Suara Pembaruan

Suara Pembaruan Menyampaikan Informasi dan Mengabarkan Berita, yang Terukur, Akurat dan Terpercaya

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbay...
11/10/2025

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjaga lisan saat berkomunikasi dengan masyarakat. Cholil meminta Purbaya tidak terkesan arogan dan sombong.

“Saya berharap kepada menteri-menteri, khususnya menteri baru ini, seperti Menteri Keuangan, sudah minta maaf, tolong berikutnya dijaga. Karena apa? Masyarakat ini cara menerimanya beda-beda, sehingga komunikasinya jangan terkesan arogan, terkesan mampu sendiri, cukup dari kebijakannya dirasakan oleh kita,” kata Cholil Nafis, Rabu (10/9/2025).

Cholil menegaskan bahwa pejabat publik harus sadar posisinya sebagai milik rakyat yang selalu disorot dan bisa dikritik. “Mungkin, ketika jadi Ketua LPS dulu tidak banyak disorot, yang gaya koboi mungkin bebas-bebas saja. Tapi ketika sudah jadi pejabat, dia sudah milik publik. Publik berhak menyoroti dan menanggapi,” tegasnya.

Tanggapannya donk Sobat Pembaruan,,,

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, membuka opsi untuk segera membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih ...
11/10/2025

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, membuka opsi untuk segera membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).

Purbaya dengan gayanya yang ‘koboi’ bahkan tak segan melayangkan kritik pedas atas lambatnya kinerja lembaga tersebut dalam menuntaskan pemulihan dana negara.

Menurutnya, keberadaan Satgas BLBI justru lebih banyak menimbulkan kegaduhan daripada memberikan hasil konkret bagi keuangan negara.

“Satgas BLBI nanti masih dalam proses (asesmen). Itu jika nanti saya lihat seperti apa ini, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya nggak banyak-banyak amat, membuat ribut saja, income-nya nggak banyak-banyak amat,” ujar Purbaya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali memicu polemik.Kementerian Keuangan menegaskan utang proyek senilai R...
11/10/2025

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali memicu polemik.

Kementerian Keuangan menegaskan utang proyek senilai Rp120 triliun itu bukan tanggungan pemerintah.

“KCJB itu kan business to business, jadi tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China (KCIC), di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI,” kata Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, Jumat, 10 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, proyek dijalankan oleh KCIC, dengan kepemilikan 60 persen pihak Indonesia melalui PT KAI dan BUMN lainnya, serta 40 persen oleh perusahaan China.

Dari total investasi, 75 persen didanai pinjaman Bank Pembangunan China (CDB) dan sisanya dari modal KCIC.

Namun, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengusulkan opsi agar sebagian utang infrastruktur dialihkan ke APBN, dengan skema pemerintah mengambil alih aset KCIC atau menjadikannya Badan Layanan Umum (BLU).

Usulan itu langsung ditepis Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia menegaskan, tanggung jawab penuh ada pada Danantara.

“KCIC di bawah Danantara kan, seharusnya mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita (pemerintah) lagi,” tegas Purbaya.

Pemerintah disebut akan mempertegas batas antara entitas bisnis dan negara agar risiko finansial proyek serupa tak lagi dibebankan ke APBN.

Dana reses yang menjadi pendukung anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyerap aspirasi masyarakat ditengarai kembali naik. ...
10/10/2025

Dana reses yang menjadi pendukung anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyerap aspirasi masyarakat ditengarai kembali naik. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, dana reses DPR menjadi Rp 756 juta per Oktober 2025.

Besaran dana reses itu naik dibanding pada Mei 2025 yang sebesar Rp 702 juta. Sebelum Mei 2025, legislator mendapat dana reses untuk kegiatan di daerah pemilihan sebesar Rp 360 juta. Dengan begitu, dana reses bagi DPR dikerek dua kali pada tahun ini.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkap salah satu tantangan Indonesia dalam menarik investasi, yakni...
09/10/2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkap salah satu tantangan Indonesia dalam menarik investasi, yakni kesiapan dari sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, pertanyaan awal yang disampaikan investor saat ingin berinvestasi adalah kesiapan SDM. Kondisi ini menjadi sisi lain dari tantangan menggaet investasi. Rosan menyampaikan, sebenarnya target dari tumbuhnya investasi diharapkan dapat terdapat lapangan kerja baru untuk masyarakat Indonesia.

Pria yang juga menjabat Chief Executive Officer (CEO) Danantara itu mengungkap jika dilihat dari struktur ketenagakerjaan dari 152 juta angkatan kerja Indonesia, sebesar 44-45% latar belakang pendidikannya hanya sekolah dasar (SD).

“(Sebanyak) 44-45% background edukasinya adalah sekolah dasar, kemudian dilanjutkan dengan SMP kurang lebih 17%, SMP 21%, yang pendidikan universitas atau diploma kurang lebih hanya 14%, kalau kita jumlahkan, sehingga pendidikan vokasi menjadi hal yang sangat penting,” ungkapnya.

Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat artis Nikita Mirzani kembal...
09/10/2025

Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap Nikita Mirzani.

Kasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys ini telah jadi sorotan. Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidana yang cukup berat terhadap Nikita Mirzani.

“Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” kata Jaksa Penuntut Umum, Kamis (9/10/2025).

Usai membacakan tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga menegaskan permintaan agar Nikita Mirzani tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berlangsung.

Belum selesai menjalani hukuman penjara akibat kasus penyalahgunaan narkotika, aktor Ammar Zoni kembali terjerat kasus.D...
09/10/2025

Belum selesai menjalani hukuman penjara akibat kasus penyalahgunaan narkotika, aktor Ammar Zoni kembali terjerat kasus.

Dalam keterangan di akun Instagram Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertulis, “Bahwa tersangka MAA alias AZ terlibat peredaran narkotika dari dalam Rutan Salemba, Jakarta Pusat.” Barang bukti yang diamankan berupa sabu dan g***a.

Ammar sudah tiga kali tersangkut kasus narkoba. Terakhir, ia ditangkap polisi dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Desember 2023 dan divonis empat tahun penjara.

09/10/2025

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tidak akan mengizinkan atlet dari Israel untuk datang mengikuti kejuaraan dunia senam 2025, World Artistic Gymnastics Championships 2025, yang digelar pada 19-25 Oktober di Jakarta

sumber: media indonesia

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah,...
08/10/2025

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah, la menyebut sebagian anak yang mengalami keracunan MBG mengalami diare karena faktor makanan.

Luthfi meminta agar persoalan ini tidak dibesar-besarkan sehingga menimbulkanketakutan di masyarakat.

Menurutnya, penyebab utama keracunan MBG adalah lamanya waktu distribusi makanan dan lemahnya higienitas.

la juga mengungkap SPPG di Jawa Tengah masih kekurangan tenaga khusus penjamah makanan atau food handler yang memastikan keamanan makanan sebelum disajikan.

Luthfi meminta dinas terkait melakukan rapid test terhadap bahan makanan sebelum diolah dan dikonsumsi anak-anak. Langkah ini diharapkan bisa mendeteksi lebih awal bahan yang berpotensi menyebabkan masalah kesehatan.

la juga menanggapi soal sejumlah SPPG yang ditutup di Jawa Tengah. Menurutnya, penutupan itu dilakukan untuk verifikasi dan evaluasi penyedia MBG agar lebih terjamin higienitasnya.

Menariknya, Luthfi meminta istri pejabat yang tergabung dalam PKK untuk ikut mencicipi MBG di daerah masing-masing.

Dengan begitu, mereka bisa mengetahui menu yang disukai anak-anak sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap program MBG.

08/10/2025

Sebuah video singkat menjadi viral di media sosial setelah menampilkan seorang siswi yang secara langsung memohon bantuan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam tayangan tersebut, tampak sekelompok pelajar berdiri di tepi jalan yang terputus akibat aliran sungai besar. Dengan nada penuh harapan, siswi berseragam pramuka itu menyerukan permintaan agar pemerintah memperbaiki akses jalan di daerah mereka.

“Pak Prabowo, bangunlah jalan kami ini. Kami tersiksa bila hujan datang,” ucapnya tulus. Video tersebut diketahui berasal dari wilayah Nias Selatan, Sumatera Utara. Menurut keterangan pengunggah, para pelajar di daerah itu harus menyeberangi sungai setiap hari untuk bisa berangkat ke sekolah, terutama saat kondisi hujan yang memperparah akses jalan.

08/10/2025

Tertangkap expresi wajah Bahlil ketika Presiden Prabowo ditanya wartawan dalam menyikapi tambang ilegal.

Dalam pernyataannya dihadapan para awak media, Prabowo dengan tegas mengatakan akan membasmi komplotan pelaku tambang ilegal.

“Kita bertekad, membasmi tambang illegal, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan, tak peduli siapa yang ada disini,” kata Presiden.

Di momen yang sama, Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi tampak dicolek bahlil ketika Presiden Prabowo menyinggung kerugian negara yang mencapai angka fantastis Rp300 triliun, akibat ulah tambang lokal ilegal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan perset...
08/10/2025

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan persetujuan terhadap penerapan mandatori campuran etanol sebesar 10 persen pada bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah untuk menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM.

“Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol (E10),” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Oleh karena itu, Bahlil menuturkan bahwa pemerintah akan mewajibkan pencampuran bensin dengan etanol untuk menghasilkan BBM yang lebih ramah lingkungan sekaligus menekan ketergantungan terhadap BBM impor.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa perusahaan siap melaksanakan program tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa Pertamina akan mengambil langkah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, terutama untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa kendaraan di Indonesia pada dasarnya sudah mendukung penggunaan BBM dengan kandungan etanol hingga 20 persen.

Eniya juga menambahkan bahwa Pertamina melalui produk Pertamax Green 95 telah melakukan uji pasar terhadap bensin yang mengandung etanol, di mana bahan bakar tersebut berbasis Pertamax karena Pertamax Green 95 merupakan BBM non-PSO atau tidak termasuk dalam penugasan pemerintah.

sumber: vivanews

Address

Jakarta

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Suara Pembaruan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Suara Pembaruan:

Share