Uptudate_news

11/11/2025

24/10/2025

UPTUDATE _ NEWS | MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersilaturahmi dengan Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumut, di Restoran Pondok Indah, Medan, Rabu (22/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Bobby berdiskusi mengenai pengembangan kegiatan keumatan dan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap pesantren di Sumut.

“Tadi (diskusi) bagaimana mengembangkan kegiatan-kegiatan keumatan di Sumatera Utara melalui Muhammadiyah, sekaligus silaturahmi di Hari Santri ini,” ujar Bobby.

Bobby menjelaskan, Pemprov Sumut akan memberikan dukungan kepada pesantren, khususnya dalam program pendidikan gratis tingkat SMA. Untuk itu, ia meminta Muhammadiyah mendata pesantren di bawah naungannya agar dapat dipilah mana yang layak menerima dukungan.

“Perlu pendataan betul-betul, dipilah mana (pesantren) yang bisa kita support, pasti disupport. Program pendidikan gratis untuk anak-anak SMA akan kita lakukan per zona,” kata Bobby.

Ketua PW Muhammadiyah Sumut, Hasyimsyah Nasution, mengapresiasi perhatian Gubernur Bobby terhadap kegiatan keumatan dan dunia pesantren. Ia menyebut Muhammadiyah siap mendata pesantren untuk menindaklanjutinya.

“Pak Gubernur memberikan perhatian, dan kami sebagai pengelola pesantren tentu senang. Mudah-mudahan segera terealisasi sesuai arahan beliau,” ujar Hasyimsyah.

Hasyimsyah menyampaikan bahwa Muhammadiyah memiliki tiga pesantren di Sumut, masing-masing di Kuala Madu (Langkat), Sipirok (Tapanuli Selatan), dan Kerasaan (Simalungun), dengan total sekitar 2.000 santri.

“Ada di Kuala Madu Langkat, ada di Sipirok, ada di Kerasaan, Simalungun. Yang besar itu Kuala Madu santrinya lebih 1.050, yang di Sipirok itu ada 600-an. Kemudian yang di Kerasaan ada 300-an lebih, mungkin hampir 400, Itu santri kita,” ungkap Hasyimsyah.

Hasyimsyah juga mengatakan, pada pertemuan tersebut, Gubernur Bobby juga meminta agar Muhammadiyah terus proaktif mendukung program pemerintah. Terutama mengenai persoalan masalah ekonomi umat.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, dan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga.
(RED).

24/10/2025

UPTUDATE _ NEWS | MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan seluruh kabupaten/kota di Sumut, untuk mempercepat layanan perizinan bangunan. Langkah ini dilakukan guna mendukung percepatan program nasional pembangunan tiga juta rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk melakukan percepatan layanan perizinan bangunan, termasuk memperkuat sistem digital melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG),” ujar Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut, Chandra Dalimunthe, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (23/10/2025).

Lebih lanjut dikatakan Chandra, Gubernur Sumut juga meminta daerah untuk memperluas sosialisasi dan menghapus kewajiban penggunaan jasa konsultan bagi rumah sederhana melalui penggunaan sistem prototype bangunan dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Semua upaya ini merupakan bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan langkah ini akan membantu masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah sebagai target utama dari program pembangunan tiga juta rumah agar memiliki rumah sendiri yang layak huni,” ujar Chandra.

Tak hanya itu, langkah yang dilakukan Gubernur Sumut juga merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh tiga Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang dukungan percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah.

Terutama setelah kunjungan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Sumut, untuk meninjau perumahan bagi MBR di Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang, pada 10 Oktober 2025, Chandra mengatakan telah dilakukan diskusi, pertemuan dan pembahasan antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara, para pengembang perumahan dan pihak terkait lainnya terkait cara mensukseskan program dimaksud.

SELANJUTNYA DIKOLOM KOMENTAR:>>>>>>>>

24/10/2025

UPTUDATE _ NEWS | BINJAI – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumut memberikan kemudahan bagi pesantren dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ia menegaskan agar pengurusan izin tersebut digratiskan, demi mencegah keresahan di kalangan pengelola pesantren seperti yang sempat terjadi di Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Sumatera Utara yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Binjai, Rabu (22/10/2025).

Bobby menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola pesantren agar urusan administrasi tidak menjadi beban yang justru menghambat aktivitas pendidikan keagamaan.

“Nanti akan kita tindak lanjuti karena kewenangan PBG itu ada di pemerintah kabupaten dan kota. Kita minta bupati dan wali kota mendata jumlah pesantren di wilayahnya masing-masing. Kita tidak mau kejadian seperti di Jawa Timur terulang, di mana pihak pesantren resah,” tegas Bobby.

Ia juga menegaskan, Pemprov Sumut akan menerbitkan surat edaran resmi kepada seluruh kepala daerah di Sumut agar pengurusan izin dan PBG untuk pesantren bisa dinolkan atau digratiskan.

“Kita minta tidak ada pungutan biaya apa pun dalam proses ini,” ujarnya.

Selain itu, Bobby mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap kelayakan bangunan pesantren akan tetap dilakukan oleh tim dari pemerintah kabupaten dan kota bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Ia mencontohkan Pemko Binjai yang sudah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menilai kelayakan bangunan pesantren, termasuk dari aspek pondasi dan konstruksi.

“Kalau ada bangunan yang tidak layak, segera laporkan. Nanti tim akan turun untuk membantu,” kata Bobby.

Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Binjai Amir Hamzah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Sumut. Ia memastikan Pemko Binjai akan segera bergerak menindaklanjuti kebijakan itu melalui satgas yang sudah ada.

SELANJUTNYA DIKOLOM KOMENTAR:>>>>>>>>>>>>

24/10/2025

UPTUDATE _ NEWS | MEDAN – Kebijakan Pemerintah Pusat menyesuaikan Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan membuat Pemerintah Daerah (Pemda) perlu berinovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan sektor investasi melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).

Menurut Bobby Nasution, total pengeluaran Pemda di Sumut tahun depan akan berkurang sekitar Rp9 triliun akibat penyesuaian TKD. Sementara di sisi lain, Sumut ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8% hingga 7,2%.

“Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Harus ada yang menutup celah ini, salah satunya melalui KUR dan KPP. Karena itu, Pemda akan terus memantau pemanfaatan KUR agar targetnya tercapai dan dapat dimaksimalkan,” ujar Bobby Nasution usai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (21/10/2025).

Bobby menyebutkan, realisasi KUR di Sumut saat ini masih menempati posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp11 triliun, tepat di bawah Sulawesi Selatan. Padahal, secara jumlah penduduk dan pelaku UMKM, Sumut seharusnya memiliki potensi lebih besar.

“Kita belum maksimalkan ini. Bahkan masih ada daerah yang tidak melakukan pendataan UMKM-nya. Jadi mohon kerja samanya, agar perekonomian masyarakat kita semakin membaik ke depan,” tegas Bobby.

Dalam kegiatan akad massal tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur yang melakukan akad pemanfaatan KUR dan KPP. Bobby berharap jumlah debitur terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Semua sudah ada targetnya, termasuk untuk bank-bank di daerah. Saya berharap debitur kita terus bertambah sehingga target KUR dan KPP bisa tercapai. Ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bobby.

SELANJUTNYA DIKOLOM KOMENTAR : >>>>>>>>>>

24/10/2025

UPTUDATE _ NEWS | MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang kerap dihadapi para nelayan.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Direktur Usaha Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, di Anjungan Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30, Medan, Senin (20/10/2025).

Salah satu permasalahan utama nelayan, kata Bobby, adalah perizinan. Ia menegaskan bahwa perizinan menjadi hal penting agar nelayan dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman.

“Agar kesejahteraan nelayan tercapai, perlu dipastikan bagaimana mereka mendapatkan hasil tangkapan yang lebih baik, serta merasa aman dan nyaman dalam bekerja,” ujar Bobby.

Untuk itu, Bobby mengajak Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat kerja sama dalam hal kewenangan dan kebijakan, sebagai wujud kolaborasi dalam menyejahterakan masyarakat, khususnya nelayan di Sumut.

Bobby menambahkan, Sumut memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, dengan jumlah masyarakat yang bekerja sebagai nelayan juga cukup tinggi.

“Sumut adalah salah satu provinsi dengan hasil laut yang cukup besar, dan menjadi satu pendorong ekonomi daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Usaha Penangkapan Ikan KKP, Ukon Ahmad Furqon, menyambut baik ajakan kolaborasi dari Gubernur Bobby Nasution. Ia menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti usulan kerja sama tersebut.

Ukon menjelaskan, saat ini KKP sedang melaksanakan berbagai kegiatan fisik dan nonfisik di Sumut. Salah satunya adalah pengembangan Pelabuhan Perikanan Belawan di Medan, serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Sumut.

SELENGKAPNYA DIKOLOM KOMENTAR >>>>>>>>>>>

24/10/2025

UPTUDATE _ NEWS | MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution terus mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Sumut. Hingga akhir tahun 2025, ditargetkan sekitar 1.700 dapur SPPG telah berdiri.

“Tentunya kami di Pemprov Sumut mendukung penuh, ini program utama Pak Presiden, pemenuhan gizi anak anak, ibu hamil dan ibu menyusui, manfaatnya besar,” kata Bobby Nasution, saat menerima audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan Donal Simanjuntak, di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (20/10/2025).

Program MBG tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi gizi masyarakat. MBG juga menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar.

“Efek sampingnya begitu besar, menyerap tenaga kerja yang banyak, juga meningkatkan perputaran perekonomian,” kata Bobby.

Bobby juga meminta pada KPPG agar mengkalkulasi kebutuhan bahan pangan untuk MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pangan di Sumut. Sehingga harga bahan pangan bisa dijaga stabilitasnya.

“Kalau boleh nanti data kebutuhan bahan pangannya dirinci untuk semua SPPG, sehingga nanti bisa sama sama kita bisa jaga stabilitas harga pangannya,” kata Bobby.

Sementara itu, Kepala KPPG Medan Donal Simanjuntak menjelaskan bahwa saat ini terdapat 893.720 penerima manfaat program MBG di Sumut, terdiri atas 871.617 peserta didik dan 22.103 non peserta didik (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui).

Selain itu, program MBG juga telah menyerap 13.190 tenaga kerja di dapur SPPG se-Sumut. Hingga kini, terdapat sekitar 768 SPPG yang sedang dalam tahap persiapan pembangunan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Alfi Syahriza, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Naslindo Sirait.

(RED).

22/10/2025

MEDAN – Dalam upaya menekan harga cabai merah yang menjadi salah satu pemicu inflasi di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melakukan intervensi pasar dengan mendatangkan 50 ton cabai merah dari Jawa. Diharapkan langkah ini mampu menjaga stabilitas harga cabai di pasaran.

Cabai merah tersebut akan dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp55.000 per kilogram. Pengiriman dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama 11 ton sudah tiba Sabtu (18/10) malam di Medan, segera menyusul tahap kedua 22 ton, dan tahap ketiga 17 ton.

“Diharapkan setelah kita intervensi, harga cabai akan terkendali,” ujar Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, saat menerima kedatangan tahap pertama cabai merah dari Jawa, di Pasar Lau Cih, Medan, Sabtu (18/10/2025).

Turut hadir Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Provinsi Sumut Fitra Kurnia, dan Kompol P Siallagan dari Satgas Pangan Polda Sumut.

Distribusi cabai merah ini difokuskan di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, yang menjadi dua wilayah penyumbang inflasi tertinggi di Sumut.

Beberapa pasar yang menjadi titik distribusi antara lain Pasar Induk Lau Cih, Pasar MMTC, Pasar Sei Sikambing, Pusat Pasar, Pasar Sukaramai, serta sejumlah pasar di Kabupaten Deliserdang.

Kolaborasi pengadaan cabai merah ini dilakukan oleh sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut, yaitu PT Dhirga Surya, PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ), serta PT Pembangunan Prasarana Sumut.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan utama penyumbang inflasi.

“Kami telah ke beberapa daerah untuk mencari stok cabai merah. Setelah mendapatkan pasokan, kami diamanatkan menjualnya sesuai HET, yakni Rp55.000 per kilogram,” ujar Direktur PT Dhirga Surya, Ari Wibowo.

Agar distribusi cabai merah intervensi ini berjalan lancar dan sesuai ketentuan harga, Satgas Pangan Polda Sumut turut melakukan pengawasan dan pengawalan. Dengan demikian, harga cabai merah di tingkat konsumen dapat tetap terkendali dan tidak melebihi HET.

(Red)

22/10/2025

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang masih terjadi di sejumlah daerah. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Satgas Anti Mafia Tanah, serta Tim Inventarisasi Konflik Agraria.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, menyampaikan hal tersebut dalam temu pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (17/10/2025).

Menurut Basarin, Sumut termasuk salah satu provinsi dengan konflik agraria tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 133 kasus konflik mencakup 34 ribu hektare lahan dan berdampak pada lebih dari 11 ribu kepala keluarga.

“Konflik umumnya melibatkan masyarakat dan perusahaan pemegang konsesi seperti HGU, HGB, atau HPL, yang seringkali bermula dari proses pelepasan lahan yang tidak transparan,” jelas Basarin.

Ia juga mencontohkan keberhasilan penyelesaian konflik di Desa Mbal-Mbal Petarum, Kabupaten Karo, di mana masyarakat berhasil memperoleh hak pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 182 hektare bagi 39 kepala keluarga melalui keputusan Menteri LHK.

Basarin menegaskan, Pemprov Sumut berkomitmen menyelesaikan persoalan pertanahan secara damai dan berkeadilan, tanpa intimidasi maupun kekerasan dari pihak mana pun.

(Red)

22/10/2025

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menegaskan seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara transparan dan digital melalui sistem E-Katalog/E-Purchasing, sesuai Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Kepala Biro PBJ Setdaprov Sumut Chandra Dalimunthe menjelaskan, pengadaan di atas Rp200 juta wajib melalui E-Katalog, dengan kewenangan penuh berada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Menurut Chandra, proses mulai dari penyusunan spesifikasi, HPS, hingga penentuan penyedia dilakukan oleh PPK atau KPA, sementara Unit Kerja PBJ (UK PBJ) hanya berperan sebagai fasilitator.

Ia menegaskan tidak ada praktik “uang klik” atau pungutan dalam sistem ini, karena seluruh tahapan dilakukan secara elektronik tanpa tatap muka dan dapat diakses publik melalui SiRUP.

“Semua berjalan digital, transparan, dan akuntabel,” ujar Chandra dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut.

(Red)