Berita Tanah Papua

24/02/2026

Video solidaritas Matzad untuk Papua Merdeka diidentifikasi sebagai instrumen dalam kampanye pengaruh (influence campaign) yang dijalankan oleh aktor non-negara melalui ruang siber. Organisasi ini secara strategis memanfaatkan identitas Yahudi untuk membangun legitimasi moral di hadapan audiens Barat, sekaligus mengeksploitasi narasi hak penentuan nasib sendiri. Konten ini berfungsi sebagai "umpan" naratif (narrative bait) yang dirancang untuk menjadi viral secara organik, memanfaatkan algoritma media sosial guna menyebarkan sentimen separatisme melampaui batas geografis fisik yang pada gilirannya bertujuan menekan posisi diplomatik kedaulatan Indonesia di forum internasional.

Konten menunjukkan adanya upaya sistematis dalam menggunakan teknik social engineering berbasis isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Dengan membenturkan identitas "Bangsa Kristen" di Papua terhadap identitas mayoritas Muslim di Indonesia, Matzad berusaha menciptakan polarisasi horizontal yang tajam. Strategi ini bertujuan memancing reaksi emosional yang reaktif dari netizen Indonesia, yang kemudian dapat dipanen sebagai data pendukung untuk memperkuat narasi internasional mengenai intoleransi sistemik.

24/02/2026

Sosok Stefani Yolin Israel Kambu asal Asmat, Papua menjadi salah satu contoh nyata meski berasal dari pelosok Indonesia, tapi tak menyurutkan semangatnya untuk meraih pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Bahkan Stefani berhasil mencatatkan prestasi sebagai wisudawan termuda program Sarjana Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Upacara Wisuda Lulusan Gelombang II Tahun Akademik 2025/2026. Stefani meraih gelar Sarjana Kedokteran FK Unpad dalam usia 19 tahun 2 bulan. “Saya mungkin bukan mahasiswa yang paling menonjol di FK Unpad, karena dikelilingi oleh banyak teman yang sangat berprestasi. Namun, hal itu justru memotivasi saya untuk terus berkembang dan membuktikan bahwa saya sebagai anak Papua pasti bisa,” ujar Stefani dikutip dari laman Unpad, Selasa (24/2/2026).

Sejak kelas 3 SMA, Stefani yang berasal dari Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan ini telah menargetkan Unpad, khususnya FK, sebagai kampus impiannya. Kesempatan kemudian datang melalui program beasiswa kedokteran dari kerja sama Pemerintah Kabupaten Asmat dengan FK Unpad. Meski demikian, ia tetap harus mengikuti dan lolos Seleksi Mandiri Universitas Padjadjaran (SMUP) sebelum resmi diterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa. “Puji Tuhan, saya akhirnya diterima di FK Unpad melalui jalur SMUP. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Asmat atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan,” ucap Stefani.

Stefani mengatakan bahwa selama menempuh pendidikan di FK Unpad, ia belajar banyak dari teman-teman dan para dosen. Terutama mengenai pentingnya manajemen waktu sebagai kunci keberhasilan dalam menyelesaikan studi. Steffani menyadari bahwa disiplin dalam mengatur waktu menjadi hal yang krusial di tengah padatnya jadwal dan tuntutan akademik. Lebih lanjut, Stefani menyebutkan bahwa Unpad memberikan dukungan besar dalam proses pembelajaran, baik dari segi fasilitas maupun kualitas dosen. Selain itu, keterlibatan dalam organisasi dan kepanitiaan turut membentuk kemampuan kepemimpinan dan soft skills yang penting bagi calon dokter. Dia juga berpesan bagi semua anak-anak Papua, jangan pernah takut bermimpi besar. Menurut dia, usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan bersama Tuhan, segala tantangan pasti bisa dilewati. "Meski kadang harus melalui air mata. Ingat, orangtua, keluarga, dan orang-orang tersayang kita sudah berjuang begitu keras untuk kita, maka mari kita berjuang juga demi melihat senyum di wajah mereka,” pesan Stefani. Unpad memiliki visi membangun kampus yang unggul, infklusif dan berdampak. Inklusif bertujuan menciptakan lingkungan terbuka yang menghargai perbedaan dan memastikan hak setara dalam sosial, pendidikan, serta ekonomi.

Stefani berhasil meraih gelar Sarjana Kedokteran FK Unpad dalam usia 19 tahun 2 bulan.

23/02/2026

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyerahkan bantuan kendaraan Puskesmas Keliling (Pusling) air berupa speedboat kepada tiga puskesmas pada Senin, 23 Februari 2026. Penyerahan dilakukan di Dermaga Marina Resto, Kota Sorong, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah kep**auan dan pesisir.

Tiga puskesmas penerima bantuan tersebut yakni Puskesmas Waibon di Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat, Puskesmas Reni di Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat, serta Puskesmas Kais di Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah yang sulit diakses.

Program pengadaan pusling air ini didanai melalui APBD tahun anggaran 2025 pada Dinas Kesehatan Papua Barat Daya dengan total anggaran sebesar Rp4.045.950.000,00 atau sekitar Rp4 miliar. Pemerintah menilai keberadaan armada layanan terapung sangat penting untuk mendukung mobilitas tenaga kesehatan di daerah kep**auan.

Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menekankan pentingnya pemanfaatan bantuan tersebut secara optimal. Ia berharap fasilitas yang diberikan dapat benar-benar mendukung operasional pelayanan puskesmas di lapangan.

“Ya, kalau pesan saya hanya dua, bahwa dengan bantuan ini kita harapkan bisa mendukung operasional pelayanan puskesmas kita. Kita harapkan dengan fasilitas ini juga peningkatan puslingnya ditambah begitu. Kalau selama ini mereka tidak pusling karena kendaraan-kendaraan dan lain-lain, semoga ini dimanfaatkan,” ujar Elisa Kambu.

Ia juga mengingatkan agar fasilitas pusling air digunakan semata-mata untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat. “Yang kedua, kita juga berharap bahwa fasilitas ini dimanfaatkan hanya untuk kepentingan dinas, tidak untuk kepentingan urusan pribadi dan lain-lain. Ini untuk pasien, untuk kepentingan layanan di puskesmas,” tegasnya.

Menurut Gubernur, bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, dan produktif. Ia menilai penguatan layanan kesehatan harus dimulai dari langkah-langkah mendasar, termasuk memperkuat peran puskesmas.

Elisa Kambu menegaskan bahwa fungsi utama puskesmas bukan hanya pengobatan, melainkan lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. “Puskesmas itu bukan hadir untuk mengobati. Pengobatan dilakukan di rumah sakit karena ada dokter spesialis. Di puskesmas yang paling utama adalah promotif dan preventif,” jelasnya.

Ia mendorong tenaga kesehatan untuk lebih agresif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pola hidup sehat, mulai dari kesehatan ibu hamil, pemberian ASI, pemenuhan gizi anak, hingga pencegahan penyakit seperti malaria dan stunting. Menurutnya, perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan kesehatan.

Gubernur juga mengajak para kepala daerah kabupaten/kota untuk memiliki pemahaman yang sama. Ia menilai pembangunan fisik semata tidak cukup tanpa diiringi perubahan perilaku masyarakat.

“Kita tidak hanya cukup menyiapkan prasarana, bangun puskesmas, siapkan peralatan, itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah utama adalah kita harus dorong bagaimana mengubah mindset masyarakat tentang hidup sehat,” katanya.

Ia turut meminta dukungan media massa untuk membantu menyebarluaskan edukasi kesehatan kepada masyarakat luas. “Saya juga berharap teman-teman media bantu untuk mengkomunikasikan, menyebarluaskan informasi ini supaya banyak masyarakat kita mendapat pemahaman yang sama tentang hidup sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter Kambu, menjelaskan bahwa bantuan pusling air merupakan pengadaan tahun anggaran 2025 yang disalurkan pada 2026.

Ia menyebut dua unit dialokasikan untuk Kabupaten Raja Ampat, masing-masing bagi Puskesmas Reni dan Puskesmas Waibon, sedangkan satu unit diberikan kepada Puskesmas Kais di Kabupaten Sorong Selatan. “Untuk pembantuan tahun ini, ini anggaran dari tahun lalu, 2025. Ada tiga, dua buat Kabupaten Raja Ampat di Puskesmas Reni sama Puskesmas Waibon,” jelasnya.

Jan Pieter menambahkan, penentuan lokasi penerima telah melalui proses survei kebutuhan. Dari hasil tersebut diketahui bahwa beberapa wilayah memang mengalami kerusakan armada lama atau belum memiliki pusling air. “Mengapa kita berikan di sana? Karena sudah kita lakukan survei, memang di sana yang membutuhkan, memang ada yang rusak dan memang tidak ada,” ungkapnya.

Ia juga memastikan bahwa pusling air yang diserahkan telah dilengkapi fasilitas medis penunjang, termasuk perangkat GPS untuk mempermudah pemantauan pergerakan layanan di lapangan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap keberadaan pusling air ini dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan primer, khususnya bagi masyarakat di wilayah kep**auan dan pesisir yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan.

https://berita.rri.co.id/sorong/daerah-3t/2204482/tiga-puskesmas-terima-bantuan-speedboat-pusling-dari-pemprov-papua-barat-daya

21/02/2026

Inilah sosok Panglima KODAP Nduga Pengganti Egianus Kogoya

Pasca pembebasan pilot yang sebelumnya disandera, struktur internal TPNPB-OPM mengalami dinamika signifikan. Kelompok bersenjata tersebut sempat mengumumkan daftar hitam yang mencantumkan sejumlah nama, termasuk Egianus Kogoya. Sebelumnya, faksi KODAP Ndugama di bawah komando Egianus dikaitkan dengan serangkaian aksi kekerasan, mulai dari pembunuhan seorang ustaz asal Sulawesi Selatan usai Idul Adha, ancaman terhadap belasan pekerja proyek pembangunan di wilayah Ndugama, hingga penyanderaan pilot maskapai Susi Air.

Situasi tersebut kemudian memicu ketegangan internal di tubuh organisasi, terutama antara juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, dan Egianus Kogoya. Fragmentasi ini mencerminkan adanya perbedaan sikap dan kepemimpinan pasca insiden pembebasan sandera. Perpecahan tersebut menjadi titik penting dalam restrukturisasi komando di wilayah operasi Ndugama.

Pada 10 Januari 2026, Sebby Sambom menyampaikan deklarasi yang disebut sebagai Perang Revolusi dan sekaligus mengumumkan perubahan struktur komando. Dalam pernyataan itu, Oscar Wandikbo diperkenalkan sebagai Panglima KODAP Ndugama yang baru. Penunjukan ini menandai peralihan kepemimpinan dari Egianus Kogoya kepada Oscar Wandikbo dalam struktur militer TPNPB di wilayah tersebut.

Secara sosiologis, Oscar Wandikbo memiliki kedekatan identitas dengan Sebby Sambom karena berasal dari Suku Lanny. Dalam praktik rekrutmen TPNPB, faktor kesamaan suku kerap menjadi pertimbangan dalam pembentukan jaringan dan loyalitas internal. Dengan latar belakang tersebut, posisi Oscar tidak hanya merepresentasikan pergantian figur komando, tetapi juga mencerminkan pola konsolidasi berbasis kekerabatan dalam tubuh organisasi.

19/02/2026

KNPB Salah Menilai Operasi TNI–Polri akibat Pernyataan Perang Revolusi oleh TPNPB

Pernyataan Komite Nasional Papua Barat yang menyoroti dugaan pelanggaran dalam operasi keamanan di Yahukimo perlu dibaca dalam konteks eskalasi konflik bersenjata yang lebih luas. Di saat yang sama, deklarasi “Perang Revolusi” oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat melalui juru bicaranya Sebby Sambom secara eksplisit menegaskan bahwa TPNPB berada dalam fase konfrontasi terbuka terhadap TNI–Polri. Dua pernyataan ini membentuk lanskap konflik yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Dalam situasi di mana satu pihak menyatakan perang terbuka dan menyebut sejumlah wilayah sebagai zona konflik aktif, peningkatan patroli dan penyisiran oleh aparat keamanan merupakan respons yang secara operasional dapat dipahami dalam kerangka penegakan keamanan negara. Patroli, pengamanan objek vital, dan deteksi dini merupakan bagian dari doktrin kontra-insurgensi ketika terdapat ancaman bersenjata yang terorganisir. Oleh karena itu, setiap aktivitas keamanan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindakan represif tanpa melihat variabel ancaman aktual di lapangan.

KNPB perlu berhati-hati dalam membingkai seluruh tindakan TNI atau Satgas Cartenz sebagai pelanggaran, tanpa membedakan antara operasi tempur dan patroli preventif. Ketika TPNPB secara terbuka menyatakan perang dan menyerukan mobilisasi luas, aparat keamanan akan meningkatkan kewaspadaan, termasuk terhadap potensi infiltrasi di kawasan sipil. Dalam konteks ini, persepsi masyarakat terhadap patroli sangat dipengaruhi oleh narasi konflik yang sedang berkembang.

Secara strategis, pendekatan yang lebih konstruktif bagi KNPB adalah mendorong transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan independen, bukan menolak keberadaan patroli itu sendiri. Jika terdapat dugaan pelanggaran, jalur advokasi hukum dan dokumentasi faktual akan lebih efektif dibanding generalisasi. Hal ini penting agar isu perlindungan sipil tidak tereduksi menjadi bagian dari propaganda konflik bersenjata.

Dengan adanya pernyataan perang dari TPNPB, realitas keamanan di Yahukimo berubah dari situasi ketegangan politik menjadi potensi konflik bersenjata terbuka. Dalam kondisi demikian, semua aktor sipil, termasuk KNPB, perlu mempertimbangkan risiko eskalasi dan tidak menyederhanakan dinamika keamanan sebagai tindakan sepihak. Stabilitas sipil justru lebih mungkin terjaga apabila ruang antara konflik bersenjata dan ruang sipil dijaga secara proporsional dan berbasis hukum.

13/02/2026

Sejumlah aktivis hak asasi manusia, termasuk Amnesty, KontraS, dan LBH Papua, dinilai tidak pernah secara terbuka menyoroti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TPNPB. Padahal dalam sebuah rekaman video terlihat jelas anggota TPNPB melakukan penembakan terhadap dua orang tanpa memberikan kesempatan atau peringatan. Peristiwa tersebut memperlihatkan tindakan yang bersifat fatal dan tidak proporsional.

Selain insiden penembakan, terdapat p**a dugaan tindakan kekerasan lain yang dilakukan terhadap masyarakat Orang Asli Papua. Kekerasan tersebut menunjukkan bahwa korban tidak hanya berasal dari aparat atau pihak yang dituduh sebagai lawan, tetapi juga dari kalangan sipil. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi advokasi terhadap seluruh bentuk pelanggaran HAM.

Ketiadaan respons atau pernyataan tegas dari sejumlah lembaga HAM terhadap peristiwa tersebut memunculkan persepsi adanya standar ganda dalam melihat kasus kekerasan di Papua. Publik dapat menilai bahwa perhatian lebih banyak diarahkan pada tindakan aparat negara, sementara dugaan pelanggaran oleh kelompok bersenjata non-negara kurang mendapat sorotan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi objektivitas narasi hak asasi manusia di ruang publik.

12/02/2026

Pernyataan Abraham Goram mengenai pembentukan dan penyusunan struktur Negara Federal Republik Papua Barat tidak memenuhi syarat sebagai suatu negara dalam perspektif hukum internasional. Standar yang digunakan secara umum merujuk pada Montevideo Convention tahun 1933. Konvensi tersebut menetapkan empat unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif.

Unsur pertama adalah adanya penduduk tetap yang berada di bawah otoritas pemerintahan yang diklaim. Klaim representasi atas suatu bangsa tidak otomatis memenuhi kriteria tersebut tanpa kontrol administratif yang nyata. Dalam praktik internasional, efektivitas penguasaan terhadap pop**asi menjadi indikator utama.

Unsur kedua adalah wilayah tertentu yang memiliki batas jelas dan berada dalam penguasaan efektif. Deklarasi sepihak tanpa kontrol teritorial yang riil tidak cukup untuk membentuk entitas negara. Kedaulatan mensyaratkan kemampuan mengatur dan mempertahankan wilayah secara faktual.

Unsur ketiga adalah adanya pemerintahan yang efektif dan berfungsi stabil. Penyebutan struktur lembaga atau pengesahan dokumen internal belum memenuhi kriteria apabila tidak disertai pelaksanaan kewenangan nyata. Pemerintahan harus mampu menjalankan fungsi administratif, keamanan, dan pelayanan publik secara konsisten.

Unsur keempat adalah kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain secara independen. Pengiriman surat atau pernyataan politik tidak otomatis menunjukkan kapasitas hubungan internasional. Diperlukan interaksi diplomatik nyata atau pengakuan faktual dari entitas negara lain.

Berdasarkan keempat parameter tersebut, pernyataan yang disampaikan tidak memenuhi unsur konstitutif negara. Klaim yang ada lebih bersifat simbolik dan politis daripada yuridis. Dengan demikian, secara hukum internasional, entitas yang dimaksud belum dapat dikategorikan sebagai negara.

12/02/2026

Klaim yang beredar menyebut bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB-OPM menembak dua pilot yang dituduh sebagai “intelijen Indonesia” di wilayah Korowai, Yahukimo. Informasi tersebut bersumber dari pernyataan internal yang mengatasnamakan PIS-TPNPB, bukan dari laporan resmi otoritas penerbangan atau rilis independen terverifikasi. Lokasi yang disebutkan berada di kawasan Korowai dan Distrik Yaniruma yang secara administratif berkaitan dengan wilayah Yahukimo dan Boven Digoel. Perlu dicermati bahwa area ini memang dikenal sebagai zona rawan konflik bersenjata.

Hingga tahap penelusuran berbasis informasi terbuka, klaim tersebut umumnya muncul melalui kanal propaganda atau jaringan simpatisan kelompok bersenjata. Belum terdapat konfirmasi publik dari otoritas penerbangan sipil, maskapai, maupun aparat keamanan mengenai identitas korban sebagai “intelijen” sebagaimana dituduhkan. Dalam konteks konflik Papua, tuduhan terhadap warga sipil sebagai aparat intelijen kerap digunakan untuk membenarkan aksi kekerasan.

Apabila korban merupakan pilot sipil aktif, maka tindakan penembakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Prinsip dasar hukum konflik bersenjata melarang penyerangan terhadap warga sipil dan objek sipil, termasuk transportasi udara non-militer. Tuduhan sepihak tanpa pembuktian yang transparan tidak dapat dijadikan legitimasi penggunaan kekuatan mematikan.

Dari perspektif HAM, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak hidup sebagaimana diatur dalam instrumen HAM internasional. Penargetan profesi sipil dengan dalih intelijen tanpa proses hukum mencerminkan praktik eksekusi di luar mekanisme peradilan.

Secara analitis, jika klaim tersebut akurat dan korban merupakan pilot sipil, maka tindakan TPNPB berpotensi merupakan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran hukum humaniter. Validasi independen tetap diperlukan untuk memastikan kronologi, status korban, dan konteks operasional sebelum menarik kesimp**an final.

11/02/2026

Insiden penembakan pesawat perintis PK-SNR milik PT Smart Air Aviation di Koroway Batu, Papua Selatan, Rabu (11/2/2026), kembali menyoroti rapuhnya perlindungan hak asasi manusia di wilayah konflik. Pesawat yang membawa 13 penumpang, termasuk seorang bayi, ditembaki sesaat setelah mendarat. Para penumpang berhasil menyelamatkan diri dengan melarikan diri ke hutan, namun dua awak pesawat, pilot Egon Erawan dan co-pilot Baskoro Wicaksono, tewas akibat luka tembak.

Serangan terhadap pesawat sipil ini jelas melanggar hak hidup dan hak atas rasa aman warga sipil. Penerbangan perintis di Papua bukan sekadar transportasi, melainkan jalur vital untuk akses kesehatan, pendidikan, dan logistik. Penyerangan terhadap infrastruktur sipil yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat luas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.

Aparat keamanan menduga pelaku berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun, hingga kini belum ada klaim resmi dari pihak TPNPB-OPM. Ketidakjelasan ini menambah kompleksitas penanganan kasus, sementara masyarakat sipil kembali menjadi korban dalam konflik berkepanjangan. Situasi ini memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap warga sipil di daerah rawan konflik, yang seharusnya menjadi perhatian utama negara dan komunitas internasional.

Pertanyaan besar kini muncul: di mana suara para aktivis HAM dan lembaga bantuan hukum (LBH) yang selama ini concern terhadap Papua? Insiden penembakan pesawat sipil dengan korban jiwa jelas merupakan pelanggaran HAM, namun hingga kini belum terdengar pernyataan tegas dari organisasi HAM maupun LBH yang biasanya vokal dalam menyoroti kasus-kasus kekerasan di Papua. Diamnya aktor-aktor sipil ini menimbulkan tanda tanya mengenai konsistensi advokasi mereka terhadap perlindungan warga sipil.

Peristiwa ini menambah daftar panjang kekerasan bersenjata di Papua yang berdampak langsung pada masyarakat. Dari perspektif HAM, penembakan pesawat PK-SNR bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga ujian bagi negara dan masyarakat sipil dalam memastikan perlindungan hak-hak dasar. Tanpa respons yang jelas dari pemerintah, aparat, maupun aktivis HAM, tragedi serupa berpotensi berulang, meninggalkan luka mendalam bagi warga Papua yang seharusnya berhak atas rasa aman dan akses layanan publik.

09/02/2026

Posisi LBH Papua dapat dipahami sebagai fenomena yang kompleks dan penuh dinamika. LBH Papua tampak terjebak dalam bias mandat kelembagaan yang mengarahkan fokus advokasi mereka secara eksklusif pada penekanan terhadap negara, khususnya aparat TNI dan Polri, atas dugaan pelanggaran HAM. Namun, dalam praktiknya, LBH Papua seringkali mengutip pernyataan dari TPNPB, terutama juru bicara Sebby Sambom, sebagai sumber informasi utama tanpa melakukan verifikasi independen yang memadai, sehingga menimbulkan kerentanan dalam kredibilitas advokasi mereka.

Pola komunikasi LBH Papua menunjukkan adanya pengaruh propaganda non-negara yang cukup kuat. TPNPB menggunakan strategi komunikasi yang menonjolkan klaim serangan terhadap negara dan menutup kerugian internal mereka, sementara LBH Papua mengadopsi narasi tersebut untuk memperkuat tekanan terhadap negara. Akibatnya, posisi LBH Papua menjadi tidak seimbang karena mengabaikan fakta bahwa TPNPB juga melakukan pelanggaran HAM terhadap warga sipil, sehingga menimbulkan persepsi publik bahwa LBH Papua berpihak dan tidak netral dalam advokasi HAM.

Ketidakseimbangan ini semakin diperkuat oleh bias mandat kelembagaan yang membatasi ruang gerak LBH Papua dalam melakukan advokasi secara menyeluruh. Publik mengharapkan advokasi yang objektif dan menyeluruh terhadap semua pelanggaran HAM tanpa kecualian, namun posisi LBH Papua yang cenderung fokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh negara membuat mereka kehilangan kepercayaan di mata masyarakat luas. Hal ini berdampak negatif terhadap efektivitas advokasi mereka di ranah nasional maupun internasional.

Lebih jauh, ketergantungan LBH Papua pada narasi TPNPB tanpa verifikasi independen dapat melemahkan kredibilitas mereka di mata berbagai pihak. Hal ini menunjukkan kurangnya pendekatan berbasis bukti yang dapat mengurangi efektivitas advokasi HAM secara objektif dan menyeluruh. Oleh karena itu, penting bagi LBH Papua untuk mengadopsi pendekatan yang lebih netral dan berbasis verifikasi independen terhadap semua pihak yang terlibat dalam konflik di Papua.

Sebagai kesimp**an, posisi LBH Papua menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan bias yang berpotensi merugikan tujuan advokasi HAM itu sendiri. Untuk meningkatkan kredibilitas dan efektivitas advokasi, LBH Papua perlu melakukan reformasi pendekatan dengan mengedepankan netralitas, verifikasi independen, dan advokasi yang menyeluruh terhadap semua pelanggaran HAM tanpa terkecuali, sehingga dapat memperkuat posisi mereka di tingkat nasional dan internasional.