
29/01/2024
🏛️🔄 Menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja, Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berjanji untuk melakukan kajian ulang terhadap regulasi tersebut. Ia berkomitmen untuk mengoreksi aturan yang dianggapnya tidak memberikan keadilan bagi pekerja kerah biru.
📉 Menurut Anies, UU Ciptaker yang bertujuan menciptakan lapangan kerja justru menuai hasil yang kontradiktif. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pengangguran turun hanya sebanyak 0,73% setelah UU Ciptaker terbit. Anies menekankan perlunya memastikan bahwa upaya penciptaan lapangan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
💼 Selain itu, Anies juga mencermati kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak mendapatkan pesangon penuh. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam revisi UU Cipta Kerja. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, juga menegaskan bahwa revisi Omnibus Law menjadi prioritas, meskipun partainya, PKB, menjadi salah satu pendukung aturan tersebut. Ia akan melakukan review atau uji ulang pada omnibus law yang merupakan prioritas. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja tidak melanggar ketentuan.
🇮🇩👥