11/12/2025
PARA AKTIVIS PAPUA BARAT MENGAJUKAN PETISI KEPADA PEMERINTAH UNTUK MENDAPATKAN DUKUNGAN YANG LEBIH KUAT
, 10 Desember 2025
Pejuang dan pembela kemerdekaan Papua Barat di Vanuatu telah secara resmi mengajukan petisi yang menyerukan Pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih kuat dan tegas terhadap masalah penentuan nasib sendiri Papua Barat.
Petisi tersebut menyatakan keprihatinan bahwa Pemerintah Vanuatu tidak berbuat cukup untuk mendukung perjuangan panjang rakyat Papua Barat.
Petisi ini mengingatkan kita bahwa ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) memutuskan pada tahun 1962 untuk menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia, negara-negara Melanesia masih berstatus koloni. Petisi ini menyoroti bahwa orang Papua Barat telah memelihara hubungan dekat dengan Belanda, mendukung upaya-upaya selama Perang Dunia II, dan berpartisipasi dalam seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Komisi Pasifik Selatan. Pada saat itu, negara-negara Melanesia sedang bergerak menuju kemerdekaan, tetapi penduduk asli Papua Barat tidak menyadari keputusan PBB untuk menyerahkan kendali administratif kepada Indonesia.
Petisi tersebut mencatat bahwa komunitas Melanesia, termasuk di Papua Barat dan Kanaky, telah lama menentang penjajahan. Petisi tersebut menyatakan bahwa kekecewaan para kepala suku belum sepenuhnya disadari atas apa yang mereka sebut sebagai penolakan Pemerintah terhadap hak penentuan nasib sendiri Papua Barat. Namun, para kepala suku mengakui kebanggaan mereka pada tahun 2014 ketika Vanuatu mengambil peran utama dalam menyatukan kelompok-kelompok politik, pemimpin agama dan adat, pemuda, perempuan, dan organisasi masyarakat sipil di bawah resolusi Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berujung pada pembentukan Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) sebagai sayap politik gerakan kemerdekaan Papua Barat.
Menurut petisi tersebut, penyatuan ini memperkuat representasi Papua Barat dan meletakkan dasar bagi status pengamatnya di MSG, yang diajukan pada tahun 2018. Petisi tersebut menyatakan bahwa langkah ini membawa Papua Barat "keluar dari kegelapan dan menuju cahaya terang," diikuti oleh tonggak sejarah pada tahun 2019 ketika Forum Kepulauan Pasifik mengesahkan mosi pertamanya tentang Papua Barat, yang mendesak investigasi terhadap akar permasalahan dan mendorong Indonesia untuk memfasilitasi misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dukungan serupa menyusul dari kelompok negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik.
Petisi tersebut berargumen bahwa meskipun Papua Barat terus mencari dukungan internasional, para advokat dihadapkan pada pertanyaan apakah negara-negara tetangga Melanesianya sepenuhnya mendukung upaya penentuan nasib sendiri. Petisi tersebut mengklaim bahwa MSG masih terpecah belah, menggunakan bahasa diplomatik untuk mempertahankan status pengamat Papua Barat dan menghindari peningkatan statusnya menjadi anggota asosiasi atau anggota penuh. Petisi tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa tanggapan Pemerintah terhadap penentuan nasib sendiri Papua Barat dianggap lemah, yang memungkinkan Indonesia memengaruhi Vanuatu untuk menolak desakan Papua Barat untuk menentukan nasib politiknya sendiri.
Petisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan kepala suku, yang digambarkan sebagai penjaga tanah dan sistem pemerintahan tradisional, yang khawatir bahwa dukungan Vanuatu terhadap Papua Barat menurun sementara hubungan diplomatik dengan Indonesia terus menguat.
Dokumen ini menguraikan beberapa tindakan yang didesaknya untuk dilakukan Pemerintah, termasuk mengakreditasi ULMWP sebagai bagian dari delegasi Vanuatu ke forum internasional, meninjau kembali mosi tahun 2010 yang menyatakan dukungan kebijakan luar negeri Vanuatu untuk kemerdekaan Papua Barat, mengeluarkan pengakuan terhadap Pemerintah Sementara Papua Barat, mengadvokasi peningkatan status keanggotaan MSG bagi Papua Barat, mencari dukungan internasional untuk akses PBB ke Papua Barat, membatalkan perjanjian bilateral dengan Indonesia, dan mensponsori kasus Papua Barat di hadapan Mahkamah Internasional.
Seruan tambahannya termasuk mengakui ULMWP sebagai badan perwakilan bagi rakyat Papua Barat, menyatukan para pemimpin MSG dalam mendukung Papua Barat, memastikan pengangkatan pemimpin senior MSG mencerminkan nilai-nilai Melanesia, melanjutkan lobi diplomatik, meninjau kembali perjanjian sebelumnya, dan menghentikan keterlibatan pelatihan keamanan dengan Indonesia, yang dalam petisi tersebut digambarkan sebagai ancaman terhadap Vanuatu terkait dengan aspirasi pemerintahan sendiri Papua Barat.
Petisi ini meminta tanggapan tertulis tentang bagaimana masalah-masalah ini akan ditangani dan meminta untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangannya. Petisi ini memperingatkan bahwa jika tidak ada tanggapan yang diterima sebelum Festival Seni Melanesia di Fiji pada tahun 2026, para pemohon akan memboikot partisipasi Vanuatu. Petisi ini diakhiri dengan mengundang pertanyaan lebih lanjut untuk ditujukan ke kantor Dewan Kepala Suku Malvatumauri.
[email protected]
https://www.dailypost.vu/news/west-papuan-advocates-petition-govt-for-stronger-support/article_ac086677-2de8-5ff6-aa87-aa3c3a609804.html
Di Teruskan Oleh : The Struggle of the Papuan People
West Papuan freedom fighters and advocates in Vanuatu have formally submitted a petition calling on the Government to take a stronger and more decisive stance on the issue of West
