Rimbawan Online

24/11/2022

Momentum bersama Dr Vikram Motiani senior direktur Redhat Asia Pacific

02/05/2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

01/05/2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

30/04/2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

30/04/2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

27/04/2019

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Atau Lahan

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

27/04/2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/MenLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 yang Dilimpahkan Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

27/04/2019

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

21/04/2019

Salah satu komponen penting untuk pelaksanaan REDD+ adalah pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) yang transparan, komparabel, koheren, lengkap dan akurat. Tantangan untuk membangun MRV adalah bagaimana masyarakat dan para pihak terkait mengetahui dan dapat melakukan pengukuran yang kredibel dalam pemantauan penurunan penurunan cadangan karbon (emisi) dan penambahan cadangan karbon (sink) dari kegiatan REDD+.

Pedoman ini juga merupakan mandat dari hasil studi Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA) pada bulan Juli 2007 dalam laporannya yang berjudul Laporan Konsolidasi IFCA: Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (Dephut, 2008) dapat diakses melalui website telah disusun road map untuk REDD+ termasukdari tahun 2007 untuk tahap persiapan, masatransisi mulai tahun 2008 sampai dengan 2012,dan implementasi penuh mulai dari tahun 2013atau lebih awal tergantung hasil keputusan COP, dan kesiapan Indonesia. Pedoman ini merupakan upaya untuk menjawab aspek metodologi sesuai hasil keputusan COP terkait REDD+.

Untuk kepentingan MRV ini diperlukan data yang akurat dan metode yang telah diakui secara internasional untuk melaporkan perkembangannya. Untuk itu dapat diggunakan metode revised Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1996 guideline, Land Use Land Use Change and Forestry Good Practise Guidance (LULUCF-GPG)2003 atau IPCC 2006 Guideline untuk Agriculture Forestry and Other Land Use (AFOLU).

Penyusunan buku pedoman pengukuran REDD+ merupakan salah satu upayameningkatkan kesiapan dan kapasitas masyarakat dan para pihak dalam mengembangkanmetode inventarisasi gas rumah kaca yang mudah diikuti, komparabel dan sudah diakuisecara internasional.

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

21/04/2019

Monograf ini membahas model-model alometrik biomassa dan volume pohon yang sudah dikembangkan pada beberapa jenis pohon dan tipe ekosistem hutan di Indonesia. Bentuk hubungan matematis model alometrik, parameter statistik dan informasi terkait dengan ukuran (diameter dan tinggi) dan jumlah pohon contoh yang digunakan untuk menyusun model dikumpulkan dari berbagai informasi yang dimuat di jurnal ilmiah (nasional maupun internasional), laporan penelitian, laporan teknis, prosiding, skripsi, thesis, dan disertasi mahasiswa. Jumlah model alometrik pohon yang dilaporkan dalam monograf ini adalah 807 model mencakup 437 model alometrik untuk menduga komponen-komponen biomassa pohon dan 370 model alometrik untuk menduga beberapa tipe volume pohon. Hasil analisis distribusi spasial ketersediaan model alometrik menunjukkan bahwa sebagian besar (90%) model alometrik biomassa banyak dikembangkan di tiga pulau besar (Jawa, Kalimantan dan Sumatra). Sedangkan untuk Indonesia bagian timur (Papua danSulawesi) pengembangan model alometrik biomassa masih sedikit, kecuali untuk model alometrik volume.

Hampir di semua tipe ekosistem hutan utama di Indonesia sudah tersedia model alometrik biomassa dan atau volume pohon meskipun penyebarannya belum merata di seluruh lokasi. Sebagian besar (88%) model alometrik biomassa dikembangkan untuk menduga komponen-komponen biomassa pohon bagian atas permukaan tanah. Selain menyajikan informasi sebaran model dan cakupan data yang digunakan, dalam monograf ini juga dilakukan analisis keragaman dugaan biomassa dan volume dari model, cara penggunaan model-model alometrik untuk pendugaan biomassa pohon, identifikasi kesenjangan, dan strategi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Informasi model-model alometrik yang disajikan dapat digunakan sebagai perangkat untuk menduga biomassa hutan menurut tipe ekosistem. Informasi ini juga menjadi input untuk mendukung sistem perhitungan karbon nasional dan pendugaan perubahan stok karbon dari aktivitas penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan stok karbon dari sektor berbasis lahan.

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

13/04/2019

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.1/VII-IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan

Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan