingga langkah konkret yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target ekonomi Bali 2026.

Setelah pemaparan kepala daerah, Gubernur Koster memberikan arahan mengenai kebijakan pembangunan perekonomian Bali. Ia menyoroti sektor-sektor unggulan yang menjadi penentu dominan terhadap pertumbuhan ekonomi Bali.

Sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, konstruksi, transportasi, akomodasi, makan dan minum, serta ekonomi kreatif menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi Bali. Namun, pengembangannya harus disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah.

Wilayah yang memiliki basis pariwisata diminta memperkuat kualitas layanan, daya saing destinasi, dan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Daerah dengan potensi pertanian, perikanan, industri kecil, budaya, dan ekonomi kreatif juga diarahkan agar mampu menjadi sumber pertumbuhan baru.

Pemprov Bali menilai, pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan penguatan sektor unggulan di kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi Bali diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Rakor ini juga menjadi forum konsolidasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi lintas wilayah dinilai penting agar program pembangunan ekonomi, penanganan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan, dan penurunan stunting berjalan dalam satu arah.

Melalui rakor tersebut, Pemprov Bali menegaskan bahwa pencapaian target ekonomi Bali 2026 membutuhkan kerja bersama seluruh kepala daerah. Kabupaten/kota tidak hanya menjalankan agenda masing-masing, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar pembangunan Bali sebagai satu kesatuan wilayah.

Dengan pendekatan 1 pulau, 1 pola, dan 1 tata kelola, pembangunan ekonomi Bali diharapkan mampu bergerak lebih cepat, merata, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

08/06/2026

𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 - Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Laporan hasil pemeriksaan itu diserahkan Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026).

Capaian ini membuat Pemprov Bali berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 13 kali berturut-turut sejak 2012.

“Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan semakin baik,” kata Nyoman Adhi.

Meski memberikan apresiasi, BPK RI tetap menyampaikan sejumlah catatan kepada Pemprov Bali. Nyoman Adhi mengatakan, masih ada beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.

Ia menyebut sebagian besar temuan tersebut merupakan temuan berulang yang menunjukkan masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Oleh sebab itu, kami berharap temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Dalam sidang tersebut, Nyoman Adhi juga mengapresiasi sejumlah prestasi yang diraih Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten/kota di Bali.

Ia menyinggung penghargaan yang diperoleh sejumlah kepala daerah di Bali dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.

“Baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota di wilayah Bali ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas masukan, koreksi, dan langkah perbaikan selama proses pemeriksaan.

Gubernur Koster mengatakan Pemprov Bali telah menyusun rencana aksi atau action plan agar tindak lanjut hasil audit BPK RI dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

Ia juga menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan jujur dan terbuka.

“Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat dibilang sehat. Jangan sampai yang sakit dibilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena dibantu oleh Sekda dan jajaran perangkat daerah yang baik,” kata Gubernur Koster.

Gubernur Bali itu menambahkan, dirinya rutin memberikan arahan kepada Sekda dan jajaran perangkat daerah agar mengelola keuangan daerah dengan baik, tertib, dan akuntabel.

Gubernur Koster juga menyebut Pemprov Bali rutin melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah setiap tahun. Evaluasi itu dituangkan dalam rapor penilaian masing-masing perangkat daerah berdasarkan capaian kinerja dari target yang sudah ditentukan.

Setelah penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan LKPD kabupaten/kota se-Bali.

Laporan tersebut diserahkan kepada DPRD kabupaten/kota serta wali kota dan bupati se-Bali.

Info Warga Republik

10/06/2026

10/06/2026

10/06/2026

09/06/2026

09/06/2026

09/06/2026

08/06/2026

08/06/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category