Suara Pembaruan

Suara Pembaruan Menyampaikan Informasi dan Mengabarkan Berita, yang Terukur, Akurat dan Terpercaya

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berada di bawah kendali Joko Widodo d...
06/11/2025

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berada di bawah kendali Joko Widodo dalam menjalankan kebijakan pemerintahan. Penegasan tersebut ia sampaikan saat menghadiri peresmian pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, pada Kamis.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menepis berbagai anggapan bahwa keputusan-keputusan pemerintahannya saat ini dipengaruhi oleh Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan muncul karena adanya persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

“Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi, enggak ada itu,” ujar Presiden Prabowo.

Menurutnya, narasi yang menyebut bahwa dirinya masih berada di bawah bayang-bayang Presiden sebelumnya tidak memiliki dasar yang kuat. Prabowo menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang ia ambil merupakan hasil dari pertimbangan dan keputusan sendiri sebagai kepala pemerintahan.

06/11/2025

Cuplikan ini di ambil dari youtube raditya dika. Seorang Dokter menceritakan kasus yang ia tanggani saat bertugas di RSUD didaerah Garut-Jawa Barat.

Ketika ia bertugas malam, mendapati pasien mendatanginya dengan Rah*m yang sudah terlepas dari perut.

Untuk selengkapnya bisa tonton video tersebut, sebagai edukasi buat kita semua.

Pemerintah bakal menyalurkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menanggung sebagian biaya operasional k...
06/11/2025

Pemerintah bakal menyalurkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menanggung sebagian biaya operasional kereta cepat Whoosh. ⁠
⁠
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengatakan penyaluran APBN ini akan menggunakan skema public service obligation (PSO). ⁠
⁠
Menurutnya, kebijakan itu diatur dalam undang-undang yang menetapkan penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi massal merupakan tanggung jawab negara.⁠
⁠
“Mengenai Whoosh ini, nanti ada porsi PSO akan ditanggung oleh pemerintah,” kata Rosan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (5/11). ⁠
⁠
PSO merupakan langkah pemerintah untuk membayar selisih biaya agar tarif layanan publik bisa lebih murah. Hal ini juga diterapkan pada moda transportasi antara lain Transjakarta dan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek.

Pemprov DKI Jakarta berencana menjadikan kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, sebagai ruang pertunjukan sekaligus etalase ba...
06/11/2025

Pemprov DKI Jakarta berencana menjadikan kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, sebagai ruang pertunjukan sekaligus etalase bagi karya seni mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Gubernur Pramono Anung menjelaskan, langkah ini tidak berarti memindahkan lokasi kampus IKJ dari Cikini. Kampus tetap di Cikini, namun mahasiswa akan diberikan ruang dan kesempatan untuk menampilkan karya mereka di Kota Tua agar dapat dinikmati masyarakat luas.

Usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto kembali membuka luka lama bagi Utati Koesalah —...
06/11/2025

Usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto kembali membuka luka lama bagi Utati Koesalah — mantan tahanan politik 1965 yang pernah mendekam 11 tahun di Rumah Tahanan Bukit Duri.

“Tidak pantas kalau Bapak Presiden kedua kita diangkat menjadi pahlawan nasional,” tegas Utati di kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

1. Tak Pernah Diadili, Hak Asasi Tak Pernah Pulih
Utati, anggota Pemuda Rakyat, ditahan selama 11 tahun tanpa pernah diadili atau diberi kesempatan membela diri. Meski dibebaskan pada masa reformasi 1998, ia mengaku hingga kini belum benar-benar merasakan hak asasi.

“Setelah 60 tahun, hak asasi saya belum diberikan. Anak dan cucu kami masih sering dikekang, dibilang tidak boleh ini, tidak boleh itu,” ujarnya.

2. “Bersih Lingkungan”: Luka Sosial yang Turun-Temurun
Bagi Utati, istilah bersih lingkungan menjadi luka sosial paling dalam. Status itu membuat keturunan korban 1965 dicap tidak layak — terhalang bekerja, bersekolah, bahkan untuk sekadar bergaul bebas.
Setelah reformasi, Utati dan para penyintas mulai berani tampil di ruang publik, salah satunya lewat kelompok paduan suara Dialita. Namun trauma pengawasan dan stigma masa lalu tetap membekas.

“Kalau mau diangkat jadi pahlawan, mungkin pahlawan untuk keluarganya sendiri,” sindirnya.

3. Keturunan Dilarang Bicara, Kebenaran Jadi Aib
Utati menuturkan bahwa banyak korban dan keturunannya masih hidup dalam bayang ketakutan. Mereka diajarkan untuk diam, seolah masa lalu adalah aib yang harus disembunyikan. Anak-anak takut mengakui siapa orang tuanya, karena bisa kehilangan kesempatan kerja atau pendidikan.

“Penderitaan itu masih kami alami. Kalau presiden yang menekan kami malah dijadikan pahlawan nasional, rasanya tidak rela. Saya korban langsung,” kata Utati.

Anies menyampaikan orasi pada acara Vox Populi Suara Rakyat yang diselenggarakan oleh DPW Gerakan Rakyat Sumatera Barat....
05/11/2025

Anies menyampaikan orasi pada acara Vox Populi Suara Rakyat yang diselenggarakan oleh DPW Gerakan Rakyat Sumatera Barat. Dalam pidatonya Anies menyinggung pemerataan pembangunan. Menurutnya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung tidak menggambarkan keadilan sosial karena hanya dibangun dari Jakarta ke Bandung, tapi beban pembiayaannya ditanggung oleh seluruh rakyat dari Sabang-Merauke.

Bertepan dengan hal ini, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa whoosh menjadi tanggung jawab dia.

Sampai dengan saat ini, skema pembayaran utang whoosh yang membekak masih menjadi bola panas yang terus berputar.

RUMAH hakim Khamozaro Waruwu terbakar pada Selasa, 4 November 2025. Waruwu adalah hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan...
05/11/2025

RUMAH hakim Khamozaro Waruwu terbakar pada Selasa, 4 November 2025. Waruwu adalah hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara.

Kepala Polisi Sektor Sunggal Komisaris Bambang Gunanti Hutabarat mengatakan, rumah di Komplek Taman Harapan Indah, Kota Medan, itu dihuni hakim Khamozaro Waruwu. Rumah itu terbakar pada saat seluruh penghuni rumah tidak ada.

“Bagian rumah yang terbakar adalah ruangan kerja. Terbakar sekitar tengah hari tadi,” kata Bambang Hutabarat kepada Tempo pada Selasa malam 4 November 2025.

Kebakaran yang menimpa rumah Khamozaro Waruwu terjadi pada saat dia sedang memimpin persidangan korupsi proyek jalan di Padang Lawas Utara yang menyeret eks Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting. Anak buah Gubernur Sumut Bobby Nasution itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Medan pada 28 Juni 2025 dalam pengembangan operasi tangkap tangan (OTT).

Dalam beberapa persidangan, Khamozaro Waruwu menyebut Gubernur Sumut Bobby Nasution bertanggung jawab atas pergeseran anggaran yang menjadi titik awal korupsi pembangunan jalan ruas Sipiongot-Batas Labuhan Batu dan Hutaimbaru-Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara. Waruwu berniat menggali dasar Peraturan Gubernur atau Pergub Sumut soal pergeseran anggaran dari sejumlah dinas di Pemprov Sumut ke Dinas PUPR Pemprov Sumut yang dijadikan dasar anggaran pembangunan jalan itu.

Warga mendesak adanya audiensi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung karena uji coba kedua Refuse Derived Fuel (RDF) Ror...
04/11/2025

Warga mendesak adanya audiensi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung karena uji coba kedua Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, kembali timbulkan bau menyengat dan membuat 20 orang anak sakit.

“Saya sudah chat Pak Gubernur kemarin meminta audiensi,” ucap Ketua RT 18, RW 14, Klaster Shinano JGC, Jakarta Timur, Wahyu Andre, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (3/11/2025).

Andre mengatakan, permohonan audiensi tersebut ia lakukan lewat WhatsApp langsung ke Pramono.

Pramono pun bersedia menerima ajakan audiensi tersebut, namun masih dicarikan waktu yang tepat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Dalam OTT ini, KPK mengamankan 10 ora...
03/11/2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Dalam OTT ini, KPK mengamankan 10 orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid.⁣
⁣
“Benar ada kegiatan tangkap tangan di Riau, saat ini ada 10 orang yang diamankan dalam OTT,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2025).⁣
⁣
Budi juga membenarkan saat ditanya, apakah salah satu yang di-OTT Gubernur Riau. Namun, Budi belum merinci lebih lanjut soal perkaranya.⁣

Bareskrim Polri menggerebek tambang ilegal di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, dengan nilai transaksi mencapai Rp...
03/11/2025

Bareskrim Polri menggerebek tambang ilegal di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, dengan nilai transaksi mencapai Rp 3 triliun.⁣
⁣
Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan 39 depo yang menampung hasil dari 36 titik tambang ilegal di wilayah tersebut. Aktivitas penambangan ini diduga sudah berjalan sekitar dua tahun.⁣
⁣
Kasus ini masih dalam proses pengembangan, dan polisi belum mengumumkan pihak yang akan dijadikan tersangka.⁣

Insiden serangkaian penusukan terjadi di sebuah kereta dekat Cambridge, Inggris pada Sabtu waktu setempat. Sembilan oran...
02/11/2025

Insiden serangkaian penusukan terjadi di sebuah kereta dekat Cambridge, Inggris pada Sabtu waktu setempat. Sembilan orang dirawat karena terluka.⁣
⁣
Dikutip dari Reuters, Minggu (2/11/2025), Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut peristiwa itu sebagai kejadian yang mengerikan. Dua orang pelaku ditangkap usai insiden tersebut.⁣
⁣
Polisi bagian transportasi di Inggris menyampaikan bahwa polisi kontra-terorisme turut membantu dalam melakukan investigasi. Kronologi dan motif insiden penusukan masih didalami.⁣
⁣

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) memicu kontroversi...
02/11/2025

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) memicu kontroversi setelah pengamat politik Said Didu menilai ucapannya telah membuka “kotak pandora” kebobrokan anggaran era Presiden Jokowi. Said menyebut gaya bicara Purbaya yang tampak netral justru menyingkap berbagai masalah fiskal yang selama ini seolah tertutup rapat. Ia menuding kebijakan keuangan masa lalu, termasuk penarikan dana daerah dan lonjakan utang, sebagai bukti lemahnya pengelolaan fiskal. Said bahkan menyoroti kebijakan Sri Mulyani Indrawati, yang menurutnya membuat utang negara melonjak hingga mencapai Rp24.000 triliun jika dihitung bersama kewajiban BUMN dan dana pensiun.

Polemik bermula dari tanggapan Purbaya atas pernyataan Jokowi bahwa proyek Whoosh bukan untuk mencari keuntungan, melainkan investasi jangka panjang. Purbaya mengakui hal itu sebagian benar, namun menilai proyek perlu disertai strategi penguatan ekonomi regional agar lebih berdampak. Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan titik pemberhentian tambahan untuk mendorong pertumbuhan di sekitar jalur kereta. Pandangan kritis inilah yang kemudian ditafsirkan Said Didu sebagai sinyal terbukanya masalah fiskal besar yang diwariskan dari kebijakan ekonomi sebelumnya.

Address

Jakarta

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Suara Pembaruan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Suara Pembaruan:

Shortcuts

Share

Category