30/01/2025
Hasil Pembacaan situasi umum AMP _kk lombok
Salam Pembebasan nasional Papua Barat.!!
Salam revolusi.!!
Update hasil pembacaan situasi umum aliansi mahasiswa Papua komite kota Lombok 30 Januari 2025 jam: 18:00 WITA bersama kawan-kawan solidaritas
Melihat dengan pembacaan situasi umum baik itu lokal maupun nasional dan internasional kondisi dunia terutama negara-negara adidaya Amerika Serikat, Rusia,china dan Negara cangkokan imperialisme Misalnya di Indonesia yang begitu luar bisa jam-an presiden RI Jokowi 10 tahun dan berjalannya Menganti posisi anak aram Jokowi Gibran,!
Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Raja korup kita masuk tiga besar setelah Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Presiden Kenya William Ruto. Empat dari enam lainnya adalah: Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan Pengusaha India Gautam Adani. Dinobatkannya Jokowi di urutan ketiga sebagai pemimpin dunia terkorup mengungkapkan betapa busuknya pemerintahan kita. Sementara Bashar al-Assad dan Sheikh Hasina berhasil digulingkan, Jokowi luput dari revolusi dan masih memiliki kendali di pemerintahan yang ada saat ini.
Bashar al-Assad menempati urutan pertama pemimpin terkorup di dunia. Rezim ini hanya dapat bertahan karena dukungan eksternal dari Rusia dan Iran. Selama bertahun-tahun dia memecah belah rakyat atas dasar sentimen etnis untuk mempertahankan kekuasaannya. Hampir 90 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan dan hanya bertahan hidup dengan kurang dari $2 sehari. Inflasi dan kehancuran selama perang saudara telah membuat rakyat frustrasi. Sebagian besar rakyat tidak lagi mendukung rezim ini. Pemberontakan kecil saja dari kelompok islamis berhasil meruntuhkan rezim ini. “Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan, akan memakan waktu puluhan tahun untuk diatasi,” kata Alia Ibrahim, salah satu juri OCCRP. Pemerintahannya begitu korup dan busuk sampai ke akar-akarnya. Inilah alasan mengapa rezim ini runtuh seperti rumah kartu.
Begitu p**a Presiden Kenya William Ruto. Pemerintahannya begitu serakah dan korup. Pengangguran kaum muda semakin menjamur. Dia mendorong undang-undang pajak yang kontroversial sehingga kehidupan rakyat semakin sulit. Dalam dua tahun sejak Ruto menjadi presiden, pajak atas gaji naik, pajak penjualan bahan bakar berlipat ganda dan orang-orang juga diharuskan membayar retribusi perumahan dan pajak asuransi kesehatan baru yang tidak menguntungkan banyak warga Kenya. Undang-undang ini memicu protes besar-besaran yang hampir meruntuhkan rezim tersebut.
Hal sama juga dilakukan Presiden Jokowi. Selama sepuluh tahun menjadi presiden dia berhasil mengamputasi KPK untuk menjadi senjata menundukkan musuh-musuh politiknya dan mengebiri Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan anaknya Gibran sebagai wakil presiden. Dia menjadikan menantunya Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan; Anwar Usman, adik iparnya, menduduki lembaga pemerintahan Mahkamah Konstitusi (MK)
Dia juga menjadikan Sigit Widyawan, suami dari sepupunya, menduduki jabatan Komisaris Independen Bank Negara Indonesia; Joko Priyambodo, keponakan Jokowi, menduduki jabatan Direktur Pemasaran dan Operasi Patra Logistik—anak perusahaan Pertamina; Bagaskara Ikhlasulla Arif, putra dari adik bungsu Jokowi, memegang jabatan Manager Non-Government Relations di Pertamina.
Tidak heran rilis OCCRP ini membuat para pendukung Jokowi gusar. PSI yang menjadi motor pembela Jokowi menuduh OCCRP tidak kredibel dan menyebarkan berita bohong. Jokowi juga mengatakan tidak ada bukti kalau dia korupsi. Tetapi penolakan ini tidak melemahkan tuduhan terhadapnya, tapi justru sebaliknya.
Di masa kepresidenan Jokowi indeks persepsi korupsi terus turun. Korupsi tidak hanya dinilai dari praktek langsung menjarah kekayaan negara, tetapi juga, dan terutama selama rejim Jokowi, peran pemerintahannya dalam memfasilitasi penyalahgunaan kekuasaan. Indeks ini turun dari 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2022. Salah satu penyebabnya adalah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang disahkan pada 2019. Revisi UU KPK membuat lembaga anti-korupsi tersebut berada di bawah kewenangan eksekutif. Juga, revisi UU KPK mengatur ulang penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan, yang harus dilakukan atas izin Dewan Pengawas. Ini semua telah membuat KPK seperti macan ompong.
Bila fakta-fakta sudah jelas, maka pembuktian bisa dilakukan di pengadilan. Tetapi semua fakta-fakta yang ada tidak dapat mengadilinya. Dia seharusnya digulingkan seperti halnya Perdana Menteri Bangladesh Syeikh Hasina. Tetapi ini tidak terjadi. Korupsi dan nepotisme terus berjalan. Jokowi masih memiliki tangan di pemerintahan melalui anaknya. Dinasti Jokowi sama sekali belum digulingkan. Presiden yang ada saat ini hanya melanjutkan agendanya saja. Skandal-skandal korupsi akan jauh merebak dan lebih buruk. Mereka yang berkuasa, kendati dengan semua korupsi dan nepotismenya, tidak dapat diadili. Bila pun ada banyak bukti, tetapi siapa yang bisa membuktikan, mengadili dan menghukumnya? Tidak ada. Kecuali rakyat yang mengadilinya melalui revolusi. Inilah yang luput saat itu.
"Dalam sistem ini, hukum dan aparat hanyalah alat untuk melindungi kepentingan mereka yang kaya dan berkuasa. Polisi sejatinya adalah bagian dari badan khusus orang bersenjata untuk membela kelas kapitalis dalam mengeksploitasi rakyat pekerja. Kita saksikan bagaimana polisi digunakan untuk menggebuki demonstran, menangkapi petani yang melawan penyerobotan tanah, mengintimidasi aktivis buruh, tani dan lingkungan, dan menjadi pelindung pabrik-pabrik dari buruh yang membangkang. Tidak heran bila keseluruhan lembaga kepolisian juga terlibat dalam praktik eksploitasi dan KKN yang menginjak-injak hak rakyat kecil. Pemerintah kita tidak berkepentingan untuk menghapus KKN dari kepolisian karena pemerintahan kita juga adalah sarang penyamun yang sama. Skandal-skandal busuk polisi akan selalu ada selama kita hidup di sistem kapitalisme. Untuk membersihkan polisi dari penyalahgunaan wewenang dibutuhkan perubahan fundamental dan revolusioner dalam masyarakat, yaitu menumbangkan kapitalisme dan menggantinya dengan sosialisme yang akan menjamin kontrol demokratik buruh terhadap ekonomi dan politik. Di bawah sosialisme, institusi polisi yang ada akan digantikan dengan rakyat bersenjata, yang berarti kontrol demokratik dan partisipasi langsung buruh dalam menjaga tata tertib dan keamanan masyarakat."
Papua Barat merdeka sejak 1961 namun bangsa yang ( defacto dan de jure) itu 18 hari kemudian Soekarno mendengar Papua Barat sudah merdeka sejak 1 december 1961 kemudian watak imperialisme Soekarno Hatta membentuk ABRI tujuan untuk mengkalim Papua Barat secara brutal demi kepentingan imperialisme komrador kapitalisme yang sistematis antusias yang lancarkan Soekarno watak imperialis membentuk TRIKOMADO atau TRIKORA di alun-alun jogjakarta 1 december 1961 tiga butir:
*Bubarkan negara boneka Papua buatan Belanda, *Kibarkan sang merah putih di irian jaya,
*mobilisasi guna mempertahankan wilayah Papua.
Mengklonisasi Papua secara paksa sejak 1 Mey 1963 kemudian menanamkan modal asing tanpa bertanya terhadap rakyat Papua sejak 07 April 1967 PT Freeport McMoRan mimika maka dari itu kami tidak lagi Eran namanya tragmigrasi atau PSN dan kepentingan IMPERIALISEM Kapitalisme, kolonialisme Indonesia yang sistematis mengakumulai merampas hak-hak adat Papua dengan luar biasa melancarkan komrador sistem Borjuis imperialisme Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan kebijakan pada rezim Jokowi yang bertujuan membangun fasilitas penunjang industri -industri strategis dan juga membangun infrastruktur-infrastruktur yang mempunyai investasi bernilai tinggi yang dikelola oleh negara bersama dengan oligarki nya. Dasar hukumnya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sejak 2016 hingga 2024 PSN tercatat sudah 195 Proyek yang sudah terealisasi dengan nilai sebesar RP. 1.519 Triliun. Beberapa Proyek rencananya bahkan ada yang sudah direalisasikan di Papua. Proyek nya bergerak di berbagai sektor terutama:
1.Migas, Proyek tangguh Train 3 LNG Bintuni, 2. Pembangunan infrastruktur untuk memperlancar aktivitas transportasi pengangkutan komoditas ekspor hasil dari eksploitasi alam Papua, pembangunan pelabuhan serta bandara di Nabire dan Sorong. 3. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau kawasan Industri dengan luas lahan sebesar 523,7 tanpa persetujuan dari masyarakat adat Mai sebagai pemilik Ulayat. 4. Pengembangan pangan dan energi dengan luas lahan sebesar 2 Juta hektar atau 63 Kota Surabaya. Program ini berupa cetak sawah 1 juta hektar dan Perkebunan tebu sebagai bahan baku produksi bioetanol sebesar 1 Juta hektar.
Selain Proyek Strategis Nasional ada juga pembangunan blok-blok kawasan industri ekstraktif seperti: 1. Blok Weiland yang memiliki Cadangan Emas di Mapiha, Kabupaten Dogiyai. 2. Blok Warim yang memiliki cadangan miyak sebesar 25,968 miliar barel dan cadangan gas sebesar 47,37 Triliun Kaki Kubik. Cadangan ini diperkirakan oleh Kementerian ESDM akan dua kali lebih besar dari blok Masela di Ambon. Blok Warim berlokasi di Kabupaten Mimika. 3. Blok Wabu memiliki cadangan Emas sebesar 8,1 Juta Ton Emas dengan keuntungan penjualan di perkirakan bisa mencapai Rp. 2217, Triliun. 4. Blok Bobara melewati wilayah Kaimana-Fakfak dengan luas area 8.444 kilometer persegi. Blok ini memiliki cadangan minyak dan gas bumi sebesar 6,8 miliar barel.
Eksploitasi sumber daya alam yang gila-gilaan rezim imperialisme Kapitalis Kolonial Prabowo-Gibran ini akan diperlancar dengan pemetaan wilayah eksploitasi melalui perencanaan pemekaran Daerah Otonom Baru sebanyak 9 Provinsi dan 56 Kabupaten-Kota. Tujuan dari pemekkaran banyak DOB ini memperlancar pembangunan infrastruktur yang dapat mempelancar proses produksi. Mulai dari pengangkutan bahan mentah ke pabrik hingga diekspor. Skema ini menggunakan pejabat elit- elit Papua sebagai kacung yang akan mempermulus jalan nya semua kebijakan. Borjuis lokal ini akan mengklaim diri sebagai representasi rakyat Papua untuk mendukung dan menerima jalannya proyek-proyek akumulasi modal kolonial.
Kasus Negera kolonial Indonesia bukan hanya soal mengeksploitasi sumber daya alam Papua melainkan negara kolonial Indonesia presiden ke presiden sejak Sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap orang Papua dapat dikategorikan ke dalam empat periode berikut:
1. Masa Kepresidenan Soekarno yang dikenal dengan “Orde Lama” (1963-1967).
2. Masa Kepresidenan Soeharto yang dikenal dengan “Orde Baru” (1967-1998).
3. Era Reformasi Demokrasi yang dikenal dengan “Reformasi” (1998-2001).
4. Era Otonomi Khusus, yang dikenal sebagai “Otsus” (2001-sekarang).5.
6. Inga 2025 rezimnya Prabowo Subianto anak aram Jokowi. Melancarkan pengiriman militer di Papua ribuan TNI-Polri untuk memusnahkan rakyat Papua
Dan mengakumulai sumberdaya alam Papua demi kepentingan imperialisme-kapitalis yang sistematis untuk impor dan ekspor negara² adidaya AS, China, Rusia,dan suprastruktur yang sistematis komrador
merupakan Ecosida, genosida, ekosait marginalisasi orang Papua dan orang Papua akan di punah diatas tanahnya sendiri.
melihat dengan pembacaan situasi umum Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Lombok
Melakukan Konsolidasi dan Teklap menuju Aksi memperingati HUT (AMP-KK) Lombok yang ke-4 Tahun
1 February 2021 - 1 February 2025 lombok"
&
Tolak Transmigrasi, Tolak PSN dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua!
Maka dari itu kami dari aliansi mahasiswa Papua komite kota Lombok mengudang kawan-kawan mahasiswa Papua berdomisili di lombok serta Solidaritas Indonesia untuk west Papua dapat Adir 1 February 2024 akan melakukan aksi mimbar bebas akan di laksanakan pada :
Hari/Tgl : Sabtu 01 February 2025
Jam/ : 10.00 WITA
Lokasi titik AkSI : ISLAMIC CENTER
Sekian Dan terima kasih atas perhatian dan partisipannya Kawan-kawan sekalian God bless all 🙏🏽
Jika kita sebagai intelektual Papua maka Adir dan melakukan aksi damai bersama dan kawan jangan diam diri di kos namun bersatu dan melawan sistem yang sistematis membunuh rakyat kita di Papua.
Tanah juang,30 Januari 2025 Lombok
