Indepth NTB, Lombok (2026)

07/06/2026

Tukar Pekerjaan, Petugas Sampah Asal Inggris Menangis Usai 10 Hari Bekerja Sebagai Tukang Sampah di Indonesia

Jakarta – Sebuah dokumenter BBC yang tayang pada 2012 menyuguhkan kisah mengharukan tentang pertukaran profesi antara dua petugas kebersihan dari negara berbeda. Wilbur Ramirez, tukang sampah asal London, harus menahan air mata setelah merasakan langsung kerasnya menjadi pemulung di Jakarta selama 10 hari.

Dalam program Toughest Place to be a Binman, Wilbur dipertemukan dengan Imam Syafii, petugas kebersihan asal Ibu Kota. Di London, Wilbur terbiasa mengangkut sampah menggunakan truk modern dengan fasilitas memadai. Gajinya pun tergolong tinggi, bahkan disebut lebih besar dibanding sebagian pekerja kantoran, sehingga kehidupannya terjamin.

Namun, segalanya berubah saat ia menjalani pertukaran profesi di Jakarta. Imam Syafii harus mengangkut sampah menggunakan gerobak dorong sederhana, bekerja di tengah tumpukan sampah yang kerap menumpuk karena truk pengangkut tak datang setiap hari.

Wilbur semakin terpukul ketika melihat kondisi rumah Imam dan kehidupan keluarganya yang serba kekurangan. Dalam dokumenter tersebut, ia tampak menangis saat menyaksikan langsung kerasnya kehidupan yang dijalani rekannya itu.

"Pengalaman ini sungguh membekas," ungkap Wilbur.

Sepulangnya ke Inggris, ia segera menggelar acara penggalangan dana di sebuah klub musik London. "Saya ingin membantu Imam dan teman-temannya mendapat gerobak baru," ujar Wilbur saat acara berlangsung.

Tak hanya gerobak, pria itu juga bertekad mengumpulkan dana untuk membantu pendidikan anak-anak petugas kebersihan serta kebutuhan kesehatan mereka.

Kisah ini menjadi salah satu momen paling diingat dari dokumenter BBC tersebut. Setelah melihat langsung kehidupan petugas kebersihan di Jakarta, Wilbur menyadari bahwa pekerjaan yang sama bisa memiliki kondisi dan penghargaan yang sangat berbeda di dua negara.

06/06/2026

Iran Tolak Ajakannya Trump Bertemu dengan Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei

Teheran – Iran dengan tegas menolak pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan keinginannya untuk bertemu langsung dengan Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam wawancaranya dengan jaringan televisi Lebanon Al Mayadeen, menyebut usulan tersebut sebagai sesuatu yang sama sekali tidak realistis. Ia mendesak AS untuk menyesuaikan cara pandangnya terhadap realitas kawasan, alih-alih mengejar pertemuan yang mustahil.

Penolakan diplomatik ini muncul setelah wawancara Trump dengan New York Post, di mana ia mengaku akan senang bertemu dengan pemimpin Iran dan memperkirakan pertemuan itu mungkin terjadi tergantung pada perkembangan negosiasi.

Ketegangan tingkat tinggi ini menyoroti pengamanan ketat yang menyelimuti Iran pasca pembunuhan Pemimpin Tertinggi sebelumnya, Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan udara gabungan AS dan Israel di kediamannya. Araghchi mengungkapkan bahwa dirinya berada di sayap lain kantor pemimpin tersebut saat serangan fatal itu terjadi dan selamat tanpa cedera.

Serangan itu memicu operasi balasan besar-besaran Iran berupa rudal dan drone terhadap Israel serta aset-aset Barat di Teluk Persia. Mojtaba Khamenei naik takhta tak lama setelah pembunuhan ayahnya, namun sengaja menghindari penampilan publik karena risiko keamanan masa perang yang sangat tinggi.

Meskipun gencatan senjata mediasi yang rapuh telah menghentikan sementara kampanye pengeboman skala besar, negosiasi langsung antara Washington dan Teheran gagal menghasilkan kesepakatan damai yang komprehensif. Kebuntuan ini semakin diperparah oleh eskalasi militer dan gangguan perdagangan di Selat Hormuz yang strategis, di mana kedua pihak saling menuduh sebagai provokator.

Araghchi menegaskan bahwa Pemimpin Tertinggi baru memegang kendali penuh atas semua aparatur negara dan militer dari balik bayang-bayang, memperingatkan AS bahwa mereka harus belajar hidup berdampingan dengan Republik Islam sebagai kekuatan regional yang abadi, bukan mengandalkan teater diplomatik yang bersifat panggung.

05/06/2026

Ramai-ramai Warganet Pertanyakan Siapa yang Biayai Kedatangan Motivator Amerika Tony Robbins. Bayaran Fantastis Hingga 25 Milyar Rupiah!

Jakarta– Publik Indonesia tengah dihebohkan dengan kehadiran motivator kelas dunia asal Amerika Serikat, Tony Robbins, yang diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara "Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition" di Sentul International Convention Center, Bogor, pada Rabu (3/6/2026). Sehari sebelumnya, Prabowo bahkan sempat mengajak Robbins makan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sebuah sekolah di Jakarta Barat.

Prabowo mengaku sengaja mengundang sahabatnya itu untuk berbagi pandangan tentang kepemimpinan dan cara menghadapi tantangan hidup. "Saya memang mengundang seorang motivator, seorang tokoh pengusaha yang sukses dari Amerika Serikat yang sudah menjadi sahabat saya," ujar Prabowo.

Namun, di balik kedatangan motivator yang pernah melatih empat presiden AS, Serena Williams, dan tim NBA Golden State Warriors tersebut, warganet justru ramai mempertanyakan satu hal: siapa yang menanggung biaya? Pasalnya, estimasi bayaran Tony Robbins untuk sekali tampil mencapai angka yang membuat geleng-geleng kepala.

Meski pemerintah tidak mengumumkan angka resmi, berdasarkan standar industri global dan pola acara pemerintahan skala nasional dengan 12.000 peserta, sesi motivasi Robbins diperkirakan berlangsung 1,5 hingga 3 jam. Uniknya, Robbins dikenal membutuhkan waktu persiapan tidak kurang dari 18 jam sebelum setiap sesi penampilan.

Berikut estimasi biaya dalam tiga skenario:

Skenario Low (Rp 5,5 – 6 Miliar)

Asumsi atas dasar pertemanan personal, tanpa agen booking resmi. Rincian: honorarium minimum 200.000 dolar AS (Rp 3,2 miliar), tiket private jet/PP Los Angeles–Jakarta (Rp 800 juta – 1,2 miliar), akomodasi hotel bintang 5 suite 3-4 malam (Rp 300-500 juta), tim pendamping (Rp 200-300 juta), ground transport VVIP (Rp 100-150 juta).

Skenario Mid (Rp 8 – 10 Miliar)

Asumsi booking melalui agen resmi internasional, sesi keynote penuh 2-2,5 jam plus kunjungan lapangan. Rincian: honorarium 300.000 dolar AS (Rp 4,8 miliar), biaya agen 15-20% (Rp 720 juta – 1 miliar), private jet charter PP (Rp 1,2-1,5 miliar), akomodasi VVIP (Rp 500-700 juta), tim profesional (Rp 400-600 juta), produksi teknis khusus (Rp 300-500 juta).

Skenario High (Rp 18 – 25 Miliar)

Asumsi kontrak penuh multi-engagement: kunjungan MBG + sesi Sentul + kemungkinan sesi privat dengan kabinet. Rincian: honorarium multi-sesi 2 hari (1 juta dolar AS atau lebih = Rp 16 miliar), private jet charter + VIP handling (Rp 1,5-2 miliar), akomodasi presidential suite (Rp 700 juta – 1 miliar), tim besar (Rp 600-800 juta), produksi teknis premium (Rp 500-700 juta), biaya legal dan asuransi (Rp 200-300 juta).

Pertanyaan paling krusial yang ramai di media sosial: Apakah biaya fantastis ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara? APBN? Atau murni kantong pribadi Prabowo?

"Bayar motivator sampai 25 miliar, sementara program MBG saja masih bolong-bolong. Ini duit rakyat atau duit pribadi? Wajib dijelaskan!" tulis akun .

Yang tak kalah mengherankan, mengapa harus mendatangkan motivator dari Amerika di tengah gencarnya kampanye cinta produk dalam negeri? "Apakah tidak ada motivator lokal yang mumpuni?" sindir warganet lainnya.

Acara yang digadang-gadang untuk membangun generasi masa depan Indonesia melalui nutrisi ini justru kini dihantui pertanyaan besar soal efisiensi anggaran. Publik menunggu kejelasan: Siapa yang benar-benar membayar Tony Robbins?

04/06/2026

BGN Akan Moratorium Dapur Baru MBG, Janjikan Efisiensi Anggaran

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dan pendaftaran dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini menjadi langkah pertama pimpinan baru BGN di bawah Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang (akrab disapa Naniek), yang langsung difokuskan pada efisiensi anggaran dan pembenahan tata kelola program usai pergantian kepemimpinan.

Kebijakan ini diumumkan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026), yang juga menjadi penampilan perdana Naniek bersama jajaran wakil kepala BGN yang baru. "Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah moratorium dapur titik-titik baru," tegas Naniek dalam keterangannya yang dikutip dari ANTARA pada 4 Juni 2026.

Langkah strategis ini diambil di tengah tekanan efisiensi anggaran yang signifikan. Anggaran BGN yang semula sebesar Rp 335 triliun telah dipangkas menjadi Rp 268 triliun menyusul kebijakan penghematan pemerintah. Meski demikian, Naniek menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus menekan belanja tanpa mengurangi jumlah sasaran penerima manfaat MBG.

"Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp 268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran," ujarnya.

Kebijakan moratorium ini tidak semata-mata penghentian, melainkan bagian dari upaya penataan besar-besaran. Saat ini, BGN mencatat terdapat lebih dari 27.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai daerah. Dengan moratorium ini, BGN akan memfokuskan seluruh perhatian pada pembenahan ribuan dapur yang sudah ada.

"Nah saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium," jelas Naniek dalam konferensi pers, dikutip dari detikNews pada 4 Juni 2026.

Pembenahan yang akan dilakukan mencakup peningkatan standar mutu makanan, perbaikan fasilitas, hingga pelatihan sumber daya manusia di setiap dapur MBG. BGN bahkan tidak segan untuk menutup sementara (suspend) dapur-dapur yang tidak memenuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

"Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," tegas Naniek.

Salah satu alasan utama di balik kebijakan moratorium ini adalah ketimpangan sebaran dapur MBG. Naniek mengakui bahwa saat ini pembangunan dapur MBG masih terkonsentrasi di kawasan aglomerasi dan perkotaan, sementara wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum tersentuh secara optimal.

Penjelasan ini juga disampaikan sejumlah media pada 4 Juni 2026, di antaranya Kompas.com yang mengutip pernyataan Naniek, "Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu".

Untuk menjangkau wilayah 3T, BGN tengah menyiapkan skema alternatif agar perluasan layanan tidak membebani APBN. Hal ini menjadi salah satu dari empat langkah utama yang disiapkan pimpinan baru BGN selain refocusing penerima manfaat, moratorium dapur baru, dan pembenahan dapur eksisting.

Naniek memastikan bahwa penataan SPPG ini akan berjalan mudah dan cepat karena BGN tidak bekerja sendiri. Lembaga ini telah menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk melakukan pemetaan kebutuhan dapur di setiap wilayah.

"Intinya pemerataan, dalam arti bukan dapur yang harus dapat penerima manfaat, tetapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tetapi juga tidak dengan banyak dapur. Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata, berapa kira-kira idealnya ada SPPG dalam satu kecamatan atau satu kabupaten," paparnya.

Setelah pemetaan selesai dilakukan, moratorium akan dievaluasi. Pembangunan dapur baru akan dibuka kembali jika setelah dikaji suatu daerah masih membutuhkan tambahan SPPG.

Kebijakan moratorium ini diumumkan hanya dua hari setelah Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya. Ketiganya kini ditahan Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi mark up anggaran hingga afiliasi dengan yayasan mitra MBG.

Presiden Prabowo kemudian mengangkat Naniek yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN menjadi Kepala BGN baru, serta menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN. Dalam konferensi pers yang sama, Naniek memperkenalkan jajaran barunya, termasuk Agustina Arumsari yang memiliki pengalaman 34 tahun di bidang pengawasan dan audit, khususnya di BPKP.

"Dengan tugas dari Pak Presiden, sesuai dengan keahlian beliau, beliau akan mengawasi dengan super ketat tata kelola dan keuangan negara yang di BGN," ungkap Naniek dalam konferensi pers tersebut.

Sementara terkait Mayjen TNI Trenggono yang masih berstatus anggota TNI aktif saat ditunjuk, Naniek menyebut proses pengunduran diri dari dinas militer telah diajukan.

Langkah cepat Naniek dalam memberlakukan moratorium dan fokus pada efisiensi mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Ketua Komisi IX DPR RI, Sufmi Dasco, menilai sosok Naniek memiliki pengalaman lapangan yang cukup baik selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Menurutnya, Naniek dinilai aktif melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk menindak dapur-dapur yang tidak memenuhi standar.

Dasco juga berharap langkah efisiensi yang dilakukan BGN tidak mengurangi kualitas program yang menyasar jutaan anak Indonesia. "Bu Naniek banyak melakukan monitoring di lapangan dan sudah mengambil langkah terhadap dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat," jelasnya seperti dikutip dari Gerindra.id pada 3 Juni 2026.

Naniek menegaskan bahwa kebijakan moratorium ini bersifat sementara. BGN akan membuka kembali pendaftaran dapur baru setelah proses evaluasi dan pembenahan dapur eksisting selesai dilakukan.

"Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya," katanya.

Meski belum merinci batas waktu pasti moratorium, Naniek menyatakan akan dilakukan secepatnya. "Kami akan beresin dulu ini. Jadi moratorium," ujarnya tegas.

Dengan langkah ini, publik menanti apakah kebijakan moratorium dapur baru MBG benar-benar mampu menciptakan efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan kualitas layanan gizi bagi penerima manfaat, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini masih minim tersentuh program prioritas nasional tersebut.

04/06/2026

Keajaiban di Puncak Everest, Pemandu Gunung Dawa Sherpa Selamat Setelah 7 Hari Dinyatakan Hilang Di Zona Kematian

Katamandu, Nepal – Sebuah kisah luar biasa datang dari Gunung Everest tertinggi di dunia. Dawa Sherpa, pemandu gunung berusia 52 tahun, ditemukan masih hidup setelah menghilang selama tujuh hari di ketinggian lebih dari 7.000 meter tanpa makanan, tanpa oksigen, dan tanpa bantuan sedikit pun.

Pria asal Nepal itu dilaporkan hilang sejak 29 Mei lalu. Ia ditinggalkan oleh ekspedisinya sendiri di dekat Zona Kematian (Death Zone), setelah turun menemani seorang klien asal Polandia yang mengalami radang dingin parah (frostbite). Zona kematian merupakan zona paling ekstrim dan berbahaya dijalur pendakian menuju puncak Everest. Wilayah ini berada di atas ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut. Nama ini bukan sekadar julukan dramatis, melainkan istilah ilmiah medis, di ketinggian ini, kadar oksigen sangat rendah sehingga tubuh manusia tidak dapat beradaptasi dan perlahan-lahan mulai mati sel demi sel. Tanpa tabung oksigen tambahan, manusia hanya bisa bertahan hidup hitungan jam di zona ini.

Tim ekspedisi yang seharusnya melindunginya justru pergi meninggalkannya sendirian dalam kondisi kritis.

Dalam kondisi lemah dan putus asa, Dawa Sherpa secara ajaib berhasil merangkak melewati Khumbu Icefall, ini merupakan bagian paling berbahaya di jalur pendakian Everest. Sebab tanpa menggunakan tangga sulit bagi pendaki untuk bisa lewat dan itu menjadi satu-satunya akses aman.

Ia bertahan hidup sendirian selama tujuh hari penuh di ketinggian ekstrem. Tanpa persediaan makanan, tanpa tabung oksigen tambahan, dan tanpa kontak dengan manusia mana pun.

Pada Kamis 4 Juni, tim pembersih Everest yang sedang melakukan operasi rutin menemukan Dawa Sherpa dalam kondisi merangkak menuju Base Camp. Ia masih sadar meski tubuhnya menunjukkan tanda-tanda radang dingin parah di beberapa bagian.

Dawa segera dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit di Kathmandu untuk mendapatkan perawatan intensif. Kondisinya dikabarkan kritis namun stabil, dengan luka beku yang cukup serius di jari tangan dan kakinya.

Kisah selamatnya Dawa Sherpa langsung disebut sebagai "keajaiban di Everest" oleh kalangan pendaki dan pengamat gunung. Bertahan hidup tujuh hari di Zona Kematian tanpa oksigen tambahan dan tanpa makanan adalah sesuatu yang hampir mustahil dalam dunia pendakian ketinggian ekstrem.

Para ahli menyatakan bahwa tubuh manusia biasanya hanya mampu bertahan beberapa jam hingga maksimal dua hari di ketinggian di atas 7.000 meter tanpa oksigen tambahan, apalagi tanpa makanan.

Keluarga dan komunitas Sherpa di Nepal kini mendoakan kesembuhan Dawa Sherpa, yang berhasil pulang dari ambang kematian dengan cara yang nyaris tidak masuk akal.

Sumber: Everest Today

04/06/2026

Forum Rakyat Bersatu Tuding BPN Lombok Timur Sarang Mafia, Warga Dipersulit Urus Sertifikat

Lombok Timur, IndepthNTB – Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB), Eko Rahadi, menuding Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur di Selong sebagai sarang penyamun yang dipenuhi praktik mafia pertanahan. Tudingan itu disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang kesulitan mengajukan sertifikat tanah secara mandiri.

"Jadi kalau masyarakat mengajukan sertifikat secara mandiri itu sangat dipersulit di BPN Selong. Saya menduga di situ banyak mafia dan sarang penyamun," ujar Eko, Selasa (2/6/26).

Menurut Eko, masyarakat awam yang tidak memiliki kode barcode kesulitan mengurus sertifikat, meskipun tanah yang dimiliki telah masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari pemerintah.

"Program pemerintah menyebutkan tanah itu supaya dibuatkan sertifikat dan PTSL, tapi nyatanya di lapangan PTSL juga diproyekkan. Masyarakat mau buat mandiri dipersulit, harus pakai barcode, tidak boleh diwakilkan," keluhnya.

Ia menekankan bahwa seharusnya pemerintah memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin taat administrasi, terutama bagi pemilik tanah yang rata-rata berusia di atas 60 tahun dan tidak melek teknologi digital.

"Sekarang orang sudah punya NIK, tapi disuruh buat barcode. Masyarakat kan tidak melek. Harus ada solusi manual, tidak hanya berpaku pada aturan digital," tegasnya.

Eko juga mengungkapkan bahwa masyarakat justru dipermudah jika menggunakan jasa notaris, namun biaya yang dikenakan sangat mahal, berkisar antara Rp20 juta hingga Rp30 juta untuk luas tanah di atas 10 are.

"Kalau kita mengajukan melalui notaris, itu cepat. Tapi kalau mandiri, wajib pakai notaris katanya. Ini mempersulit masyarakat yang tidak tahu menahu. Tidak ada aturan yang mewajibkan harus pakai notaris," ujarnya.
Lebih lanjut, Eko menduga adanya keterlibatan kepala BPN setempat dalam praktik tersebut.
"Saya menduga kepala BPN ini menerima setoran atau proyek," pungkasnya.

Menanggapi tudingan tersebut, Dharmawan Wibowo, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN setempat, menegaskan bahwa tidak ada praktik mafia di kantornya. Ia menyatakan setiap oknum yang terbukti melanggar akan langsung ditegur, dikeluarkan, dan dimutasi.

"Tanpa kuasa, pemohon pertama kali bisa membuat baru. Masyarakat langsung mendaftar; siapa pun bisa mengurus sendiri secara khusus tanpa kuasa. Untuk warisan langsung, peningkatan hak dari HGB menjadi hak milik dapat diurus sendiri dan tidak masalah," jelas Dharmawan.

Namun, ia mengingatkan bahwa untuk peralihan hak karena jual beli, balik nama, hibah, dan tukar menukar, wajib menggunakan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Soal biaya, Dharmawan menjelaskan bahwa PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) merupakan tarif resmi pelayanan pertanahan. Di luar PNBP, biaya transportasi petugas ukur dan panitia pemeriksaan tanah ditanggung oleh pemohon, dengan besaran yang dinilai wajar dan tidak memberatkan.
Ia juga membantah adanya pembiaran terhadap oknum. Tenaga kontrak sudah kami keluarkan tiga orang. Justru yang mandiri diprioritaskan. Disiapkan pelayanan khusus, bahkan stempel khusus. Isu-isu tersebut sering didengar dari luar," tegasnya.

04/06/2026

Prabowo Larang Telur Dadar di Program MBG: "Harus Utuh, Ceplok atau Rebus!"

Bogor – Presiden Prabowo Subianto kembali mengeluarkan instruksi tegas terkait menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, orang nomor satu di Indonesia itu secara terang-terangan melarang penyajian telur dadar dalam program unggulannya tersebut. Larangan ini disampaikan Prabowo saat memanggil para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sentul, Bogor, pada Selasa (03/06/2026).

Dalam sambutannya yang viral melalui video di berbagai media, Prabowo memerintahkan agar telur disajikan dalam kondisi utuh, yakni hanya dengan cara direbus atau diceplok. Ia khawatir jika telur diolah menjadi dadar, maka kandungan gizinya akan berkurang akibat campuran tepung yang berlebihan.

"Mitra-mitra, yang kedua, telur jangan bikin dadar. Kalau telur dadar, saya sudah lama jadi orang Indonesia... Tepungnya lebih banyak dari telurnya," tegas Prabowo seperti diberitakan oleh Kompas.com dan Detik.com.

Presiden menegaskan bahwa program MBG bertujuan untuk memenuhi gizi anak bangsa, bukan sekadar mengenyangkan perut. Oleh karena itu, kualitas dan keutuhan bahan pangan harus dijaga.

"Harus utuh, ceplok atau rebus. Jangan dikasih tepung-tepung," tambahnya seperti dikutip Kompas.tv.

Tak hanya soal telur, Prabowo juga menyoroti porsi daging ayam dalam menu MBG. Ia memperingatkan para mitra agar tidak memotong ayam terlalu kecil hingga melebihi 14 bagian per ekor. Pernyataan "potong ayam lebih dari 14 itu dosa!" yang dilaporkan Tribunnews.com sontak mengundang perhatian publik.

Menurut Prabowo, pemotongan ayam yang terlalu kecil (hingga 16-20 potong) akan mengurangi porsi gizi yang diterima anak. Ia meminta agar ayam dipotong maksimal 14 potong per ekor (standar umum untuk ayam kampung atau ayam broiler ukuran sedang), sehingga setiap anak mendapatkan potongan daging yang layak.

Untuk memastikan instruksi presiden berjalan di lapangan, Prabowo meminta peran aktif para guru, kepala sekolah, hingga siswa untuk ikut mengawasi langsung menu MBG yang disajikan.

"Minta tolong diawasi oleh bapak/ibu guru, kepala sekolah, bahkan anak-anak. Kalau ada yang curang, laporkan," ujarnya.

04/06/2026

DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Hapus Tagih Utang UMKM Segera Terwujud

Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang. Pengesahan berlangsung di Ruang Paripurna DPR RI, Kamis (04/06/2026).

Revisi regulasi ini diharapkan menjadi solusi bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini mengalami hambatan akibat beban utang yang sulit diselesaikan. Melalui perubahan tersebut, DPR RI dan pemerintah memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan penghapusbukuan dan hapus tagih utang UMKM, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh kepastian dalam penyelesaian kewajiban kredit yang bermasalah.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan UU P2SK sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menjelaskan bahwa salah satu substansi penting dalam revisi UU tersebut adalah memberikan kesempatan kedua bagi pelaku UMKM untuk kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Menurutnya, banyak pelaku usaha yang selama ini kesulitan mengembangkan usahanya karena masih terbebani kredit lama yang secara administratif belum dapat diselesaikan. Kondisi itu tidak hanya menghambat produktivitas usaha, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi perekonomian.

“Karena itu, penghapusbukuan dan hapus tagih utang UMKM menjadi salah satu poin penting yang dinilai sangat membantu pelaku usaha untuk bangkit dan berkembang kembali,” ujar Hekal usai rapat paripurna.

Dengan disahkannya UU P2SK yang baru, pelaku UMKM yang sebelumnya terjerat utang macet kini memiliki kepastian hukum untuk mendapatkan keringanan hingga pembebasan kewajiban kredit, tergantung pada kriteria yang diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan.

Para pelaku usaha menyambut baik kebijakan ini. Mereka menilai bahwa langkah DPR dan pemerintah memberikan angin segar bagi roda ekonomi rakyat yang sempat terhambat pasca-pandemi dan tekanan ekonomi global.

04/06/2026

ICW: Pencopotan Kepala BGN Tak Selesaikan Masalah, Program MBG Harus Dihentikan dan BGN Dibubarkan

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan respons tegas atas pencopotan dan penahanan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta dua wakilnya dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun lembaga antirasuah itu menghormati proses penegakan hukum, ICW menilai langkah tersebut tidak menyelesaikan akar persoalan. ICW justru mendesak penghentian program MBG dan pembubaran BGN.

"Pencopotan Kepala BGN tidak menyelesaikan persoalan. Masalah MBG tidak hanya mengenai tata kelola, melainkan kebijakan yang dijadikan alat politik untuk memperkuat atau memperluas dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran," tulis ICW dalam keterangan persnya, melalui laman media sosil X, Selasa (3/6/2025).

ICW menyoroti bahwa mengganti Kepala BGN dengan orang yang merupakan pendukung Prabowo dalam Pilpres tidak akan menyelesaikan masalah. Langkah itu justru semakin mencerminkan upaya mengamankan kepentingan politik melalui kebijakan MBG.

Berikut 7 poin lengkap respons ICW:

1. Penghormatan terhadap proses hukum – Pencopotan dan penahanan kepala BGN merupakan bagian dari penegakan hukum yang harus dihormati. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek MBG secara profesional dan independen.

2. Tidak berhenti di kasus saat ini – Aparat penegak hukum harus menelusuri dugaan penyimpangan lain dalam proyek MBG, termasuk potensi konflik kepentingan dalam penunjukan mitra dan pengadaan barang dan jasa.

3. Perluas pemeriksaan tersangka – Para pihak yang patut diduga terlibat harus ditelusuri, tidak boleh hanya berhenti pada Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN.

4. Buka dokumen publik – Pemerintah harus membuka seluruh dokumen, kontrak, dan informasi terkait pelaksanaan proyek MBG kepada publik untuk pengawasan dan memastikan tidak ada penyimpangan lainnya.

5. Jamin tidak ada intervensi – Pemerintah dan seluruh pihak harus menjamin tidak ada intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

6. Pencopotan tak menyelesaikan masalah – Kebijakan MBG dijadikan alat politik untuk memperkuat dukungan kepada pemerintah. Mencopot Kepala BGN dan menggantinya dengan pendukung Prabowo justru mencerminkan upaya mengamankan kepentingan politik.

7. MBG harus dihentikan – Pemerintah harus menghentikan program MBG dibarengi dengan pembubaran BGN. Anggaran MBG harus segera dialokasikan ke kebijakan lain yang lebih bermanfaat bagi publik.

Desakan penghentian program MBG ini sejalan dengan temuan survei Policy Research Center beberapa waktu lalu yang menunjukkan hanya 6,5% manfaat MBG yang benar-benar sampai ke anak-anak, sementara 88,5% mengalir ke elite politik dan pengelola dapur.

ICW menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bekerja profesional tanpa intervensi dari pihak mana pun.

"Pemerintah dan seluruh pihak harus menjamin tidak ada intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan," tegas ICW.

04/06/2026

Hanya 6,5% Manfaat Makan Bergizi Gratis yang Benar-Benar Sampai ke Anak, Sebanyak 88,5% Mengalir ke Elit Politik dan Pengelola Dapur

Jakarta – Lebih dari satu tahun berjalan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto justru menghadapi fakta mencengangkan: hanya 6,5% manfaat yang benar-benar dirasakan oleh anak-anak sebagai penerima utama. Sebanyak 88,5% manfaat justru mengalir ke elite politik dan pengelola dapur.

Temuan ini merupakan hasil survei nasional yang dilakukan lembaga riset Policy Research Center (Porec) pada Maret 2026 terhadap 1.168 responden di seluruh Indonesia. Sebanyak 80,4% responden adalah penerima langsung program MBG atau keluarganya.

Direktur Riset Policy Research Center, Arif Novianto, mengungkapkan data yang mencengangkan itu dalam keterangannya. "Sebanyak 44,5 persen responden menilai manfaat MBG mengalir ke elite dan pejabat politik. Sementara 44 persen lainnya menunjuk pengelola dan mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hanya 6,5 persen yang menyebut anak-anak sebagai pihak paling diuntungkan," ujarnya seperti dikutip NU Online.

Dengan kata lain, sebanyak 88,5% responden menilai manfaat MBG mengalir ke atas, bukan ke bawah.

Dari sisi lain, survei Porec juga mengungkapkan krisis kepercayaan publik yang dalam terhadap program yang menelan anggaran hingga Rp335 triliun pada APBN 2026 tersebut. Sebanyak 87% responden meyakini program MBG sangat rawan terhadap praktik korupsi. Sebanyak 79% percaya bahwa kualitas makanan sengaja diturunkan oleh oknum demi keuntungan pribadi. Sebanyak 76% responden bahkan menyatakan bahwa porsi dan nilai gizi yang diterima tidak sebanding dengan alokasi biaya Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.

Dalam praktiknya, warga juga mengeluhkan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kualitas makanan yang tidak sesuai standar, proses yang tidak transparan, hingga dugaan mark-up anggaran dan permainan dalam distribusi.

Fenomena ini, sebagaimana diulas dalam jurnal The Conversation, bukan sekadar persoalan teknis melainkan gejala yang lebih dalam: bagaimana program publik dapat "dibajak" oleh kelompok elite. Dalam studi kebijakan publik, fenomena ini dikenal sebagai elite capture, yaitu ketika kelompok yang memiliki kekuasaan atau akses justru menguasai manfaat dari program yang dirancang untuk masyarakat rentan.

"Situasi ini muncul ketika akses terhadap sumber daya publik ditentukan oleh jaringan relasi, bukan kebutuhan objektif. Dalam situasi seperti ini, program sosial tidak lagi bekerja sebagai instrumen redistribusi, tetapi berubah menjadi arena bagi-bagi keuntungan bagi mereka yang sudah memiliki posisi strategis," tulis analisis tersebut.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sebelumnya juga mengungkapkan adanya dugaan praktik jual beli titik dapur MBG yang menjadi salah satu faktor evaluasi terhadap pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan tekad pemerintah untuk menjaga integritas program dan menekankan bahwa tidak boleh ada celah bagi penyimpangan maupun penyalahgunaan amanah dalam pelaksanaannya.

Riset Porec juga mencatat bahwa ketidakpuasan publik telah mencapai titik kritis. Sebanyak 80% responden tidak setuju jika program MBG dilanjutkan dalam bentuk tata kelola yang ada saat ini. Hanya sekitar 20% yang masih mendukung.

Yang menarik, warga tidak hanya diam. Sebanyak 97,8% responden menyatakan akan mengambil tindakan nyata, mulai dari aksi kolektif seperti petisi dan advokasi (31,1%), protes melalui media sosial (29,4%), hingga pelaporan melalui kanal resmi (27,9%).

Atas dasar temuan ini, Policy Research Center mendesak pemerintah untuk segera melakukan moratorium atau penghentian sementara program tersebut. "Kami mendorong adanya moratorium untuk evaluasi total oleh konsorsium independen, bukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah juga harus berani membubarkan model SPPG yang dikuasai operator berkoneksi politik dan menggantinya dengan pengelolaan berbasis komunitas atau koperasi," tegas Arif Novianto.

Temuan ini semakin relevan setelah Kejaksaan Agung pada awal Juni 2026 menetapkan tiga mantan pimpinan inti Badan Gizi Nasional sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sonny Sanjaya dan Lodewyk Pusung.

Kejaksaan Agung menemukan adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur program MBG. Yayasan-yayasan yang seharusnya menjadi mitra pelaksana ternyata terafiliasi dengan para pejabat itu sendiri. Proses verifikasi yang seharusnya objektif justru diintervensi. Akibatnya, yayasan afiliasi itu disebut menerima insentif miliaran rupiah setiap hari.

Penyimpangan juga merembet ke pengadaan barang, termasuk pengadaan motor listrik 21.801 unit senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inci yang seluruhnya diduga mengalami mark-up harga dan tidak sesuai spesifikasi.

Ketiga tersangka saat ini telah ditahan, sementara kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyoroti temuan survei ini sebagai alarm bagi pemerintah. "Angka 6,5% ini sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan program yang seharusnya untuk kepentingan rakyat justru menjadi ajang bagi-bagi keuntungan bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan. Pemerintah harus mengevaluasi total model SPPG yang ada dan memastikan pengelolaan yang transparan serta akuntabel," tegasnya saat dihubungi terpisah.

Sebelumnya, data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebutkan bahwa program MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan ribuan SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, BGN sendiri terpaksa menutup sementara ribuan SPPG karena tidak memenuhi standar kelayakan.

Indepth NTB

07/06/2026

06/06/2026

05/06/2026

04/06/2026

04/06/2026

04/06/2026

04/06/2026

04/06/2026

04/06/2026

04/06/2026

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share