Jangkauan Luas

15/05/2026

Bocil, Sang Siswa yanh sangat mendambakan Kepala Sekolah. Sampai² Kepala Hewan, dengan percaya diri si Bocil itu katakan kalau itu kepala sekolah🤣

15/05/2026

Ketololan banget mas jaksa

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut kekayaan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengalami peningkatan yang tidak seimbang dengan penghasilan sahnya dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/5/2026). Dalam sidang tersebut, jaksa menuntut terdakwa membayar uang pengganti senilai Rp 5,68 triliun.

Jaksa menyatakan peningkatan harta kekayaan terdakwa diduga berasal dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 4.871.469.603.758. Perkara pengadaan laptop berbasis Chromebook periode 2020–2022 disebut dilakukan bersama sejumlah pihak lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 1.567.888.662.716,74 serta berdampak terhadap kualitas pemerataan pendidikan di Indonesia.

“Sehingga harta kekayaan terdakwa mengalami peningkatan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 4.871.469.603.758,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di persidangan.

Selain menuntut pidana penjara 18 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 809,596 miliar dan Rp 4,871 triliun atau total sekitar Rp 5,68 triliun. Jaksa menyatakan apabila terdakwa tidak memiliki harta yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun serta dibebankan biaya perkara Rp 10 ribu kepada terdakwa.

Dipublikasikan Kompascom pada 14 Mei 2026, 12.31 WIB.
Stay updated 24/7. Follow Jogja Student ✨

15/05/2026

Bisa bantu saya dengan menandatangani petisi ini?
https://c.org/FXyGvZqZkK

*Tolak kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Nadiem Makarim*

Masalahnya
Kita semua tahu pentingnya peran yang dimainkan Nadiem Makarim dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem telah berusaha keras untuk membawa perubahan yang signifikan dan positif bagi pendidikan di tanah air. Namun, langkah-langkah inovatifnya tampaknya mengguncang status quo, dan akibatnya, ia menghadapi kriminalisasi dan pembunuhan karakter yang tidak berdasar.

Kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Nadiem Makarim tidak hanya merugikan beliau secara pribadi, tetapi juga menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan dan serangan yang tidak adil terhadap pribadi Nadiem adalah bentuk ancaman terhadap upaya reformasi yang sedang berjalan. Kita tidak dapat membiarkan agenda pribadi atau politik menghambat langkah maju yang sangat dibutuhkan dalam sistem pendidikan kita.

Sebagai sebuah bangsa, kita harus mendukung pemimpin yang berani mengambil inisiatif untuk perbaikan sistemik dan membela mereka dari serangan yang tidak adil. Mari kita tuntut keadilan dan perlindungan hukum yang adil bagi Nadiem Makarim agar beliau dapat melanjutkan tugasnya dengan tenang dan tanpa tekanan yang tidak semestinya.

Tandatangani petisi ini untuk menolak kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Nadiem Makarim. Dukungan Anda bisa menjadi suara yang kuat untuk mendukung perubahan dan melindungi hak seorang pemimpin yang berinovasi demi pendidikan kita semua.
Prabowo Subianto DPR RI

Tolak kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Nadiem Makarim

06/05/2026

Taiwan punya ASUS, Korsel Punya SAMSUNG, Jepang Punya Sony, Amerika Serita Punya Apple, China punya Huawei.
INDONESIA PUNYA TEDDY?
Bangga Jadi Indonesia

05/05/2026

Baru terima Setahun, anak2 makin Kreatif

05/05/2026

Kalau ada kampus yang setuju untuk punya SPPG maka rektor kampus tersebut tidak memilik Harga diri lagi. Apresiasi untuk Kampus UI yang menegaskan jati Dirinya sebagai Perguruan Tinggi.

Kepala BGN sangat dipermalukan.

05/05/2026

“Benarkah Lambung Orang Miskin Tak Layak Makanan Bergizi?”

Pernyataan bahwa lambung orang miskin tidak cocok makanan bergizi bukan sekadar kalimat—ini cermin cara kita memandang kemiskinan.

Sejak kapan kemiskinan mengubah struktur tubuh manusia?

Apakah perut orang miskin berbeda secara biologis?
Atau sebenarnya yang berbeda adalah akses, kesempatan, dan keadilan?

Selama ini, masyarakat kecil bukan tidak ingin makan bergizi. Mereka hanya:

Berhadapan dengan harga bahan pangan yang tinggi

Terbatas dalam pilihan makanan

Hidup dalam kondisi yang memaksa bertahan, bukan memilih

Jika tiba-tiba mereka diberi makanan bergizi lalu tubuh “kaget”, itu bukan karena mereka “tidak cocok”—
itu karena selama ini mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk terbiasa.

Pernyataan seperti ini berbahaya. Ia menggeser masalah dari sistem ke individu.
Dari kegagalan distribusi menjadi seolah-olah kelemahan tubuh orang miskin.

Padahal yang perlu diperbaiki bukan “lambung mereka”—
tetapi kebijakan kita, empati kita, dan cara kita memperlakukan mereka sebagai manusia yang setara.

Jika kita mulai percaya bahwa orang miskin “tidak cocok hidup sehat”,
maka tanpa sadar kita sedang menurunkan standar hidup mereka… dan menganggap itu wajar.

Dan di situlah masalah sesungguhnya dimulai.

05/05/2026

MBG—yang semula dibangun sebagai simbol kepedulian—perlahan berubah menjadi cerita yang lebih gelap ketika kabar keracunan mulai muncul di berbagai tempat.

Bayangkan anak-anak yang datang dengan perut kosong dan harapan sederhana: makan. Tapi setelah menyantap hidangan yang seharusnya menyehatkan, justru tubuh mereka bereaksi—mual, muntah, lemas. Ruang kelas berubah jadi ruang panik. Orang tua yang awalnya merasa terbantu, kini berlari ke puskesmas dengan rasa takut yang sulit dijelaskan.

Ini bukan lagi soal porsi yang kurang atau distribusi yang terlambat. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar: keamanan. Program yang dimaksudkan untuk memperbaiki gizi, justru dalam beberapa kasus menghadirkan risiko bagi kesehatan. Dan di situlah rasa kecewa berubah menjadi ketakutan.

Yang paling menyayat adalah dampaknya pada kepercayaan. Anak-anak yang seharusnya merasa aman saat menerima makanan dari program pemerintah, kini bisa saja diliputi ragu. Orang tua yang tadinya berharap, kini dihantui pertanyaan: “Apakah ini benar-benar aman untuk anak saya?”

Lebih dari sekadar insiden, kasus keracunan membuka celah besar dalam sistem—tentang pengawasan, kualitas bahan, hingga kesiapan pelaksana di lapangan. Karena ketika menyangkut anak-anak, satu kesalahan saja sudah terlalu banyak.

MBG seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih sehat. Tapi ketika diwarnai kejadian seperti ini, ia justru menjadi pengingat pahit: niat baik tidak cukup, jika tidak diiringi tanggung jawab yang benar-benar dijaga dari dapur hingga ke tangan yang menerima.

Dan pada akhirnya, yang tersisa bukan hanya anak-anak yang sempat sakit, tapi juga luka dalam kepercayaan—yang tidak mudah dipulihkan.

04/05/2026

Dugaan Kejanggalan Seleksi Paskibraka TTS 2026, Peserta Lolos Diminta Mundur Tanpa Penjelasan Resmi

SoE – Proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tahun 2026 menuai sorotan publik. Hal ini mencuat setelah adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur terhadap salah satu peserta yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi.

Gres Tenistuan, siswi asal SMA Kristen 1 SoE, diketahui merupakan salah satu dari 125 peserta yang mengikuti seluruh tahapan seleksi Paskibraka TTS 2026. Berdasarkan pengumuman resmi pada 23 April 2026, ia dinyatakan lolos.

Informasi ini turut diperkuat oleh unggahan akun Facebook Yerim Yos Fallo 2 di grup Pospera TTS pada 4 Mei 2026, yang menyebutkan:

“Adik ini nama Gres Tenistuan asal SMA Kristen 1 Soe adalah salah satu dari 125 orang yang daftar seleksi paskibraka dan ikut semua tahapan dan dinyatakan lolos pada pengumuman di tanggal 23 April 2026.”

Setelah dinyatakan lolos, Gres kemudian dimasukkan ke dalam grup khusus Paskibraka 2026. Pada 30 April 2026, ia diminta hadir di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten TTS untuk melakukan pengukuran pakaian dan sepatu.

Namun, setelah proses tersebut, muncul kejadian yang menimbulkan pertanyaan. Dalam unggahan yang sama disebutkan:

“Setelah ukur sepatu dan pakaian adik Grace diarahkan ke Kaban Kesbangpol dan setelah bertemu di sana, Kaban menyuruh adik Grace pulang dan tidak mengikuti paskibraka tanpa surat resmi apapun dan hanya disuruh pulang.”

Kejadian tersebut memunculkan dugaan adanya kejanggalan dalam proses seleksi dan penentuan nilai. Dalam postingan itu juga disampaikan harapan agar pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.

“Ada kejanggalan dalam proses pada penentuan nilai dan lainnya yang harus dibuka ke publik oleh badan Kesbangpol Kab TTS untuk memberikan keadilan dan kebenaran ditegakkan.”

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kesbangpol Kabupaten TTS terkait peristiwa tersebut. Publik pun berharap adanya klarifikasi guna memastikan transparansi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi Paskibraka.
😡😡😡🤬