10/04/2018
Pemerintah akan kembali mewajibkan PT Pertamina (Persero) mendistribusikan bahan bakar minyak jenis Premium di Jawa, Madura, dan Bali.
"Perintah presiden jelas. Untuk Premium, pasokannya dijamin dari Sabang sampai Merauke," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar, di kantornya, kemarin.
Kebijakan baru ini akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Selama ini, peraturan tersebut hanya mewajibkan pendistribusian Premium di luar Jawa, Madura, dan Bali. Peraturan ini juga menempatkan Premium sebagai BBM nonsubsidi yang harganya dikaji ulang setiap tiga bulan.
Arcandra mengatakan perubahan kebijakan diperlukan untuk mengatasi kelangkaan Premium di sejumlah daerah. Arcandra menuding Pertamina sengaja mengurangi pasokan.
Polemik kelangkaan Premium memuncak pekan lalu. Rabu lalu, Menteri Energi Ignasius Jonan menyatakan telah menegur, bahkan siap memberi sanksi, jika Pertamina tetap enggan menyalurkan Premium. Pertamina menyangkal tudingan ini. Meski kehilangan pendapatan hingga Rp 19 triliun akibat harga Premium yang tak kunjung dinaikkan pemerintah sejak 2016, Pertamina mengklaim evaluasi timnya di daerah menyimpulkan tak ada persoalan dalam distribusi Premium.
Kemarin, Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, kembali menepis tudingan bahwa perusahaannya mengurangi pasokan Premium. "Suplai tahun ini justru bertambah 5 persen," kata Adiatma. Walau begitu, dia enggan mengomentari rencana revisi peraturan presiden yang disiapkan Kementerian Energi. "Kami mengikuti apa pun regulasi pemerintah."
Sejumlah pengamat perminyakan mempertanyakan motif pemerintah memaksa Pertamina kembali menjual Premium di Jawa. Selain akan menambah beban Pertamina, dikhawatirkan kebijakan populis ini hanya bagian dari kepentingan politik karena dibuat menjelang pemilihan presiden 2019.
Baca selengkapnya di Koran Tempo edisi 10 April 2018 https://langganan.tempo.co
Bagaimana pendapat Anda?
