https://www.facebook.com/117059364698401/

Noken Papua, Jalan sekolah, Jayapura (2025)

23/12/2025

Australia Resmi Larang Anak di Bawah 16 Tahun Akses Medsos, Pertama di Dunia -
Aturan ini membuat Australia menjadi negara pertama di dunia yang melarang remaja di bawah 16 tahun mengakses medsos populer, seperti TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, X, Snapchat, hingga Reddit.

22/12/2025

"Sensasi tersendiri, ketika membuka tiap lembar kertas buku bacaan. Menghirup aroma kertas, sambil membaca isinya. Dua suasana yang tidak bisa dapat di AI (kecerdasan buatan)".

___Papua Book Nest___

21/12/2025

Pemerintah PNG begitu bungkam mengenai Papua Barat meskipun telah terjadi banyak pengungsi dan minimal 15.000 pengungsi menyeberang ke negara tersebut terutama di Provinsi Barat dan Sandaun.

NEWS. West Papua Counsil
______________
Kamis 27 Nov 2025
Wakil Pemimpin Oposisi James Donald mengatakan kepada Parlemen.

Donald mengatakan bahwa situasi di Papua Barat merupakan pelanggaran yang jelas terhadap Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat PBB, Piagam PBB dan Disiplin Fidusia Hukum Internasional.

Dia menekankan bahwa pemerintah menolak untuk mengatakan bahkan a satu kata untuk memimpin: "Itu bukan posisi netral;

itu adalah ketakutan dan merendahkan martabat kita sebagai orang Melanesia"
Bapak Donald mengklaim bahwa tidak ada tindakan pemerintah yang secara terang-terangan mengabaikan kasus-kasus hak asasi manusia dan masalah keamanan regional.

Saat sesi tanya jawab di Parlemen kemarin (Rabu) 26 Nov 2025, Bapak Donald menugaskan Perdana Menteri James Marape untuk menangani penderitaan orang-orang Melanesia di wilayah barat Pulau Papua Nugini Mengapa pemerintah PNG tidak mau mengeluarkan pernyataan yang ditujukan untuk wilayah dan pengungsi mengenai masalah ini Papua Barat?

Apa yang sebenarnya ditakuti oleh pemerintah?

Mengapa kita tidak bisa membentuk Komite Parlemen untuk menyelidiki hal-hal yang penting?
Apakah ini merupakan sorotan Kebijakan Luar Negeri atau diserahkan kepada Indonesia ?

Dapatkah Perdana Menteri mengonfirmasi di mana Kebijakan Luar Negeri PNG diterapkan secara efektif di Papua Barat?

Sebagai tanggapan,
PM Marape mengatakan bahwa Papua Nugini menghormati kedaulatan Indonesia tetapi tetap teguh pada advokasi Hak Asasi Manusia Melanesia,
Mr Marape meyakinkan Parlemen bahwa PNG tetap mempertahankan kebijakannya untuk menghormati kedaulatan dan integritas Republik Indonesia,
pemerintahannya tetap berkomitmen untuk mengadvokasi hak asasi manusia Melanesia,

perdana Menteri mengklarifikasi perbedaan tersebut dengan menekankan bahwa kedaulatan dan hak asasi manusia adalah masalah terpisah yang ditangani PNG melalui saluran diplomatik yang tepat“

James Marape dan Pemerintahan yang dipimpin Pangu dalam hal ini kita harus selalu mengadvokasi Hak Asasi Manusia Melanesia""

Saya ingin memberikan nasihat kepada kita semua:
Kedaulatan berbeda dengan hak asasi manusia Kedaulatan adalah masalah yang berbeda sehingga kita harus sepenuhnya menghormati kedaulatan dan integritas negara Republik Indonesia”
kata PM Marape "Namun jika menyangkut masalah hak asasi manusia,
tidak ada unsur ketakutan terhadap Indonesia dan tidak ada unsur kendali atas kebijakan luar negeri Indonesia"

PM Marape menegaskan bahwa PNG telah memelihara hubungan bilateral dengan Presiden Indonesia sejak tahun 1975"Tidak ada perubahan dalam kebijakan luar negeri mengenai penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas Indonesia"

Dia membandingkan situasi ini dengan tantangan dalam negeri: "
Kita menghadapi ujian kedaulatan saat saya berbicara hari ini di Referendum Bougainville isu"
Oleh karena itu kita tidak punya hak moral untuk membicarakan masalah kedaulatan negara lain"

Gubernur Allan Bird mengajukan poin perintah yang menyatakan pertanyaan terkait dengan "kebijakan pemerintah bukan perasaan Marape tentang masalah ini"

PM Marape menjawab bahwa pandangan pribadinya dan pandangan pemerintah dipegang "bersama di kantor yang saya pegang"
Pandangan pemerintah terkait dengan dua perspektif: Kebijakan Luar Negeri tidak ada perubahan mengenai penghormatan terhadap kedaulatan Komitmen terhadap hak asasi manusia tetap dipertahankan,

PM Marape menegaskan bahwa dia mengadvokasi hak asasi manusia di Melanesia di setiap forum termasuk Forum MSG Forum Kepulauan Pasifik dan forum PBB"

Saya ingin menyampaikan kepada dewan ini bahwa Marape tidak diam mengenai masalah hak asasi manusia di semua saluran diplomatik"“
Anggota North-Fly dan Anggota Tari mendukung Anda dalam masalah ini.

Oleh :
Jurnalis STEVEN KENDA|
|

20/12/2025

Netanyahu memecat Penasihat Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi

Hanegbi sebelumnya mengakui kegagalan pendudukan pada 7 Oktober dan menyerukan pembentukan komisi penyelidikan resmi atas kegagalan tersebut.

19/12/2025

JOSEPHINE BUTU: HARI HAM SE-DUNIA ADALAH HARI UNTUK MENGENANG PERJUANGAN DAN HARI UNTUK TERUS BERJUANG PAPUA MERDEKA

Aktivis Perempuan Papua pada hari HAM se-Dunia, Yosephine Butu di Nabire mengatakan dalam orasinya bahwa"Hari HAM Sedunia adalah hari yang sangat bersejarah bagi Bangsa Papua. Hari ini bukan hanya sekedar peringatan, tapi juga merupakan momentum untuk mengenang perjuangan panjang Bangsa Papua dalam menuntut hak-hak asasi manusia yang telah lama dirampas".

Anak tunggal dari alm. Bapak Yules Kepei Butu (Tokoh Masyarakat Mapia dan Pendiri Lemato M4) menjelaskan dalam orasinya "Bahwa Sejak Operasi Trikora pada tahun 1962, Bangsa Papua telah menjadi korban pelanggaran HAM yang sistematis dan berkepanjangan. Bangsa Papua telah mengalami kekerasan, penindasan, dan diskriminasi yang tidak manusiawi. Namun, Bangsa Papua tidak pernah menyerah. Rakyat papua akan terus berjuang untuk hak-hak asasi manusia, keadilan, dan kemerdekaan."

Lanjut Yosephine, "Hari HAM Sedunia adalah hari untuk mengenang perjuangan panjang Bangsa Papua. Perjuangan yang telah dimulai oleh para pejuang kemerdekaan Papua, seperti Theys Eluay, Kelly Kwalik, dan Mako Tabuni, yang telah gugur dalam perjuangan. Perjuangan yang terus berlanjut hingga hari ini, dengan generasi muda Papua yang terus bersuara dan berjuang untuk hak-hak asasi manusia."

Namun, "Hari HAM Sedunia juga merupakan hari untuk terus berjuang. Bangsa Papua tidak dapat berhenti berjuang sampai hak-hak asasi manusia mereka dipulihkan, sampai keadilan ditegakkan, dan sampai kemerdekaan diraih. Rakyat Papua akan terus bersuara, terus berjuang, dan terus menuntut hak-hak asasi manusia mereka," Kata Yosephine.

"Papua Merdeka! Merdeka! Merdeka! Suara Perempuan ini akan terus bergaung, tidak hanya di Papua, tapi juga di seluruh dunia. Bangsa Papua tidak akan diam, tidak akan menyerah, dan tidak akan berhenti berjuang sampai kemerdekaan diraih. Hari HAM Sedunia adalah hari untuk mengenang perjuangan, dan hari untuk terus berjuang. Papua Merdeka!" tutup Yosephine Butu Aktivis Perempuan Papua.

18/12/2025

, 10 Desember 2025
Pejuang dan pembela kemerdekaan Papua Barat di Vanuatu telah secara resmi mengajukan petisi yang menyerukan Pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih kuat dan tegas terhadap masalah penentuan nasib sendiri Papua Barat.

Petisi tersebut menyatakan keprihatinan bahwa Pemerintah Vanuatu tidak berbuat cukup untuk mendukung perjuangan panjang rakyat Papua Barat.

Petisi ini mengingatkan kita bahwa ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) memutuskan pada tahun 1962 untuk menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia, negara-negara Melanesia masih berstatus koloni. Petisi ini menyoroti bahwa orang Papua Barat telah memelihara hubungan dekat dengan Belanda, mendukung upaya-upaya selama Perang Dunia II, dan berpartisipasi dalam seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Komisi Pasifik Selatan. Pada saat itu, negara-negara Melanesia sedang bergerak menuju kemerdekaan, tetapi penduduk asli Papua Barat tidak menyadari keputusan PBB untuk menyerahkan kendali administratif kepada Indonesia.

Petisi tersebut mencatat bahwa komunitas Melanesia, termasuk di Papua Barat dan Kanaky, telah lama menentang penjajahan. Petisi tersebut menyatakan bahwa kekecewaan para kepala suku belum sepenuhnya disadari atas apa yang mereka sebut sebagai penolakan Pemerintah terhadap hak penentuan nasib sendiri Papua Barat. Namun, para kepala suku mengakui kebanggaan mereka pada tahun 2014 ketika Vanuatu mengambil peran utama dalam menyatukan kelompok-kelompok politik, pemimpin agama dan adat, pemuda, perempuan, dan organisasi masyarakat sipil di bawah resolusi Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berujung pada pembentukan Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) sebagai sayap politik gerakan kemerdekaan Papua Barat.

Menurut petisi tersebut, penyatuan ini memperkuat representasi Papua Barat dan meletakkan dasar bagi status pengamatnya di MSG, yang diajukan pada tahun 2018. Petisi tersebut menyatakan bahwa langkah ini membawa Papua Barat "keluar dari kegelapan dan menuju cahaya terang," diikuti oleh tonggak sejarah pada tahun 2019 ketika Forum Kepulauan Pasifik mengesahkan mosi pertamanya tentang Papua Barat, yang mendesak investigasi terhadap akar permasalahan dan mendorong Indonesia untuk memfasilitasi misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dukungan serupa menyusul dari kelompok negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik.

Petisi tersebut berargumen bahwa meskipun Papua Barat terus mencari dukungan internasional, para advokat dihadapkan pada pertanyaan apakah negara-negara tetangga Melanesianya sepenuhnya mendukung upaya penentuan nasib sendiri. Petisi tersebut mengklaim bahwa MSG masih terpecah belah, menggunakan bahasa diplomatik untuk mempertahankan status pengamat Papua Barat dan menghindari peningkatan statusnya menjadi anggota asosiasi atau anggota penuh. Petisi tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa tanggapan Pemerintah terhadap penentuan nasib sendiri Papua Barat dianggap lemah, yang memungkinkan Indonesia memengaruhi Vanuatu untuk menolak desakan Papua Barat untuk menentukan nasib politiknya sendiri.

Petisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan kepala suku, yang digambarkan sebagai penjaga tanah dan sistem pemerintahan tradisional, yang khawatir bahwa dukungan Vanuatu terhadap Papua Barat menurun sementara hubungan diplomatik dengan Indonesia terus menguat.

Dokumen ini menguraikan beberapa tindakan yang didesaknya untuk dilakukan Pemerintah, termasuk mengakreditasi ULMWP sebagai bagian dari delegasi Vanuatu ke forum internasional, meninjau kembali mosi tahun 2010 yang menyatakan dukungan kebijakan luar negeri Vanuatu untuk kemerdekaan Papua Barat, mengeluarkan pengakuan terhadap Pemerintah Sementara Papua Barat, mengadvokasi peningkatan status keanggotaan MSG bagi Papua Barat, mencari dukungan internasional untuk akses PBB ke Papua Barat, membatalkan perjanjian bilateral dengan Indonesia, dan mensponsori kasus Papua Barat di hadapan Mahkamah Internasional.

Seruan tambahannya termasuk mengakui ULMWP sebagai badan perwakilan bagi rakyat Papua Barat, menyatukan para pemimpin MSG dalam mendukung Papua Barat, memastikan pengangkatan pemimpin senior MSG mencerminkan nilai-nilai Melanesia, melanjutkan lobi diplomatik, meninjau kembali perjanjian sebelumnya, dan menghentikan keterlibatan pelatihan keamanan dengan Indonesia, yang dalam petisi tersebut digambarkan sebagai ancaman terhadap Vanuatu terkait dengan aspirasi pemerintahan sendiri Papua Barat.

Petisi ini meminta tanggapan tertulis tentang bagaimana masalah-masalah ini akan ditangani dan meminta untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangannya. Petisi ini memperingatkan bahwa jika tidak ada tanggapan yang diterima sebelum Festival Seni Melanesia di Fiji pada tahun 2026, para pemohon akan memboikot partisipasi Vanuatu. Petisi ini diakhiri dengan mengundang pertanyaan lebih lanjut untuk ditujukan ke kantor Dewan Kepala Suku Malvatumauri.

17/12/2025

*HARI HAM SE-DUNIA: MAHASISWA PAPUA DAN SOLIDARITAS GORONTALO MENGGELAR DIALOG KAMPUS IAIN SULTAN AMAI GORONTALO*

Mahasiswa Papua dan solidaritas yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Papua Gorontalo telah menggelar dialog di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo pada 10 Desember 2025, dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Dialog ini dihadiri oleh mahasiswa Papua, solidaritas, dan individu yang peduli dengan isu HAM di Papua.

Dalam dialog tersebut, Mahasiswa membahas tentang persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sejak Operasi Trikora, yang dianggap sebagai awal penjajahan Indonesia terhadap Bangsa Papua. Mahasiswa juga menyoroti pentingnya momentum Hari HAM Sedunia untuk menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Forum Solidaritas Mahasiswa Papua Gorontalo menyatakan sikap Mahasiswa dalam momentum Hari HAM ini, dan akan terus berjuang untuk hak-hak Bangsa Papua. Mahasiswa juga mengingatkan bahwa bulan Desember adalah bulan bersejarah bagi Bangsa Papua, dengan peringatan Hari Kemerdekaan Papua pada 1 Desember, Hari HAM Sedunia pada 10 Desember, dan Hari Trikora pada 19 Desember.

Penanggung jawab forum ini, yang terdiri dari KNPB, AMPTPI, LMID, dan IMPIP, berharap bahwa perjuangan mereka akan terus didukung dan disuarakan oleh masyarakat internasional.

16/12/2025

HARI HAM SE-DUNIA: AKSI LONG MARCH DI NABIRE DI HADANG APARAT KEPOLISIAN.

Aksi long march dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia 10 Desember 2025 di Nabire, Papua Tengah, berlangsung dengan dinamis dan penuh tensi. Massa aksi yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan long march dari Pasar Karang menuju Kantor Gubernur Papua Tengah, namun dihadang oleh aparat kepolisian dan dipaksa ke kantor DPRPT.

Masa aksi membawa tuntutan terkait penarikan militer dari Papua dan penyelesaian pelanggaran HAM Berat sejak tahun 1960-an sampai 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap situasi HAM di Papua yang sampai saat ini tidak membaik.

Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu, menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak melarang aksi unjuk rasa damai, namun tidak mengizinkan long march karena khawatir akan mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan chaos.

Massa aksi tetap bersikeras melakukan long march, namun aparat keamanan menghadang masa aksi. Korlap berupaya melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian dan aksi Long March berhasil dilaksanakan sampai di Kantor DPRPT.

Setelah masa aksi berorasi secara bergantian dan di akhiri dengan membacakan pernyataan sikap rakyat Papua di hadapan Anggota DPRPT lalu masa aksi membubarkan diri masing-masing.

15/12/2025

KNPB News : Komite Nasional Papua Barat Wilayah Yahukimo hadir menyampaikan materi kebangsaan, materi ekosida, Etnosida dan genosida mengancam keselamatan bangsa Papua.

KNPB wilayah Yahukimo diberikan undangan bawah meter dalam Seminar Sehari yang dilaksanakan oleh pemuda gereja KINGMI Imanuel dekai Yahukimo.

Materi pertama tentang materi kebangsaan dimana saat ini bangsa Papua terancam karena kehilangan identitas kebangsaan akibat polarisasi dan nasionalisme ganda membentuk intensitas politik baru dengan nasionalisme kolonial.
Dalam materi kebangsaan tentang bagaimana membentuk identitas kebangsaan dimulai dari peradaban manusia dan hirarki kebangsaan.
Dimana satu bangsa ditentukan oleh manusia dimulai dari dua energi yaitu energi feminine dan maskulin.

Dimana dua energi femine perempuan dan maskulin laki-laki membentuk keluarga, keluarga membentuk marga, dari marga membentuk Klan dari Klan s**a dari suku-suku membentuk bangsa. Didalamnya ada memiliki nilai-nilai dan unsur-unsur membentuk sebuah bangsa dan Pilar-pilar bangsa dalam struktur sosial masyarakat.

Bangsa yang kuat dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai identitas politik mulai dari bahasa budaya adat istiadat corak produksi dan juga hukum patrinial dan norma sosial masyarakat.

Untuk itu kita sebagai bangsa harus membangun kepercayaan diri sebagai bangsa mulai memelihara indentitas kita. Saat kolonialisme Pendudukan dan Kolonialisme Eksploitasi mendominasi kehidupan sebagai bangsa tidak terpengaruh dengan polarisasi diciptakan kolonial.
Saat ini yang mengancam Bangsa Papua adalah Etnosida yang sedang menghancurkan nilai-nilai kultural dan identitas lokal akibat kemajuan sains dan teknologi semakin cepat.

Kita boleh mengikuti kemajuan dan perkembangan tetapi jangan lupa identitas sebagai bangsa terutama bahasa budaya kita lalui dipengaruhi oleh budaya populer dan pola-pola hidup menghancurkan Hirarki kebangsaan kita.

Setelah materi kebangsaan materi terakhir adalah Materi Genosida Ekosida dan Etnosida mengancam keselamatan dan kehidupan manusia dan alam Papua sebagai sumber kehidupan.

Materi kedua dengan tema Bangsa Papua Terancam dari Genosida, Ekosida dan Etnosida.
Dalam penyampaian materi bangsa Papua terancam punah akibat genosida Etnosida dan Genosida akibat kolonialisme Pendudukan dan Kolonialisme Eksploitasi untuk kepentingan investasi ekonomi oligarki penguasa dan kepentingan kapitalisme.
Ekosida juga disebabkan oleh deforestasi hutan dan pembukaan lahan atas nama pembangunan infrastruktur, untuk perkebunan dan pertambangan mineral emas Nikel Batubara Gas dan minyak.
Dampak dari deforestasi melahirkan Ekosida yang merusak ekosistem alam merusak lingkungan dan mengancam manusia manusia maupun hewan serta flora dan fauna hidup ribuan tahun menjaga keseimbangan kehidupan.

Ekosida adalah kejahatan kemanusiaan karena dampak yang ditimbulkan akibat ekosida bukan hanya kerusakan lingkungan tetapi mengancam keselamatan manusia seperti banjir bandang seperti di sumatera sekarang tetapi ancaman jangka panjang pemanasan global Perubahan iklim.

Di lain sisi dampak dari Ekosida berhubungan langsung dengan kolonialisme pangan, atau yang sering disebut dengan gastro-kolonialisme penjajahan dengan makanan.
Karena ketika hutan yang rusak lingkungan hancur tanah dikuasai perusahaan hutan deforestasi untuk kepentingan kelapa sawit dan corak produksi pangan lokal terancam karena industrialisasi.

Ketika industrialisasi menciptakan hidup ketergantungan dan kesenjangan sosial berdampak pada masyarakat Papua dengan mengelola hutan dan tanah secara komunal terancam.

Di saat masyarakat tidak punya tempat produksi perusahaan dan industri hadir dengan makanan diproduksi oleh perusahaan membuat rakyat Papua hanya konsumtif.
Hal berdampak pada penjajahan dengan makanan pabrik atau akan terjadi gastro-kolonialisme, dan di Papua saat ini gastro-kolonialisme sudah terjadi di Papua sambil menguasai dan merampas sumber produksi tanah dan hutan sebagai sumber kehidupan.

Ekosida dan gastro kolonialisme juga akan melahirkan Etnosida dan genosida sistematis masif terhadap bangsa Papua karena dijajah dari berbagai strategi dan metode oleh Kolonialisme dan monopoli kapitalisme di Papua.
Ketika orang Papua hidup ketergantungan pada produk pabrik dan makanan instan yang mengandung bahan kimia, bahan pewarna juga pengawet merusak tubuh menyebabkan Kematian.

Kemudian Etnosida juga berhubungan dengan corak produksi pangan lokal budaya berkebun, budaya berburu dan hukum patrilineal akan hancurkan norma sosial nilai budaya dan struktur sosial dengan Hierarki sebagai identitas kebangsaan

Sementara genosida dipengaruhi oleh ekosida pemindahan masyarakat secara paksa seperti pengungsian sekarang berdampak pada kesehatan.
Kemudian genosida berhubungan dengan indeks pembangunan manusia mempengaruhi demografi dimana saat ini angka Kelahiran menurun angka Kematian orang asli Papua meningkat.

setiap kuburan di Papua pada umumnya dan di Yahukimo kuburan umum sudah penuh penghuni kebanyakan orang asli Papua sementara teman-teman kaum migran bisa dihitung dengan jari.

Hal ini menandakan bahwa secara sistematis orang asli Papua mulai habis secara perlahan melalui berbagai cara mulai rumah sakit, karena penyakit-penyakit HIV, minuman keras Narkoba penembakan oleh militer dan mengurangi populasi berbagai cara.
Untuk itulah orang Papua mulai sadar melihat ancaman yang datang dari berbagai cara terutama genosida Etnosida dan Ekosida.

Solusi alternatif mulai berhenti jual tanah, jangan izinkan perusahaan, mulai bangun kepercayaan diri bersatu menjaga tanah hutan dan menjaga sesama manusia saling mengingatkan atas ancaman yang datang.
Solusi alternatif untuk selamatkan manusia Papua, menyelamatkan tanah dan hutan kita harus berjuang untuk Hak penentuan nasib sendiri. Solusi keselamatan manusia Papua hanya Papua merdeka Indonesia hanya datang mencuri merampas dan menguasai.

Indonesia dan sistem kapitalisme tidak memberikan jaminan masa depan bangsa Papua kita bangsa Papua sendiri menentukan arah keselamatan dan kehidupan anak-anak cucu bangsa Papua di masa depan.

Akhirnya KNPB Yahukimo dipimpin oleh ketua diplomasi hadir bawah materi sesuai undangan berjalan lancar.
Ketika seminar sehari dimulai jam 09 pagi sampai dengan selesai jam 4 sore berjalan penuh hikmat.

14/12/2025

JOSEPHINE BUTU: HARI HAM SE-DUNIA ADALAH HARI UNTUK MENGENANG PERJUANGAN DAN HARI UNTUK TERUS BERJUANG PAPUA MERDEKA

Aktivis Perempuan Papua pada hari HAM se-Dunia, Yosephine Butu di Nabire mengatakan dalam orasinya bahwa"Hari HAM Sedunia adalah hari yang sangat bersejarah bagi Bangsa Papua. Hari ini bukan hanya sekedar peringatan, tapi juga merupakan momentum untuk mengenang perjuangan panjang Bangsa Papua dalam menuntut hak-hak asasi manusia yang telah lama dirampas".

Anak tunggal dari alm. Bapak Yules Kepei Butu (Tokoh Masyarakat Mapia dan Pendiri Lemato M4) menjelaskan dalam orasinya "Bahwa Sejak Operasi Trikora pada tahun 1962, Bangsa Papua telah menjadi korban pelanggaran HAM yang sistematis dan berkepanjangan. Bangsa Papua telah mengalami kekerasan, penindasan, dan diskriminasi yang tidak manusiawi. Namun, Bangsa Papua tidak pernah menyerah. Rakyat papua akan terus berjuang untuk hak-hak asasi manusia, keadilan, dan kemerdekaan."

Lanjut Yosephine, "Hari HAM Sedunia adalah hari untuk mengenang perjuangan panjang Bangsa Papua. Perjuangan yang telah dimulai oleh para pejuang kemerdekaan Papua, seperti Theys Eluay, Kelly Kwalik, dan Mako Tabuni, yang telah gugur dalam perjuangan. Perjuangan yang terus berlanjut hingga hari ini, dengan generasi muda Papua yang terus bersuara dan berjuang untuk hak-hak asasi manusia."

Namun, "Hari HAM Sedunia juga merupakan hari untuk terus berjuang. Bangsa Papua tidak dapat berhenti berjuang sampai hak-hak asasi manusia mereka dipulihkan, sampai keadilan ditegakkan, dan sampai kemerdekaan diraih. Rakyat Papua akan terus bersuara, terus berjuang, dan terus menuntut hak-hak asasi manusia mereka," Kata Yosephine.

"Papua Merdeka! Merdeka! Merdeka! Suara Perempuan ini akan terus bergaung, tidak hanya di Papua, tapi juga di seluruh dunia. Bangsa Papua tidak akan diam, tidak akan menyerah, dan tidak akan berhenti berjuang sampai kemerdekaan diraih. Hari HAM Sedunia adalah hari untuk mengenang perjuangan, dan hari untuk terus berjuang. Papua Merdeka!" tutup Yosephine Butu Aktivis Perempuan Papua.

13/12/2025

Hari HAM Sedunia: KNPB WILAYAH NABIRE MENYOROTI BERNAGAI KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI TANAH PAPUA

Nabire - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Nabire bersama Front Rakyat Papua (FRP) di Nabire memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia 10 Desember 2025 dengan menyerukan kepada Dewan HAM PBB dan Lembaga internasional untuk segera melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat di Tanah Papua sejak tahun 1960 an sampai 2025.

KNPB Wilayah Nabire menyoroti berbagai kasus pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan Pendeta Yeremias Zanambani, pembantaian 12 warga sipil di Kampung Soanggama, serta penangkapan dan pembunuhan Alex Sondegau, seorang warga dengan gangguan jiwa, yang dilakukan oleh aparat militer Indonesia. Dan penangkapan terhadap dua warga sipil di Deiyai, Dogiyai, serta seluruh pelanggaran HAM Berat yang telah dilakukan oleh Militer Indonesia di Tanah Papua.

Konflik bersenjata di Papua telah memaksa 103.218 warga mengungsi dari kampung halaman mereka, dengan banyak rumah dan fasilitas sipil yang dialihfungsikan menjadi pos militer. Situasi ini diperparah dengan banyaknya warga yang tewas dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi, bahkan hingga mencari perlindungan ke Papua Nugini, (KNPB Wilayah Nabire).

KNPB mendesak PBB bertanggung jawab atas situasi pengungsi ini dan atas pembunuhan warga sipil di Papua yang telah terjadi selama 64 tahun terakhir. Mereka juga menyerukan agar Pemerintah Indonesia segera menarik seluruh aparat militer dari kampung-kampung di Intan Jaya. Kehadiran aparat dinilai menimbulkan trauma mendalam dan membatasi aktivitas dasar warga, seperti berburu dan berkebun.

Sebagai solusi fundamental, KNPB menekankan pentingnya pemberian hak penentuan nasib sendiri bagi Bangsa Papua melalui mekanisme referendum yang diawasi PBB secara independen, tanpa adanya tekanan militer. Ini adalah saatnya bagi masyarakat internasional untuk bertindak dan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi di Tanah Papua.

KNPB juga menyerukan agar Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah untuk menghentikan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan diadili dan dihukum sesuai dengan hukum internasional. Hari HAM Se-dunia ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hak-hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi di mana saja, termasuk di Tanah Papua.

12/12/2025

Keterangan Pers Tim Advokasi Solidaritas Merauke.

Masyarakat Adat dari Merauke Datang ke Bareskrim Polri untuk Beri Keterangan Dugaan Tindak Pidana Perkebunan PT MNM.

Jakarta, 10 Desember 2025. Laporan dugaan tindak pidana perkebunan dan penyerobotan tanah adat yang dilayangkan Vincen Kwipalo, pejuang lingkungan dan Masyarakat Adat Yei, terhadap PT Murni Nusantara Mandiri (MNM) kini memasuki tahap pemeriksaan bukti dan saksi. Hari ini, Vincen Kwipalo kembali datang ke kantor Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI di Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan. Tim kuasa hukum turut menghadirkan dua orang, GC dan W, sebagai saksi peristiwa.

Ditemui setelah melalui pemeriksaan selama 6 jam, Vincen Kwipalo mengungkapkan, “Saya datang, karena ruang kehidupan kami hancur dirusak oleh PT MNM. Area yang diserobot perusahaan luasnya sudah hampir 48 hektare. Hutan tersebut tidak hanya hak saya pribadi, tapi juga milik anak dan cucu-cucu saya. Saya tidak ingin meninggalkan bencana bagi generasi berikutnya. Polri harus segera memberikan keadilan bagi kami dengan menghukum perusahaan.”

Kuasa hukum Vincen Kwipalo dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Emanuel Gobay, mendesak Kepolisian serius mengusut perkara ini demi menegakkan hukum dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat. “Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia ini, permintaan kami tidak muluk-muluk. Kami ingin Polri segera menindaklanjuti kasus Vincen Kwipalo dengan memanggil pimpinan PT MNM untuk mempertanggungjawabkan tindakan penyerobotan tanah yang mereka lakukan. Ini adalah masalah yang penting dan mendesak untuk penegakan hukum juga pelindungan hak asasi manusia para korban PSN.”

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia yang tergabung dalam tim kuasa hukum Vincen Kwipalo, Sekar Banjaran Aji, menambahkan, “Duka atas bencana banjir di Sumatera seharusnya menjadi alarm keras bagi kita untuk berhenti merusak hutan. Kita tentu tidak mau bencana ekologis kembali terulang. Penegak hukum punya fungsi sentral untuk menjaga hutan dengan menindak tegas pelaku perusakan hutan. Kasus dugaan penyerobotan tanah adat oleh PT MNM dapat menjadi panggung pembuktian, apakah Polri benar-benar mampu menegakan hukum dan melindungi hutan Papua untuk mencegah bencana berikutnya?”

Tahapan ini merupakan langkah awal yang amat krusial bagi kelanjutan perjuangan Vincen Kwipalo dalam mempertahankan tanah adat dan melindungi wilayah kehidupan marga Kwipalo dari perusahaan yang menggarap proyek strategis nasional (PSN) kebun tebu tersebut. Proses pemeriksaan akan dilanjutkan kembali pada bulan Januari 2026.

Kontak Media:
Emanuel Gobay, Kuasa Hukum Vincen Kwipalo - YLBHI
Agnes Alvionita, Tim Komunikasi Greenpeace Indonesia.

Noken Papua

23/12/2025

22/12/2025

21/12/2025

20/12/2025

19/12/2025

18/12/2025

17/12/2025

16/12/2025

15/12/2025

14/12/2025

13/12/2025

12/12/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category