21/02/2025
BENARKAH KARENA KEUANGAN INDONESIA JADI ANJLOK?
Oleh: Muhammad Enggar Tiasto
Gambar: Tempo.co
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga 44 miliar dollar AS atau setara Rp 750 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya untuk membiayai Makan Bergizi Gratis dan ”menyuntik” BPI Danantara. Pemerintah diingatkan agar kebijakan efisiensi memberi dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Rencana efisiensi anggaran itu diumumkan Prabowo saat berpidato di acara HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Dalam materi paparannya, ia menyebut bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan dalam tiga putaran.
Putaran pertama adalah penghematan dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp 300 triliun. BA BUN adalah pos anggaran yang langsung dikelola oleh Menteri Keuangan dan tidak berada di bawah pos anggaran kementerian dan lembaga (K/L) tertentu.
Putaran kedua berasal dari hasil pemangkasan anggaran di seluruh K/L yang baru selesai dilakukan per 14 Februari 2025 sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penyisiran anggaran itu dilakukan sampai ke satuan 9 atau item belanja rinci. Efisiensi anggaran tersebut awalnya ditargetkan Rp 306,7 triliun, tetapi bertambah menjadi Rp 308 triliun.
Nantinya, Rp 58 triliun dari hasil efisiensi itu akan dikembalikan lagi ke 17 K/L. Belum diketahui K/L mana saja yang akan menerima pengembalian anggaran. Dengan demikian, hasil efisiensi yang dikantongi Prabowo dari putaran kedua tersisa Rp 250 triliun.
Putaran ketiga adalah tambahan penerimaan yang disasar dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang ditargetkan mencapai Rp 300 triliun pada 2025. Dari jumlah tersebut, Rp 100 triliun bakal dikembalikan lagi ke BUMN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).
Efisiensi anggaran dilakukan dalam 3 tahap dengan menargetkan penghematan anggaran hingga Rp 750 triliun.
Dampak dari Efisiensi Anggaran kepada rakyat kurang lebihnya:
1. Pengurangan tenaga kerja di berbagai sektor (honorer).
Kebijakan efisiensi juga berdampak pada dunia kerja, khususnya bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Efisiensi anggaran sering kali diikuti dengan pengurangan tenaga kerja, baik di sektor swasta maupun di beberapa lembaga yang mengandalkan dana pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena tingginya angka PHK dapat memperburuk tingkat pengangguran di Indonesia.
Namun, kebijakan ini juga bisa menjadi momentum untuk mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Jika pemerintah mampu menyediakan program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling), maka para pekerja yang terkena PHK masih memiliki peluang untuk beradaptasi di sektor lain yang lebih berkembang, seperti industri digital dan kewirausahaan.
Untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini, pemerintah perlu memastikan adanya program perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja yang terdampak. Program bantuan sementara, pelatihan kerja, serta kemudahan akses ke sektor informal bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat efisiensi anggaran.
2. Anggaran pendidikan dikurangi termasuk atk dsb.
Salah satu dampak utama dari kebijakan efisiensi ini adalah berkurangnya anggaran untuk sektor pendidikan. Beberapa program seperti beasiswa, peningkatan fasilitas sekolah, serta tunjangan bagi tenaga pendidik mungkin mengalami pengurangan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih membutuhkan banyak dukungan.
Efisiensi anggaran juga bisa memengaruhi kesejahteraan guru, terutama bagi tenaga pendidik honorer yang masih bergantung pada bantuan pemerintah. Jika alokasi dana untuk pendidikan tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, dikhawatirkan akan muncul ketimpangan dalam sistem pendidikan nasional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Di sisi lain, efisiensi juga dapat membawa dampak positif jika dana yang tersedia dialokasikan dengan lebih baik. Misalnya, jika anggaran yang sebelumnya kurang efektif bisa dialihkan untuk program yang lebih produktif, seperti peningkatan pelatihan guru atau penyediaan fasilitas belajar berbasis teknologi, maka kebijakan ini bisa memberikan manfaat jangka panjang.
3. Ada kemungkinan besar jadi lahan korupsi di berbagai pihak.
Efisiensi anggaran merupakan langkah yang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tidak berdampak negatif pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan ketenagakerjaan. Pemerintah perlu mencari keseimbangan antara penghematan anggaran dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengorbankan hak-hak dasar warga negara.
Jika kebijakan efisiensi dilakukan dengan strategi yang tepat, dampak negatifnya bisa diminimalkan, bahkan bisa membawa manfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan ini dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.
