07/05/2025
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyindir kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi yang mengirim para siswa 'nakal' ke barak militer.
Saan menilai, meski tujuan dari kebijakan ini baik untuk membentuk kedisiplinan dan mencegah kenakalan pelajar, pelaksanaannya juga tentu mesti selaras dengan aturan yang berlaku.
"Niat baik, tujuan baik juga harus diikuti tata cara baik, misalnya aturannya dan sebagainya karena tidak semua niat baik itu bisa diterima dengan serta merta oleh seluruhnya," ungkap Saan usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor Partai NasDem Karawang, Senin (5/5).
Dia mengingatkan pelaksanaan kebijakan tersebut jangan sampai abai terhadap aspek hak asasi manusia serta menimbulkan pro kontra di masyarakat.
"Jangan sampai nanti ada yang menilai bahwa ini melanggar HAM. Maka dari itu, niat baik Gubernur harus diikuti langkah-langkah yang sesuai aturan," tambah Wakil Ketua DPP NasDem itu.
Di samping itu, komunikasi yang baik antara pemerintah, keluarga siswa dan masyarakat juga harus terbangun. Jika keluarga atau siswa itu enggan dimasukkan ke barak, maka tidak boleh ada pemaksaan.
"Aturannya gimana? Ya ini anak remaja masuk ke barak, di tempat lain kan ada wajib militer, di kita kan enggak nih, nah hal-hal seperti ini dikomunikasikan saja dengan baik," ujar Saan.
Terkait polemik ini, DPR RI melalui komisi terkait juga disebutnya berencana membahas lebih lanjut kebijakan tersebut.
"Komisi II DPR RI pernah mengundang pihak-pihak terkait dan nanti akan dilihat perkembangannya," pungkasnya.
Sumber: tvberita.co.id
