Kamu Harus Tau

02/12/2025

Jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera bertambah menjadi 604 orang, berdasarkan data di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Senin (1/12/2025), yang ter-update pada pukul 17.00 WIB.
“Sumatera Utara 283 jiwa, Sumatera Barat 165 jiwa dan Aceh 156 jiwa,” tulis BNPB dalam situs Pusatin.
Di Aceh, sebanyak 156 orang meninggal dunia, korban hilang 181 orang, dan korban luka 1.800.
Di Sumatera Barat, korban meninggal sebanyak 165 orang, korban hilang 114 orang, dan 112 orang terluka
Sementara itu, jumlah korban di Sumatera Utara mencapai 283 jiwa, 169 orang hilang, dan 613 orang terluka.

02/12/2025

Aksi memikul karung beras 5 menit itu benar2 menunjukkan aksi yang hebat. Dipikul sendiri, padahal banyak ajudan bertubuh kuat disekitarnya. Sungguh menyentuh hati melihat bagaimana tangan yang dulu begitu sibuk menandatangani izin penebangan kini dengan penuh kelembutan memegang sekop, seolah berkata: "Lihatlah, rakyat, betapa giat aku menambal jebolnya perahu yang kubolongi sendiri."

30/11/2025

Banjir besar melanda sejumlah wilayah di Asia Tenggara. Indonesia, Thailand, dan Malaysia dalam beberapa hari terakhir melaporkan air bah yang dahsyat, menewaskan puluhan orang dan memutus akses ke banyak permukiman.

29/11/2025

29/11/2025

TAPANULI SELATAN berduka !! Daerah paling parah terdampak bencana alam banjir bandang !! Desa Aek Ngadol, Desa Huta Godang, Desa Garoga, Desa Anggoli

28/11/2025

PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter buka suara terkait viralnya kasus tumbler milik penumpang commuter line (KRL) yang tertinggal di kereta relasi Tanah Abang-Rangkasbitung dan berujung pada pemecatan seorang pegawai.
Kejadian tersebut ramai dibicarakan di media sosial, mulai dari Threads, X, hingga TikTok.
Menurut VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda, tidak ada pemecatan pegawai atas kejadian tersebut, sebab perusahaan memiliki aturan dan prosedur terkait kepegawaian yang mengacu pada regulasi ketenagakerjaan.
"Kami perlu melakukan penelusuran lebih dulu untuk memastikan kejadian sebenarnya. KAI Commuter sendiri tidak melakukan pemecatan sebagaimana isu beredar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).
Ia menuturkan, sebagai tahap awal, KAI Commuter melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak mitra pengelola petugas front liner. Oleh sebab itu, dia membantah adanya pemberhentian terhadap petugas front liner seperti yang ramai dibahas di media sosial.
"Pihak mitra masih melakukan evaluasi internal untuk melihat lebih jelas kondisi yang terjadi," ucap Karina.
Menurutnya, seluruh petugas di lapangan selalu diarahkan untuk menjalankan SOP dengan baik agar pelayanan kepada pengguna tetap terjaga.
Meski begitu, KAI Commuter akan melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga agar situasi serupa dapat dicegah ke depannya.
"Kami mengingatkan kembali bahwa barang pribadi yang tertinggal di dalam commuter line merupakan tanggung jawab pengguna. Karena itu kami mengimbau agar seluruh pengguna tetap menjaga dan memperhatikan barang bawaannya dengan baik," ucapnya.
Karina menjelaskan, setiap stasiun memiliki layanan lost and found. Setiap barang yang ditemukan akan didata dan disimpan oleh petugas.
Jika tidak diambil dalam kurun waktu tertentu di stasiun tujuan akhir, barang tersebut akan dipindahkan ke gudang pusat untuk penyimpanan lebih lanjut.
Pengambilan barang tertinggal dilakukan mengikuti prosedur yang berlaku. Namun pada prinsipnya, Karina mengajak seluruh pengguna commuter line untuk memastikan barang bawaannya aman dan tidak tertinggal.
"Barang bawaan merupakan tanggung jawab pelanggan," pungkasnya.
Adapun kasus ini bermula dari unggahan seorang penumpang KRL dengan akun di media sosial Threads. Dalam unggahannya, penumpang mengaku kehilangan tumbler miliknya setelah cooler-bag-nya tertinggal di gerbong kereta.
Unggahan itu ramai diperbincangkan karena penumpang menolak tawaran ganti rugi dari pihak keamanan, yang kemudian disebut-sebut berujung pada pemecatan petugas keamanan KAI Commuter.

28/11/2025

Sebanyak 30.000 warga penerima bantuan sosial (bansos) di Jawa Tengah menolak penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah mereka.
Penolakan ini muncul karena mereka merasa tidak layak menerima bantuan tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa kebijakan penempelan stiker tersebut merupakan inisiatif dari pemerintah daerah.
Menurutnya, stiker berfungsi sebagai penanda untuk memastikan ketepatan data penerima manfaat melalui verifikasi lapangan.
“Sebenarnya itu inisiatif daerah ya, daerah yang punya inisiatif untuk menempel stiker itu. Untuk memastikan bahwa keluarga ini memang menerima, keluarga ini tidak menerima. Itu sebagai tanda saja,” ujar Gus Ipul usai menghadiri rapat koordinasi pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kompleks Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Selasa (25/11/2025).
Meski kebijakan ini menuai pro dan kontra, Gus Ipul menyoroti dampak positif yang ditimbulkan.
Ia mencatat bahwa kebijakan ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengevaluasi kelayakan mereka sebagai penerima bansos.
“Ada efek positifnya. Akhirnya masyarakat menolak, itu bagus juga. Kita sedang memperkuat Gerakan Menolak Bansos. Bagus bagi yang tidak memenuhi syarat, tapi yang memenuhi syarat akan kita berikan,” bebernya.
Gus Ipul juga mencatat bahwa lebih dari 30.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bansos.
“Lebih dari 30.000 KPM menolak dapat bansos. ‘Kami merasa sudah cukup, kami ingin dialokasikan kepada yang lebih memenuhi kriteria penerima manfaat’, begitu yang mereka sampaikan,” imbuhnya.
Sikap warga yang memilih untuk keluar dari daftar penerima bansos tersebut patut diapresiasi.
Gus Ipul berharap kesadaran ini akan terus meningkat di masa mendatang.
“Saya senang kalau ada keluarga yang menolak bansos supaya bisa diberikan kepada mereka yang lebih berat. Saya merasa hormat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyatakan bahwa masyarakat yang menolak bansos menunjukkan kemandirian dan daya ekonomi yang kuat, sehingga tidak perlu bergantung pada bantuan pemerintah.
“Saya berterima kasih kepada keluarga-keluarga penerima manfaat yang telah dengan berani menyampaikan untuk menolak bansos karena merasa sudah cukup dan bisa hidup mandiri. Saya acungi jempol,” tuturnya.

27/11/2025

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa seluruh kantor desa dan rumah kepala desa di Jawa Barat wajib memiliki Pos Pengaduan Masyarakat.
Kebijakan ini disampaikan dalam acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Paralegal, pada 2 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Dedi menekankan bahwa pos pengaduan harus berada di lokasi yang mudah dijangkau warga.
“Tiap kantor desa, di depan rumah kepala desa, harus ada pos pengaduan masyarakat. Di situ bendaharanya harus langsung hadir,” tegas Dedi.
Dedi Mulyadi menyampaikan ultimatum kepada seluruh perangkat desa. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan mulai 1 Januari 2026, dan ia akan menghentikan bantuan gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada desa yang tidak responsif terhadap kebutuhan warganya.
“Catatan terhitung 1 Januari 2026, Kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya mengadukan tidak punya biaya ongkos ke rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan,” ujarnya.
Dedi menekankan bahwa pemimpin di tingkat desa tidak boleh kalah sigap dibanding gubernur dalam mengetahui kondisi masyarakatnya.
“Jangan sampai gubernur lebih tahu dibanding kepala desa. Kebaikan yang saya lakukan harus dilakukan oleh seluruh pemimpin di Jawa Barat.”
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga memerintahkan BPMD dan BKAD Jawa Barat untuk mempercepat pengajuan dan pencairan dana desa.
Ia menargetkan seluruh pengajuan masuk ke provinsi paling lambat Minggu 5 Oktober, dan pencairan dilakukan pada hari Senin.
“Hari Senin harus terdistribusi cair agar pencapaian anggaran Jawa Barat mencapai 90%. Tidak boleh uang terlalu lama di Bank Jabar. Rakyat bayar pajak untuk pembangunan, bukan untuk dipinjamkan bank.” pungkasnya.
Menurut Dedi, kebijakan ini diterapkan untuk memastikan pemerintah desa memiliki empati dan kepekaan terhadap kesulitan masyarakat.
“Saya tidak mau anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya kepekaan dan empati pada rakyatnya.” katanya.
KDM menjelaskan mekanisme baru pengelolaan pengaduan. Jika desa tidak mampu membantu warga, bendahara desa wajib segera berkomunikasi melalui WhatsApp dengan bendahara kabupaten/kota—melalui grup khusus yang dikelola langsung oleh gubernur.
“Kalau desa tidak mampu, bendahara desa WA ke bendahara kabupaten-kota. Nanti ada grup WA-nya yang dikelola gubernur langsung,” kata Dedi.
Ia menegaskan bahwa selama ini tim gubernur telah aktif turun ke lapangan menjemput laporan dari berbagai wilayah setiap hari, dan perangkat desa seharusnya lebih sigap.

27/11/2025

Bandara di Morowali Tanpa Bea Cukai dan Imigrasi Picu Amarah Menhan, Disebut jadi Pintu Masuk-Keluar Tenaga Kerja Asing
-------------------------------------------
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap fakta mencengangkan terkait sebuah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, yang beroperasi tanpa perangkat negara seperti Bea Cukai maupun Imigrasi.
Bandara tersebut berada di dalam kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
“Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara. Ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi,” ujar Sjafrie, dikutip Rabu (26/11/2025).
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, ikut menyoroti keberadaan bandara yang berstatus private airport tersebut. Menurutnya, fasilitas itu menjadi pintu keluar-masuk barang dan tenaga kerja asing (TKA) tanpa pengawasan.
“Berlabel bandara pribadi, tapi diresmikan Jokowi tahun 2018. Konon tanpa keamanan, Bea Cukai dan Imigrasi. Serasa republik dalam republik,” kata Islah dalam unggahan di X.
Ia menyebut landasan bandara bahkan diperpanjang pada 2024 dengan pendanaan perusahaan asal China, Zhensi Holding Group.
Islah juga menyindir pernyataan viral Jokowi yang diplesetkan menjadi “we wok de tok, not onle de tok”, sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan masa lalu.
Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies, Edna Caroline Pattisina, menjelaskan bahwa permasalahan bandara di Morowali ini sebenarnya terkait perintah presiden di masa lalu untuk mengawasi area tambang ilegal.
“Di Morowali itu luas sekali, 4.000 hektare kawasan industri. Ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia,” kata Edna.
Menurutnya, lokasi itu dipakai tempat keluar–masuk orang dan barang tanpa pengawasan negara, bahkan aparat keamanan pun disebut tidak bisa sembarangan masuk.
“Yang jelas, di bandara itu tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi,” ujarnya.
Edna menyebut latihan TNI bertajuk “perebutan pangkalan udara” di Morowali memiliki kaitan dengan temuan tersebut.
“Pak Sjafrie bilang tidak boleh ada negara di dalam negara. Itu mengejutkan,” kata Edna.
Informasi soal tidak adanya otoritas negara di bandara IMIP disebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Meski ramai kritik, Kementerian Perhubungan menegaskan Bandara IMIP tetap berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Bandara ini berkode ICAO WAMP dan IATA MWS, berstatus operasi “khusus” dan penggunaan “domestik”.
Pada 2024, bandara ini mencatat 534 pergerakan pesawat dan mengangkut sekitar 51.000 penumpang.
Dengan runway sepanjang 1.890 meter dan apron 96×83 meter, fasilitas bandara tergolong memadai untuk aktivitas industri.
Foto : Situs web Kemhan RI

27/11/2025

Viral aksi Surya Insomnia turun langsung menambal jalan berlubang di kawasan Tangerang Selatan jadi sorotan netizen!
Ketika ditanya habis berapa untuk biaya mengaspal jalan berlubang tersebut, Surya menjawab, "Gak ada habis. Ini swadaya masyarakat," tandas Surya.
netizen pun ramai memuji aksi Surya tersebut di akun tiktok milik Gilangseiyarama.
: keren polantas yg satu ini
: keren loe bg surya🔥🔥🔥
: rispek bang sur, publik figur yaa kek pak sur gini 🫶
: panutan emang nih bang surya👍👍👍

27/11/2025

Indonesia selangkah lebih dekat menuju energi bersih! Pertamina mulai produksi bioetanol dari nira aren—bahan bakar yang ramah lingkungan dan bisa jadi game changer masa depan!
Pertamina NRE resmi memulai proyek bioetanol berbasis nira aren di Kamojiang, Garut. Setiap hari, fasilitas ini mampu menghasilkan 300 liter bioetanol sekaligus 300–500 kg gula aren. Selain ramah lingkungan, program ini juga memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal, terutama petani aren.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tanaman aren dipilih karena dapat tumbuh di lahan marjinal, tidak butuh perawatan rumit, dan memiliki nilai ekonomi tinggi.
Pertamina NRE juga bekerja sama dengan BRIN dan KUPS Baru Bojong untuk mengembangkan skala produksi agar bisa memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat.
Meski masih awal, langkah ini menjadi pondasi penting menuju masa depan energi yang lebih hijau, mandiri, dan berkelanjutan bagi Indonesia. Energi bersih bukan lagi wacana—pelan tapi pasti, sudah mulai diwujudkan.