BPHN Kemenkum

29/09/2025

BPHN Apel Pagi: Tingkatkan Kinerja dan Jaga Kesehatan Pegawai

BPHN.GO.ID – Jakarta. Seluruh pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengikuti apel pagi pada Senin (29/9). Nur Ichwan, Analis Hukum Utama sekaligus pembina apel, mengingatkan agar seluruh pegawai segera menyusun kalender kerja untuk triwulan ke-4 dan memastikan semua program terserap dengan baik.

“Tim yang kuat adalah tim yang saling bekerja sama. Mari manfaatkan sisa tahun ini untuk menyelesaikan target dengan maksimal,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Nur Ichwan juga memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai BPHN yang telah aktif dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia menekankan bahwa partisipasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.

Setahun bekerja, bergerak-berdampak

Selengkapnya di BPHN.GO.ID

28/09/2025

Keluarga besar BPHN mengucapkan Selamat Ulang tahun Bapak Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Semoga setiap langkah dalam menjalankan tugas senantiasa disertai kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan.

26/09/2025

Rhythm N Law Posbankum Desa/Kelurahan Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat.

https://www.youtube.com/watch?v=UxYDBdwDPXo&t=505s

Hidup itu seperti siklus. Ada jatuh, ada bangun. Begitu p**a dengan ritme kehidupan yang mengatur emosi, energi, bahkan semesta.
Di episode kali ini, Erik Katama akan mengajak kita membahas isu aktual seputar keadilan di desa/ kelurahan: Kontribusi Nyata Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan.
Kita tahu, akses terhadap keadilan sering jadi tantangan, terutama bagi masyarakat desa atau kelurahan yang memiliki keterbatasan. Untuk itu, pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai jembatan agar keadilan bisa dirasakan sampai ke akar rumput.
Tapi, seberapa efektif program ini berjalan? Apakah masyarakat sudah benar-benar tahu keberadaannya? Dan kendala apa saja yang muncul di lapangan?
Temukan jawabannya bersama Constantinus Kristomo, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, dalam diskusi kali ini, hanya di Rhythm N Law #1 dengan tema Peran Posbankum Desa/Kelurahan Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan.
Setahun bekerja, bergerak-berdampak

Hidup itu seperti siklus. Ada jatuh, ada bangun. Begitu p**a dengan ritme kehidupan yang mengatur emosi, energi, bahkan semesta.Di episode kali ini, Erik Kat...

26/09/2025

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kembali menghadirkan program SEKATA Episode 10 pada Rabu (10/9/2025) secara hybrid. Dipandu oleh host Iva Shofiya, diskusi ini menghadirkan dua narasumber kunci: Firlana Ismayadin dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Teuku Rahmatsyah, Koordinator II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI. Tema yang diangkat cukup krusial, yakni “Mencegah Penyelewengan Wewenang dan Anggaran di Tingkat Desa dan Kelurahan.”

https://www.youtube.com/watch?v=iSZNzIWcv48&t=198s

Setahun bekerja, bergerak - berdampak
Selengkapnya di BPHN.GO.ID

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

26/09/2025

BPHN dan Mitra Australia Bahas Penguatan Peran Paralegal dan Independent Children’s Lawyer

BPHN.GO.ID - Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menerima audiensi dari Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) serta Australia Indonesia Partnership for Justice 3 (AIPJ3), Rabu (24/9). Pertemuan ini membahas penyusunan pedoman dan pelatihan Independent Children’s Lawyers sebagai bagian dari penguatan kapasitas paralegal di Indonesia.

Mewakili Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Min Usihen, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, menegaskan bahwa program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) saat ini menjadi prioritas utama Kementerian Hukum.

Sejak Februari, kata Kristomo, program tersebut telah ditetapkan sebagai program prioritas, bahkan telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Melalui MoU ini, sebanyak 1.300 paralegal perempuan akan dilatih, khususnya terkait perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan,” ujarnya.

Setahun bekerja, bergerak-berdampak

Selengkapnya di BPHN.GO.ID

25/09/2025

Literasi Hukum Era Digital, BPHN Dorong Pegawai Kuasai Pembuatan Konten Kreatif

BPHN.GO.ID – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Sharing Knowledge Pembuatan Konten Literasi Hukum, Kamis (25/09/2025). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pegawai dalam mengemas informasi hukum secara lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kepala BPHN, Min Usihen, yang diwakili oleh Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa BPHN telah lama melakukan pengembangan literasi hukum, baik melalui penyuluhan langsung maupun tidak langsung. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi menuntut adanya inovasi dalam penyampaian pesan hukum agar lebih mudah dipahami masyarakat.

“Penyampaian informasi hukum harus dikemas semenarik mungkin dan seinteraktif mungkin. Pemanfaatan teknologi, termasuk penggunaan AI, dapat membantu dalam penyusunan hingga penyebarluasan konten hukum kepada masyarakat,” ujar Rochim dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Mudjono BPHN, Jakarta.

Setahun bekerja, bergerak-berdampak

Selengkapnya di BPHN.GO.ID

25/09/2025

Inovasi Akses Hukum Jadi Sorotan BPHN dalam Desk Evaluasi WBBM

BPHN.GO.ID – Jakarta. Kepala BPHN, Min Usihen menegaskan bahwa pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi semata, melainkan diwujudkan melalui program yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah memperluas akses keadilan melalui pengembangan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Desk Evaluasi Menuju WBBM oleh Tim Penilai Nasional, Rabu (24/09/2025).

Upaya dalam memperluas akses keadilan ini, lanjut Min, sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden poin ke-7 yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, sekaligus memperkuat pencegahan serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dari poin ke-7 Asta Cita tersebut, BPHN menjalankan peran strategis dalam pelaksanaan Reformasi Hukum, Pembangunan Hukum, serta Pelayanan Hukum yang juga merupakan peran utama Kementerian Hukum.

“BPHN ingin memastikan masyarakat dapat merasakan kehadiran negara dalam memberikan akses hukum yang mudah dijangkau. Inovasi Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan menjadi jembatan penting untuk menghadirkan keadilan hingga ke akar rumput,” ujar Min dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Mudjono BPHN, Jakarta.

Setahun bekerja, bergerak-berdampak

Selengkapnya di BPHN.GO.ID

24/09/2025

Kemendag Konsultasikan Pengelolaan JDIH ke BPHN

BPHN.GO.ID - Jakarta. Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Biro Hukumnya melakukan konsultasi terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN (LLHP JDIHN), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Hardjito, Gedung LLHP JDIHN, dipimpin Kepala Biro Hukum Kemendag, Rifah Ariny, dan diterima langsung oleh Kepala Pusat LLHP JDIHN, Saefur Rochim (22/09).

Dalam sambutannya, Saefur menekankan adanya perubahan pembobotan penilaian JDIH pada 2024 yang memengaruhi hasil evaluasi anggota. “Perubahan ini memang cukup berdampak, ada anggota yang mengalami penurunan nilai, namun ada juga yang berhasil menyesuaikan diri dan justru meningkat,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga kualitas pengelolaan dokumen hukum. Menurutnya, jika pengelolaan semakin baik, maka masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi hukum, sehingga literasi hukum nasional ikut meningkat.

Setahun bekerja, bergerak-berdampak

Selengkapnya di BPHN.GO.ID

23/09/2025

BPHN Gelar Uji Kompetensi Teknis Analis Hukum, Dorong Profesionalisme ASN

BPHN.GO.ID-Jakarta. Sebagai instansi pembina jabatan fungsional Analis Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menegaskan komitmennya membangun sumber daya hukum yang andal dengan menyelenggarakan Uji Kompetensi Teknis. Kegiatan yang digelar secara hybrid pada Selasa (23/9) ini diikuti puluhan peserta dari berbagai instansi.

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Arfan Faiz Muhlizi, mewakili Kepala BPHN membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran Analis Hukum dalam mendukung reformasi birokrasi dan memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai prinsip hukum, etika, dan kepentingan publik.

“Saat ini kita berada pada fase penting dalam reformasi birokrasi. Profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan pemerintahan yang responsif dan efektif. Jabatan fungsional, termasuk Analis Hukum, memegang kunci penting dalam memastikan kebijakan dijalankan dengan benar dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Arfan.

Setahun bekerja, bergerak-berdampak

Selengkapnya di BPHN.GO.ID

23/09/2025

Sinergi BPHN dan KSP untuk Akses Keadilan yang Lebih Inklusif

BPHN.GO.ID – Jakarta. Program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan menjadi pembahasan penting dalam audiensi antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Senin (22/9). Posbankum dipandang sebagai langkah strategis untuk menghadirkan keadilan yang inklusif, gratis, serta dapat dirasakan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Audiensi berlangsung di BPHN dihadiri Kepala BPHN Min Usihen , Tenaga Ahli Utama KSP, Muhammad Rullyandi, serta Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Constantinus Kristomo beserta tim. Pertemuan juga membahas dukungan hasil Focus Group Discussion (FGD) bersama Kemenko Polhukam dan Imigrasi terkait implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kehadiran KSP di BPHN diharapkan bisa mendorong instansi lain, khususnya kepala daerah, agar mempercepat pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa maupun kelurahan. Ini bagian penting dari hadirnya negara, sehingga masyarakat bisa merasakan keadilan secara gratis,” ujar Min Usihen .

Program Posbankum desa/kelurahan menjadi salah satu kebijakan yang sejalan dengan arah politik hukum Indonesia, khususnya melalui pendekatan restorative justice. Program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum secara formal, tetapi juga menghadirkan solusi yang lebih humanis, dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Setahun bekerja, bergerak-berdampak

Selengkapnya di BPHN.GO.ID

22/09/2025

BPHN Terima Audiensi Bahas Rancangan Perpres SIHN dan Pelaksanaan UU 12/2011

BPHN.GO.ID – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menerima audiensi dari Plt. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H., bersama tim dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum. Audiensi yang berlangsung di ruang rapat lantai 1 BPHN tersebut membahas dua rancangan penting, yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Informasi Hukum Nasional (SIHN) dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat substansi, menyamakan persepsi, serta mendukung proses penyusunan di tingkat Panitia Antarkementerian. Hadir dalam kegiatan ini Pimpinan Tinggi Pratama BPHN, antara lain Kepala Pusat LLHPJDIHN Saefur Rohim, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Arfan Faiz Muhlizi, serta Kepala P4HN Rahendro Jati.

Pembahasan mengenai Rancangan Perpres tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 menekankan perlunya memperjelas posisi dan peran Kementerian Hukum, khususnya BPHN, dalam hubungannya dengan kementerian/lembaga lain. Koordinasi yang kuat diperlukan agar hasil pemantauan dan peninjauan dapat menghasilkan output yang jelas dan memiliki kekuatan tindak lanjut. Pemantauan dan peninjauan sendiri dilakukan melalui tiga tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut, dengan variabel utama berupa tata kelola pelaksanaan undang-undang, ketercapaian hasil, serta relevansi penerapan.

Setahun bekerja, bergerak-berdampak

Selengkapnya di BPHN.GO.ID

22/09/2025

BPHN Optimistis Wujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani Lewat Budaya Kolaborasi

BPHN.GO.ID-Jakarta. Penyuluh Hukum Ahli Utama, Djoko Pudjirahardjo, dalam amanatnya pada apel pagi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Senin (22/8), menekankan pentingnya memperkuat komitmen seluruh pegawai dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “BPHN pantas mendapat WBBM,” ujarnya penuh keyakinan. Menurutnya, predikat tersebut bukan hanya simbol prestasi, melainkan cerminan nyata dari pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat.

Apel yang berlangsung khidmat di halaman kantor BPHN itu turut dihadiri oleh Kepala BPHN, jajaran Pimpinan Tinggi (Pimti), serta para Jabatan Fungsional (JF) Ahli Utama. Kehadiran pimpinan hingga fungsional utama menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong transformasi birokrasi menuju kualitas pelayanan yang lebih baik. Djoko Pudjirahardjo sendiri bertindak sebagai pembina apel.

Setahun bekerja, bergerak - berdampak

Selengkapnya di BPHN.GO.ID