BPHN Kemenkum

18/12/2025

Evaluasi Kinerja 2025, BPHN Tegaskan Komitmen Jaga Kualitas dan Inovasi Layanan Hukum

BPHN.GO.ID – Jakarta. Menjelang berakhirnya Tahun 2025, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Kinerja Tahun 2025, Kamis (18/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya monitoring dan evaluasi kinerja sekaligus wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN sepanjang tahun berjalan.

Evaluasi kinerja ini juga menjadi wadah dialog bagi seluruh jajaran BPHN setelah melaksanakan rencana aksi kinerja selama tahun 2025. Berbagai capaian, tantangan, serta arah kebijakan ke depan dibahas secara komprehensif dalam forum tersebut.

Kepala BPHN, Min Usihen, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kinerja maksimal yang telah ditunjukkan sepanjang 2025. Ia menegaskan bahwa sejumlah program strategis BPHN dapat terlaksana dengan baik, mulai dari pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi hukum, hingga pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN).

Lebih lengkap cek BPHN.GO.ID

18/12/2025

Penghargaan pegawai BPHN oleh Menteri Hukum, atas kontribusinya dalam membangun dan mengembangkan berbagai layanan digital strategis yang memperkuat transformasi digital BPHN, termasuk perancangan ulang Website Badan Pembinaan Hukum Nasional, pembangunan sistem Paralegal Justice Award, pengembangan platform PartisipasiKu serta penciptaan ekosistem kerja terintegrasi WorkWell.

Inovasi-inovasi tersebut telah meningkatkan tata kelola digital, memperluas akses publik serta mendorong efektivitas dan profesionalisme layanan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

18/12/2025

Capaian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatatkan sejumlah capaian kinerja dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat selama tahun anggaran 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa terdapat kenaikan kinerja di berbagai bidang pelayanan hukum, bahkan sebagian telah melebihi target. Begini capaian kinerja Kemenkum hingga Desember 2025.

Di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum telah menyelesaikan 12.283.097 permohonan dari total 12.346.995 permohonan yang masuk, atau sebanyak 99,48%. Dari keseluruhan layanan AHU, Kemenkum telah mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1.123.347.599.602,-. Capaian ini telah melebihi target tahun 2025 yang ditetapkan pada angka Rp1.090.000.000.000,-. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, maka tahun ini mengalami kenaikan sebanyak 2,58%.

“Layanan AHU sudah 100 persen digital. Masyarakat lebih mudah mengaksesnya, semuanya transparan dan lebih cepat,” ucap Supratman di Grand Mercure Kemayoran, Kamis (18/12/2025).

Di tahun ini, Kemenkum telah berhasil menyukseskan pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Supratman mengatakan Kemenkum telah mengesahkan sebanyak 83.020 Koperasi Merah Putih.

Selengkapnya di BPHN.GO.ID

17/12/2025

BPHN Talks "Fokus Hukum" - Kisah Hidup dan Inspirasi dari Wahiduddin Adams - https://www.youtube.com/watch?v=sW0pkGCCGrE&t=31s

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

16/12/2025

Perkuat Kompetensi Digital ASN, Pemanfaatan AI Dorong Pembangunan Hukum Nasional

BPHN.GO.ID – Jakarta. Upaya peningkatan kompetensi digital aparatur sipil negara terus diperkuat seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam mendukung kinerja birokrasi dan pembangunan hukum nasional. Penguatan kapasitas tersebut diwujudkan melalui pelatihan AI bagi ASN di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Selasa (16/12), di Ruang Rapat Lantai 1 BPHN.

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia BPHN, Bintang Oktafiyanti, mewakili Sekretaris BPHN, menegaskan bahwa AI telah menjadi bagian penting dalam transformasi cara organisasi bekerja dan mengambil keputusan. “Artificial Intelligence bukan lagi sekadar konsep masa depan, melainkan alat strategis yang mampu mendukung efisiensi kerja, akurasi analisis, ” ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan AI memiliki potensi besar bagi BPHN, antara lain dalam pengelolaan dan analisis data hukum, penguatan literasi dan penyuluhan hukum, hingga peningkatan kualitas layanan informasi hukum kepada masyarakat. Kompleksitas regulasi yang semakin meningkat menuntut pendekatan kerja yang lebih adaptif dan berbasis data.

Pelatihan ini dinilai penting sebagai langkah penguatan kapasitas aparatur, baik pejabat struktural maupun fungsional, agar mampu memahami, memanfaatkan, dan mengintegrasikan teknologi AI secara etis, bertanggung jawab, serta selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan ini juga sejalan dengan agenda transformasi digital birokrasi dan penguatan nilai-nilai BERAKHLAK, khususnya nilai Adaptif dan Kompeten.

Selengkapnya di BPHN.GO.ID

16/12/2025

Apresiasi Capaian 2025, Kepala BPHN Dorong Kanwil Fokus pada Program Berdampak di Tahun Depan

BPHN.GO.ID – Jakarta. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, mengapresiasi kinerja dan capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) sepanjang tahun 2025. Ia menilai kanwil telah memberikan kontribusi nyata bagi penguatan pembinaan dan pelayanan hukum di daerah.

“Saya berharap kanwil dapat terus konsisten dan berkomitmen untuk menghasilkan kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat, sehingga setiap program strategis benar-benar menjadi solusi dan terasa manfaatnya,” kata Min dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) serta Refleksi Akhir Tahun 2025 Kementerian Hukum, Selasa (15/12/2025).

Apresiasi tersebut didukung capaian kinerja sepanjang 2025. Kanwil Kemenkum telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap 256 peraturan daerah di seluruh Indonesia serta memenuhi target pembinaan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di wilayah.

“BPHN juga berhasil menyalurkan bantuan hukum litigasi sebanyak 9.193 orang/perkara. Ini melebihi target yang dicanangkan, yakni sebanyak 6.263 orang/perkara,” ungkap Min dalam kegiatan yang berlangsung di Grand Mercure Jakarta Kemayoran.

Berita selengkapnya:
https://bphn.go.id/berita-utama/apresiasi-capaian-2025-kepala-bphn-dorong-kanwil-fokus-pada-program-berdampak-di-tahun-depan

16/12/2025

Menkum Supratman Apresiasi Dedikasi Jajaran Kemenkum Sepanjang 2025

Jakarta - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada seluruh unit kerja yang telah berpartisipasi aktif, berkinerja baik, dan berkontribusi positif dalam penyelenggaraan kinerja Kementerian Hukum (Kemenkum) sepanjang tahun 2025. Supratman mengatakan bahwa kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen yang terbangun merupakan bekal penting untuk mendorong kemajuan Kemenkum kedepan.

Saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025, Supratman mengatakan selama kurun waktu 2025, perlu mengingat (flash back) kembali perjalanan dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan, serta merancang inovasi atau lompatan strategis untuk tahun yang akan datang.

“Pada Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU (Administrasi Hukum Umum), luar biasa kita sudah bisa membantu program Bapak Presiden untuk mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan jumlah yang luar biasa, 83.000. Kemudian kalau ada kendala itu bisa segera diselesaikan dengan cepat. Ini sebuah respon yang positif,” kata Supratman di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Senin (15/12/2025).

Selengkapnya di BPHN.GO.ID

15/12/2025

Soroti Iklim Tak Menentu, Analis Hukum Utama BPHN Tekankan Keselamatan dan Kesiapan Akhir Tahun

BPHN.GO.ID – Jakarta. Di tengah meningkatnya frekuensi bencana yang melanda berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, Analis Hukum Ahli Utama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Nur Ichwan, menyampaikan perhatian khusus kepada seluruh jajaran. Menjelang akhir tahun yang identik dengan tingginya mobilitas masyarakat, ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan keselamatan dalam setiap rencana perjalanan.

“Iklim Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bencana tidak hanya terjadi di Sumatera, tapi juga Jawa, Sulawesi, dan daerah lainnya. Jika ada rencana bepergian, saya mengimbau agar berhati-hati dan tetap menjaga keselamatan. Semoga kita dijauhi dari segala bencana,” ujar Nur Ichwan pada Apel Pagi Pegawai di Lingkungan BPHN, Senin (15/12/2025).

Selain menyoroti kondisi iklim, Nur Ichwan juga mengingatkan bahwa BPHN telah memasuki triwulan keempat tahun anggaran 2025. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian laporan kegiatan atas seluruh program dan aktivitas yang telah dilaksanakan sepanjang tahun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Berita selengkapnya:
https://bphn.go.id/berita-utama/soroti-iklim-tak-menentu-analis-hukum-utama-bphn-tekankan-keselamatan-dan-kesiapan-akhir-tahun

13/12/2025

NTB Capai 100% Posbankum, Menkum Dorong Keadilan Berbasis Falsafah Sabalong Samalewa

Kementerian Hukum meresmikan pembentukan 1.166 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (13/12/2025). Dengan capaian tersebut, seluruh 1.021 desa dan 145 kelurahan di NTB kini telah memiliki Posbankum dan siap memberikan layanan hukum kepada masyarakat.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyinggung kedekatan emosionalnya dengan NTB, khususnya Sumbawa. Ia menilai falsafah Sabalong Samalewa, yang berarti keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama, selaras dengan semangat Posbankum.

“Falsafah Sabalong Samalewa sejalan dengan prinsip kedamaian, keadilan, dan keharmonisan dalam layanan Posbankum,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa ide pembentukan Posbankum pada dasarnya adalah penyelesaian sengketa nonlitigasi dengan prinsip keadilan yang berpusat pada rakyat (people-centered justice).

Lebih lengkap cek bphn.go.id

13/12/2025

BPHN & BK DPR Diskusi Perkuat Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang

BPHN.GO.ID - Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama Badan Keahlian DPR RI mengadakan diskusi pengayaan konsepsi Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang (Manjau), Rabu (10/12) di BPHN. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman yang komprehensif mengenai teknis koordinasi serta pendekatan substansi yang digunakan dalam pelaksanaan Manjau.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Keahlian DPR RI, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, pegawai Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional (P4HN) BPHN, perwakilan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, serta tim dari Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak) DPR RI.

Kepala P4HN BPHN, Rahendro Jati, menyampaikan bahwa secara prinsip pelaksanaan Manjau mengacu pada prinsip Good Regulatory Practices (GRP) untuk mewujudkan regulasi yang berkualitas. “Ex post melalui Manjau harus dilakukan agar kualitas regulasi dapat terjaga serta untuk mengetahui tujuan, manfaat, dan dampak dari pelaksanaan undang-undang,” ujar Rahendro.

Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI, Prof. Bayu Dwi Anggono, menyampaikan bahwa BK DPR telah secara rutin memberikan dukungan keahlian kepada alat kelengkapan DPR dalam melaksanakan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang.

Selengkapnya di BPHN.GO.ID

12/12/2025

Uji Kompetensi Teknis Analis Hukum Digelar, Tekankan Kualitas dan Penguatan Kapasitas

BPHN.GO.ID – Jakarta. Uji Kompetensi Teknis bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dilaksanakan Jumat (12/12) dengan jumlah peserta sebanyak 155 orang. Proses pelaksanaan terdiri atas 61 peserta luring di kantor BPHN dan 94 peserta daring dari berbagai instansi di luar wilayah Jabodetabek.

Seluruh peserta telah menjalani Uji Kompetensi Manajerial Sosial Kultural sebagai tahapan awal. Nilai akhir kompetensi peserta akan ditentukan melalui integrasi antara nilai teknis dan nilai manajerial sosial kultural berdasarkan mekanisme pembobotan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Arfan Faiz Muhlizi menyampaikan bahwa jumlah Analis Hukum di Indonesia terus meningkat. Saat ini Analis Hukum sudah mencapai 2.503 orang. Namun ia menegaskan bahwa angka besar tidak dapat menjadi tolok ukur keberhasilan. “Besarnya jumlah ini bukan kebanggaan, yang membuat kita bangga adalah kualitas JF Analis Hukum. Kuantitas tidak berarti tanpa kapasitas yang kuat,” tegasnya dalam arahan kepada peserta.

Selengkapnya di BPHN.GO.ID