Indepth NTB, Lombok (2026)

31/08/2026

Survei Median: MBG Jadi Program Paling Disukai Publik, 36,1% Responden Minta Dilanjutkan

Jakarta, IndepthNTB – Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terbaru yang menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program pemerintah yang paling disukai publik. Direktur Eksekutif Median Rico Marbun memaparkan temuan tersebut dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.212 responden di 38 provinsi pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026, sebanyak 38,4 persen responden menyatakan menyukai program MBG. Angka ini jauh mengungguli program Sekolah Rakyat yang hanya meraih 15,7 persen dan bansos/BLT sebesar 6,3 persen.

"Program pemerintah yang paling disukai publik, satu itu masih MBG dengan semua kontroversinya," ujar Rico dalam paparannya.

Mengenai kelanjutan program, survei mencatat sebanyak 36,1 persen responden menginginkan MBG tetap dilanjutkan oleh pemerintah. Sementara itu, 34,2 persen responden meminta program dihentikan sementara untuk diperbaiki sebelum kembali dilanjutkan.

MBG juga menjadi alasan utama kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 11,1 persen responden yang puas menyebut MBG sebagai alasan mereka memberikan penilaian positif.

Secara keseluruhan, survei Median mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 56,2 persen, dengan 41,2 persen cukup puas dan 15 persen sangat puas. Adapun 36 persen responden menyatakan tidak puas, dan 7,8 persen tidak menjawab.

Metodologi survei ini menggunakan wawancara tatap muka (face-to-face interview) dengan margin of error sekitar 2,76 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

31/08/2026

Presiden Prabowo Resmi Terima Kartu Anggota NU Seumur Hidup di Muktamar ke-35 NU

Jombang, IndepthNTB – Presiden RI Prabowo Subianto resmi menjadi anggota Nahdlatul Ulama (NU) setelah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) atau Kartanu dalam penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Senin (31/8).

Kartu tersebut diserahkan langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), dan Ketua Panitia Muktamar Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Kehadiran Presiden di Jombang ini merupakan bentuk pemenuhan janji yang disampaikannya saat pembukaan muktamar pada Jumat (27/8) lalu. Saat itu, Prabowo menagih "utang" kartu anggota NU kepada mantan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan berjanji akan datang kembali jika kartu sudah tersedia.

"Beberapa hari lalu saya dapet berita dari Gus Yahya, 'Kartu anggota sudah ada', makanya saya dateng. Saya datang karena janji harus dipegang," ujar Prabowo di hadapan para muktamirin.

Prabowo mengungkapkan rasa terkejut dan terhormat saat mengetahui status keanggotaannya tertera sebagai "anggota seumur hidup" di kartu tersebut. "Terima kasih, ini kehormatan besar bagi saya. Dan ini ada luar biasa lagi, di bawahnya disebut anggota seumur hidup. Ini luar biasa," katanya.

Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa keanggotaannya di NU membawa semangat gotong royong untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ia mengajak NU berkolaborasi dalam strategi transformasi bangsa, terutama mengentaskan kemiskinan.

"Kuncinya adalah kita mengelola kekayaan kita sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. NU adalah salah satu ormas terbesar di Indonesia yang sangat berkepentingan agar warganya bisa meraih tingkat hidup yang layak," ujarnya.

Presiden juga menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung dengan damai dan rukun, serta mengucapkan selamat kepada pimpinan baru PBNU . "Saya ucapkan selamat atas terlaksananya Muktamar ke-35 dengan sukses, dengan damai, dengan rukun," katanya.

31/08/2026

Latar Belakang Sebagai Kiai Entrepreneur, Gus Kikin Resmi Pimpin PBNU 2026–2031

JOMBANG, IndepthNTB – Puncak Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) telah usai. KH. Abdul Hakim Mahfudz, yang akrab disapa Gus Kikin, resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031. Penetapan ini dilakukan secara mufakat oleh Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada Senin (31/8/2026).

Proses penetapan Gus Kikin berjalan melalui mekanisme yang dinamis. Nama Gus Kikin muncul sebagai salah satu dari lima kandidat yang mendapatkan suara terbanyak dari peserta muktamar, dengan perolehan 472 suara, mengungguli empat nama lainnya yaitu KH Zulfa Mustofa, Gus Salam, Gus Yahya, dan Gus Rozin . Dari hasil penjaringan inilah, para kiai sepuh AHWA melakukan musyawarah tertutup dan sepakat memilih Gus Kikin secara mufakat.

“Setelah melakukan musyawarah dari lima nama calon yang diajukan, maka anggota Ahlul Halli wal Aqdi secara mufakat memutuskan untuk memilih KH Abdul Hakim, atau sehari-hari disebut Gus Kikin, menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026–2031,” ujar Anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, saat membacakan berita acara penetapan.

Gus Kikin bukanlah sosok baru di lingkungan NU. Ia dikenal sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan estafet kepemimpinan almarhum KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) . Di bawah arahannya, Pesantren Tebuireng kini berkembang dengan 15 cabang di berbagai wilayah Indonesia . Selain itu, ia juga merupakan cucu dari pendiri NU, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, dari jalur ibunya.

Usai ditetapkan, Gus Kikin langsung membacakan dan menandatangani Kontrak Jam'iyah. Dalam kontrak tersebut, ia berkomitmen untuk menjaga keutuhan organisasi, menjalankan amanat keputusan muktamar, serta mematuhi kebijakan Rais Aam dan Pengurus Besar Syuriyah . Kepemimpinan PBNU periode ini akan dipimpin oleh KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum.

Dengan latar belakang sebagai Kiai Entrepreneur pemilik PT Energi Mineral Langgeng dan BBS TV Gus Kikin dinilai memiliki modal kuat untuk mendorong kemandirian ekonomi warga NU dan transformasi digital di tubuh organisasi.

24/08/2026

Rekening Donasi Warga Pati Rp80 Juta Untuk Aksi Unjuk Rasa Diblokir Bank

Jakarta, IndepthNTB- Kasus pemblokiran rekening yang diduga milik aktivis sekaligus Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono, tengah menjadi sorotan. Rekening yang berisi dana pribadi dan donasi warga sebesar Rp80,9 juta itu diblokir saat pendampingan aksi di Jakarta pada Jumat (21/8) lalu, memicu polemik soal kebebasan berpendapat hingga kepercayaan terhadap industri perbankan.

Pemblokiran yang terjadi di tengah persiapan aksi unjuk rasa di DPR RI pada 27 Agustus 2026 ini dinilai meresahkan. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari CELIOS, YLBHI, CALS, dan Amnesty International Indonesia mengecam langkah tersebut sebagai tindakan yang diduga melanggar hukum dan menghambat hak konstitusional warga.

Menanggapi polemik ini, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, membantah pihaknya meminta pemblokiran rekening tersebut. "Kami saat ini tidak melakukan penghentian atas rekening AMPB," tegas Ivan, seraya menyebut bahwa kewenangan meminta pemblokiran berada di tangan penyidik.

Di sisi lain, pihak perbankan yang diduga Bank Mandiri menyebut tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun turut angkat bicara. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan pihaknya akan meminta konfirmasi langsung ke pihak perbankan terkait dasar pemblokiran. "Kami nanti konfirmasi ke perbankannya ya, kenapa sampai melakukan pemblokiran," ujarnya di kompleks parlemen, Senin.

Pemblokiran yang terjadi tanpa kejelasan prosedur ini menuai kritik tajam. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai kasus ini bukan hanya soal akses terhadap Rp80 juta, melainkan ancaman serius terhadap kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

"Jika publik melihat bank dapat menahan uang nasabah karena tekanan aparat, yang rusak adalah kepercayaan terhadap keamanan dana di bank," ujarnya.

Koalisi masyarakat sipil mempertanyakan alasan pemblokiran yang seharusnya memiliki izin Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 140 KUHAP, kecuali dalam keadaan mendesak yang tetap wajib dilaporkan dalam 2x24 jam.

Terlepas dari polemik ini, aktivis Supriyono alias Botok memastikan rencana aksi warga Pati di DPR pada 27 Agustus tetap berjalan. Ia pun membandingkan kejadian ini dengan kasus-kasus korupsi besar yang rekeningnya justru tidak tersentuh . Di media sosial, seruan boikot terhadap Bank Mandiri pun mulai marak menyusul peristiwa ini.

Bank Mandiri mengakui telah melakukan pemblokiran terhadap rekening Supriyono. Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menegaskan bahwa tindakan ini bukan inisiatif sepihak, melainkan tindak lanjut atas permintaan dari aparat penegak hukum (APH) dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku . Pihak bank menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah dan menegaskan komitmennya menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), kepatuhan, dan kehati-hatian . Namun, Bank Mandiri tidak menjelaskan secara rinci aparat maupun alasan spesifik di balik permintaan tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengakui pihaknya mengirimkan permintaan penundaan transaksi melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) . Ia menegaskan bahwa yang diminta adalah penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening, dan dana di dalamnya tidak disita selama masa penundaan.

Penundaan ini didasarkan pada Pasal 237 UU P2SK terkait penghimpunan dana dari masyarakat, dengan alasan rekening tersebut tercatat atas nama pribadi padahal digunakan untuk menggalang dana dalam jumlah besar (Rp80,9 juta) . Polisi juga berkoordinasi dengan OJK dan Kementerian Sosial untuk mendalami tujuan dan mekanisme penggalangan dana.

Budi menjelaskan penundaan transaksi berlaku maksimal 5 hari kerja. Jika dalam penyelidikan tidak ditemukan unsur tindak pidana, rekening akan dibuka kembali tanpa pengurangan dana. Namun jika ditemukan indikasi pidana misalnya aliran dana dari judi online atau narkoba penyelidikan akan dilanjutkan.

21/08/2026

Masyarakat Kalijaga Timur Tuntut Perbaikan Jalan Rusak Parah

Lombok Timur, IndepthNTB – Puluhan warga Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, menyampaikan aspirasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (20/8), menuntut perbaikan jalan jurusan Bagek Nyaka menuju Karleko yang rusak parah.

Massa yang didampingi Kepala Desa Kalijaga Timur, Camat Aikmel, serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan perbaikan infrastruktur yang menjadi akses utama perekonomian warga.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, turun langsung menemui masyarakat untuk memastikan aspirasi mereka didengar. Wabup Edwin menegaskan bahwa perbaikan jalan tersebut telah menjadi prioritas pemerintah daerah karena statusnya sebagai jalur ekonomi aktif.

"Meskipun sebelumnya perbaikan jalan ini masuk dalam prioritas jalan 2027, namun karena tuntutan masyarakat yang mendesak, perbaikan akan kami bahas pada APBD perubahan 2026. Setelah disetujui dan ditetapkan DPRD, jalan jurusan Bagek Nyaka-Karleko akan segera diperbaiki," ujar Wabup yang didampingi Plt. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Bakesbangpoldagri.

Wabup mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal aspirasi tersebut saat pembahasan APBD perubahan.

"Mari kita sama-sama kawal aspirasi saat pembahasan APBD perubahan. Nantinya, tahun ini, jalan yang rusak bisa diperbaiki sebagaimana keinginan warga," terangnya.

Total ruas jalan Kalijaga Timur yang rusak berat mencapai 9 kilometer, dengan panjang jalan di Desa Kalijaga Timur sekitar 3 kilometer. Warga berjanji akan menjaga dan memelihara jalan tersebut setelah diperbaiki nanti.

21/08/2026

Pemkab Lombok Timur Jalin Kerja Sama Pembangunan Wisata Joben Tanpa Ganggu APBD

Lombok Timur, IndepthNTB – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan pemerataan pembangunan, tanpa mengganggu struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, pada acara Pemberian Tanda Batas Areal Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) di kawasan Resort Tete Batu, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kamis (20/8).

Bupati menyambut positif penetapan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang kini resmi berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, fleksibilitas pengelolaan keuangan di tingkat Satuan Kerja (Satker) TNGR akan mempercepat rantai koordinasi tanpa harus selalu bergantung pada kementerian.

Menyikapi peluang tersebut, Bupati menginstruksikan Dinas Perizinan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera merumuskan langkah strategis guna mengoptimalkan insentif dan penerimaan daerah.

Kawasan Joben yang memiliki nilai sejarah panjang sebagai destinasi wisata legendaris di Lombok Timur dengan keunggulan alam yang lengkap—mulai dari iklim sejuk, air terjun, kolam renang, hingga keasrian hutan—akan dikaji penataannya tanpa mengorbankan alokasi pelayanan publik.

Pada kesempatan yang sama, Bupati didampingi Direktur Utama PT Energi Selaparang melakukan penanaman perdana pal tanda batas areal Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA). Penandaan batas wilayah area usaha ekowisata seluas 25 hektare ini merupakan peristiwa bersejarah bagi kawasan Joben dan Kabupaten Lombok Timur secara umum.

Bupati juga mengimbau masyarakat, khususnya yang mampu, untuk senantiasa taat menunaikan kewajiban perpajakan demi menopang pembangunan daerah. Sementara itu, kepada seluruh aparatur pemerintah, Bupati mengingatkan agar memberikan pelayanan secara adil kepada siapa pun.

Beliau optimis masyarakat akan merasakan manfaat penataan kawasan tersebut secara berkelanjutan.

15/08/2026

"Info Loker Pengupas Bawang Gaji Rp700 Ribu/Kg!" Hebohkan Medsos, Netizen Sindir Prabowo

Jakarta, IndepthNTB — Jagat media sosial ramai dengan candaan dan sindiran menyusul pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat kemarin. Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan seorang buruh pengupas bawang asal Bogor bernama Susanah yang disebut bergaji Rp700 ribu per tersebut.

Pernyataan ini sontak menjadi perbincangan hangat di berbagai platform, khususnya X (dulu Twitter) dan Threads. Alih-alih fokus pada pesan program sosial, publik justru "terjebak" pada angka fantastis yang dianggap tidak masuk akal tersebut.

Matematika Kocak Netizen: Sehari Bisa Rp7 Juta, Sebulan Rp210 Juta!

Warganet yang akrab dengan logika pasar dan harga bawang langsung menghitung potensi penghasilan Susanah. Jika ia mampu mengupas 10 kilogram bawang sehari dengan upah Rp700 ribu per kg, maka penghasilannya mencapai Rp7 juta per hari, atau Rp210 juta per bulan! Angka ini bahkan melampaui gaji para direktur atau pejabat tinggi negara.

"Info loker jadi buruh tukang kupas bawang yang gajinya 700 ribu per kilo d**g. Gw mau juga biar cepet kaya," tulis salah satu netizen di X .

"Kalau upahnya segitu, besok saya siap resign dari kantor dan banting setir jadi pengupas bawang. Modal pisau dapur doang," canda netizen lainnya .

Momen ini juga menarik komentar dari berbagai kalangan. Pendakwah Ustaz Hilmi Firdausi (Gus Hilmi) menuliskan keterangan bernada khawatir.
"Saya khawatir guru dan para Nakes akan alih profesi jadi pengupas bawang yang digaji 700rb/Kg".

Aktivis Dandhy Laksono turut menyentil keanehan angka ini melalui media sosial . Sementara itu, banyak warganet justru mempertanyakan logika bisnis di balik upah tersebut.

"Harga bawang 1 kg 24 ribu, upah kupas 700 ribu per kg. Kira-kira di mana untungnya pemilik bawang?" tanya seorang warganet.

Di tengah riuhnya perdebatan, transkrip resmi pidato yang dirilis beberapa media menyebutkan angka "Rp700 per kilogram", bukan "Rp700 ribu" . Publik menduga telah terjadi kekeliruan ucapan (slip of the tongue) dalam pidato kenegaraan tersebut.

Meski demikian, versi "Rp700 ribu per kg" yang lebih bombastis-lah yang melesat menjadi trending topic. Momen ini mengingatkan publik akan pentingnya data yang valid dalam pernyataan resmi, terutama soal ekonomi rakyat yang menjadi konsumsi publik.

Terlepas dari hebohnya perbincangan, Susanah sendiri sebenarnya adalah representasi masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan sosial. Ia adalah seorang ibu tangguh yang sehari-hari bekerja keras menjadi tulang punggung keluarga dan menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sembako.

15/08/2026

Gempa M7,7 Guncang Flores

Jakarta, NTT – Gempa bumi tektonik dahsyat berkekuatan magnitudo M7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 04:58:23 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 07.30 WIB setelah memastikan kondisi muka laut kembali aman.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas Flores Back-Arc Thrust dengan mekanisme naik (thrust fault). Episenter terletak di laut pada koordinat 8,41° LS; 121,39° BT, sekitar 30 kilometer arah timur laut Nagekeo, NTT, dengan kedalaman 15 kilometer .

Guncangan dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah dengan skala intensitas :

· VII MMI (kerusakan ringan pada bangunan konstruksi baik): Aesesa (Nagekeo), Riung (Ngada), dan Kota Mbay.
· VI MMI (semua penduduk terkejut dan keluar rumah): Wolowae (Nagekeo) dan Kota Bajawa.
· V MMI (getaran dirasakan hampir semua penduduk): Kota Ende, Kota Borong, dan Kota Ruteng.

BMKG mencatat hingga pukul 07.07 WIB telah terjadi 37 aktivitas gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo bervariasi dari M3,6 hingga M6,2, dan satu di antaranya dirasakan .

Status Peringatan dan Observasi Tsunami

BMKG menerbitkan peringatan dini tsunami secara bertahap, dimulai dari Peringatan Dini 1 pada pukul 05:00:39 WIB (2 menit 16 detik pascagempa) hingga Peringatan Dini 4 (pengakhiran) .

Status ancaman yang dikeluarkan BMKG mencakup:

· SIAGA (0.5 - 3 meter): Manggarai Bagian Utara, Ngada Bagian Utara, Ende, Flores Timur, dan Jeneponto.
· WASPADA (

14/08/2026

MotoGP Mandalika 2026, Targetkan 145 Ribu Penonton, Dampak Ekonomi Rp 4,96 Trilliun
MATARAM, IndepthNTB – Persiapan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mulai digeber lebih awal. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), Mandalika Grand Prix Association (MGPA), dan seluruh pemangku kepentingan menggelar rapat koordinasi kick off di Mataram, Rabu (12/8).

Ajang balap motor paling bergengsi dunia ini dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Penyelenggara membidik target 145.000 penonton, meningkat 15,7 persen dari capaian 140.324 penonton pada 2025.

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa persiapan harus dilakukan dengan peta jalan yang jelas. Setiap persoalan, mulai dari akomodasi, infrastruktur jalan, hingga kesiapan menyambut kemungkinan kehadiran Presiden RI, harus memiliki penanggung jawab (PIC) dan target penyelesaian yang terukur.

"Setiap persoalan harus ada PIC-nya dan memiliki target penyelesaian. Kalau dalam waktu yang ditentukan belum selesai, harus segera dieskalasikan," tegas Iqbal dalam rapat tersebut.

Salah satu perhatian utama adalah kesiapan akomodasi dan akses jalan menuju kawasan Mandalika. Pemprov NTB telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU untuk memastikan penanganan ruas jalan yang dibutuhkan sebelum balapan.

Dari sisi dampak ekonomi, penyelenggaraan MotoGP 2025 terbukti memberikan kontribusi signifikan. Berdasarkan riset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), gelaran tahun lalu menghasilkan dampak ekonomi sekitar Rp4,96 triliun untuk NTB.

Tahun ini, MotoGP Mandalika mengusung konsep "Beyond Grand Prix, Discover Paradise". Ajang ini tidak hanya tentang balapan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk menikmati destinasi, kuliner, dan ekonomi kreatif NTB. Promosi menyasar sejumlah daerah dengan konektivitas langsung seperti Kuala Lumpur, Singapura, Makassar, dan Bali.

Berbagai atraksi pendukung turut disiapkan, mulai dari penampilan musisi seperti Judika, Juicy Luicy, Tipe-X, dan Happy Asmara, hingga fasilitas inklusif bagi penonton disabilitas. Penyelenggara menyiapkan 130 unit shuttle bus serta tiket spesial dalam rangka HUT ke-81 RI.

Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar menambahkan bahwa MotoGP kini bukan sekadar event olahraga, melainkan ekosistem ekonomi yang menggerakkan banyak sektor. "MotoGP bukan lagi sekadar event olahraga, tetapi sudah menjadi ekosistem ekonomi yang menggerakkan banyak sektor," ujarnya.

MotoGP Mandalika juga menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas SDM lokal. Putra-putri Indonesia kini dipercaya menjadi marshal berstandar internasional, sementara kiprah pembalap seperti Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama menjadi inspirasi bagi generasi muda otomotif nasional.

Dengan persiapan yang lebih matang dan sinergi lintas sektor, Mandalika optimis kembali menjadi ikon sport tourism kelas dunia. Ajang ini bukan hanya mengharumkan nama Indonesia di panggung global, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi NTB.

14/08/2026

Prabowo Hapus Anggaran HUT Kementerian Cukup Pakai Tumpeng Gunakan Untuk Perbaiki Sekolah, Rumah Sakit, dan Gaji Guru!

Jakarta, IndepthNTB – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap efisiensi anggaran. Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 di DPRRI, Jumat (14/8/2026), ia menyatakan kegembiraannya karena saat ini tidak ada lagi anggaran untuk perayaan ulang tahun kementerian secara besar-besaran.

“Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja,” ujar Prabowo di hadapan para anggota dewan.

Kebijakan ini tidak hanya berlaku di tingkat pusat, tetapi ia juga berharap seluruh pemerintah daerah (pemda) di provinsi maupun kabupaten/kota mengikuti arahan yang sama.

Menurut Presiden, anggaran yang selama ini digunakan untuk acara seremonial seharusnya dialihkan untuk program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa prioritas utama adalah perbaikan fasilitas publik dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

"Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni, upacara, upacara, upacara!" tegasnya dengan nada tegas.

Meski melarang perayaan besar-besaran, Prabowo mengecualikan upacara peringatan Hari Kemerdekaan yang digelar secara terpusat. Ia menyatakan bahwa agenda tersebut bersifat wajib dan merupakan bagian dari penghormatan kepada negara.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan pemborosan dan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat banyak.

Indepth NTB

31/08/2026

31/08/2026

31/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

21/08/2026

15/08/2026

15/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Listing takedown request