KNPB W Dogiyai "Sektor D Tomo"

02/03/2026

The TPNPB News!!!

TPNPB Tembak Satu Aparat Militer Indonesia Di Nabire, Operasi Militer Indonesia Menggunakan Helikopter Bell Dan Sejumlah Logistik TPNPB Di Rampas

Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Senin, 2 Maret 2026

Silahkan Ikuti Laporan Dibawa Ini.!

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan dari P*S TPNPB dari Nabire bahwa seorang aparat militer Indonesia atas nama Pratu Mulyado ditembak oleh pasukan TPNPB dibawa pimpinan Mayor Aibon Kogoya di Nabire pada hari Minggu, 1 Maret 2026 sekitar jam 12.00 kemarin. Kontak senjata tersebut aparat militer Indonesia menggunakan dunia unit helikopter militer dan melakukan penembakan brutal dari udara kebawa sementara pasukan TPNPB membalas tembakan dari bawa keatas mengakibatkan dua unit helikopter militer bocor dan satu orang aparat militer Indonesia mengalami luka tembak dan telah dievakuasi keluar medan perang.

P*S TPNPB juga melaporkan bahwa sejumlah logistik militer milik pasukan TPNPB dirampas oleh aparat militer Indonesia beserta HP. Sementara pasukan TPNPB dan aparat militer Indonesia masih melakukan siaga satu di wilayah Nabire. Kami juga melaporkan bahwa aparat militer Indonesia juga telah melakukan penangkapan terhadap dua orang warga sipil di depan Hotel Adaman Wadio pada 28 Februari kemarin, sementara kedua korban mengalami pukulan dan penyiksaan oleh aparat militer hingga tak sadarkan diri dan belum diketahui keberadaan korban hingga sekarang.

Ia juga menambahkan bahwa aparat militer Indonesia yang menjadi korban penembakan telah di evakuasi menggunakan menggunakan helikopter Bell dari Nabire ke Timika untuk menjalani perawatan medis.

Dalam hal tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa hentikan penggunaan senjata berat dari Amerika Serikat dalam medan perang di Papua, sebagai mana yang diketahui bahwa dua unit Helikopter Bell buatan Amerika Serikat telah dikerahkan dalam medan perang melawan pasukan TPNPB dibawa Pimpinan Mayor Aibon Kogoya di Nabire dan hal tersebut telah melanggar hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata karena penggunaan logistik militer tak seimbang serta dari pasukan asing.

Kami juga menegaskan kepada PBB bahwa, perang antara TPNPB dan aparat militer kolonial Indonesia akan terus terjadi diseluruh wilayah Papua sehingga Palang Merah Internasional diminta untuk menangani warga sipil yang terkena dampak konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua dan disampaikan juga kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera membuka akses terhadap Jurnalis asing dan independen memasuki wilayah konflik bersenjata di Tanah Papua. Perang akan terus terjadi demi merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua dari jajahan kolonialisme Indonesia.

Demikian Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Senin, 2 Maret 2026 oleh Sebby Sambom Jubir TPNPB OPM.
‎
‎Dan terima kasih atas kerja sama yang baik.
‎
‎Penanggungjawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM.
‎
‎Jenderal Goliath Tabuni
‎Panglima Tinggi TPNPB-OPM
‎
‎Letnan Jenderal Melkisedek Awom
‎Wakil Panglima TPNPB-OPM
‎
‎Mayor Jenderal Terianus Satto
‎Kepala Staf Umum TPNPB-OPM
‎
‎Mayor Jenderal Lekagak Telenggen
‎Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM
‎

19/02/2026

Darurat Kemanusiaan di Yahukimo

KNPB Dogiyai News - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengangkat tentang krisis kemanusiaan yang meningkat di Yahukimo. Dalam konferensi pers yang diadakan pada hari Rabu, 18 Februari, KNPB mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan aparat keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sejak Januari hingga Februari 2026.

Menurut pernyataan resmi KNPB, terjadi peningkatan intensitas operasi militer dan baku tembak di sekitar Kota Dekai, yang menyebabkan penyisiran di area pemukiman warga sipil. Beberapa insiden utama yang disorot meliputi:

1. Perusakan rumah seorang pendeta dan pencurian barang-barang pribadi oleh personel militer.
2. Penangkapan sewenang-wenang warga sipil, termasuk pegawai negeri sipil (ASN) dan tokoh masyarakat, disertai dengan tuduhan penyiksaan.
3. Penangkapan aktivis KNPB atas tuduhan yang tidak terbukti.
4. Penggunaan drone bersenjata untuk memantau aktivitas warga, bahkan hingga ke area pemukiman.

KNPB menuduh tindakan aparat keamanan sebagai kriminalisasi warga sipil dan pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949. Mereka juga menekankan penggunaan warga sipil sebagai "perisai manusia" dan tindakan balas dendam.

Tuntutan Komite Nasional Papua Barat

Menanggapi situasi tersebut, KNPB mendesak sejumlah pihak untuk menanggapi tuntutan berikut:

1. Segera hentikan operasi militer di area sipil.
2. Hentikan penangkapan, penyiksaan, dan intimidasi terhadap warga sipil.
3. Hentikan penangkapan aktivis kemanusiaan.
4. Hentikan intimidasi terhadap tokoh agama.
5. Tarik semua pasukan militer dari Yahukimo.
6. Nyatakan status darurat kemanusiaan di Papua, terutama di area yang terkena dampak konflik.
7. Fasilitasi negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan TPNPB.
8. Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Juru Bicara Nasional KNPB, Ogram Wanimbo, menyatakan komitmen KNPB untuk terus mengadvokasi hak-hak warga Papua Barat dan menyerukan penyelesaian konflik secara damai.

18/02/2026

11/02/2026

TPNPB Rampas Dua Senjata Laras Panjang Dan Tembak Tiga Aparat Militer Indonesia Di Tembagapura Dan Mendesak Tutup PT. Freeport Indonesia

Siaran Pers Ke V Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Rabu, 11 Februari 2026

Silahkan Ikuti Laporan Dibawa Ini.!

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan resmi dari pasukan TPNPB dari Tembagapura bahwa kami bertanggung jawab atas penembakan tiga orang aparat militer Indonesia serta perampasan 2 unit Senjata SS2, 2 unit magazin dan 50 butir amunisi, kini menjadi aset TPNPB. Ia juga melaporkan bahwa penyerangan yang terjadi di Tembagapura yang mengakibatkan Sertu Arifin tewas, Sertu Hendrikus dan Pratu Hardiansyah luka-luka dilakukan oleh pasukan TPNPB dari Timika dan TPNPB Kodap VIII Intan Jaya sehingga kami bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.

Kami juga mengimbau kepada Presiden Prabowo Subianto dan Amerika Serikat untuk segera menutup PT. Freeport Indonesia diatas tanah leluhur kami, Tanah Papua. Jika tidak maka TPNPB akan tetap melakukan penyerangan dan penembakan diareal PT. Freeport Indonesia hingga Amerika, Indonesia dan Belanda dapat menyelesaikan akar persoalan konflik diatas Tanah Papua selama 63 tahun lebih dan kami juga menegaskan bahwa pengelolaan PT.Frreport Indonesia sejak tahun 1967 antara Amerika dan Indonesia hanyalah sepihak sebelum Pepera 1969 dilakukan. Dan ini adalah bukti kerja sama antara Amerika dan Indonesia sebelum penyerahan administrasi Papua ditangan Belanda kepada Indonesia atas tekanan Amerika Serikat demi kepentingan emas dan sumber daya alam Papua yang mengakibatkan banyak korban jiwa dari warga sipil dan rusaknya ekosistem alam yang berdampak pada manusia.

Terkait dengan hal tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengimbau kepada Presiden Donald Trump untuk meninjau kembali sejarah Papua dan konflik yang berkepanjangan yang sedang terjadi di atas Tanah Papua antara TPNPB dengan aparat militer Indonesia yang mengakibatkan terjadinya banyak korban jiwa antara warga sipil dan kedua belah pihak. Serta PT. Freeport Indonesia yang berada diatas Tanah Papua menjadi akar utama konflik bersenjata yang sedang terjadi sehingga hal ini perlu diselesaikan oleh Amerika Serikat, Indonesia dan Belanda serta orang Papua.

Dan juga penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di wilayah PT. Freeport Indonesia akan terus terjadi jika pemerintah Indonesia, Amerika dan Belanda tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik dan pertempuran akan terus meningkat di seluruh wilayah Papua jika negara Indonesia tidak membuka diri dalam penyelesaian masalah Politik antara negara kolonial Indonesia dengan orang Papua.

Demikian Siaran Pers Ke V Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB Per Rabu, 11 Februari 2026 oleh Sebby Sambom Jubir TPNPB OPM.
‎
‎Dan terima kasih atas kerja sama yang baik.
‎
‎Penanggungjawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM.
‎
‎Jenderal Goliath Tabuni
‎Panglima Tinggi TPNPB-OPM
‎
‎Letnan Jenderal Melkisedek Awom
‎Wakil Panglima TPNPB-OPM
‎
‎Mayor Jenderal Terianus Satto
‎Kepala Staf Umum TPNPB-OPM
‎
‎Mayor Jenderal Lekagak Telenggen
‎Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM
‎

11/02/2026

Refleksi KNPB Mediasi Menuju Penentuan
Nasib

Oleh : Goo Koteka.

Di suatu pagi yang cerah di daerah Meeuwo Papua,
saya duduk sendirian di sebuah Honai Yamewapa nikmati kopi moanemani sederhana sambil menyeruput kopi hangat.

Dari sudut pandang saya yang hidup di
tengah-tengah masyarakat Papua, saya
merenung tentang peran KNPB sebagai
mediator antara rakyat dan penguasa Oligarki.

Meskipun terkadang saya merasa jengkel
dengan sikap KNPB, yang seringkali keras dan
keras kepala, saya tak bisa menyangkal bahwa
mereka tetap menjadi suara rakyat Papua.

Mereka adalah jembatan antara keinginan dan
harapan rakyat Papua untuk memiliki hak
penentuan nasib sendiri.

Meskipun dihadapkan
pada tekanan dan intimidasi dari pihak
Aparat Negara (TNI/Polri), KNPB tetap tegar dalam
memperjuangkan hak-hak rakyat Papua.

Saya merasa haru dan terinspirasi oleh
semangat perjuangan KNPB, meskipun
seringkali menuai kontroversi. Mereka tak
hanya berjuang untuk keadilan dan kebebasan
rakyat Papua, tetapi juga mewakili suara-suara
yang seringkali tidak didengar oleh
Penguasa Oligarki Jakarta.

Dalam kehidupan yang penuh
perjuangan dan penderitaan, KNPB tetap
menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati.

Mengakhiri refleksi pribadi ini, saya menyadari
bahwa peran KNPB sebagai mediator rakyat
Papua patut dihargai.

Meskipun terkadang saya
merasa frustasi, saya tak bisa menyangkal
bahwa mereka berjuang dengan niat yang
murni untuk memperjuangkan hak-hak rakyat
Papua.
Dalam kebisingan dunia politik dan
kepentingan pribadi, KNPB tetap setia pada
misinya untuk membebaskan rakyat Papua
dari penindasan dan ketidakadilan.Dalam
keheningan malam yang gelap, rasa kecewa
dan marah melanda hati saya.

Di sudut ruangan kecil, cahaya lilin bersinar redup,
menciptakan bayangan yang mengambang di
dinding. Di sinilah, saya duduk sendirian,
merenungkan keadaan yang menghimpit
bangsa Papua.

Sebagai seorang yang selalu memegang teguh
prinsip keadilan dan hak asasi manusia,
melihat penderitaan yang dialami oleh
Comrade seperjuangan membuat hati ini
hancur berkeping-keping.

Meskipun KNPB berusaha memediasi dan menjadi suara bagi rakyat Papua, namun ketidakadilan serta
penindasan masih tetap menghantui setiap
langkah yang diambil.

Hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa
Papua seharusnya adalah hak yang melekat
dan tidak bisa ditawar-tawar. Mereka memiliki
hak yang sama untuk merdeka dan
menentukan arah masa depan kami sendiri.

Namun, kenyataannya masih jauh dari
harapan. Bangsa Papua terus menderita, terus
ditekan, dan terus dilupakan oleh banyak
pihak.
Dalam keheningan itu p**a, saya berdoa agar
suara-suara yang terpinggirkan ini segera
terdengar.
Agar keadilan dan kebebasan akhirnya mengalir bagai sungai yang tenang di tengah hutan belantara. Saya berharap, suatu
hari nanti, bangsa Papua bisa merasakan
kebebasan sejati dan meraih mimpi-mimpi yang selama ini terpendam.

Dan di sinilah, saya bersumpah untuk terus
menjadi suara bagi mereka.
Menuliskan setiap penderitaan, setiap keinginan, setiap harapan dalam kalimat yang menggetarkan jiwa.
Karena hanya melalui tulisan, kita bisa mengubah
dunia dan membawa cahaya bagi hati yang
terpenjara dalam kegelapan.
Semoga suatu hari nanti, kedamaian dan keadilan akan menjadi nyata bagi bangsa Papua yang tercinta.

Coretan : Koteka, NGR Dogiyai.
11/2/2026, Dogiyai.

10/02/2026

https://suarautama.id/knpb-wilayah-dogiyai-gelar-pelantikan-pengurus-dan-pergantian-nama-sektor-puga-yamo/?fbclid=IwY2xjawP4LZ5leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR4kuYGqMz6LyxuHjNhrcZ0qCuuuyx8EgsKiuYysfSHrYuGzrFoAshwr4Abjiw_aem_4BpCbLWx3iMUwzk_DIVLLw

SUARAUTAMA,Dogiyai- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Dogiyai menggelar pelantikan pengurus sektor sekaligus pergantian nama sektor, Selasa (10/2/2026), bertempat di wilayah Dogiyai. Kegiatan dimulai...

03/02/2026

“Seluruh sekolah, rumah sakit dan kantor-kantor, kami terpaksa mengeluarkan perintah tutup dan eksekusi karena semua pekerja bukan lagi benar-benar dijalankan oleh fungsi sipil. Tetapi kedapatan banyak data yang kami terima telah disusupi oleh anggota BIN,” kata Kopitua Heluka dalam siaran pers yang diterima Jubi, di Nabire, Papua Tengah, Selasa (3/2/2026).

Mayor Kopitua Heluka mengimbau, seluruh warga imigran Indonesia dan orang asli Papua yang bekerjasama dengan negara Indonesia, agar segera keluar dari Yahukimo.

Sebab, pihaknya mendapatkan data bahwa anggota BIN direkrut bukan hanya dari kalangan TNI dan Polri melainkan fungsi sipil sebagai guru, tenaga kesehatan, ASN, dan para pedagang, sehingga pihaknya tidak segan-segan mengeksekusi mati jika menemukan mereka di jalan.

‎Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka mengatakan pihaknya berhasil menembak mati empat orang agen intelijen militer pemerintah

03/02/2026

TPNPB melaporkan dugaan penembakan terhadap dua warga sipil dalam operasi keamanan di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah.

Dalam laporan tersebut, satu warga disebut meninggal dunia, sementara satu lainnya dilaporkan melarikan diri. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden ini.

Media masih berupaya melakukan konfirmasi untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak.



Selengkapnya baca : 👉🏿

Intan Jaya, Papua Tengah — Manajemen Markas Pusat TPNPB-OPM melaporkan dugaan penembakan terhadap dua warga sipil oleh aparat keamanan Indonesia dalam sebuah operasi militer di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam laporan tersebut, satu warga sipil bernama Pit Nayagau dilapork...

03/02/2026

Nabire, tiiruu.com – Sidang Pleno Nieuw Guinea Raad (NGR) Fraksi Meepago menegaskan bahwa penyelesaian status sengketa wilayah West Papua merupakan persoalan hukum internasional yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan internasional yang sah dan berwenang.



Penegasan tersebut menjadi salah satu keputusan utama Sidang Pleno NGR Fraksi Meepago yang berlangsung pada 31 Januari 2026 di wilayah Meepago, Papua.

Sidang ini dihadiri perwakilan Dewan Daerah se-Meepago, Komite Nasional Papua Barat se-Meepago, unsur militer bangsa Papua, tokoh masyarakat adat, serta elemen organisasi masyarakat sipil.

Selengkapnya baca di link berita di bawa ini:

https://tiiruu.com/2026/02/01/sidang-pleno-ngr-fraksi-meepago-tegaskan-penyelesaian-status-west-papua-harus-lewat-hukum-internasional/

02/02/2026

KNPBNews.Dogiyai Senin, 2 Februari 2026, 13:00 KNPB Komite Nasional Papua Barat, Sektor Dogiyai Tomo Merayakan Ulang Tahun Ke 9 Thn, Dengan aman dan lancar. Dengan Thema "Melalui Ulang Tahun ini kokokan persatuan dan harus terjadi Mogok Sipil Nasional MSN karena msn adalah Solusi Untuk Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua".

AD, selaku ketua Sektor Dogiyai Tomo, persatuan adalah amunisi yang paling ampuh bagi musu kita, maka itu Non Orang Papua dan termasuk Intel kolonial indonesia, maka kita harus konsisten dan harus eksis dalam barisan untuk melawan semua penindasan ini.

Lanjut AD. Sunggu saya sedi melihat dan saya ikut dimedia sosial bahwa di Kabupaten Dogiyai banyak pemuda yang korban tanpa perlawanan, maka saya pesan kepada kawan-kawan seperjuangan bahwa jaga diri, jaga tenaga, dan jaga pasukan untuk mewujudkan impian orang Papua yaitu Orang Papua harus bebas dari rantai raksasa kolonial indonesia.

Penjelasan dari BP KNPB Wilayah Dogiyai, Badan Pengurus Komite Nasional Papua Barat Noldy Tebay, MSN harus mulai dari Dogiyai. Dan MSN adalah kekutan kita Rakyat Dogiyai hari ini adalah persatuan karena persatuan adalah amunisi yang paling ampuh bagi musu kita sistim kolonial indonesia.

Dalam refleksi HUT ke 9 pesan agar KNPB benar-benar guru dan pelayanan baik rakyat tertindas agar mereka tidak hanya pendengar tetapi pelaku. KNPB memiliki simbol dan yang memiliki nilai-nilai dan makna sangat mendalam kita harus pahami.

Slogan KNPB sering kali kita lihat di media sosial yaitu " KNPB ada dimana -mana bukan hanya slogan mati hanya mengejar firalitas.
Slogan KNPB dimana -dimana bukan untuk menaklukkan tetapi bawah diri hidup bersama rakyat menjadi pelopor dan pelayan.

Nasib bangsa Papua tidak akan pernah diselamatkan oleh orang-orang Asing bahkan oleh Indonesia, orang Papua sendiri menyelamatkan diri dan tanah air.

Satu hal yang perlu ingat bahwa Revolusi teknologi semua pekerjaan diambil alih oleh orang-orang asing, banyak manusia akan pengangguran Ijazah dan tidak akan dibutuhkan yang dibutuhkan adalah skill kemampuan untuk bersaing dalam dunia kerja berbasis.