Setapak Numbei News

22/09/2025

Setiap bangsa memiliki paradoksnya sendiri, dan Indonesia pun tidak luput dari ironi yang kadang terasa menyakitkan. Salah satunya tercermin dalam kutipan populer: “Lucunya negeri kita, jadi guru minimal harus S1, sedangkan jadi anggota DPR sampai presiden cukup lulus SMA.” Sekilas terdengar sebagai candaan, tetapi sesungguhnya kutipan ini membuka ruang refleksi mendalam tentang standar ganda dalam dunia pendidikan dan politik.

Tulisan ini mencoba membedah fenomena tersebut secara kritis, melihat bagaimana profesi guru dan jabatan politik ditempatkan berbeda dalam hal persyaratan akademis, serta apa makna yang lebih dalam dari ketidakselarasan ini bagi masa depan bangsa.

Lucunya Negeri Kita: Paradoks Pendidikan dan Politik

22/09/2025

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malaka pastikan akan memperjuangkan nasip ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Pemerintah Daerah Malaka Pastikan Perjuangkan PPPK Paruh Waktu, Sekda Tegaskan Komitmen Bupati

22/09/2025

Kepolisian Sektor (Polsek) Kota Lama Wilayah Polres Kupang Kota (Polresta) sedang menyelidiki kasus penemuan jenazah bayi di sampah Jalan Timor Raya Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang, yang dalam kondisi mengenaskan, terbungkus kain batik dan dimasukan dalam kantong plastik warna merah.

Aparat Polsek Kota Lama Selidiki Penemuan Mayat Bayi di Bak Sampah Kelapa Lima Kota Kupang

22/09/2025

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nusa Tenggara Timur, Dr. Semuel Haning, mengecam dugaan tindak kekerasan oknum siswi SMA Negeri 1 Kota Kupang (FS) terhadap RLM, guru informatika pada Jumat (12/9/2025).

Ketua PGRI Kecam Tindak Kekerasan Siswi SMA Negeri 1 Kupang Terhadap Guru RLM

20/09/2025

Di ruang bermain yang penuh warna, Felisha dan adiknya duduk berhadapan, seakan dunia kecil itu hanya milik mereka berdua. Senyum sederhana, tatapan penuh makna, dan gerak tangan yang tulus telah menjadi bahasa kasih yang tak perlu diterjemahkan.

Felisha, dengan ketulusan seorang kakak, belajar membagi, merangkul, dan mengajarkan arti kebersamaan. Sang adik, dengan polosnya, memberi makna tentang kepasrahan, ketulusan, dan cinta yang lahir tanpa syarat.

Mereka berdua adalah cermin: satu mengajarkan sabar, satu mengajarkan ceria. Dalam kebersamaan, mereka menemukan arti bahwa kasih sayang bukan sekadar kata, melainkan denyut kehidupan yang menumbuhkan jiwa.

Saling menyayangi bagi mereka bukanlah kewajiban, melainkan panggilan hati—seperti bunga yang mekar tanpa diperintah, atau matahari yang terbit tanpa diminta. Dalam setiap detik kebersamaan, mereka sedang menulis puisi kasih dalam lembar waktu yang akan kekal dikenang.

✨ "Felisha dan adiknya, dua jiwa mungil yang saling menuntun—mengajarkan kita bahwa cinta sejati dimulai dari rumah, dari hati yang paling murni."

20/09/2025

Catatan Reflektif dan Kritis

Kegiatan Bimbingan Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Bagi Proktor Jenjang Sekolah Dasar – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Tahun 2025

Kegiatan bimbingan teknis ini menunjukkan adanya upaya sistematis dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memastikan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dapat berjalan dengan baik di sekolah-sekolah dasar. Ruang pertemuan yang formal, lengkap dengan spanduk dan pemaparan materi lewat proyektor, merefleksikan keseriusan pemerintah dalam membekali para proktor sebagai ujung tombak teknis ANBK.

Namun demikian, di balik kesungguhan tersebut, ada beberapa catatan reflektif dan kritis yang patut dipikirkan:

1. Aspek Kesetaraan Akses Teknologi
Bimbingan teknis ini menekankan pentingnya literasi digital proktor. Tetapi persoalan mendasar di sekolah-sekolah dasar di pelosok Malaka masih berkisar pada keterbatasan jaringan internet, listrik, dan sarana perangkat komputer. Tanpa keberpihakan nyata pada penyediaan infrastruktur, kegiatan teknis ini berpotensi hanya menambah beban administratif tanpa solusi konkret di lapangan.

2. Beban Administratif vs. Orientasi Pendidikan
ANBK sering diposisikan sebagai tolok ukur kualitas pendidikan. Namun dalam praktiknya, guru dan proktor lebih banyak disibukkan pada teknis pengoperasian sistem dan kelancaran ujian, daripada refleksi mendalam tentang bagaimana hasil asesmen ini bisa kembali memperbaiki mutu pembelajaran. Jika tidak hati-hati, pendidikan akan semakin diarahkan ke teknis, bukan ke substansi pembelajaran anak.

3. Kesenjangan Kapasitas SDM
Pelatihan ini mungkin berjalan efektif bagi proktor yang sudah terbiasa dengan komputer, tetapi bisa menjadi tekanan psikologis bagi guru yang belum memiliki kemampuan digital memadai. Maka kegiatan semacam ini sebaiknya tidak hanya berbentuk sosialisasi prosedural, tetapi juga pendampingan berkelanjutan.

4. Ruang Partisipasi dan Suara Guru
Kegiatan bimbingan teknis sering kali hanya bersifat satu arah: materi diberikan, peserta menerima. Padahal yang paling mengetahui kondisi nyata di sekolah adalah guru/proktor itu sendiri. Tanpa ruang dialog kritis, aspirasi tentang kendala riil di sekolah (seperti sarana minim atau keterbatasan siswa dalam mengoperasikan perangkat) akan tetap terabaikan.

5. Paradoks Kualitas Pendidikan
Ada paradoks yang patut direnungkan: kita ingin mengukur kualitas pendidikan nasional dengan ANBK yang serba modern, tetapi masih banyak sekolah dengan ruang kelas yang rusak, fasilitas seadanya, bahkan akses jalan ke sekolah yang sulit. Hal ini memperlihatkan ketimpangan antara orientasi kebijakan pusat/daerah dan kebutuhan riil di akar rumput.

---

Refleksi Penutup

Bimbingan teknis ANBK ini memang sebuah langkah penting untuk menggerakkan sistem evaluasi pendidikan berbasis digital. Namun refleksi kritis perlu terus dilakukan agar kegiatan ini tidak berhenti pada seremonial teknis semata, melainkan menjadi jembatan menuju transformasi pendidikan yang adil, inklusif, dan relevan dengan realitas sekolah di daerah.

19/09/2025

Rendahnya literasi di Nusa Tenggara Timur terlihat pada banyak siswa yang hingga sekolah menengah atas belum lancar membaca. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena pun mengakui, ada anak kuliahan yang kemampuan membaca dan menulisnya tidak baik-baik saja.

Darurat Literasi di Provinsi NTT, Ada Mahasiswa Tak Cakap Membaca

18/09/2025

Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu hari ini menyingkap wajah buram birokrasi kita. Alih-alih menjadi jawaban atas keresahan jutaan tenaga honorer yang telah puluhan tahun mengabdi, kebijakan ini justru sarat kepentingan politik dan kerap mengabaikan aturan hukum yang seharusnya menjadi panglima.

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan terdapat lebih dari 1,3 juta honorer potensial yang bisa diangkat sebagai PPPK paruh waktu pada tahun 2025. Namun, tidak semua diusulkan, dan sebagian besar formasi bahkan ditolak dengan alasan administratif atau keterbatasan anggaran. Di balik angka-angka itu, terselip kenyataan pahit: pengabdian panjang tidak menjamin kepastian, sementara kedekatan dengan elit politik justru membuka jalan lebih lapang.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana hukum kerap menjadi subordinat bagi kompromi politik. Aturan perundangan yang menekankan meritokrasi dan keadilan rekrutmen seakan hanya teks di atas kertas. Pemerintah terkesan lebih fokus merawat kepentingan elektoral ketimbang menegakkan amanat konstitusi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi abdi negara.

Ketidakadilan struktural ini memiliki dampak serius. Ribuan tenaga honorer merasa diperlakukan sebagai komoditas politik, bukan subjek yang dihargai pengabdiannya. Masyarakat pun perlahan kehilangan kepercayaan, karena negara gagal menghadirkan keadilan yang dijanjikan. Reformasi birokrasi yang seharusnya memperkuat aparatur justru berubah menjadi arena transaksional yang rapuh.

Solusi mendesak yang diperlukan bukan sekadar tambahan formasi, melainkan keberanian politik untuk menegakkan hukum secara konsisten. Rekrutmen PPPK harus berbasis transparansi, merit, dan keadilan, bukan kedekatan politik. Tanpa langkah itu, kebijakan PPPK paruh waktu hanya akan melahirkan generasi baru aparatur yang bekerja dalam bayang-bayang ketidakpastian, sementara hukum terus ditundukkan oleh logika kekuasaan.

Setapak Rai Numbei adalah sebuah situs online yang berisi berita, artikel dan opini. Menciptakan perusahaan media massa yang profesional

18/09/2025

Ratusan pejuang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu masih bertahan di halaman dan ruang pertemuan Gedung Putih Kantor DPRD Kabupaten Malaka sejak pagi hingga malam, Kamis (18/09/2025) menuntut kepastian status dari Pemerintah Daerah (Pemda) Malaka.

Pejuang PPPK Paruh Waktu Bertahan di DPRD Malaka, Tuntut Kepastian Status Mereka

18/09/2025

Aksi penyegelan sekolah kembali terjadi di Kabupaten Malaka. Kali ini, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Oevetnai di Desa Weulun, Kecamatan Wewiku, resmi disegel oleh para guru honorer pada Kamis (18/9/2025).

Setapak Rai Numbei adalah sebuah situs online yang berisi berita, artikel dan opini. Menciptakan perusahaan media massa yang profesional

18/09/2025

Sebanyak empat anjing pelacak Mabes Polri dan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai dikerahkan untuk membantu pencarian tiga korban hilang akibat banjir bandang yang melanda Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo pada Senin (8/9) lalu.

Empat Anjing Pelacak Dikerahkan Cari Korban Banjir Bandang di Mauponggo Nagakeo NTT

17/09/2025

Pendidikan pada hakikatnya adalah ruang suci tempat manusia belajar menjadi manusia seutuhnya. Di dalamnya terkandung cita-cita luhur: mencerdaskan kehidupan bangsa, membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, serta menuntun generasi menuju peradaban yang bermartabat. Namun, sejarah panjang bangsa kita sering memperlihatkan bahwa pendidikan tidak selalu berjalan di jalur ideal itu. Ia kerap dibalut dan dikendalikan oleh kepentingan politik. Intervensi politik dalam pendidikan menjadi kisah lama yang tak kunjung usai, seperti bayang-bayang yang selalu mengikuti langkah perjalanan bangsa.

Setapak Rai Numbei adalah sebuah situs online yang berisi berita, artikel dan opini. Menciptakan perusahaan media massa yang profesional