31/05/2014
Pegawai Honorer/TKS Kabupaten PALI Akan Dievaluasi
PALI – Jumlah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang tersebar di semua instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), makin membludak.
Agar keberadaan TKS ini tidak terus “membanjir”, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat berjanji, akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan TKS yang angkanya sudah mencapai ribuan.
Kepala BKD, Yuhairuddin SE menyatakan, kemungkinan evaluasi TKS tersebut baru akan dilakukan habis tahun ini (2014). Kata dia, jika kelak berdasarkan evaluasi, jumlah TKS sudah diluar kendali, maka pihaknya tidak akan segan-segan melakukan pemangkasan jumlah TKS tersebut.
“Ya, kita akan lakukan pemangkasan TKS jika anggarannya tak memadai,” cetus dia.
Selain itu, lantaran jumlahnya yang semakin membludak hingga nyaris tidak terkendali itu, tidak sedikit kepala SKPD masing-masing yang menaungi keberadaan TKS dimaksud, jarang melakukan control terhadap bawahannya. Tak heran, kerap kali kita temui TKS yang asyik nongkrong di pance-pance dekat/ depan kantor masing-masing. Padahal saat itu merupakan jam dinas alias jam ngantor.
Hal itu p**a yang menjadi perhatian BKD. Perihal ini, Yukhok juga berjanji akan menegur kepala dinas yang membiarkan TKS-nya duduk-duduk di Pance.
“Kita akan tegor Kadin yang membiarkan TKS Cuma duduk-duduk di Pance,” janjinya lagi.
Pihaknya, lanjut dia, tak henti-hentinya menghimbau dan menyarankan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar dapat menyederhanakan TKS. Artinya, jangan menampung TKS terlalu banyak. Sebab, yang tahu kebutuhannya adalah SKPD yang bersangkutan.
Ini sengaja dipringatkan agar jangan sampai di kemudian hari keberadaan TKS ini menimbulkan gejolak. Misalnya, menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Yuhairudin menegaskan, bahwa pihaknya belum menginventarisir jumlah TKS yang dipekerjakan di setiap SKPD-SKPD maupun di bagian-bagian di kesekretariatan. “Kita belum menginventarisir jumlah TKS yang sudah ada,” ujarnya.
Ditambahkannya, khusus untuk di lingkungan BKD sendiri, jumlah TKS sudah dibatasi. Bahkan, dirinya mengatakan tidak lagi menerima orang yang magang. “Kita tidak tega. Jadi bagi yang punya keluarga dan telah bekerja di swasta bergaji Rp2 juta, lebih baik tidak usah disuruh jadi TKS, karena kasihan,” sarannya.
Sumber: gugeldotkom
ilustrasi foto: gugeldotkom
