08/10/2025
Melihat ke Belakang: Apakah Pemimpin Lama adalah Korban?
Sekarang, mari kita gunakan kacamata ini untuk melihat sejarah kelam Talaud. Kita tahu betul mantan Bupati Elly Lasut dan Sri Wahyumi Manalip berakhir di penjara karena kasus korupsi. Publik dengan cepat menghakimi mereka sebagai pemimpin yang korup.
Namun, mari kita beranikan diri bertanya: “Jangan-jangan, kegagalan para pemimpin lama itu bukan murni karena sikap ‘bandit’ mereka semata, melainkan karena mereka adalah korban dari rantai birokrasi yang lemah, menjebak, dan mungkin diisi oleh oknum-oknum ‘bandit’ yang sesungguhnya?”
--- Selengkapnya: KOMENTAR ID
TOPIK KOMENTAR HARI Ini:
Oleh: Roy Salibana, Pengamat Kebijakan Publik
Publik yang terhormat, apa yang kita saksikan di Kabupaten Kepulauan Talaud hari ini terhentinya APBD Perubahan 2025 sangat mudah untuk disederhanakan sebagai konflik antara dua tokoh: Pj. Bupati Fransiscus Manumpil dan Sekda Yohanis B. K. Kamagi. Namun, jika kita berhenti di situ, kita kehilangan esensi masalah yang sebenarnya, sebuah penyakit kronis yang mungkin telah menjatuhkan para pemimpin Talaud di masa lalu.
Mari kita urai persoalan ini dengan alur yang lebih jernih untuk memahami apa yang sesungguhnya dipertaruhkan.
Alur Sederhana ‘Jebakan Birokrasi’
Bayangkan sebuah proses sederhana. Tim teknis di bawah, dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekda, menyusun sebuah usulan pergeseran anggaran. Usulan ini, karena berbagai alasan—entah karena tekanan waktu, kelalaian, atau kepentingan tersembunyi—memiliki celah prosedur atau landasan hukum yang lemah.
Dokumen setebal ratusan halaman itu kemudian diletakkan di meja kepala daerah. Tim akan berkata, “Pak Bupati, semua sudah aman, sudah sesuai aturan dan kajian teknis.” Kepala daerah, yang dihadapkan pada puluhan agenda lain, menaruh kepercayaan pada rantai komando di bawahnya. Tanda tangan pun dibubuhkan.
Beberapa tahun kemudian, aparat penegak hukum datang. Mereka menemukan kerugian negara.
