Nadi Papua

06/05/2026

Dalam forum yang sama, Aktivis HAM dan mantan tahanan politik Papua, Selpius Bobii, menekankan pentingnya membongkar motif di balik peristiwa sebagai kunci memahami tragedi Dogiyai. Ia mengapresiasi buku tersebut sebagai dokumen awal yang otentik, namun menilai kronologi masih perlu diluruskan karena adanya perbedaan versi.

Selpius mengungkap sejumlah kejanggalan dalam kematian Bripda Juventus Edowai, mulai dari lokasi penemuan jenazah yang diragukan sebagai tempat pembunuhan, tidak adanya darah di lokasi, hingga tidak jelasnya pelaku.

“Diduga korban dibunuh di tempat lain lalu dibuang di lokasi penemuan,” ujarnya.

Berdasarkan analisisnya, ia menyimpulkan bahwa kematian tersebut diduga bukan sekadar tindak kriminal biasa.

“Korban diduga dijadikan tumbal untuk menciptakan situasi,” katanya.

Selengkapnya: https://nadipapua.com/post-kapolres-dogiyai-tak-hadir-forum-buku-tragedi-ungkap-minimnya-dokumentasi-dan-akar-masalah-1445

‎
‎
‎

Ketidakhadiran Kapolres Dogiyai dalam diskusi peluncuran buku tragedi Dogiyai menuai sorotan. Aktivis dan perwakilan perempuan menyoroti minimnya dokumentasi serta dugaan pelanggaran HAM, sementara Komnas HAM mengungkap kendala serius dalam mengumpulkan bukti dan mengungkap fakta di lapangan.

06/05/2026

Kapolres Dogiyai Tak Hadir, Forum Buku "Tragedi Dogiyai Berdarah" Soroti Akar Masalah yang masih kabur

06/05/2026

Sementara itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, First Ramandei, menilai buku tersebut penting sebagai dokumentasi awal, tetapi belum cukup untuk pembuktian hukum.

“Buku ini seperti makanan yang punya gizi. Tergantung siapa yang membaca dan memaknainya. Tapi bagi kami, ini penting sebagai dokumentasi awal,” ujarnya.

Namun ia menekankan bahwa kronologi dalam buku masih bersifat interpretatif dan belum terverifikasi secara ilmiah.

“Kronologi yang ada itu masih berupa tafsir dari berbagai pihak. Ada versi masyarakat, ada versi aparat. Untuk memastikan mana yang benar, kita butuh metodologi yang pasti, termasuk forensik,” jelasnya.

Ramandei menegaskan bahwa pembuktian hukum membutuhkan pendekatan ilmiah yang ketat.

“Untuk memastikan seseorang meninggal jam berapa, apa penyebabnya, itu tidak bisa dengan kira-kira. Harus ada pembuktian forensik,” tegasnya.

Selengkapnya: https://nadipapua.com/post-akademisi-nilai-buku-tragedi-dogiyai-berdarah-31-maret-2026-sebagai-suara-korban-dan-perlawanan-narasi-negara-1444

‎
‎
‎

Akademisi, Komnas HAM, perwakilan perempuan, dan anggota DPD RI menilai buku Tragedi Dogiyai Berdarah 2026 penting sebagai dokumentasi suara korban, namun masih perlu penguatan dalam pembuktian hukum dan verifikasi data.

06/05/2026

Akademisi Nilai Buku “Tragedi Dogiyai Berdarah 31 Maret 2026” sebagai Suara Korban dan Perlawanan Narasi Negara

05/05/2026

Sesi #2

Live Diskusi & Peluncuran Buku "Tragedi Dogiyai Berdarah 30 Maret 2026": Sebuah Catatan Kritis, buku yang ditulis oleh Frater Siorus Degei, di Aula Gereja Khatolik Kristus Raja, Nabire, Selasa (5/5).

Sesi ke dua ini menghadirkan:
1. Aktivis dan ekstapol Papua,
2. SKP Keuskupan Timika,
3. Komnas HAM RI Perwakilan/di Papua
4. Akademisi

Part 2 | Live Diskusi & Peluncuran Buku "Tragedi Dogiyai Berdarah 30 Maret 2026"

05/05/2026

Sesi #1:

Live: Diskusi & Peluncuran Buku "Tragedi Dogiyai Berdarah 30 Maret 2026": Sebuah Catatan Kritis, buku yang ditulis oleh Frater Siorus Degei, di Aula Gereja Khatolik Kristus Raja, Nabire, Selasa (5/5).

Diskusi & Peluncuran Buku "Tragedi Dogiyai Berdarah 30 Maret 2026": Sebuah Catatan Kritis (2)

05/05/2026

Live :Diskusi & Peluncuran Buku "Tragedi Dogiyai Berdarah 30 Maret 2026": Sebuah Catatan Kritis, buku yang ditulis oleh Frater Siorus Degei, di Aula Gereja Khatolik Kristus Raja, Nabire, Selasa (5/5).

Klik:

Diskusi & Peluncuran Buku "Tragedi Dogiyai Berdarah 30 Maret 2026": Sebuah Catatan Kritis

04/05/2026

Dokter sekaligus edukator kesehatan dan konselor HIV/AIDS/TB Paru, Febelin Idjie, menegaskan bahwa anggapan terapi Antiretroviral Therapy (ART) atau ARV sia-sia lahir dari kurangnya pemahaman.

“Percuma minum ARV? Yang percuma itu bicara tanpa ilmu,” ujarnya.

Febelin mengibaratkan HIV seperti perahu bocor, sementara ARV adalah ember yang terus membuang air agar perahu tidak tenggelam.

“Memang ember tidak menutup lubang, tapi selama air dibuang, perahu bisa tetap jalan jauh. Kalau ember dibuang karena pikir ‘nanti tenggelam juga’, ya justru tenggelam lebih cepat,” jelasnya dikutip dari unggahan di akun Facebook pribadinya, Minggu (04/05).

Febelin menjelaskan, ARV memang tidak menghilangkan virus sepenuhnya, namun mampu menekan jumlah virus hingga tidak terdeteksi, menjaga daya tahan tubuh, serta memungkinkan ODHA hidup normal, bekerja, bahkan mencegah penularan ke pasangan dan melanjutkan keturunan.

Febelin juga menyoroti logika “toh nanti mati juga” yang dinilai tidak tepat dalam konteks pengobatan.

Selengkapnya: https://nadipapua.com/post-stigma-dan-misinformasi-hiv-masih-kuat-dokter-yang-percuma-itu-bicara-tanpa-ilmu-1443

‎
‎
‎

Narasi keliru tentang HIV sebagai hukuman dinilai memperkuat stigma terhadap ODHIV di Papua, sementara tenaga medis menegaskan terapi ARV tetap penting untuk menekan virus dan menjaga kualitas hidup pasien

04/05/2026

Stigma dan Misinformasi HIV Masih Kuat, Dokter: Yang Percuma Itu Bicara Tanpa Ilmu

03/05/2026

Tulisan ini ditulis bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2026 sebagai bentuk refleksi atas realitas pendidikan di negeri ini. Pendidikan sejatinya adalah jalan pembebasan yang harus terus diperjuangkan bersama, terutama di tengah masih adanya kesenjangan akses, khususnya di daerah terpencil.

Lanjut Baca: https://nadipapua.com/post-mencintai-pendidikan-sebagai-jalan-pembebasan-sebuah-refleksi-di-hardiknas-2026-1442

‎
‎
‎

Tulisan reflektif ini mengangkat makna mencintai pendidikan sebagai jalan pembebasan manusia, sekaligus menyoroti pentingnya sinergi pendidikan informal, nonformal, dan formal. Di tengah masih adanya kesenjangan akses, terutama di daerah terpencil, penulis mengajak semua pihak untuk bersama-sama mem...

03/05/2026

omentum Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati setiap 3 Mei kembali menjadi pengingat penting bagi kondisi kebebasan pers di Indonesia. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menegaskan bahwa praktik pembungkaman dan pembatasan terhadap jurnalis dan media harus segera dihentikan karena mengancam demokrasi.

Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, menegaskan bahwa kebebasan pers bukan sekadar slogan tahunan, melainkan fondasi utama bagi demokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel.

“Kebebasan pers adalah pilar utama demokrasi. Tanpa pers yang bebas, tidak ada kontrol terhadap kekuasaan, dan tanpa kontrol, demokrasi hanya menjadi prosedur tanpa makna,” ujar Nany dalam siaran pers yang dirilis pada Minggu (3/5).

Selengkapnya: https://nadipapua.com/post-aji-hentikan-pembungkaman-dan-tekanan-kebebasan-pers-terancam-1441

‎
‎
‎

AJI Indonesia menyoroti meningkatnya pembungkaman dan tekanan terhadap jurnalis dalam momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026. Dalam siaran persnya, AJI mencatat puluhan kasus kekerasan terhadap jurnalis serta menurunnya peringkat kebebasan pers Indonesia, dan mendesak negara serta seluruh pihak m...