https://web.facebook.com/profile.php?id=61582537520194

Purbaya Lovers, Jakarta (2026)

12/08/2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keuntungan Danantara sebagian akan disetor untuk cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Danantara kan mengarahkan juga keuntungan kan Presiden merencanakan sebagian keuntungan itu sebagai cadangan untuk APBN, itu nanti masuk ke APBN,” ungkap Purbaya.
Purbaya juga belum bisa menyebutkan kapan keuntungan dari Danantara bisa masuk ke kas negara. “Nanti masih dibicarakan, nanti kita lihat itu baru ide jadi kontribusi Danantara yang saya tahu ke saya seperti itu,” tutur Purbaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pendapatan atau revenue dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara meningkat sekitar 400 persen dalam satu tahun beroperasi.
“Dalam satu tahun beroperasi, Danantara kita, saya dapat laporan bahwa revenue penghasilan dari Danantara sudah naik 400 persen, kurang lebih,” ucap Prabowo dalam sambutannya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan capaian tersebut masih perlu diaudit dan diverifikasi lebih lanjut.
Source: Kumparan

11/08/2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal wacana pengelolaan dana wakaf produktif Masjid Istiqlal masuk ke instrumen pasar modal.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menegaskan skema tersebut pada prinsipnya merupakan wacana baik untuk mendorong pertumbuhan dan mengelola investasi yang lebih optimal.
Meski begitu, Hasan memastikan skema itu harus tetap mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.
"Ya sebetulnya ini masih berupa wacana di mana pengelolaan wakaf produktif ya akan memanfaatkan investasi seperti layaknya pengelolaan dana investasi di instrumen-instrumen lain, termasuk instrumen pasar modal," ujar Hasan.
Hasan menjelaskan, secara garis besar, OJK menyambut positif niat optimalisasi dana investasi tersebut. Namun, pihaknya masih menunggu skema konkret yang nantinya diajukan oleh pengelola lantaran karakteristik dana wakaf yang sangat spesifik.
Ia memastikan bahwa seluruh pilihan instrumen hingga lembaga perantara yang dibutuhkan untuk mengakomodasi penempatan dana tersebut sebenarnya sudah tersedia di pasar keuangan domestik.
"Hanya saja karena ini bersinggungan dengan, katakanlah instrumen yang sangat spesifik, misalnya wakaf dan sebagainya, tentu kami menunggu skema yang akan dilakukan seperti apa. Dan dalam hal nanti misalnya penempatannya dilakukan di instrumen pasar modal," ujarnya.
Lebih lanjut, Hasan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap koridor tata kelola dan perizinan yang ada agar pelaksanaan investasi berjalan aman dan transparan.
"Intermediaries atau lembaga profesi yang harus terlibat juga sudah ada, bentuk persetujuan dan perizinannya sudah diatur. Nanti tinggal kita arahkan untuk tentu secara tata kelola mengikuti koridor ketentuan pengaturan yang ada, termasuk juga tentu memenuhi apa yang ada di undang-undang dalam hal ini," tegas Hasan.
Secara terpisah, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan dana filantropi Islam yang disalurkan melalui Masjid Istiqlal akan dikelola secara profesional oleh manajer investasi (MI) di pasar modal.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan skema pengelolaan tersebut merupakan kolaborasi antara otoritas pasar modal, manajer investasi, dan pengelola Masjid Istiqlal untuk mengoptimalkan potensi filantropi berbasis syariah.
"Pada kegiatan Capital Market Summit dan Expo lalu, kami mengundang manajer investasi bersama dengan Masjid Istiqlal. Jadi filantropi Islam yang disalurkan ke Masjid Istiqlal itu akan dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Nah, itu yang sedang dikerjakan," ujar Jeffrey usai Peringatan HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia dan Peluncuran ETF Emas di Gedung BEI, Jakarta Selatan.
Jeffrey menjelaskan dana keagamaan tersebut nantinya ditempatkan di berbagai instrumen pasar modal syariah yang relevan sehingga tidak hanya terbatas pada satu bentuk produk saja.
"Bisa bentuknya saham, bisa bentuknya reksa dana, bisa bentuknya dana yang kemudian itu akan dikelola oleh manajer investasi," terangnya.

Terkait jumlah nominal yang sudah dihimpun hingga saat ini, ia menyebut belum menerima laporan angka pastinya. Meski begitu, Jeffrey memastikan program pengelolaan dana filantropi tersebut sudah mulai berjalan.
"Saya belum dapat datanya, ya, tetapi itu sudah mulai bergulir," ujar Jeffrey.
Source: CNN

11/08/2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespon Surat Presiden (Surpres) calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang hanya memuat nama kandidat tunggal, yakni Destry Damayanti yang saat ini menjabat sebagai Pjs Gubernur BI.
Menurutnya, Destry memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin bank sentral. Pasalnya, saat ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, Destry merupakan anggota ex officio dari Bank Indonesia di LPS.
Dengan begitu, ke depan kordinasi antara pemerintah dengan bank sentral akan semakin bagus.
"Ya bagus, dia kan pengalamannya cukup dan sepengalaman saya cukup dekat. Dia waktu saya Ketua Dewan Komisioner LPS dia kan ex officio dari bank sentral jadi saya pikir bagus kita biasa koordinasi dan kerja sama dengan baik jadi nggak ada masalah," ujarnya Purbaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sudah menentukan Gubernur Bank Indonesia (BI) pilihannya. Prabowo sudah mengirimkan Surat Presiden kepada pimpinan DPR RI kemarin.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo mengusulkan satu nama Gubernur BI. Selain itu, pemerintah juga menyetor nama satu calon Deputi Gubernur Senior dan satu calon Deputi Gubernur ke DPR.
"Hari ini atas petunjuk presiden secara resmi kami diutus dan ditugaskan untuk serahkan beberapa Surpres ke DPR. Kami serahkan beberapa Surpres, pertama mengenai calon definitif Gubernur BI, beserta calon pengganti Deputi Gubernur Senior dan untuk Deputi Gubernur karena jumlahnya berkurang satu," ujar Prasetyo.
Prasetyo bilang nama Gubernur BI yang disetor ke DPR tunggal, yaitu Destry Damayanti yang saat ini menjabat sebagai Pjs Gubernur BI.
"Namanya tunggal. Satu nama, yaitu atas nama Ibu Destry Damayanti yang sekarang menjabat pejabat gubernur sementara," kata Prasetyo.
source: Detik

11/08/2026

Presiden RI Prabowo Subianto memuji kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dinilai berhasil dalam menghadapi gejolak geopolitik yang berimbas pada harga minyak dunia.
Pujian itu dilontarkan Prabowo dalam sambutannya saat peluncuran buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Jakarta, Jumat (7/8).
Prabowo mengatakan selaku Menteri ESDM, Bahlil berhasil menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Di saat negara lain mulai panik, Indonesia tetap tenang dan tak menaikkan harga Pertalite dan Solar yang disubsidi.
"Karena Menteri ESDM dan Pertamina bagus mengelola energi kita, kita bisa menjaga BBM yang disubsidi masih kita tidak naikkan. Walaupun banyak negara lain sudah agak panik, Indonesia masih cool, masih tenang," kata Prabowo.
Prabowo pun meminta Bahlil melanjutkan kerja dan pengabdiannya. Ia menilai sejauh ini kinerja Bahlil sebagai Menteri ESDM memuaskan.
"Teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya. Ambil manfaat dari apa yang sudah kau pelajari. Saya terus menilai pekerjaan beliau dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih rapor memuaskan," ujar dia.
Prabowo menyebut jika dikonversi menjadi nilai, Bahlil mendapat nilai 88-89. Menurutnya, mengatakan angka itu sudahlah besar. Sebab, nilai 100 hanya untuk Tuhan Yang Maha Kuasa.
Namun, Prabowo mengatakan saat ini pemerintahan yang dipimpinnya baru setengah periode. Untuk itu, ia pun menekankan masih ada kesempatan untuk terus memperbaiki kinerja.
"Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki, untuk yang lain-lain masih ada waktu memperbaiki nilai," ucapnya.
source: CNN

11/08/2026

Pemerintah tengah menyusun kebijakan baru yang ditujukan untuk membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, untuk pelaksanaannya, pemerintah masih merumuskan hingga saat ini.
"Belum tahu, tergantung kapan kita implementasinya," kata Purbaya seusai mengadakan rapat dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan.
Menurut Purbaya, sebelum kebijakan itu dieksekusi, pemerintah mesti terlebih dahulu merampungkan sistem pengendalian konsumsinya.
Selain itu, ia menegaskan, timing atau pemilihan waktu yang tepat menjadi penting untuk mengeksekusi kebijakan yang ditujukan supaya penyaluran BBM bersubsidi ini bisa tepat sasaran.
"Kan kita sedang exercise sistemnya seperti apa, dan kira-kira kapan paling pas untuk menjalankannya itu, dan berapa yang kita set. Tapi sistemnya sudah sih ya," tegas Purbaya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan, bahwa, rencana pembatasan pemakaian BBM Pertalite bagi desil tertentu upaya pemerintah menyalurkan BBM bersubsidi tepat sasaran.
"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9 desil 10 masih kena masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima,"
"Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Maka dari itu kami melakukan rapat koordinasi rapat menteri, seperti itu," ungkap Bahlil.
Source: CNBC

11/08/2026

Survei nasional Indonesia Political Opinion (IPO) merilis terdapat tiga pejabat dalam Kabinet Merah Putih yang memiliki torehan kinerja terbaik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi ketiga dalam persepsi publik terhadap menteri dengan kinerja terbaik di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil memperoleh tingkat kepuasan publik sebesar 32,0 persen. Ia berada di bawah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mencatat 42,8 persen dan Sekretaris Negara Teddy Indra Wijaya dengan 33,5 persen. Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan penilaian publik terhadap kinerja menteri berkaitan dengan tingkat popularitas masing-masing figur.
"Temuan survei juga mencerminkan dinamika opini publik yang terus berkembang. Persepsi masyarakat terhadap pemerintah, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden, serta pilihan politik terhadap partai dan tokoh nasional menjadi bagian dari potret yang disajikan dalam survei IPO periode ini.
Persepsi publik terhadap menteri yang dianggap bekerja dengan baik, ini linier dengan popularitas. Menteri Purbaya menempati posisi teratas, kemudian Seskab Teddy Indra Wijaya pada posisi kedua. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ketiga,“ ujarnya.
Dalam aspek popularitas, Bahlil juga berada di peringkat ketiga. Sebanyak 32,8 persen responden menyatakan mengetahui atau mengenal Bahlil. Angka itu berada di bawah Purbaya Yudhi Sadewa sebesar 43,5 persen dan Teddy Indra Wijaya sebesar 41,0 persen.
Tingkat popularitas Bahlil tercatat lebih tinggi dibandingkan sejumlah menteri lain yang masuk dalam pengukuran IPO. Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh 30,4 persen, sedangkan Zulkifli Hasan berada di angka 26,1 persen.
Di sisi lain, survei tersebut juga mengukur persepsi publik terhadap menteri yang dinilai memiliki kinerja kurang baik.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berada pada urutan teratas dengan angka 51,8 persen. Berikutnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dengan 48,5 persen, sedangkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tercatat 4,5 persen.
“Yang pertama adalah Menteri HAM Natalius Pigai 51,8 persen, Menteri PU Dody Hanggodo 48,5 persen, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni 4,5 persen,” ujar Dedi.

11/08/2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi mengucurkan bantuan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (pemda), untuk menanganai tekanan kas yang tengah dialami untuk belanja pegawai.
Dalam surat nomor S-75/PK/2026 yang ditujukan terhadap Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia, dan ditandatangani Plt Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti, penyaluran dana telah dilakukan dalam bentuk tambahan alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026.
"Dalam rangka mendukung keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat di daerah serta memenuhi aspirasi dari masyarakat daerah, bersama ini disampaikan bantuan Presiden atau bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah," sebagaimana dikutip dari surat tertanggal 6 Agustus 2026 itu.
Dalam surat itu, disebutkan penyaluran bantuan presiden atau pemerintah pusat itu dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026, Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024, serta Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility pada Tahun Anggaran 2026.
"Pemerintah Daerah dapat mengakses penyesuaian Transfer ke Daerah tersebut melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) setiap daerah pada tautan https://sikd.kemenkeu.go.id/," tertulis dalam surat Ditjen Perimbangan Keuangan itu.
Dalam surat itu, DJPK kemenkeu juga mengingatkan, untuk menjaga integritas dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan good governance, diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan, anggaran bantuan pemerintah pusat senilai Rp 20,5 triliun itu diprioritaskan untuk pembayaran gaji ASN daerah.
"Terutama untuk pembayaran gaji ASN daerah yang termasuk PPPK penuh waktu maupun paruh waktu," ujar Nufransa.
Menurut dia, bantuan tersebut akan menjangkau sekitar 497 pemerintah daerah yang telah teridentifikasi mengalami tekanan fiskal setelah penyesuaian TKD pada 2026. Kementerian Keuangan menghitung adanya selisih kebutuhan belanja pegawai yang tidak lagi dapat ditutup oleh kemampuan fiskal daerah.
"Jadi selisih itulah yang kita coba tadi atas arahan Pak Menteri itu dalam bentuk bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah," katanya.
Pemerintah berharap tambahan anggaran ini dapat memastikan hak-hak ASN daerah tetap terpenuhi dan menghilangkan kekhawatiran terkait kemungkinan pengurangan pegawai.
"Nah diharapkan dari tadi yang 497 daerah itu bisa memenuhi nanti, jadi tidak akan ada PHK dari pegawai yang PPPK tersebut," ujar Nufransa.
Source: CNBC

31/07/2026

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung meminta dirinya untuk pergi ke Korea Utara (Korut) untuk membuka dialog.
Prabowo menyatakan dirinya dengan senang hati akan berangkat ke Korut.
Hal tersebut Prabowo sampaikan saat mengumpulkan Kadin dan asosiasi pengusaha se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta.
"Kunjungan saya terakhir di Korea Selatan di Seoul, Presiden Korsel minta kepada saya, 'bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara, untuk membuka semacam dialog'. Oh saya bilang, 'dengan hormat, dengan rela kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat'," ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan, Indonesia memang menghormati semua kekuatan, baik itu dengan AS, Tiongkok, Rusia, Jepang, India, hingga Australia.
"Kita ada masalah kadang-kadang, ada yang mau separatis. Tapi kita baik sama tetangga kita, sama PNG kita baik," ucapnya.
Menurut Prabowo, hubungan baik inilah yang membuat Indonesia bisa diterima di mana-mana.
"Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Demikian saudara-saudara, Indonesia dianggap tidak punya kepentingan mau mencampur urusan dalam negeri manapun. Itu yang kita pegang teguh. Di Myanmar pun kita pegang teguh itu, kita bisa diterima oleh hampir semua pihak," imbuh Prabowo.
Source: Kompas

31/07/2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan prajurit TNI sejak tahun 2025 lalu. Akan tetapi, kenaikan tukin bagi Kemhan dan TNI baru dieksekusi tahun ini.
"Sudah. Itu kan sudah lama, itu kan kebijakannya diputuskan tahun lalu kalau tidak salah, tapi eksekusinya tahun ini. Jadi sudah, sudah ada hitungannya," ujar Purbaya di Istana, Jakarta.
Maka dari itu, Purbaya menekankan bahwa kenaikan tukin bagi Kemhan dan TNI tidak akan memperlebar defisit APBN.
Sementara itu, Purbaya menyampaikan tukin untuk guru di wilayah 3T belum naik.
Dia justru berseloroh agar awak media meminta kenaikan tukin ke kantornya masing-masing. "Belum, belum tahu saya itu. Nanti tukin lu juga naik ya, TV tukinnya naik tuh minta," imbuh Purbaya.
Sebelumnya, Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen Rico Sirait mengonfirmasi bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai Kemenhan dan prajurit TNI. Rico menyebut kenaikan tukin diberikan dalam rangka apresiasi pemerintah.
"Terkait informasi mengenai kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai Kemhan dan prajurit TNI, pada prinsipnya kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas capaian reformasi birokrasi serta peningkatan kinerja organisasi," ujar Rico.
Source: Kompas

31/07/2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dibuat pos sendiri dan dipisah dari dana pendidikan mulai tahun 2028.
Bendahara negara memastikan pemerintah akan mengikuti keputusan tersebut. Sesuai dengan keputusan MK, Purbaya bilang penyesuaian anggaran MBG bakal dilakukan untuk tahun 2028.
"Kita ikutin putusan MK. Tahun 2028 kan?" kata Purbaya.
"Kita akan ikutin, kita akan lihat. Mungkin kalau kita ikutin di 2028 ya untuk anggaran 2028-lah," tegasnya lagi.
Soal anggaran MBG tahun ini apakah akan mulai dipisah atau tidak dari dana pendidikan, Purbaya bilang sejauh ini tak akan ada perubahan. Pemerintah benar-benar akan memisahkan anggaran MBG di tahun 2028.
Menurutnya, untuk anggaran tahun ini dan tahun depan semua sudah terlanjur dibahas dan disetujui pemerintah pusat dan DPR. Maka dari itu untuk pembahasan anggaran MBG dipisah dari anggaran pendidikan akan dimulai untuk anggaran tahun 2028 yang dibahas di tahun 2027.
"Kalau ini kan udah dibahas pemerintah pusat. Nanti pusing kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2028 ya 2028. Karena mungkin MK juga menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti nggak keburu," ujar Purbaya.
Lebih lanjut, dia juga mengaku belum menghitung lebih jauh dampak pemisahan anggaran MBG dari dana pendidikan terhadap keuangan negara.
Di luar itu, Purbaya juga mengatakan bahwa dirinya juga belum melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, untuk membahas berbagai hal teknis termasuk keputusan MK dan evaluasi anggaran MBG. Kemungkinan, minggu depan pertemuan baru bisa dilakukan.
"Belum, dia masih konsolidasi. Setelah konsolidasi selesai baru saya ketemu. Kayaknya minggu depan saya ketemu dia, ketemu beliau," kata Purbaya.
Source: Detik

Purbaya Lovers

12/08/2026

11/08/2026

11/08/2026

11/08/2026

11/08/2026

11/08/2026

11/08/2026

31/07/2026

31/07/2026

31/07/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request