Ruang Bersatu, Jalan Kol. Sugiono No. 3i, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan (2026)

01/08/2026

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berdialog langsung dengan masyarakat Nias Barat melalui program SADA (Sapa Daerah). Dalam pertemuan tersebut, Bobby mendengarkan berbagai aspirasi warga sekaligus memberikan solusi atas sejumlah persoalan yang disampaikan.

Beragam usulan disampaikan masyarakat, mulai dari bantuan sarana melaut bagi nelayan, pembangunan infrastruktur, hingga dukungan pembangunan rumah ibadah. Sejumlah persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumut pun langsung ditindaklanjuti.

Salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah kebutuhan kapal nelayan, alat tangkap, dan pembangunan pemecah ombak. Menanggapi hal itu, Bobby memastikan bantuan kapal dan alat tangkap akan direalisasikan, sementara pembangunan pemecah ombak akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

"Untuk kapal nanti setelah bulan delapan. Selain dari Pemprov, saya juga siap menambah bantuan kapal lewat uang pribadi, termasuk penambahan alat tangkap. Kalau pemecah ombak ini proyek kementerian, tapi kami akan dorong ke kementerian dan berkolaborasi dengan mereka," kata Bobby Nasution saat berdiskusi dengan masyarakat di RPJ Beach, Sirombu, Nias Barat, Sabtu (18/7/2026).

Selain kebutuhan nelayan, masyarakat juga mengusulkan bantuan pembangunan Masjid Agung Al-Uswah serta percepatan perbaikan ruas jalan provinsi Lalowau–Sirombu dan Sirombu–Gunungsitoli. Bobby menegaskan pembangunan jalan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

"Masjid kami tidak bisa memberikan Rp100 juta, bisanya Rp250 juta, jadi tolong bapak perbaiki proposalnya. Untuk jalan kami baru bisa memperbaikinya 5 kilometer. Setelah kami tinjau tadi ada sekitar 17 kilometer yang rusak, kami akan perbaiki bertahap," ujar Bobby Nasution yang hadir bersama Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu.

Untuk memastikan setiap aspirasi dapat segera ditindaklanjuti, Bobby juga membawa sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta OPD terkait lainnya.

Lanjut dikomentar...

01/08/2026

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Thomsen Nias menjadi rumah sakit rujukan penting bagi masyarakat Kepulauan Nias karena menghadirkan layanan kesehatan tanpa harus keluar pulau. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) pun berkomitmen terus memperkuat fasilitas, sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan di rumah sakit tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya saat meninjau RSUD dr Thomsen Nias di Kota Gunungsitoli, Rabu (22/7/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Surya melihat sejumlah fasilitas medis, termasuk ruang rawat inap dan kapasitas tempat tidur di rumah sakit tipe C tersebut yang dinilai cukup memadai. Lokasinya yang berada di kawasan perkotaan juga memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan, dengan kapasitas menampung ratusan pasien rawat inap.

"Saya melihat tadi ada peralatan medis yang bagus, termasuk CT Scan. Ini sangat berguna sebagai pemindai organ dalam, detail jaringan pembuluh darah, jadi dokter bisa tahu apakah ada masalah di dalam seperti sistem saraf. Dan saya sudah pernah diperiksa pakai ini," ujar Surya didampingi Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti dan Bupati Nias Ya'atulo Gulo.

Menurut Surya, penguatan fasilitas rumah sakit merupakan salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumut, khususnya di wilayah Kepulauan Nias yang termasuk kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Karena itu, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution ingin memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar daerah.

"Saya membawa pesan dari Bapak Gubernur (Bobby Nasution). Beliau ingin memastikan Kepulauan Nias ini keluar dari zona daerah tertinggal. Itu juga janji politik yang harus kita penuhi. Walaupun tidak bisa sekaligus, tetapi bertahap karena harus memerhatikan daerah lain juga," jelas Surya.

Ia juga berpesan kepada pimpinan dan seluruh jajaran RSUD dr Thomsen agar selalu mengedepankan pelayanan yang ramah, profesional, dan berintegritas. Menurutnya, kualitas pelayanan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit.

Lanjut dikomentar....

01/08/2026

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyatakan menghormati putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar atas gugatan perlawanan yang diajukan perseroan terkait pelaksanaan eksekusi perkara Koperasi Swadharma Pematangsiantar.

BNI mencermati putusan tersebut dan akan menempuh langkah yang diperlukan sesuai ketentuan hukum untuk memperoleh kepastian mengenai penerapan mekanisme tanggung renteng dalam pelaksanaan putusan perkara pokok.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, BNI memahami perhatian masyarakat serta harapan para pihak agar perkara Koperasi Swadharma Pematangsiantar dapat segera memperoleh penyelesaian yang jelas dan berkepastian hukum.

Oleh karena itu, Okki menegaskan, gugatan perlawanan yang diajukan BNI tidak dimaksudkan untuk menolak kewajiban hukum.

"Tujuannya adalah memperoleh kepastian agar pelaksanaan putusan perkara pokok dilakukan secara tepat, proporsional, dan berkeadilan bagi seluruh pihak," kata Okki dalam keterangan tertulisnya.

Dia menjelaskan, gugatan perlawanan diajukan karena BNI memandang perlunya kejelasan dalam pelaksanaan eksekusi, khususnya terkait penerapan mekanisme tanggung renteng sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Dalam mekanisme tanggung renteng, pelaksanaan kewajiban melibatkan sejumlah pihak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan. Karena itu, BNI menilai pelaksanaan eksekusi perlu memiliki dasar hukum yang jelas dan memperhatikan kedudukan serta tanggung jawab para pihak dalam perkara.

"Kepastian tersebut diperlukan agar pelaksanaan putusan tidak menimbulkan penafsiran bahwa satu pihak secara otomatis menanggung seluruh kewajiban pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas," ungkap Okki.

Perseroan menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan aktivitas Koperasi Swadharma Pematangsiantar yang secara hukum merupakan entitas terpisah dari BNI. Dana yang menjadi objek perkara ditempatkan pada produk koperasi, bukan produk simpanan maupun investasi yang diterbitkan atau dikelola oleh BNI.

BNI tetap membuka ruang koordinasi dengan pengadilan dan pihak-pihak terkait untuk mendukung penyelesaian perkara sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Lanjut dikomentar....

01/08/2026

Kabar yang ditunggu-tunggu banyak pengguna internet!

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa layanan telekomunikasi harus menjamin sisa kuota pelanggan tetap bisa digunakan dan tidak hangus begitu saja setelah masa aktif berakhir.

Meski begitu, putusan ini belum berarti seluruh operator langsung menerapkannya hari ini. Pemerintah dan penyelenggara layanan masih perlu menyesuaikan aturan serta mekanisme pelaksanaannya.

Kalau aturan ini benar-benar diterapkan, menurut kamu bakal bikin paket internet jadi lebih adil?

Tulis pendapatmu di kolom komentar!

01/08/2026

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mencatat sejarah sebagai gubernur pertama yang berkantor di Kepulauan Nias, sejak Provinsi Sumut berdiri 78 tahun lalu. Langkah tersebut menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan mengejar ketertinggalan di wilayah kepulauan tersebut.

Kehadiran Bobby Nasution di Nias tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diikuti dengan berbagai langkah konkret untuk menjawab persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap mengatakan, sejak berdirinya Provinsi Sumut, istilah ‘Berkantor di Nias’ memang baru kali ini. Gubernur Bobby Nasution bahkan telah mencanangkan akan berkantor di wilayah tersebut selama tiga bulan secara bergantian bersama Wakil Gubernur Sumut Surya.

"Gubernur-gubernur sebelumnya mungkin sering juga berkunjung ke Nias, tapi kalau istilah berkantor di Nias memang baru ada di masa Gubernur Bobby Nasution ini. Dan baru kali ini ada Gubernur yang benar-benar berkantor di Kepulauan Nias, berupaya menghadirkan pembangunan di daerah ini," kata Erwin di kantornya, Kamis (23/7/2026).

Selama sekitar sepekan berada di Kepulauan Nias pada 15-20 Juli 2026, Bobby Nasution telah mendorong sejumlah program strategis. Di antaranya memastikan pembangunan dua sekolah, yakni SMKN 1 Gido dan SMA Unggulan Sukma, mempercepat perbaikan jalan Nias Barat-Nias Selatan, pembangunan Jembatan Mo'awo serta pelabuhan Ro-Ro, meningkatkan layanan kesehatan di Nias Selatan, mendorong revitalisasi situs megalitik Tetegewo dan Bawomataluo, serta memberikan bantuan kepada nelayan dan masyarakat di Nias Barat.

"Dalam satu minggu dampak kehadiran gubernur di Nias sudah luar biasa, kita berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-cita Pak Bobby Nasution membangun Nias, mengejar ketertinggalannya," kata Erwin.

Memasuki pekan kedua, agenda berkantor di Kepulauan Nias dilanjutkan oleh Wakil Gubernur Sumut Surya. Setelah itu, Bobby Nasution dijadwalkan kembali ke Nias untuk melanjutkan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di wilayah tersebut.

Lanjut dikomentar...

01/08/2026

Waspada, aksi curanmor kembali terjadi di Kota Medan.

Seorang karyawan melaporkan kehilangan 1 unit Honda Beat Sporty CBS warna hitam bernomor polisi BK 3806 AND yang diparkir di depan J&T Cargo, Jalan Menteng VII, Medan Denai, pada Selasa (21/7/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima, korban memarkir motornya sekitar pukul 09.00 WIB dalam keadaan stang terkunci. Namun sekitar 12.30 WIB, motor tersebut sudah tidak berada di lokasi.

Korban juga sempat melihat dua pria yang diduga menjadi pelaku. Keduanya diketahui datang menggunakan sepeda motor berwarna biru.

Peristiwa ini telah resmi dilaporkan ke Polsek Medan Area dan kini dalam penanganan pihak kepolisian.

Bagi warga yang memiliki informasi terkait keberadaan motor tersebut atau mengenali ciri-ciri pelaku, diharapkan segera menghubungi pihak kepolisian.

Pernah lihat dua pria dengan motor biru di sekitar Jalan Menteng VII saat kejadian? Tulis informasi di kolom komentar atau laporkan ke pihak berwajib.

Tetap waspada saat memarkirkan kenderaan anda, bila perlu tambah kunci ganda.

01/08/2026

Video yang memperlihatkan seorang siswa datang ke BNI Lubuk Pakam menggunakan ambulans dan tempat tidur pasien menjadi pengingat penting bagi keluarga penerima Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memahami tahapan aktivasi rekening sebelum mendatangi bank penyalur.

Aktivasi rekening merupakan proses untuk memastikan peserta didik memiliki rekening tabungan yang aktif. Tahapan tersebut berbeda dengan pencairan dana karena bantuan baru dapat diterima setelah peserta didik ditetapkan sebagai penerima dan dana disalurkan ke rekening sesuai jadwal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, peserta didik yang sudah memiliki rekening aktif dapat ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian dan dananya ditransfer ke rekening.

Sementara itu, peserta didik yang belum memiliki rekening aktif dapat ditetapkan dalam Surat Keputusan Nominasi dan perlu menyelesaikan proses aktivasi rekening untuk mengikuti tahapan penyaluran berikutnya.

Untuk tahun 2026, batas waktu aktivasi rekening PIP berlangsung hingga akhir Desember 2026. Penerima dan keluarga tetap perlu memperhatikan informasi dari sekolah serta bank penyalur agar proses aktivasi dapat diselesaikan sesuai jadwal dan dokumen yang dipersyaratkan.

Batas waktu tersebut memberikan ruang bagi keluarga untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi dan mempertimbangkan kondisi peserta didik sebelum melakukan aktivasi. Namun, penerima tetap disarankan tidak menunda hingga mendekati batas akhir agar terdapat waktu yang memadai untuk melengkapi dokumen apabila diperlukan penyesuaian.

Hal lain yang penting dipahami adalah aktivasi rekening tidak serta-merta berarti dana bantuan dapat langsung ditarik pada hari yang sama. Waktu penyaluran dana mengikuti proses penetapan penerima serta jadwal yang ditentukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lanjut dikomentar....

01/08/2026

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meresmikan penerbangan perdana (inaugural flight) Wings Air rute Bandara Internasional Kualanamu (KNO) menuju Bandara Jenderal Besar A.H. Nasution di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Rute baru tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antardaerah, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Peresmian penerbangan perdana berlangsung di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (1/8/2026). Hadir pada kesempatan itu jajaran direksi Lion Group, manajemen PT Angkasa Pura Aviasi, anggota DPR RI, anggota DPRD Sumut, pimpinan daerah, serta instansi aviasi terkait.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengatakan pembukaan rute penerbangan baru tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk memangkas waktu tempuh dan mempermudah aksesibilitas masyarakat, baik dari Medan dan sekitarnya maupun dari Mandailing Natal.

"Selama ini, masyarakat kita dari Mandailing Natal yang ingin pulang kampung atau bepergian ke Medan harus menempuh jalur darat yang panjang, atau terbang melintasi provinsi tetangga seperti Sumatera Barat terlebih dahulu. Dengan adanya rute langsung ini, jarak dan waktu dapat dipangkas secara signifikan," ujar Bobby.

Menurut Bobby, hadirnya konektivitas udara baru ini akan memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan daerah di Sumatera Utara.

Selain meresmikan rute penerbangan baru, Bobby juga menyampaikan aspirasi mengenai pengembangan industri aviasi di Bandara Kualanamu. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama terkait efisiensi harga avtur dan pemberian insentif perpajakan, agar Kualanamu dapat mengoptimalkan perannya sebagai gerbang utama Indonesia bagian barat.

Bobby berharap penyesuaian kebijakan mengenai harga avtur maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat menekan biaya operasional maskapai. Dengan demikian, Bandara Kualanamu akan semakin menarik bagi investor, termasuk untuk pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) oleh maskapai penerbangan nasional maupun internasional.

01/08/2026

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut terus mendorong penguatan industri halal melalui sektor jasa keuangan berbasis syariah. OJK juga diminta mengklasifikasi kebutuhan pengembangan ekonomi di setiap kabupaten/kota sesuai karakteristik dan potensi daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution saat menghadiri Pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sumut Triyoga Laksito, menggantikan pejabat sebelumnya Khoirul Muttaqien, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (31/7/2026). Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI Hernawan Bekti Sasongko, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para Bupati/Walikota, serta sejumlah pejabat.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution menyampaikan OJK sebagai lembaga independen memiliki peran penting sebagai penyeimbang. OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan sektor lainnya.

"Kami berharap OJK bisa melihat persoalan di setiap daerah dengan cara berbeda sesuai kekhasan masing-masing. Misalnya kondisi bencana yang terjadi dan meninggalkan persoalan mendalam bagi masyarakat. Bagaimana kita bisa memberikan kemudahan (urusan pinjaman) kepada warga yang menjadi korban, karena hidup mereka masih berat," jelas Bobby Nasution.

Bobby Nasution kemudian mendorong OJK untuk ikut memperkuat produk halal melalui sektor jasa keuangan. Menurutnya, Indonesia masih banyak mengimpor produk halal dari negara yang penduduknya minoritas Muslim, seperti China dan Australia.

"Dari sini, bagaimana kita menguatkan industri halal di sektor keuangan. Tujuannya untuk menguatkan hadirnya produk halal secara massif," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI Hernawan Bekti Sasongko menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terhadap OJK dalam menjalankan tugas di Sumut. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk memperkuat kolaborasi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Ruang Bersatu

01/08/2026

01/08/2026

01/08/2026

01/08/2026

01/08/2026

01/08/2026

01/08/2026

01/08/2026

01/08/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Listing takedown request