Tukang Posting

07/10/2026

Pemkab Malang menyiapkan kawasan atau desa percontohan yang bebas dari penggunaan sound horeg.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan persoalan penggunaan pengeras suara di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (5/10/2026).

Desa percontohan nantinya tidak hanya menjadi kawasan yang menerapkan pembatasan, tetapi juga diharapkan menjadi sarana edukasi mengenai ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Pemkab Malang juga akan menyosialisasikan aturan penggunaan pengeras suara kepada seluruh kepala desa.

Aturan tersebut mencakup tingkat desibel, durasi penggunaan, jadwal kegiatan, hingga pengawasan teknis di lapangan.

Sumber: timesindonesia.co.id

06/10/2026

JEMAAH HAUL SOLO CURHAT BAYAR PARKIR Rp250 RIBU, TARIF RESMI ELF Rp15 RIBU

Seorang jemaah Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan akun thejaksss7 membagikan pengalamannya saat datang ke Solo bersama rombongan menggunakan mobil Elf, Minggu (4/10/2026) sekitar pukul 03.00 WIB.

ia mengaku diminta membayar parkir sebesar Rp250 ribu di sekitar Majelis Habib Zaky, Pasar Kliwon. Ia menyebut tidak menerima karcis parkir dan saat rombongan pulang, petugas parkir yang sebelumnya meminta pembayaran tersebut sudah tidak berada di lokasi.

Jemaah tersebut kemudian mempertanyakan kewajaran tarif yang dibayarkan dan meminta perhatian pihak terkait.

Sementara itu, Dishub Solo menetapkan tarif parkir Haul Solo 2026. Untuk kendaraan angkot, Elf, dan minibus, tarif sekali parkir ditetapkan Rp15 ribu. Tarif tersebut berlaku di badan jalan dan lahan milik Pemkot Solo.

Dishub juga sebelumnya menyatakan akan memperketat pengawasan parkir selama rangkaian Haul Solo dan menindak tarif yang tidak sesuai ketentuan.

Sumber: thejaksss7, Dishub Kota Surakarta, Solo Kini

03/10/2026

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP/2026 yang dikeluarkan pada [Jumat, 2 Oktober 2026], Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto merombak total jajaran Kepolisian Daerah (Polda) di Pulau Jawa dan sejumlah wilayah lainnya di Indonesia.

Mutasi perdana ini mencakup 19 posisi Kapolda, dengan rotasi penuh pada enam Polda di Jawa yakni Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten. Salah satu perubahan utama adalah penunjukan Irjen Pol. Dadang Hartanto, mantan Kapolda Maluku, sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Pol. Asep Edi Suheri yang kini menjabat sebagai Irwasum Polri.

Selain rotasi di Pulau Jawa, kebijakan mutasi ini juga menjangkau 13 Polda di luar Jawa, termasuk wilayah Sumatra, Sulawesi, Bali, NTT, dan Maluku. Langkah strategis ini mencakup pengangkatan sejumlah perwira tinggi dan menengah untuk mengisi posisi penting di tingkat polda maupun markas besar.

Seluruh pejabat kepolisian yang dimutasi dalam instruksi tertulis tersebut diwajibkan untuk segera melaksanakan tugas di tempat yang baru paling lambat 14 hari sejak penetapan keputusan.

03/10/2026

Dulu dikenal lantang mengkritik kekuasaan, kini Rocky Gerung resmi berada di lingkaran penasihat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Usai dilantik, Rocky menjawab pertanyaan soal alasan dirinya menerima posisi tersebut. “Alasan gua menolak apa?” kata Rocky.

Rocky juga menegaskan posisi barunya bukan berarti kehilangan sikap kritis. Menurutnya, Wantimpres justru memiliki fungsi kritis terhadap arah kebijakan pemerintah dengan memberikan pertimbangan kepada Presiden.

02/10/2026

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik pengamat politik sekaligus filsuf terkenal, Rocky Gerung, sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Kabar ini langsung memicu riuh rendah di ruang publik. Bagi sebagian besar masyarakat, momen pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan sebuah antiklimaks dari sebuah narasi perlawanan yang selama bertahun-tahun diagungkan.

Langkah Rocky masuk ke dalam lingkaran kekuasaan memicu gelombang kritik dari publik yang merasa kecewa. Bagaimana tidak? Di berbagai mimbar akademik dan diskusi televisi, Rocky berkali-kali dengan lantang mendefinisikan dirinya sebagai oposisi moral yang tidak akan pernah sudi memakan rekam jejaknya sendiri.

Publik tentu belum lupa pada salah satu pernyataannya saat menanggapi tawaran-tawaran politik masa lalu: 𝗶𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗲𝗴𝗮𝘀 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗸𝗹𝗮𝗶𝗺 𝗼𝗴𝗮𝗵 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗯𝗮𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗯𝗶𝗿𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶, 𝗸𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗯𝗮𝗴𝗶𝗻𝘆𝗮, 𝘁𝘂𝗴𝗮𝘀 𝘀𝗲𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗴𝗮 𝗷𝗮𝗿𝗮𝗸 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗸𝗲𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮𝗮𝗻 𝗮𝗴𝗮𝗿 𝗹𝗼𝗴𝗶𝗸𝗮𝗻𝘆𝗮 𝘁𝗲𝘁𝗮𝗽 𝗷𝗲𝗿𝗻𝗶𝗵.

Namun hari ini, kata-kata garang itu mendadak menguap di udara Istana. Penegasan masa lalu tentang janji untuk terus berada di luar pagar demi menemani rakyat kini berbenturan keras dengan realitas dokumen pelantikan yang ia tanda tangani. Netizen pun merasa investasi emosional mereka—membela argumen-argumen tajam Rocky selama bertahun-tahun—berujung pada ironi politik yang paling klise.

Saat melangkah masuk ke area Istana Negara, Rocky sempat dicegat oleh awak media. Ketika dikonfirmasi mengenai kebenaran dirinya yang akan mengenakan jas resmi sebagai pejabat negara, ia hanya melempar kalimat bersayap khasnya:

Istilah radical break yang terdengar akademis itu seketika terasa hambar di telinga publik. Bagi masyarakat yang selama ini menjadikannya simbol perlawanan, kalimat itu terdengar seperti tameng bahasa untuk menutupi sebuah kompromi. Garis pembatas tegas yang dulu ia bangun antara oposisi dan penguasa tampak runtuh begitu saja demi sebuah kursi di lingkar dalam Wantimpres.

02/10/2026

Praktik kotor di balik jeruji besi kembali memicu kemarahan publik setelah Ombudsman RI membongkar borok luar biasa yang terjadi di dalam Rutan Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pejabat pengamanan rutan, Nur Mariyana Putri, kini resmi dinonaktifkan dan ditarik ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait skandal pungutan liar (pungli) bernilai fantastis.

Langkah tegas ini dinilai publik sudah sangat terlambat bagi seorang oknum yang kini ramai dicap netizen sebagai "Duta Pungli".

Kekecewaan dan kecaman publik kian memuncak ketika netizen mengaitkan kasus ini dengan sebuah video viral masa lalu yang memuat sindiran tajam: “𝙅𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙠𝙚𝙧𝙟𝙖 𝙨𝙚𝙤𝙡𝙖𝙝 𝙥𝙚𝙜𝙖𝙬𝙖𝙞 𝙡𝙖𝙥𝙖𝙨 𝙜𝙖𝙠 𝙥𝙪𝙣𝙜𝙡𝙞 𝙜𝙖𝙠 𝙗𝙞𝙨𝙖 𝙝𝙞𝙙𝙪𝙥 𝙢𝙚𝙬𝙖𝙝 𝙙𝙖𝙣 𝙝𝙚𝙙𝙤𝙣.” Kalimat yang awalnya dianggap satire tersebut kini terasa seperti tamparan keras yang membongkar realita bobroknya mental oknum penegak hukum yang tega memperjualbelikan fasilitas negara demi memuaskan nafsu keserakahan pribadi.

Bagaimana masyarakat tidak mengutuk keras? Temuan Ombudsman di lapangan menunjukkan nominal pemerasan yang benar-benar tidak masuk akal.

Monopoli Ponsel Ratusan Juta: Warga binaan diduga diperas hingga Rp250 juta hanya demi mendapatkan izin memegang telepon seluler di dalam rutan.
Bisnis Kamar Tahanan: Untuk sekadar pindah sel atau "turun kamar", oknum di dalam rutan tega mematok tarif Rp500 ribu per kepala.

Tindakan korup ini terasa sangat kejam mengingat kondisi fasilitas dasar rutan yang sengaja dibiarkan memprihatinkan. Di saat oknum rutan diduga mengeruk keuntungan ratusan juta rupiah, para tahanan dipaksa hidup berjejal karena kapasitas sel yang melampaui batas (overcapacity). Lebih parah lagi, ketersediaan air bersih sering kali macet, dan saat mengalir pun kondisinya keruh berwarna kuning.

Meskipun status hukum Nur Mariyana Putri saat ini masih dalam proses pembuktian oleh Tim Kepatuhan Internal Ditjenpas, penonaktifan ini harus menjadi momentum pembersihan total. Publik tidak lagi butuh drama ataupun jargon integritas palsu di atas panggung formal.

Masyarakat menuntut tindakan hukum yang tegas, pemecatan tidak hormat, serta sanksi pidana berat agar tidak ada lagi oknum berseragam yang menjadikan hukum sebagai komoditas bisnis pribadi.

01/10/2026

Uemanee

01/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

PAK PURNOMO SPILL PENGHASILAN YOUTUBE

Pak Purnomo akhirnya membuka gambaran penghasilan dari kanal YouTube miliknya yang selama ini turut menjadi salah satu sumber dukungan untuk kegiatan sosial.

Penghasilan tersebut masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk membantu banyak orang, termasuk merawat ratusan ODGJ yang berada dalam perawatannya.

Unggahan itu pun mengundang beragam reaksi dari netizen. Salah satu komentar yang muncul mempertanyakan mengapa penghasilan tersebut masih menjadi persoalan untuk diperiksa.

Di sisi lain, Pak Purnomo sebelumnya menyatakan siap menunjukkan penghasilan media sosial maupun rekening terkait apabila diperlukan. Ia menegaskan bahwa kegiatan sosial yang selama ini dilakukan akan tetap berjalan.