Lentera Aktual

Lentera Aktual Berita Terkini Nasioanl dan Internasional Aktual Tanpa Hoaks Sumber Terverifikasi

Presiden Prabowo Subianto ingin terus melihat perjalanan bangsa Indonesia hingga 2045. Prabowo berkata hendak tetap meng...
10/06/2026

Presiden Prabowo Subianto ingin terus melihat perjalanan bangsa Indonesia hingga 2045. Prabowo berkata hendak tetap mengawasi perkembangan di tanah air bahkan jika ia wafat sebelum itu.

Ketua Umum Partai Gerindra ini percaya Indonesia bisa semakin sejahtera pada 2045. "Hitung-hitungannya sudah ada. Kalau kita pandai, 2045 kita jadi ekonomi keempat terbesar di dunia," kata Prabowo saat berpidato dalam Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Bandar Lampung, Rabu, 10 Juni 2026 seperti disiarkan Sekretariat Presiden.

Pada 2045, menurut Prabowo, hanya Cina, Amerika Serikat, dan India yang mungkin punya ekonomi lebih besar dari Indonesia. Ia berujar pada tahun itu, banyak pemuda Indonesia akan berada di puncak karier mereka.

Jika masih hidup 20 tahun lagi, Prabowo mengatakan ingin tetap mengawasi para pemuda Indonesia dari kediamannya di perbukitan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Saya nanti di Hambalang akan monitor kalian di bawah, kalau belum dipanggil Yang Maha Kuasa," tuturnya.

Pun jika sudah lebih dulu meninggal nanti, niatan melihat masa depan Indonesia tetap Prabowo pegang. "Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, aku lihat, tetap saya monitor kalian," ucap mantan menteri pertahanan ini.

Prabowo berkata para pemuda Indonesia tak boleh macam-macam meski ia sudah wafat. "Kalau kalian kurang ajar, malam-malam aku turun nyari kau. Jangan main-main kau. Kau melanggar, berkhianat dari merah putih, aku turun cari kau," kata dia.

Prabowo yang lahir pada 17 Oktober 1951 saat ini berusia 74 tahun. Pada 2045, jika masih hidup, pensiunan jenderal Angkatan Darat ini akan merayakan ulang tahun ke-94.

Pidato kali ini Prabowo sampaikan dalam Munas Hipmi ke-XVIII yang berlangsung di Hotel Novotel Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada 10-11 Juni 2026. Munas kali ini mengangkat tema "Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional".

Kegiatan ini juga menjadi ajang pemilihan ketua umum Hipmi untuk periode 2026-2029. Ada empat kandidat calon ketua umum Hipmi dalam pemilihan kali ini. Mereka adalah Ade Jona Prasetyo, Anthony Leong, Reynaldo Bryan, dan Afifuddin Kalla.

Hipmi memperkirakan acara Munas dihadiri lebih dari 2.000 peserta. Mereka terdiri dari pengurus, mantan ketua, hingga para anggota organisasi tersebut.

Pada hari pembukaan yang dihadiri Presiden Prabowo, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih tampak hadir di Munas. Mereka di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga hadir dalam acara tersebut. Bahlil adalah mantan ketua umum Hipmi pada periode 2015-2019.

Source: Tempoco

Presiden RI Prabowo Subianto mengaku heran dengan tanggapan publik yang mempersoalkan banyaknya kunjungan luar negeri ya...
10/06/2026

Presiden RI Prabowo Subianto mengaku heran dengan tanggapan publik yang mempersoalkan banyaknya kunjungan luar negeri yang ia lakoni sebagai presiden.

Pasalnya, Prabowo menyebutkan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga sering disalahkan oleh publik karena jarang mengadakan kunjungan luar negeri selama menjabat.

"Jadi, ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang ke luar negeri, disalahkan ya kan ‘Jokowi enggak pernah ke luar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri’," kata Prabowo di Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Munas Hipmi) XVIII di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

"Saya sering ke luar negeri, (dibilang) ‘Prabowo sering ke luar negeri’. Aneh. Sebenarnya tidak ada masalah gitu, bener enggak," lanjutnya. Menurut Prabowo, situasi geopolitik saat ini telah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Situasi mungkin berubah, sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung," ujar dia. Prabowo pun menegaskan, sejak lama, kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.

Oleh karena itu, Indonesia menjalin hubungan baik dengan banyak pihak dan tidak mau terlibat dengan pakta-pakta militer siapapun.

"Begitu saya menerima mandat sebagai Presiden, saya langsung, saya langsung gariskan politik luar negeri kita meneruskan politik non aligned, politik non-blok, politik bebas aktif. 1000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh," kata Prabowo.

Prabowo mencontohkan, ia menjalin hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga dengan Presiden Amerika Serikat Presiden Trump.

"Sekarang saya baik sama Presiden Putin, baik saya. Tapi saya baik juga sama Presiden Trump. Di sini saya disalahkan di situ saya disalahkan. Tapi enggak ada masalah," kata dia.

Intinya, Prabowo menekankan agar semua pihak bekerja keras bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Noise selalu ada yang penting kita yakin garis kita di mana. Selama saya yakin saya kerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia selamanya saya tidak ragu-ragu," tutur dia. Dikutip dari Kompasid, sejak menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto setidaknya melakukan 26 kali rangkaian perjalanan dinas luar negeri ke 29 negara.

Source: Kompascom

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak bakal melindungi nam...
10/06/2026

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak bakal melindungi nama-nama besar yang disebut Sony Sonjaya ada di balik dugaan korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jadi, tidak ada pengecualian seperti kata Bapak Presiden mau eksekutif, mau legislatif, mau yudikatif kali ini ya sama saja dalam proses hukum,” kata Qodari saat ditemui di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Oleh karena itu, Bakom RI menyikapi hal ini harus diproses secara hukum jika terbukti terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Qodari juga menggapi pengajuan justice collaborator (JC) eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya dan melaporkan lebih dari 20 nama dalam korupsi tersebut.

Menurut dia, keputusan terkait permohonan justice collaborator yang diajukan mantan Wakil Kepala BGN itu sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Qodari menjelaskan, berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, terdapat dua kelompok persoalan dalam kasus tersebut Pertama, dugaan pengadaan barang dengan harga yang tidak sesuai. Kedua, dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG.

“Nah kemudian apakah nama-nama yang diajukan itu masuk kelompok pertama atau kelompok kedua kan tentu harus diklasifikasi dan semuanya kan adanya di Kejaksaan Agung,” ucap dia.

Karena itu, ia menilai setiap nama yang disebut dalam perkara tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. Ia pun mengajak masyarakat menunggu hasil penyidikan yang sedang berjalan.

Source: Kompascom

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta publik tidak lagi memperdebatkan program Makan Bergiz...
10/06/2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta publik tidak lagi memperdebatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut merupakan kebijakan yang baik dan kini tinggal disempurnakan dari sisi pelaksanaannya.

"Saya kira MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu, itu barang baik. Tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Menurut Luhut, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait pelaksanaan program tersebut. Evaluasi juga terus dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Dari sisi DEN, kata Luhut, pihaknya telah melakukan survei di 800 titik untuk melihat langsung dampak MBG ke perekonomian. Hasil survei telah diserahkan Luhut ke Prabowo.

"Jadi, tadi presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan dan kami juga merespons dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel, 3% margin of error-nya, dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik," sebut Luhut.

Luhut menambahkan, penggunaan anggaran program saat ini dinilai sudah cukup efisien, namun efektivitasnya masih bisa ditingkatkan jika penyaluran manfaat semakin tepat sasaran. Luhut lalu menyebut bahwa DEN akan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala.

"Sudah efisien, sekarang anggaran cukup efisien. Kalau targeted semua saya kira akan lebih efisien lagi ke depan, dan tadi kami juga minta presiden Dewan Ekonomi melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan kepada presiden," tutup Luhut.

Source: Detikfinancecom

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait sorotan publik mengenai anggaran perjalanan dinas lua...
10/06/2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait sorotan publik mengenai anggaran perjalanan dinas luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026 dikutip Senin (8/6/2026), Menkeu menegaskan bahwa rincian tersebut merupakan informasi internal kepresidenan.

"Anda mau melihat rahasia Presiden, ya enggak boleh lah," ujar Menkeu Purbaya. Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan mengetahui nominalnya, namun menyarankan agar informasi pasti ditanyakan langsung kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Isu ini awalnya mencuat menyusul kritik yang disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengenai frekuensi perjalanan dinas luar negeri Presiden. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi bahwa kelebihan biaya operasional ditanggung secara mandiri oleh Presiden.

"Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," jelas Seskab Teddy lewat unggahan media sosial resmi Setkab.

Menkeu Purbaya pun menilai langkah tersebut wajar secara logika meskipun tidak diatur spesifik dalam regulasi. "Secara logika kan boleh saja kalau mau nombok," pungkasnya.

Source: Suaracom

Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto tercatat berada di angka 59,75 persen berdasarkan survei nasi...
10/06/2026

Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto tercatat berada di angka 59,75 persen berdasarkan survei nasional yang dilakukan Indopol Survei & Consulting pada periode 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Hasil tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kinerja presiden, meski terdapat peningkatan kelompok masyarakat yang menyatakan ketidakpuasan.

Indopol mencatat, sebanyak 40,25 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang menunjukkan adanya dinamika persepsi publik setelah sekitar 17 bulan pemerintahan berjalan.

Direktur Eksekutif Indopol Survei & Consulting, Ratno Sulistiyanto, menilai capaian tingkat kepuasan tersebut perlu dicermati secara serius oleh pemerintah.

“Angka 59,75% untuk seorang kepala negara yang baru 17 bulan menjabat mencerminkan fase political vulnerability yang nyata. Idealnya, approval rating di tahun kedua pemerintahan masih berada di kisaran 70% ke atas untuk menjamin stabilitas dukungan publik yang kokoh,” ujar Ratno Sulistiyanto.

Selain tingkat kepuasan terhadap presiden, survei juga menemukan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat berada di angka 49,02 persen. Sementara itu, penilaian terhadap kinerja pemerintah pusat secara keseluruhan relatif berimbang, yakni 51,06 persen responden memberikan penilaian positif dan 48,95 persen menilai negatif.

Menurut hasil survei, persoalan ekonomi masih menjadi faktor utama yang memengaruhi persepsi masyarakat. Sebanyak 34,14 persen responden yang menyatakan tidak puas mengaku kondisi harga kebutuhan pokok yang belum terkendali menjadi alasan utama. Kenaikan harga beras, minyak goreng, dan bahan bakar disebut masih dirasakan membebani masyarakat.

Temuan lainnya menunjukkan sebanyak 37,48 persen responden menilai kondisi ekonomi keluarga mereka memburuk dibandingkan satu tahun sebelumnya. Situasi tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Persoalan lapangan kerja juga menjadi perhatian publik.

Sebanyak 15,76 persen responden yang tidak puas menyebut terbatasnya kesempatan kerja dan tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan usia muda, sebagai faktor yang memengaruhi penilaian mereka terhadap pemerintah.

Survei juga mencatat mayoritas masyarakat mengetahui pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebanyak 74,96 persen responden mengaku mengetahui kondisi tersebut, sementara 48,86 persen di antaranya menyatakan dampaknya dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Selain faktor ekonomi, aspek politik dan hukum turut menjadi perhatian responden. Indopol mencatat isu pemberantasan korupsi, kebebasan sipil, serta berbagai perkembangan dalam bidang hukum menjadi bagian dari faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini.

Ratno juga menyoroti adanya perbedaan persepsi antar kelompok masyarakat. Menurutnya, responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memberikan penilaian yang lebih kritis terhadap pemerintah. Sementara itu, kelompok pemilih muda dari kalangan Generasi Z dan milenial juga menunjukkan kecenderungan yang lebih skeptis dibanding kelompok lainnya.

Di wilayah DKI Jakarta, survei menemukan tingkat kepuasan yang relatif lebih rendah dibanding daerah lain. Sebanyak 35 persen responden di ibu kota menyatakan sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah, sementara total tingkat kepuasan tercatat sebesar 42,5 persen.

Ratno menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat untuk menjaga dan memperkuat dukungan publik.

“Dengan modal legitimasi yang setipis ini, pemerintahan Prabowo–Gibran memasuki tahun ketiga dalam kondisi yang jauh dari nyaman. Jika tidak ada terobosan kebijakan yang benar-benar dirasakan publik dalam waktu dekat, tren penurunan approval ini berpotensi terus berlanjut dan semakin sulit dibalik,” tegas Ratno Sulistiyanto.

Survei Indopol Survei & Consulting dilaksanakan pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026 terhadap 1.230 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara menggunakan kuesioner terstruktur kepada responden yang dipilih secara acak. Untuk menjaga kualitas data, dilakukan proses quality controlberlapis melalui spot check, call back responden, monitoring lapangan, serta verifikasi foto GPS.

Source: Vivacoid

Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green. Per Rabu 10 Juni 20...
09/06/2026

Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green. Per Rabu 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.

Berdasarkan keterangan pers Pertamina, Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga BBM non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Roberth menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth.

Perusahaan memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

"Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina," katanya.

Perusahaan menyampaikan bahwa harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik.

Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

"Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina," kata Roberth.

Source: CNNindonesiacom

Mantan Menteri Keuangan sekaligus ekonom senior Chatib Basri menilai kondisi perekonomian domestik Indonesia saat ini me...
09/06/2026

Mantan Menteri Keuangan sekaligus ekonom senior Chatib Basri menilai kondisi perekonomian domestik Indonesia saat ini menunjukkan situasi yang tidak seburuk dari apa yang dibayangkan sebelumnya.

“Domestic economy, yang menarik adalah situasi di domestik itu enggak seburuk yang dibayangkan. Karena kalau dilihat di kuarter pertama, household consumption-nya itu masih relatively lumayan,” kata Chatib Basri di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dia menilai, realisasi indikator ekonomi pada kuartal pertama yang masih menunjukkan kinerja relatif lumayan, terutama pada sektor konsumsi rumah tangga (household consumption) serta adanya dorongan signifikan dari pengeluaran pemerintah (government consumption).

Menurut dia, konsumsi rumah tangga di kuartal pertama tersebut didorong adanya momen puasa dan lebaran. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah juga memberikan pengaruh yang besar karena serapannya yang tinggi di awal tahun.

"Karena di first quarter itu pemerintah itu melakukan spendingnya sekitar hampir 22 persen. Ya, sehingga kemudian mendorong growth-nya jadi naik secara signifikan," jelas Chatib Basri.

Meski demikian, Chatib Basri menggarisbawahi bahwa permasalahan ekonomi tetap ada, yang tercermin dari angka retail sales index di bulan April yang masih drop di angka 1,9.

Kondisi daya beli

Ia menjelaskan bahwa kondisi daya beli (purchasing power) di Indonesia tidak bisa dilihat secara agregat, tetapi harus dilihat secara granular per kelompok masyarakat.

“Kelompok (menengah atas) ini yang spending-nya antara sekitar 3 juta sampai 10 juta, itu mereka experience negative growth di dalam 7 tahun terakhir,”. “Ini menarik ya, bahwa isunya itu adalah yang (kelompok masyarakat) yang di tengah ini. Jadi kalau lihat NPL, naiknya juga problem-nya di situ," jelas Chatib Basri. Lebih lanjut, Chatib Basri memaparkan sejumlah indikator lain yang mulai menunjukkan warna merah, di mana Consumer Price Index (CPI) serta inflasi sudah mulai naik namun posisinya masih terkendali.

Selain itu, terdapat volatilitas untuk sektor makanan yang merupakan dampak dari nilai tukar (exchange rate) yang mulai mengalami perlambatan, meskipun dinamika tersebut dinilai belum terlalu signifikan.

Source: Kompascom

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi ...
09/06/2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu diambil karena Kejaksaan Agung telah menangani perkara tersebut pada tahap penyidikan.

Terkait hal tersebut, Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, memberikan penjelasan kepada awak media mengenai posisi kelembagaan. Taufik menyatakan bahwa pada dasarnya pihak KPK juga telah memulai langkah awal pengumpulan data atas program tersebut secara internal.

"Sebetulnya kita memang sudah ada lidik (penyelidikan), tapi kemudian APH (aparat penegak hukum) lain sudah menaikkan prosesnya ke tahap penyidikan, maka secara ketentuan perundang-undangan itu tidak bisa ada dualisme penyidikan," ujar Taufik pada Senin (8/6/2026).

Menindaklanjuti situasi penegakan hukum ini, pihak KPK berencana melakukan pembahasan lebih mendalam di tingkat internal pimpinan untuk menentukan koordinasi data selanjutnya.

"Apakah data-data itu nanti diberikan ke pihak Kejaksaan, kita akan menunggu nanti hasil gelar perkara, bagaimana yang diputuskan oleh pimpinan seperti apa," tambah Taufik.

Langkah koordinasi antar-lembaga ini dinilai penting guna menjamin transparansi serta efektivitas proses hukum yang berjalan tanpa tumpang tindih kewenangan.

Source: RCTIpluscom

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 te...
09/06/2026

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuannya dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Tiba saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco.

Peserta rapat kemudian menjawab, "Setuju."

"Apakah rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Dasco. Peserta rapat kembali menyatakan, "Setuju," yang kemudian disahkan melalui ketukan palu pimpinan rapat.

Sebelum pengambilan keputusan tingkat II tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Polri di tingkat komisi bersama pemerintah. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas rancangan undang-undang tersebut.

Salah satu substansi penting yang disepakati dalam revisi UU Polri ialah perubahan batas usia pensiun anggota kepolisian. Dalam aturan baru, tamtama dan bintara memiliki batas usia pensiun paling tinggi 59 tahun. Sementara itu, perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun.

Adapun bagi perwira tinggi bintang empat, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden. Ketentuan tersebut mengubah aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Dalam aturan sebelumnya, seluruh anggota Polri memiliki batas usia pensiun paling tinggi 58 tahun tanpa membedakan jenjang kepangkatan. Sementara itu, anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dapat dipertahankan hingga usia 60 tahun.

Source: Kompascom

Address

Jakarta

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lentera Aktual posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category