07/04/2025
Keluhan Warga Pedesaan Terkait Larangan Bupati Ciamis: Anak Usia SD-SMP Tak Boleh Bawa Motor, Transportasi Jadi Masalah
Ciamis – Kebijakan terbaru Bupati Ciamis yang melarang anak usia sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) untuk mengendarai sepeda motor menuai berbagai keluhan dari warga, khususnya di wilayah pedesaan. Meskipun aturan ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan anak-anak, banyak orang tua dan siswa yang merasa kesulitan karena tidak tersedia alternatif transportasi yang memadai.
Di banyak desa di Ciamis, angkutan umum nyaris tidak tersedia. Sementara itu, mayoritas orang tua siswa bekerja sebagai petani, buruh tani, atau pengrajin gula yang berangkat pagi-pagi buta dan tidak bisa mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Selama ini, anak-anak yang tidak memiliki motor biasanya menumpang dengan teman atau kerabat yang membawa kendaraan sendiri. Namun dengan adanya larangan ini, pilihan tersebut menjadi tidak mungkin.
“Saya bekerja di kebun dari jam lima pagi, istri juga ikut ke ladang. Anak saya biasanya berangkat sekolah naik motor sendiri, karena rumah kami jauh dari sekolah dan tidak ada ojek atau angkutan umum di sini,” ujar jaja, warga Desa Sidamulih, Kecamatan pamarican. “Sekarang dilarang, terus solusinya apa? Masa anak harus jalan kaki lima kilometer setiap hari?”
Keluhan senada juga disampaikan oleh ibu rumah tangga, Arni febrianti, “Kami bukan tidak setuju anak-anak dilarang naik motor, tapi harus ada solusi dari pemerintah. Di kota mungkin gampang cari ojek atau angkutan, tapi di desa kami benar-benar tidak ada,” katanya.
Kondisi geografis Ciamis yang terdiri dari banyak wilayah perbukitan dan pelosok memperparah masalah ini. Banyak sekolah yang berlokasi cukup jauh dari permukiman warga. Para orang tua berharap, sebelum kebijakan ini diberlakukan secara ketat, pemerintah daerah menyediakan solusi transportasi, seperti bus sekolah atau subsidi kendaraan umum pedesaan.
Sejauh ini, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis belum memberikan keterangan resmi terkait rencana tindak lanjut atau penyediaan alternatif transportasi bagi pelajar di desa-desa.
Masyarakat berharap agar kebijakan ini bisa dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial ekonomi warga pedesaan. Keselamatan anak-anak memang penting, namun akses terhadap pendidikan juga tidak boleh terhambat karena keterbatasan transportasi. (Potret desa).***