Info Padang, Padang, Padang (2025)

07/09/2025

Jumlah kunjungan ke perpustakaan terus turun. Data menunjukkan baru 11,91% penduduk di atas 5 tahun yang berkunjung ke perpustakaan dalam 3 bulan sebelum pelaksanaan survei. Nilainya masih di bawah capaian 2018 (13,02%).

Selain disebabkan saat pandemi Covid dan transisi yang lambat pasca pandemi, pamor perpustakaan sebagai pusat ilmu menurun karena kebiasaan membaca buku bergeser lewat gawai.

Meski begitu, di beberapa daerah, minat berkunjung ke perpustakaan justru membaik, terutama di provinsi di Sumatra, dengan Sumbar di posisi puncak.

Gimana, apa kamu sendiri s**a mengunjungi perpustakaan?

Via .id

02/09/2025

Pulau Sumatra, sebagai salah satu wilayah terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan keamanan yang bervariasi antarprovinsi.

Berdasarkan data BNPB dan Mabes Polri, jumlah penangkapan terduga teroris di Sumatra masih tercatat di angka moderat, namun tetap menjadi fokus pengawasan intensif.

Tidak hanya BNPB dan Mabes Polri, sumber data lain untuk indikator ini mencakup BNPT, BPS, dan Dewan Pers Indonesia

Bagaimana menurut kalian, apakah provinsi kalian termasuk teraman?

Via .id

28/07/2025

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyindir polemik ijazah palsu Jokowi yang dinilainya tidak relevan. Menurutnya, di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, ada hal yang lebih penting ketimbang meributkan masalah keabsahan sebuah ijazah.

"Apa sih ijazah itu? Saya enggak tahu ijazah saya di mana. Yang penting kontribusi untuk negara," ujarnya usai peluncuran Yayasan Padi dan Kapas di Gedung BEI, Senin (28/7/2025).

Ia juga mendorong publik untuk mengedepankan akal sehat dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM demi kemajuan bangsa, dan menghindari hal-hal yang membuat gaduh.

"Kau tanya pada dirimu, apa yang sudah kau berikan pada negara ini? Apakah kau memberikan keributan atau pikiran-pikiran untuk membuat Indonesia lebih bagus?" tambahnya.

Dalam acara yang sama, Luhut menjelaskan bahwa deregulasi menjadi kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen pada 2030. Menurutnya, harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

Luhut mengibaratkan langkah deregulasi saat ini mirip dengan Kepres No. 4 Tahun 1985 di era Presiden Soeharto, yang sukses memacu pertumbuhan ekonomi. "Sama seperti dulu, Keppres No. 4/1985 oleh pemerintahan Pak Harto. Itu membuat ekonomi kita lebih bagus," ujarnya

Dengan cara tersebut, ia optimistis target pertumbuhan 7-8 persen bisa tercapai. "Presiden sudah memberitahukan, kita berharap itu segera bisa dieksekusi oleh Kementerian Perekonomian," tegasnya

(Nanda Aria/Tirto.id)

Via

23/07/2025

Gedung Putih menyebut pemerintah Indonesia akan menyerahkan pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia kepada Amerika Serikat. Hal ini dilakukan sebagai pengakuan Indonesia terhadap Amerika Serikat sebagai negara atau yuridiksi yang menyediakan perlindungan data pribadi yang memadai.

"Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai," tulis Gedung Putih dalam Lembar Fakta bertajuk Amerika Serikat dan Indonesia Mencapai KesepakatanPerdagangan Bersejarah, dikutip Rabu (23/7/2025).

Tak hanya itu, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah mengupayakan reformasi untuk meningkatkan pengelolaan perlindungan data pribadi selama tahun-tahun belakangan. Hal inilah yang kemudian membuat Washington dinilai mampu mengelola data pribadi masyarakat Indonesia.

Namun, pengelolaan data pribadi masyarakat akan dilakukan dengan berdasar hukum terkait perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ini merupakan salah satu hal yang disepakati sebagai bagian dari kesepakatan penetapan tarif resiprokal 19 persen untuk Indonesia. Jika ditilik lebih dalam, pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia oleh perusahaan AS masuk ke dalam langkah untuk menghapus hambatan perdagangan digital antara dua negara.

(Qonita Azzahra / Tirto.id)

22/07/2025

Maksudnyo turun dari amak abaknyo ka anak-anaknyo?

18/07/2025

Sebanyak empat siswa SMK Negeri Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dipanggil guru Bimbingan Konseling (BK) untuk dimintai klarifikasi, buntut viralnya video temuan belatung pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Siswa berinisial ARF (17) membenarkan dirinya dan tiga temannya dipanggil guru BK sekolahnya. Mereka ditanyai soal perekam video dan siapa yang menyebarluaskannya.

ARF mengatakan, temuan belatung pada menu MBG tersebut sebetulnya jatah kakak kelasnya yang telah mengambil duluan.

Kepala SMKN Tambakboyo Agus Siswanto membenarkan bahwa empat siswa dipanggil guru BK untuk dimintai klarifikasi terkait video viral menu MBG yang ada belatungnya.

Penulis: Hamim
Editor: Andi Hartik

Via

17/07/2025

Mag:5.3, 18-Jul-25 02:02:10 WIB, Lok:0.27 LS,99.06 BT (95 km BaratDaya PASAMANBARAT-SUMBAR), Kedlmn:20 Km, tdk berpotensi tsunami

12/07/2025

Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan telah menemukan 212 produsen beras premium yang tidak sesuai ketentuan.

Beras oplosan itu tidak sesuai dengan standar yang berlaku yakni kualitas beras, volume, dan harga eceran tertinggi.

“Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram, padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sabtu (12/7/2025).

Beras oplosan itu membuat selisih harga bisa mencapai Rp 3.000 per kilogram.

Jika praktik ini terjadi setiap tahun, kerugian masyarakat bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun.

Temuan ini telah dilaporkan ke Kapolri dan Kejaksaan Agung. Amran mengimbau agar pengusaha beras menjual produk sesuai standar.

Penulis: Elsa Catriana, Erlangga Djumena

Via

07/07/2025

KETUA LPM AIR MANIS DIPECAT SEPIHAK, DIDUGA GARA-GARA BERANTAS PUNGLI

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, diberhentikan secara sepihak oleh PLH Camat Padang Selatan. Pemberhentian tersebut menuai sorotan tajam dari masyarakat setempat.

Pemberhentian ini diduga kuat terkait upaya Ketua LPM dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di kawasan Air Manis. Tindakan tegas Ketua LPM tersebut rupanya menimbulkan ketidaksenangan dari oknum tertentu yang kemudian melayangkan gugatan.

Yang menjadi sorotan, Surat Keputusan pemberhentian Ketua LPM dikeluarkan oleh camat tanpa adanya pemanggilan, klarifikasi, ataupun proses mediasi terlebih dahulu dengan pihak LPM yang bersangkutan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat: apakah salah jika seorang Ketua LPM tegak lurus mendukung pemerintah dalam memberantas pungli dan narkoba di wilayahnya?

Kasus ini pun menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara transparan oleh pihak terkait demi menjaga integritas lembaga pemberdayaan masyarakat serta kepercayaan publik.

Via

04/07/2025

Surat dengan kop Kementerian UMKM Republik Indonesia perihal kunjungan Istri Menteri UMKM beredar luas di media sosial. Surat itu ditujukan ke sejumlah kantor Kedutaan Besar RI (KBRI) di Eropa.

Isi dari surat tersebut, sang istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Agustina Hastarini akan mengikuti kegiatan Misi Budaya ke beberapa kota di dunia.

"Dalam rangka mengikuti kegiatan Misi Budaya, Istri Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah RI, Ibu Agustina Hastarini akan melakukan kunjungan ke Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 14 Juli," demikian isi surat tersebut, dikutip dari media sosial.

Yang membuat heboh publik adalah surat tersebut meminta agar istri sang menteri dan rombongan diberikan pendampingan selama kegiatan berlangsung.

"Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dari KBRI di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma dan Den Haag, serta Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Istanbul selama pelaksanaan agenda dimaksud berupa pendampingan Istri Menteri beserta rombongan selama kegiatan ini berlangsung," kata surat tersebut.

Dalam dokumen tersebut, terlihat surat permintaan fasilitasi sudah ditembuskan ke Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Direktur Eropa I Kemlu RI R. Widya Sadnovic, dan Direktur Eropa II Kemlu RI Winardi Hanafi Lucky.

Surat juga ditandatangani Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim.

Baca berita ini selengkapnya di linkin.bio/idntimes (Link di bio)

Artikel IDN Times juga bisa dibaca di IDN App lho, download sekarang di Google Play & App Store!

Temukan info TERBARU lainnya: .Video .Korea .Community .Hype .IDN .IDN

Reposted from

29/06/2025

Pemerintah Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Pasaman Barat, angkat suara terkait dengan keberadaan 13 warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok RRT) di lokasi tambang bjin besi PT Gamindra Mitra Kesuma (GMK) di Jorong Ranah Panantian, Nagari Air Bangis.

Sekretaris Nagari Air Bangis, Ermonsyah, menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerima laporan terkait masuknya tenaga kerja asing maupun tenaga kerja lokal ke wilayah tersebut. Ia menyebut bahwa para pekerja tersebut masih berada d lokasi tambang.

"Ke pemerintah nagari tidak ada laporan dari PT GMK soal keberadaan TKA (tenaga kerja asing). Baik tenaga kerja asing maupun lokal," ujar Ermonsyah kepada Sumbarkita pada abtu (28/6).

Ermonsyah menyebut bahwa aktivitas di lokasi tambang menunjukkan tanda- tanda bahwa perusahaan akan kembali beroperasi. Menurutnya, jumlah TKA yang cukup banyak mengindikasikan kegiatan di luar sekadar pengecekan alat seperti yang disebut PT GMK.

"Kalau hanya pengecekan, kenapa sampai banyak orang asing yang datang? Ini bisa menimbulkan kesan bahwa kegiatan tambang akan berjalan kembali," katanya.

Masyarakat dan pemerintahan nagari, kata Ermonsyah, berharap agar setiap kegiatan usaha mengikuti ketentuan hukum dan tunduk pada aturan, baik di bidang ketenagakerjaan maupun keimigrasian.

Visa kunjungan tak berlaku untuk aktivitas kerja di tambang

Meski pihak Imigrasi menyebut para WNA menggunakan visa C.18, yang sah secara keimigrasian, Ermonsyah menegaskan bahwa visa tersebut tidak membebaskan mereka dari kewajiban T hukum di sektor ketenagakerjaan.

"Visa C.18 memang sah untuk kunjungan. Tapi, dalam UU Ketenagakerjaan, setiap orang yang masuk dan bekerja di Indonesia wajib melengkapi dokumen kerja. Itu tak bisa diabaikan," ucapnya.

Sumber: sumbarkita.id

27/06/2025

📉 Banyak yang Gagal Bayar Pinjol, Provinsimu Masuk Daftar?
Aksesnya mudah, tapi risikonya juga ngeri. Sobat Suara, ini 10 provinsi dengan tingkat gagal bayar pinjaman online tertinggi. Berdasarkan data OJK yang dirilis GoodStats (Maret 2025), NTB jadi juara satu dengan angka 4,08%!

Nggak cuma soal angka, ini tentang literasi finansial yang masih rendah. Banyak yang tergiur ajakan pinjol, tapi lupa bahwa bunga dan dendanya bisa meledak. Gen Z jadi yang paling aktif... sekaligus paling rentan.

Swipe terus biar makin paham kenapa fenomena ini makin darurat 📲💸

Via

Info Padang

07/09/2025

02/09/2025

28/07/2025

23/07/2025

22/07/2025

18/07/2025

17/07/2025

12/07/2025

07/07/2025

04/07/2025

29/06/2025

27/06/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category