05/06/2026
“Kalau mau menghancurkan suatu negara maka hancurkanlah mata uangnya.”
Mata uang bukan sekadar kertas yang dicetak dengan lambang negara dan tanda tangan pejabat. Ia adalah simpul kepercayaan rakyat kepada sistem yang mengatur hidupnya. Di atas lembaran itu berdiri janji: bahwa kerja memiliki nilai, bahwa upah dapat ditukar dengan roti, bahwa hari esok masih dapat direncanakan. Hancurnya mata uang berarti runtuhnya janji itu.
Negara borjuis memahami dengan sangat baik bahwa kekuasaan tidak hanya dijaga dengan senjata, tetapi dengan kendali atas alat-alat ekonomi. Mereka mencetak uang, mengatur bank, menentukan bunga, dan mengendalikan kredit. Selama rakyat percaya pada stabilitas mata uang, selama itu p**a mereka percaya pada stabilitas negara. Tetapi ketika nilai uang merosot, ketika harga roti melonjak dan upah tak lagi cukup, rakyat mulai melihat bahwa sistem yang diagungkan itu ternyata rapuh.
Inflasi bukanlah sekadar gejala ekonomi; ia adalah gejala politik. Ia menggerogoti kepercayaan, memperlebar jurang antara kelas yang memiliki aset dan kelas pekerja yang hidup dari upah hari ke hari. Kaum pemilik modal dapat melindungi diri mereka melalui tanah, emas, dan spekulasi. Tetapi buruh dan tani, yang menerima bayaran tetap, menyaksikan nilai keringatnya menyusut setiap hari. Dalam keadaan demikian, ketidakadilan menjadi nyata dan tak dapat disembunyikan oleh retorika patriotik.
Sejarah menunjukkan bahwa krisis moneter sering menjadi pendahulu krisis kekuasaan. Ketika uang kehilangan nilainya, otoritas negara ikut dipertanyakan. Aparat boleh saja memaksa ketertiban, tetapi tidak dapat memaksa kepercayaan. Kepercayaan hanya dapat dipertahankan oleh sistem yang adil dan produksi yang nyata, bukan oleh percetakan uang atau propaganda.
Namun, penghancuran mata uang bukanlah tujuan revolusi; ia adalah gejala pembusukan sistem lama. Tugas kaum revolusioner bukan menciptakan kekacauan demi kekacauan, melainkan memperlihatkan kepada massa bahwa kekacauan itu bersumber dari kontradiksi dalam struktur ekonomi yang menindas. Ketika mata uang hancur karena spekulasi, korupsi, atau perang imperialis, yang terungkap bukan kelemahan rakyat, melainkan kebangkrutan kelas penguasa.
Negara yang sehat berdiri di atas produksi yang kuat dan distribusi yang adil. Jika ekonomi dikuasai segelintir elite yang memanip**asi kredit dan pasar demi keuntungan pribadi, maka mata uang hanyalah bayangan dari keserakahan mereka. Dan ketika bayangan itu runtuh, yang runtuh sesungguhnya adalah legitimasi kekuasaan.
Karena itu, menghancurkan mata uang berarti mengguncang fondasi kepercayaan yang menopang negara. Tetapi lebih dari itu, ia memperlihatkan bahwa tanpa keadilan ekonomi, tidak ada stabilitas yang abadi. Mata uang yang kuat bukanlah hasil tipuan finansial, melainkan hasil dari tatanan sosial yang berpihak kepada mayoritas pekerja.
Di situlah letak pelajaran sejarah: kekuatan negara tidak ditentukan oleh simbol pada uangnya, melainkan oleh hubungan produksi yang mendasarinya. Jika fondasi itu rapuh dan eksploitatif, maka secantik apa pun desain mata uangnya, ia hanya menunggu waktu untuk kehilangan makna.
Salam Kato