16/06/2025
๐๐ฌ๐๐ฐ๐๐ป๐๐พ๐ผ ๐๐ถ๐๐ฐ๐๐ฐ๐ ๐๐จ๐๐ผ๐ 1950
๐ ๐๐-๐๐จ๐ก๐ ๐ ๐๐ก๐๐๐๐๐ , ๐๐จ๐๐ ๐ฃ๐๐ก๐๐ก๐ง๐จ ๐ ๐๐ฆ๐ ๐๐๐ฃ๐๐ก ๐๐ข๐๐๐๐ก๐ ๐ ๐ข๐ก๐๐ข๐ก๐๐ข๐ช
๐๐ค๐ข๐๐ฉ๐ ๐๐๐จ๐๐ค๐ฃ๐๐ก ๐๐ฃ๐๐ค๐ฃ๐๐จ๐๐
Awal bulan Mei tahun 1950 aksi massa menolak pemerintahan Kerajaan dan Negara Indonesia Timur terus meluas di Bolaang Mongondow terutama Kotamobagu.
Tanggal 4 Mei dilangsung rapat berbagai ormas politik dan pergerakan. Disepakati dalam rapat untuk membentuk panitia pembentukan Komite Nasional Indonesia.
Ketua Panitia terpilih adalah Johan Pontoh, wakil ketua Zakaria Imban, Sekretaris Rubuu Mokoginta dan anggota terdiri dari: C.S Gobel, A.R Gelu, A. Lumowa, B.A.M Pandelaki, F.P Mokodompit, U. Mokodongan, B. Dodoali dan Nurtina Gonibala.
Anggota KNI berjumlah 51 orang dan dibentuk badan pekerja yang terdiri dari: Ketua Zakaria Imban, wakil ketua Johan Pontoh, anggota; C.S Gobel, A.A Mokodompit, F.T Manoppo, H. Thanta, B.A.M Pandelaki, A.R Gelu, Hadjir Imban, M.T Daun dan B. Dodoali. Tuntutan KNI masih sama yakni menolak NIT dan pemerintahan Kerajaan.
๐๐๐ง๐ช๐จ๐ช๐๐๐ฃ ๐ฝ๐๐ง๐จ๐๐ฃ๐๐๐ฉ๐ ๐๐ ๐๐ค๐ฉ๐๐ข๐ค๐๐๐๐ช
Sejak rapat pembentukan KNI digelar massa pro dan anti NIT (dan Kerajaan) saling serang diberbagai jalanan Kotamobagu. Banyak rakyat berbondong-bondong meninggalkan kotamobagu menuju pinggiran kotamobagu.
Massa terkosentrasi diberbagai tempat. Pendukung pemerintahan kerajaan sepihak dengan Negara Indonesia Timur sementara itu massa pro Republik Indonesia (RIS) sepihak dengan massa aksi menolak pemerintahan kerajaan.
Menurut Laporan Wakil raja sekaligus kepala daerah (F.P Mokodompit) kepada H.L Kaligis bahwa kerusuhan mulai memuncak sejak tanggal 3 Mei. 51 pemuda yang dipimpih oleh J Pinontoan melakukan penyerangan ke kantor Polisi. 51 orang ini kemudian berhasil ditangkap namun dibebaskan kembali pada pukul 12 siang hari ini (4 Mei).
Davies (kepala kepolisan NIT Kotamobagu) melucuti seluruh senjata api yang dipegang personil polisi NIT. Para eks polisi NIT ini kemudian meminta kepada H.L Kaligis untuk menjadikan mereka bagian dari laskar rakyat (pendukung Republik).
Tanggal 5 Mei, Damopolii mengabarkan dari Amurang kepada F.P Mokodompit bahwa tentara dari Amurang (pro Repoblik) sedang menuju Kotamobagu. Pembicaraan ini kemudian diketahui oleh Kaligis.
Kaligis bersama seorang tentara bernama Mokodompit dan beberapa polisi pergi ke Inobonto untuk meninjau langsung kedatangan pasukan dari Amurang ini namun di jembatan Mogolaing Kaligis dan Mokodompit bertemu dengan dua jip dan satu bus berisi pasukan bersenjata. Iring-iringan pasukan bersenjata ini kemudian dihadang oleh rombongan kaligis. Rombongan ini nampaknya pendukung Kerajaan (dan NIT). Rombongan ini kemudian dilucuti oleh rombongan Kaligis. Seluruhnya ditawan oleh pasukan pro Republik ini. Tokoh yang turut ditawan itu antara lain Abo Anton Manoppo, F.P Mokodompit dan Mantri kehutanan (Kerajaan).
Aksi saling serang antar dua kubu terus berlanjut hingga memasuki bulan Juni, Kubu pendukung Republik Indonesia mendominasi wilayah Kotamobagu mengalahkan kubu pendukung Kerajaan dan NIT.
๐
๐ช๐ฃ๐ 1950
Tanggal 7 Juni, Massa aksi KPI melakukan demonstrasi besar-besaran di Kotamobagu. "agar supaja bentuk susunannja dan sifat-sifatnja pemerintahan ber-Radja didalam daerah ini segera harus di-hapuskan dan dirobah dengan bentuk susunannja 'dan sifat-sifat pemerintahan sesuai dengan tuntutan zaman merdeka dan hasrat rakjat jang njata". Demikian gaung tuntutan massa aksi menjalar ke penjuru Kotamobagu.
Tanggal 11 Juni, ribuan massa Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) melakukan rapat umum di Matali. Tuntutannya masih sama seperti yang dituntut oleh KPI dan KNI. Rapat ini menghasilkan Mosi yang ditujukan kepada:
1. Bapak Ketua Komite Nasional lndonesia Bolaang Mongondow
2. Bapak Kepala Daerah Bolaang Mongondow
3. Panitia Pusat Kesatuan Nasional lndonesia Makassar
4. Perdana Menteri Rl Djokjakarta
5. Pers untuk disiarkan landjut
6. Bapak Komandan Detasement Lasjkar Rakjat Kotamobagu
Dengan semakin intensnya demonstrasi menuntut pembubaran pemerintahan Kerajaan, Tanggal 19 Juni, KNI melakukan sidang pleno dengan hasil sebagai berikut:
1. Membubarkan Daerah Sulawesi Utara yang beribukota Gorontalo
2. Menyatakan Bolaang Mongondow terpisah dari Daerah Sulawesi Utara
3. Memilih kepala daerah Bolaang Mongondow
Sidang pleno ini juga mengambil suara (Voting) untuk status pemerintahan kerajaan. Dari 42 anggota KNI, 41 setuju penghapusan pemerintahan kerajaan dan satu suara mendukung pemerintahan kerajaan.
Hasil sidang pleno ini kemudian disampaikan ke pemerintah Kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Bolaang Uki, Kerajaan Bintauna dan Kerajaa Kaidipang Besar. Oleh KNI mulai tanggal 19 Juni 1950 pemerintahan kerajaan dinyatakan Bubar.
Raja Bolaang Mongondow yang berkedudukan di Istana Komalig Kotobangon masih tetap menjalankan pemerintahannya walau pengaruhnya semakin melemah. Aksi jalanan menuntut pembubaran kerajaan terus berlanjut dan kembali memuncak diakhir bulan Juni.
๐๐๐ง๐๐๐๐๐ฃ ๐ฝ๐ค๐ก๐๐๐ฃ๐ ๐๐ค๐ฃ๐๐ค๐ฃ๐๐ค๐ฌ ๐ฝ๐ช๐๐๐ง
Tanggal 1 Juli 1950, Paduka Raja Henny Yusuf Cornelis Manoppo mengunjungi massa yang terkonsentrasi di Molinow. Di Gedung Pohohiburan Molinow, didepan massa aksi pro Republik Indonesia, Paduka raja mengumumkan penguduran diri sebagai Raja Bolaang Mongondow dan membubarkan Kerajaan ini (sumber lain menyebut paduka raja juga menyebut pembubaran Kerajaan Kaidipang besar, Bolaang Uki dan Bintauna).
Paduka Raja juga berharap semua tindakan politiknya ini guna menjaga keselamatan dan keamanan rakyat daerah Bolaang Mongondow. Paduka Raja juga menyatakan bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia di Jogyakarta.
Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 1950, KNI Bolaang Mongondow mengadakan sidang pleno di mana diputuskan untuk mernbubarkan diri, kecuati 11 anggota Badan Pekerja KNi yang ada yang dipimpin oleh Zakaria lmban sebagai Ketua Badan Pekerja KNI yang beranggota 11 orang itu, kernudian ditetapkan sebagai DPR Sementara untuk Daerah Bolaang Mongondow. Dengan demikian, maka sejak saat itu yang menjalankan pemerintahan adalah Dewan Pemerintah Harian (3 orang) yang diketuai oleh F.P. Mokodompit selaku Kepala Daerah, dan DPR Sementara (11 orang) yang dipimpin oleh Zakaria lmban selaku Ketua:
F.P Mokodompit selaku kepala Daerah Bolaang Mongondow pertama setelah Bolaang Mongondow terpisah dari Daerah Sulawesi Utara.
Sumber:
sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara (depdikbud) 1991