Lintas Nusantara

Lintas Nusantara Kami Selalu Menyajikan Brita Menarik Untuk Anda

 KPK Ungkap Jejak Baru, Bupati Pati Sudewo Terlibat Skandal Korupsi DJKA:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J...
03/12/2025


KPK Ungkap Jejak Baru, Bupati Pati Sudewo Terlibat Skandal Korupsi DJKA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
JAWA TENGAH -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus DJKA dan kini menyoroti kemungkinan adanya peran Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, dalam dugaan suap proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya belum mengambil kesimpulan final terkait posisi Sudewo dalam kasus korupsi DJKA, namun penelusuran keterlibatan sedang dilakukan secara menyeluruh.

“Kami sedang mengumpulkan pada setiap perkara ini apa keterlibatannya,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12) malam, dikutip dari Antara. Asep menjelaskan bahwa lembaganya sudah menemukan adanya aktor politik lain yang diduga terlibat dalam sejumlah proyek di bawah DJKA. “Yang kami temukan, memang ada keterlibatan di sejumlah proyek. Namun, biar nanti sekaligus pada saat penanganan yang bersangkutan,” kata Asep,

merujuk pada temuan awal penyidik terkait kasus korupsi DJKA tersebut. KPK juga menyoroti potensi keterlibatan pihak legislatif dan eksekutif dalam pengaturan proyek. Pendalaman ini dilakukan seiring semakin luasnya lingkup kasus DJKA setelah serangkaian penetapan tersangka dalam dua tahun terakhir. Berawal dari OTT 2023 Kasus yang kini membesar ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah. Setelah restrukturisasi internal, balai tersebut kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang. Pasca OTT, KPK menetapkan 10 tersangka awal. Namun jumlah tersebut terus bertambah seiring pengembangan perkara. Hingga 12 Agustus 2025, KPK telah menetapkan dan menahan 17 tersangka, termasuk dua korporasi yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek kasus DJKA. Daftar Tersangka yang Sudah Ditahan Sejumlah nama penting yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain: Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat Direktur Utama PT KA Properti Manajemen, Yoseph Ibrahim VP PT KAPM, Parjono Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub, Harno Trimadi Selain itu, beberapa pejabat teknis seperti Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan, dan sejumlah pejabat perkeretaapian di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, serta proyek nasional lainnya turut diamankan. PPK untuk proyek Pembangunan Jalur Ganda Cirebon–Kroya, Yofi Okatrisza, serta tiga Ketua Pokja Kemenhub—Hardho, Edi Purnomo, dan Budi Prasetyo—juga masuk dalam jajaran tersangka. Ketua Pokja proyek Jalur Ganda Solo Balapan–Kadipiro, Risna Sutriyanto, melengkapi daftar panjang tersebut. Proyek-Proyek yang Diduga Diatur Dalam penyidikan, KPK menemukan pola pengaturan pemenang tender di berbagai proyek strategis DJKA, termasuk: Jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso Proyek jalur kereta Makassar, Sulawesi Selatan Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi Lampegan, Cianjur

Perbaikan perlintasan sebidang di Jawa–Sumatera Skema dugaan korupsi dilakukan dengan cara merekayasa dokumen, mengatur pemenang, dan mengondisikan pelaksanaan proyek sejak tahap administrasi. Keterlibatan Sudewo Masih Didalami Hingga kini, status Bupati Pati Sudewo masih dalam tahap pendalaman. Penyidik belum menyampaikan apakah Sudewo akan dipanggil atau ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat. KPK menegaskan bahwa perkembangan terbaru terkait kasus korupsi DJKA akan diumumkan setelah bukti-bukti yang mengaitkan pihak terkait dinyatakan cukup kuat.**

Sumber Artikel berjudul " KPK Ungkap Jejak Baru, Bupati Pati Sudewo Terlibat Skandal Korupsi DJKA? "

Penulis: Angga Rasid
Editor: Tim Pikiran Rakyat BMR
PIKIRAN RAKYAT BMR










 KPK Dalami Keterlibatan Bupati Pati dalam Kasus Suap DJKA :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::JAKARTA—KPK ma...
03/12/2025


KPK Dalami Keterlibatan Bupati Pati dalam Kasus Suap DJKA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
JAKARTA—KPK masih menelusuri dugaan keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub.
Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut proses pengumpulan informasi masih berlangsung, termasuk menganalisis dugaan peran mantan anggota Komisi V DPR RI yang diduga terlibat dalam sejumlah proyek. KPK juga membuka peluang penambahan pihak yang terseret setelah gelar perkara dilakukan.

Kasus DJKA mencuat usai OTT pada April 2023 yang kemudian berkembang hingga menetapkan 17 tersangka serta dua korporasi. Proyek-proyek yang disidik tersebar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, dengan dugaan rekayasa tender mulai dari administrasi hingga penentuan pemenang.

“Kami sedang mengumpulkan pada setiap perkara ini apa keterlibatannya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12/2025) malam.
Walaupun demikian, Asep mengatakan KPK hingga saat ini sudah menemukan keterlibatan mantan anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kemenhub dalam kasus DJKA tersebut.

KPK Telusuri Jejaring Pejabat Kemenhub di Kasus Suap DJKA
“Yang kami temukan, memang ada keterlibatan di sejumlah proyek. Namun, biar nanti sekaligus pada saat penanganan yang bersangkutan,” katanya.
KPK masih mendalami keterlibatan legislator ataupun pihak eksekutif dalam kasus DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sebelumnya, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.
Saat ini, Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Setelah beberapa waktu atau hingga 12 Agustus 2025, KPK telah menetapkan dan menahan 17 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Mereka adalah Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, Direktur Utama PT KA Properti Manajemen Yoseph Ibrahim, VP PT KAPM Parjono, dan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi.

Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan, PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jawa Bagian Barat Syntho Pirjani.

Berikutnya, Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika, Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera Zulfikar Fahmi, PPK DJKA Kemenhub untuk proyek Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Yofi Okatrisza.
Lalu, tiga orang Ketua Kelompok Kerja Kemenhub Hardho, Edi Purnomo, dan Budi Prasetyo, serta Ketua Pokja untuk proyek Pembangunan Jalur Ganda Solo Balapan-Kadipiro Risna Sutriyanto.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Harianjogja.com
Sumber : Antara
Tag: kpk
Editor: Sunartono










28/11/2025


Baru Sekitar 2 jam Posko Pencari Keadilan Didirikan Lagi.
Di Bongkar paksa kembali Oleh kepolisian dan Satpol PP Di Alun alun Pati.

Masyarakat Pencari Keadilan Dirikan Posko di Alun-Alun Pati, Tuntut Pembebasan Dua Aktivis

Pati – Sekelompok warga yang menamakan diri Masyarakat Pencari Keadilan resmi memberitahukan pendirian Posko Pencari Keadilan di kawasan Alun-alun Pati pada Jumat (28/11/2025). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus dukungan moral terhadap dua aktivis Pati, Supriyono (Botok) dan Teguh Istiyanto, yang saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan dan penahanan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Polresta Pati.

Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Kapolresta Pati, penanggung jawab posko, Sutikno, menyebutkan bahwa pendirian posko dilakukan sebagai respon atas dugaan kriminalisasi terhadap kedua aktivis tersebut. Ia menyatakan bahwa masyarakat pendukung maupun pihak yang berbeda pandangan atas kasus yang berkembang di Pati berhak menyampaikan pendapat secara terbuka sesuai amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Posko tersebut direncanakan berlangsung selama 24 jam mulai 28 November 2025 hingga Supriyono dan Teguh Istiyanto dibebaskan dari proses hukum. Kegiatan ini diperkirakan melibatkan lebih dari 50 orang peserta.

“Pendirian posko ini adalah bentuk perwujudan hak kebebasan berpendapat di muka umum, sebagaimana dijamin oleh undang-undang,” tulis Sutikno dalam surat tersebut.

Surat pemberitahuan itu juga ditembuskan kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI sebagai bagian dari upaya menyuarakan perhatian terhadap nasib kedua aktivis yang mereka anggap tengah mengalami ketidakadilan.










 Viral....!!!Posko pencari keadilan Buat mas Botok dan mas Teguh di alun-alun Pati Dibongkar paksa oleh aparat kepolisia...
28/11/2025


Viral....!!!
Posko pencari keadilan Buat mas Botok dan mas Teguh di alun-alun Pati Dibongkar paksa oleh aparat kepolisian dan Satpol-PP. Padahal baru Dipasang tadi. Jumat 28 November 2025.

Sudah Jelas Rakyat kecil Mau cari keadilan Justru semakin di Bungkam Di Tindas di injak injak
Dimana keadilan di Indonesia ini. Orang yang Berjasa Justru Di PENJARA.
Koruptor Pencuri Semakin Di Bela Dan Di Lindungi.
Hancur sudah Negri ini 😢😭😭









 Perjuanganmu Kini Tidak sia sia Bang. Justru Saya Bangga Atas perjuanganmu Selama ini Bang.Karena Kau Memperjuangkan Ra...
27/11/2025


Perjuanganmu Kini Tidak sia sia Bang. Justru Saya Bangga Atas perjuanganmu Selama ini Bang.

Karena Kau Memperjuangkan Rakyat kecil.kamu Begitu Merakyat siapapun Abang Bergaul tidak pandang Bulu kau Rangkul Bang.

Kamu Tidak kalah Bang.
Justru kamulah yg Menang Saat ini.

Kamu pertaruhkan jiwa Ragamu Demi Mencari keadilan Untuk Rakyat PATI. Kau Korbankan semua Demi INDONESIA yg Bermartabat Supaya Indonesia Ini Bersih Dari KORUPTOR Bang. 👍👍👍👍👍👍


Siapapun yg Membela kepentingan Rakyat.
Dan Siapapun yang Membratas kejahatan.kelak Akan Mendapatkan Hadiah dari Alloh s.w.t. Amin Amin yaroballamiin..🙏

Saya Do'akan Semoga Abangku Bang Botok sama bang teguh selalu Dalam Lindungan Alloh s.w.t Amiin

Saudaraku sebangsa setanah Air.jangan Takut dengan kebenaran.
Teruslah Berjuang Demi Indonesia Emas.










 Saya Dengar dengar Daerah PATI Piara PENCURI. Apakah ini Benar..Tolong di jawab sejujurnya Gan Juragan..🙏
26/11/2025


Saya Dengar dengar Daerah PATI
Piara PENCURI. Apakah ini Benar..Tolong di jawab sejujurnya Gan Juragan..
🙏










 Melindungi Seorang pencuri koruptor sama Halnya Menanamkan Membudidayakan Kejahatan Di Negara ini.Artinya Negara klau s...
23/11/2025


Melindungi Seorang pencuri koruptor sama Halnya Menanamkan Membudidayakan Kejahatan Di Negara ini.

Artinya Negara klau sudah Begini Bisa Tercoreng Di Negara Lain.
Dan Bagaimana mana Hukum di Negri ini jika di Biarkan Begitu Saja.

Ingat Suatu Saat jika Dibiarkan kejahatan Akan Merajalela di Indonesia ini.

Suatu saat Keluarga kita saudara kita Negara kita Akan Di Curi dan di jarah Oleh orang orang Yang Jahat.

Mari kita Bersatu Sama sama kita perangi kita Brantas Kejahatan di Negara ini
Demi Indonesia Maju Aman Sejahtera sentosa Dengan di pipin Orang yang Benar benar Mebela Rayat.

🇮🇩 Bangkitlah Indonesiaku
Tercinta 🇮🇩

https://www.facebook.com/BeritaNusantara.pancen.ok/subscribe/










20/11/2025

Bagaimana Menurut Anda !!






Sebetulnya Tau Apa pura pura tidak Tau.sebetulnya Melihat Apa pura pura tidak Lihat.Saya Heran ya Kota Pati itu klau gk ...
12/11/2025

Sebetulnya Tau Apa pura pura tidak Tau.sebetulnya Melihat Apa pura pura tidak Lihat.

Saya Heran ya Kota Pati itu klau gk Ada Aliansi Masarakat Bersatu om BOTOK om TEGUH itu.Mungkin Saat ini Kota patiTidak Ada Perubahan Saat ini pajak pun mungkin masih Naik.

Dengan Adanya kritikan Masarakat sehingga Munculnya Adanya Demo saat itu. Pajak pun Turun tidak jadi Naik.

Nah Yang jadi pertanyaan om BOTOK dan om TEGUH kog Di PENJARAKAN
Apakah Ini ADIL.

Seharusnya para pejabat Pati itu BerTRIMAKASIH sama om BOTOK dan om TEGUH.
Bukannya Malah MENJARAKAN Pejuang Masarakat PATI. Kan Aneh

Bukanya Sadar kog Malah
Menjarakan orang yang Merubah kota PATI Lebih Baik lagi.

Do'aku Muggo Podo Eling
Yen Urip iku Ibarat Mampir ngombe Mung sedelo.
Ojo Dumeh Awakmu Kuoso Banjur sak penak'e
Dewe emoh di Elingke Rakyate.

https://www.facebook.com/BeritaNusantara.pancen.ok/subscribe/






BREAKING NEWS:ALIANSI MASYARAKAT PATI BERSATU:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Rabu 12  Nopember 2025KONTAK...
12/11/2025

BREAKING NEWS:
ALIANSI MASYARAKAT PATI BERSATU
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Rabu 12 Nopember 2025

KONTAK PERSON
Novi (+62 856-4130-1527)
Harno (+62 822-2825-5535)
SIARAN PERS
Pada 31 Oktober 2025, dua peristiwa kelam dialami oleh gerakan perjuangan rakyat
Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Pertama;
pengkhianatan partai politik yang memiliki wakil di DPRD Pati terkait gagalnya
kesepakatan pemakzulan Bupati Pati Sudewo, dan kedua; ditangkap dan ditahannya 2
aktivis AMPB Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto di Mapolda Jateng.
Namun, semua itu menjadi motivasi bagi AMPB untuk terus memperkuat barisan
dan konsolidasi masyarakat basis. Gerakan warga Pati menolak kepemimpinan bupati
yang sombong, sewenang-wenang, dan arogan yang memberi inspirasi gerakan rakyat
secara nasional hingga Nepal tidak akan pernah surut.
Melalui siaran pers ini, AMPB menyatakan:
1. Tetap akan terus bergerak melanjutkan perjuangan membela kepentingan
rakyat, mengkritisi kebijakan pemerintah yang bermasalah, walaupun aneka
tantangan dan ancaman menghadang.
2. AMPB menjadi rumah bersama bagi organisasi masyarakat sipil maupun
individu yang sedang memperjuangkan keadilan, hal-hal terkait kepentingan
rakyat, dan melawan pemerintah yang otoriter melalui aneka ragam media
termasuk demonstrasi, aksi turun ke jalan, serta gerakan parlemen jalanan.
3. Terhadap Bupati Sudewo, AMPB akan:
a. Terus mendesak KPK agar kasus dugaan suap pembangunan dan
pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal
Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
pada periode 2021-2022 saat Sudewo duduk sebagai anggota DPR
RI di Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan
segera diselesaikan.
b. Aneka temuan Pansus Hak Angket DPRD Pati terkait Pemakzulan
Bupati akan ditindaklanjuti AMPB melalui kajian akademis dan
advokasi baik litigasi maupun non-litigasi.
C. Melakukan pemantauan atas semua program kerja pemerintah
dibawah kepemimpinan Sudewo.
4. Dalam mengelola gerakan rakyat ini, AMPB didukung oleh Lembaga Study
dan Bantuan Hukum (LSBH) Teratai Pati, Koalisi Masyarakat Pati Anti
Premanisme (KOMPRES), Kaukus Advokat Progresif Indonesia (KAPI), FDP
(Forum Diskusi Pati), INHAKA (Institut Hukum dan Kebijakan Publik) Pati,
serta menerima kerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang
peduli dan seperjuangan baik lokal maupun nasional.
5. Meminta kepada pihak Kepolisian untuk tegak lurus bersama rakyat dan
khusus untuk keluarga AMPB yang saat ini masih ditahan agar segera
dibebaskan. Kepada kawan-kawan keluarga AMPB yang saat ini masih
ditahan pihak kepolisian, AMPB menyiapkan bantuan hukum dan gerakan
solidaritas tanpa batas.






BREAKING NEWS:AMPB Klaim Gerakan Rakyat Makin Kuat usai Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan :::::::::::::::::::::::::::...
11/11/2025

BREAKING NEWS:
AMPB Klaim Gerakan Rakyat Makin Kuat usai Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Selasa 11 November 2025,

PATI– Upaya pemakzulan terhadap Bupati Pati, Sudewo, melalui panitia khusus DPRD Pati, gagal membuahkan hasil. Namun, kegagalan itu justru memicu semangat baru bagi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) untuk terus menolak kepemimpinan Sudewo yang mereka nilai arogan dan sewenang-wenang.

Koordinator AMPB, Harno, menegaskan pihaknya akan tetap konsisten menolak kepemimpinan Sudewo karena dianggap tidak berpihak pada rakyat. “Kami menilai Sudewo bersikap sombong, sewenang-wenang, dan arogan. Sikap seperti itu hanya akan memantik gerakan rakyat untuk terus melawan,” ujar Harno, Selasa (11/11/2025).

Menurut Harno, AMPB merupakan wadah perjuangan berbagai elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan keadilan dan kepentingan rakyat. Ia menegaskan gerakan tersebut tidak akan surut meski menghadapi tekanan atau ancaman. “Kami akan terus bergerak melalui aksi massa, advokasi, hingga parlemen jalanan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang bermasalah,” katanya. Gerakan Semakin Kuat Setelah Pemakzulan Gagal Harno menyebut dua peristiwa terakhir—gagalnya pemakzulan Bupati Sudewo dan penangkapan sejumlah aktivis AMPB—justru memperkuat tekad kelompok itu.

“Gagalnya pemakzulan merupakan pengkhianatan partai politik yang memiliki wakil di DPRD Pati. Namun semua itu justru menjadi motivasi bagi AMPB untuk memperkuat konsolidasi masyarakat,” ujarnya.

Tiga Langkah AMPB Dalam pernyataannya, Harno menyampaikan tiga komitmen utama AMPB kepada Bupati Sudewo:

1. Mengawal dugaan suap DJKA. AMPB akan terus mengawal kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan periode 2021–2022, saat Sudewo masih menjadi anggota DPR RI Komisi V.

2. Menindaklanjuti hasil Pansus Hak Angket DPRD Pati. AMPB akan mengkaji hasil tersebut secara akademis dan melanjutkan advokasi, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

3. Memantau kinerja pemerintahan. AMPB akan mengawasi seluruh program kerja Pemerintah Kabupaten Pati agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. “Bagi kami, perjuangan rakyat tidak akan berhenti hanya karena kekuasaan. AMPB akan terus berdiri melawan kesewenang-wenangan,” tegas Harno

Sumber:Kompas.com


BREAKING NEWS:AMPB PASTIKAN TAKKENDOR, GERAKAN TOLAKANBUPATI SUDEWO TIDAKSURUT!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...
11/11/2025

BREAKING NEWS:
AMPB PASTIKAN TAK
KENDOR, GERAKAN TOLAKAN
BUPATI SUDEWO TIDAK
SURUT!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Pati – Pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang gagal dilakukan dan ditangkapnya sejumlah aktivis AMPB dipastikan tidak membuat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengendor.

Sebaliknya, gerakan masyarakat ini semakin termotivasi untuk memperkuat barisan dan konsolidasi masyarakat basis.

Salah satu koordinator AMPB Harno mengatakan hal tersebut Selasa (11/11/2025).

”(Gagalnya pemakzulan merupakan) pengkhianatan partai politik yang memiliki wakil di DPRD Pati. Namun, semua itu menjadimotivasi bagi AMPB untuk terus memperkuat barisan da nkonsolidasi masyarakat basis,” tambahnya.

Menurutnya, gerakan warga Pati tersebut tetap konsisten menolak kepemimpinan Bupati Pati Sudewo. Ia menilai Sudewo bersikap sombong, sewenang-wenang, dan arogan.

”Sikap ini memantik gerakan rakyat secara nasional hingga Nepal tidak akan pernah surut. Maka kami tetap akan terus bergerak melanjutkan perjuangan membela kepentingan rakyat, mengkritisi kebijakan pemerintah yang bermasalah, walaupun aneka tantangan dan ancaman menghadang,” tekannya.

Mereka pun kemudian mewanti-wanti Bupati Sudewo dan memberikan tiga pesan untuk Bupati Pati tersebut.

Pesan yang pertama ialah memastikan AMPB akan terus mengawal kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada periode 2021-2022 saat Sudewo duduk sebagai anggota DPR RI di Komisi V.

”Dua, aneka temuan Pansus Hak Angket DPRD Patiterkait Pemakzulan Bupati akan ditindaklanjuti AMPB melalui kajian akademis dan advokasi baik litigasi maupun non-litigasi,” katanya Selasa (11/11/2025).

Ketiga, sambungnya, AMPB akan melakukan pemantauan atas semua program kerja pemerintah di bawah kepemimpinan Sudewo.

AMPB, lanjut dia, menjadi rumah bersama bagi organisasi masyarakat sipil maupun individuyang sedang memperjuangkan keadilan, hal-hal terkait kepentingan rakyat.

AMPB juga, sambung dia, tidak segan melawan pemerintah yang otoriter melalui anekaragam media termasuk demonstrasi, aksiturun ke jalan, serta gerakan parlemen jalanan.

[Murianews]


Address

Madiun

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Website

https://lintasnusantaramedia.wordpress.com/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lintas Nusantara posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lintas Nusantara:

Share