
19/07/2025
Nasib 8 Ribu PPPK Sulsel Terombang-ambing, DPRD Hentikan Pembahasan RPJMD Akibat Anggaran Gaji Dihapus
Makassar, 19 Juli 2025 — Polemik penghapusan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 memicu kemarahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan. DPRD pun memutuskan menghentikan sementara pembahasan RPJMD hingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengembalikan alokasi anggaran senilai Rp500 miliar untuk gaji sekitar 8.000 PPPK.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sulsel, menyatakan bahwa pembahasan dihentikan karena tidak adanya kejelasan soal keberlanjutan nasib PPPK. Ia menilai penghapusan anggaran tersebut merupakan bentuk kelalaian serius yang berpotensi menghambat pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, Setiawan Aswad, menjelaskan bahwa anggaran gaji PPPK masih dalam proses perhitungan dan akan dimasukkan ke dalam revisi RPJMD serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Ia menyebut keterlambatan terjadi karena proses validasi data jumlah formasi dan kebutuhan anggaran masih berlangsung.
Pemprov sebelumnya telah menyiapkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp288 miliar untuk pembayaran gaji PPPK mulai Juli 2025. Namun hingga pertengahan Juli, Surat Keputusan (SK) pengangkatan belum juga diterbitkan, menyebabkan para PPPK belum menerima hak mereka.
DPRD mendesak agar SK pengangkatan segera dikeluarkan paling lambat Agustus 2025 agar gaji dapat dibayarkan tepat waktu. Jika tidak, DPRD mengancam akan terus menunda pembahasan RPJMD, termasuk rencana program pembangunan strategis lainnya.
Kondisi ini membuat ribuan PPPK di Sulsel cemas. Mereka yang telah lolos seleksi dan menanti pengangkatan resmi merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah daerah. Selain itu, ketidakpastian ini dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja pelayanan publik, terutama di sektor-sektor vital.
Hingga berita ini diturunkan, pembahasan RPJMD masih belum dilanjutkan. DPRD menegaskan akan membuka kembali ruang dialog setelah Pemprov menyatakan komitmennya untuk menganggarkan gaji PPPK secara penuh dalam dokumen perencanaan daerah.