Kuansing.Footage, Pekanbaru (2025)

21/12/2025

BAGAIMANA PENDAPAT SANAK ???
_____________________________________________ (RIAUPOS. CO) - Dinas Sosial PMD Kuansing akhirnya menyimpulkan kalau oknum kepala desa asal Kecamatan Logas Tanah Darat berinisial AN, tidak melakukan perbuatan mesum atau asusila dengan AR di dalam mobilnya, seperti yang didugakan saat penggerebekan oleh warga, Selasa (16/12/2025) malam di Pasang Usang Basrah, Kecamatan Kuantan Hilir.

Hasil penelusuran lapangan yang dilakukan Dinas Sosial PMD Kuansing, bahwa di dalam mobil itu mereka tidak berdua. Tetapi ada anak perempuan umur 6 tahun yang duduk di kursi depan dalam keadaan sadar atau terbangun. Anak perempuan itu adalah anak dari AR sendiri.

"Kesimpulan kami, tak mungkin dia melakukan mesum atau perbuatan asusila di depan anak perempuan yang tengah sadar di dalam mobil itu," kata Plt Kepala Dinas Sosial PMD Kuansing, Erdison, Ahad (21/12/2025) pada Riaupos. co.

Menurut Erdison, hasil fakta lapangan. Memang benar ada anak perempuan dalam mobil umur 6 tahun bukan 3 tahun, yang sadar dan main handphone. Fakta lain, memang benar AN oknum kepala desa ini membawa AR dalam mobil dan mengakui sebagai pacarnya.

"Dan ini, diakui AN saat dimintai keterangan ke Kantor Dinas Sosial PMD Kuansing, Kamis (18/12/2025) lalu," kata Erdison.

Meski tidak terbukti melakukan mesum atau asusila, AN sudah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat setempat yang memiliki aturan sosial. Membawa perempuan yang bukan istrinya, sehingga menimbulkan anggapan negatif sebagai seorang kepala desa.

Melihat kondisi itu, Dinas Sosial PMD Kuansing memberikan surat peringatan pertama (SP1) pada AN. SP1 ini sudah disampaikan Dinas Sosial PMD pada AN. AN oknum kepala desa ini, mengaku jera dan sudah memutus hubungan asmaranya dengan AR.

"Dan kami mengingatkan agar ia tidak mengulanginya. Dan peringatan ini juga berlaku bagi semua kepala desa se-Kuansing, untuk memberikan contoh yang baik pada masyarakat," papar Erdison.

Selengkapnya di kolom komentar

21/12/2025

TELUK KUANTAN – Aksi sigap petugas ronda di Dusun Tobek Panjang (Topan), Desa Koto Taluk, berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah kontrakan pada Minggu (21/12/2025) dini hari sekira pukul 01.00 WIB.

Dalam penggerebekan yang berlangsung di RT 007 RW 004 tersebut, empat orang diamankan warga. Mirisnya, dua di antaranya diketahui masih berstatus sebagai pelajar.

Identitas Terduga Pelaku
Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat orang yang diamankan memiliki latar belakang wilayah yang berbeda-beda, yakni:

Dua orang pria yang berprofesi sebagai wiraswasta dengan inisial Y dan D dan Dua orang perempuan yang diketahui berstatus sebagai pelajar.

Keempatnya tidak berkutik saat petugas ronda menemukan barang bukti berupa 5 butir pil ekstasi (ineks) di lokasi kejadian.

Kronologi Kejadian

Kecurigaan bermula saat petugas ronda mencium adanya aktivitas yang tidak lazim di salah satu kontrakan pada jam kecil. Bermodalkan koordinasi yang baik antar warga, pemeriksaan dilakukan secara mendadak. Hasilnya, ditemukan lima butir ineks yang menguatkan dugaan adanya pesta narkoba di lokasi tersebut.

“Warga mencurigai gerak-gerik di rumah tersebut. Saat diperiksa bersama-sama, ditemukan barang bukti ineks. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, mereka langsung dibawa ke Polres,” ungkap salah satu sumber kepada Hitam Putih News.

Proses Hukum di Polres Kuansing
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat terduga pelaku beserta barang bukti kini telah diserahkan ke Mapolres Kuantan Singingi (Kuansing).

Keterlibatan dua oknum pelajar dalam kasus ini menjadi sorotan tajam warga setempat. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak serta dari mana barang haram tersebut diperoleh.

Selengkapnya di kolom komentar

21/12/2025

riauaktual.com | PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Rengat menggelar Apel Siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru) sebagai bentuk kesiapan personel dan peralatan dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Indragiri Hilir (Inhil), dan Kuantan Singingi (Kuansing).

Apel siaga tersebut dipimpin langsung oleh Manager PLN UP3 Rengat, Tatok Winarko, dan diikuti pegawai PLN, tenaga alih daya (TAD), serta mitra kerja.

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional serta respons cepat dalam menghadapi potensi gangguan kelistrikan selama periode Nataru.

"Apel siaga ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh personel dan peralatan dalam kondisi siap siaga, sehingga jika terjadi gangguan, penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat," ujar Tatok Winarko, Sabtu (20/12/2025).

Dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan, PLN UP3 Rengat menyiagakan 84 personel PLN serta 284 personel TAD dan mitra kerja.

Sejumlah peralatan pendukung juga disiapkan, di antaranya dua unit crane, 10 unit genset dengan total kapasitas 315 kVA, satu unit UPS berkapasitas 30 kVA, 32 unit mobil operasional, serta 11 unit sepeda motor operasional.

Selain itu, PLN UP3 Rengat juga menyiapkan 37 Posko Siaga Distribusi, satu Posko Siaga Mudik Nataru, serta 17 lokasi VIP dan VVIP yang meliputi kantor pemerintahan, rumah ibadah, dan lokasi strategis lainnya.

"Kami juga fokus menjaga keandalan pasokan listrik di lokasi-lokasi prioritas seperti rumah ibadah, pusat pelayanan publik, dan fasilitas vital agar masyarakat dapat beribadah dan beraktivitas dengan nyaman selama Nataru," tambahnya.

Untuk mendukung pengguna kendaraan listrik, PLN UP3 Rengat menyiagakan enam unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di enam lokasi di wilayah kerja UP3 Rengat.

Tatok menegaskan, PLN berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama masa libur akhir tahun.

"Dengan kesiapan personel, peralatan, dan posko siaga, kami berkomitmen menjaga pasokan listrik tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung seluruh aktivitas masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru," pungkasnya.

20/12/2025

RIAUIN.COM – Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) kini menjadi sorotan setelah meraih skor terendah dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan skor hanya 63,58 poin, Kuansing terpuruk di "zona merah" dan menempati posisi buncit dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan Kota Dumai yang memimpin di angka 76,97 poin. Rendahnya skor integritas ini menandakan kerentanan yang sangat tinggi terhadap praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing.

Menanggapi rapor merah tersebut, Bupati Kuansing Suhardiman Amby menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Ia berjanji akan merombak sistem tata kelola pemerintahan agar lebih transparan.

"Kami akan melakukan perbaikan tata kelola Pemkab dengan sistem yang terintegrasi. Penggunaan anggaran harus terverifikasi, transparan, dan tepat sasaran," ujar Suhardiman, Minggu (14/12/2025) lampau.

Di tengah krisis integritas ini, perubahan kepemimpinan di jajaran Polres Kuansing membawa harapan baru. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2781/XII/KEP./2025, posisi Kapolres Kuansing resmi berganti.

AKBP Hidayat Perdana, SH, MH, ditunjuk menggantikan AKBP Raden Ricky Pratidiningrat yang dimutasi menjadi Kabag Binkar Ro SDM Polda Riau.

Sosok AKBP Hidayat dinilai sebagai "angin segar" bagi penegakan hukum di Kuansing. Bukan tanpa alasan, ia merupakan perwira dengan latar belakang kuat di bidang pemberantasan korupsi.

Menurut infirmasi yang diterima, AKBP Hidayat Perdana SH MH merupakan Mantan Pamen Kortas Tipikor Polri. Ia juga pernah ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akademisi Riau, Zul Wisman SH MH, menilai kehadiran spesialis Tipikor sebagai Kapolres adalah momentum emas bagi Kuansing untuk berbenah.

Menurutnya, pengalaman AKBP Hidayat di KPK akan memperketat pengawasan anggaran daerah. "Kombinasi antara komitmen evaluasi internal Pemkab dan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum yang berpengalaman di KPK diyakini menjadi modal kuat untuk membawa Kuansing keluar dari zona merah di masa depan," kata Zul Wisman.

Selain jabatan Kapolres Kuansing, mutasi besar-besaran di lingkungan Polda Riau ini juga menyentuh jabatan Wakapolda Riau dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

selengkapnya di kolom komentar

20/12/2025

(CAKAPLAH) - Dewan Pengupahan Kabupaten Kuantan Singingi menyepakati kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuansing Tahun 2026 sebesar 6,95 persen atau menjadi Rp3.949.466,98. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat Dewan Pengupahan yang digelar di Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja Kuansing, Telukkuantan, Jumat (19/12/2025) kemarin.

Penetapan UMK 2026 tersebut mengacu pada kebijakan pengupahan nasional yang berlaku untuk tahun 2026 dengan mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta nilai alfa sebagai faktor penyesuaian kesejahteraan pekerja. Dalam rapat tersebut, nilai alfa akhirnya disepakati sebesar 0,6 persen.

Ketua Dewan Pengupahan Kuansing yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Kuansing, Jhon Pitte Alsi mengatakan, proses perumusan UMK berlangsung melalui dialog yang konstruktif antara unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

"Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Kondusivitas iklim usaha tetap menjadi perhatian, seiring dengan upaya memastikan upah yang layak bagi pekerja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam pembahasan sempat terjadi perbedaan pandangan terkait besaran nilai alfa. Perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Apindo mengusulkan nilai alfa sebesar 0,5 persen dengan mempertimbangkan kondisi dunia usaha, sementara unsur serikat pekerja mengusulkan 0,7 persen dengan dasar meningkatnya kebutuhan hidup layak di Kuantan Singingi. Melalui fasilitasi pemerintah daerah, seluruh pihak akhirnya menyepakati nilai tengah sebesar 0,6 persen.

Berdasarkan besaran kenaikan tersebut, UMK Kuantan Singingi Tahun 2026 naik sekitar Rp257 ribu dibandingkan UMK tahun sebelumnya. Dengan demikian, UMK Kuansing tahun 2025 tercatat sebesar kurang lebih Rp3.692.000, dan mengalami peningkatan nominal sekitar Rp257.466 pada tahun 2026.

Sementara itu, Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kuantan Singingi, Jon Hendri mengapresiasi atas proses musyawarah dalam penetapan UMK 2026. Ia menilai keputusan tersebut berdampak langsung terhadap seluruh buruh dan pekerja di daerah.

"Keputusan UMK ini akan berimplikasi kepada seluruh buruh dan pekerja di Kuantan Singingi. Kami menghargai upaya semua pihak dalam dewan pengupahan yang telah berproses secara maksimal,” kata Jon Hendri.

Ia mengakui, metode penghitungan pengupahan tahun 2026 yang ditetapkan pemerintah pusat melalui rumusan baru Kementerian Ketenagakerjaan membatasi ruang kenaikan upah dibandingkan pola perhitungan tahun sebelumnya.

Dan FSPMI, kata dia, sebelumnya mengusulkan kenaikan upah di rentang 8,5 hingga 10 persen, namun tetap menghormati kebijakan nasional yang berlaku.

“Dalam keterbatasan formula yang ada, Kuantan Singingi masih mampu menetapkan kenaikan UMK sebesar 6,95 persen,” ujarnya.

Meski demikian, Jon Hendri menegaskan serikat pekerja masih berharap adanya penguatan kebijakan di tingkat daerah melalui pengusulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSP), khususnya untuk sektor perkebunan yang menjadi sektor dominan di Kuantan Singingi.

“UMK telah disepakati, dan selanjutnya hasil rapat ini akan disampaikan kepada Bupati Kuantan Singingi untuk diteruskan kepada Gubernur Riau. Kami berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pengusulan UMSP sektor perkebunan sebagai bentuk perlindungan tambahan bagi pekerja,” katanya.

Selengkapnya di kolom komentar

19/12/2025

Riauaktual.com | Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, menegaskan bahwa Kepala Desa dan Lurah memegang peran kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas masalah hukum melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Penegasan tersebut disampaikan Suhardiman saat Sosialisasi Program Jaksa Garda Desa, yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kuansing, Jumat (19/12/2025).

Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh aparatur desa tidak ragu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, terutama dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa

"Desa jangan berjalan sendiri. Program Jaga Desa ini adalah langkah preventif agar pengelolaan Dana Desa tepat sasaran, sesuai aturan, dan terhindar dari persoalan hukum," tegas Suhardiman.

Ia menilai desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah, sehingga pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Menurutnya, pendampingan Kejaksaan menjadi solusi agar pembangunan desa berjalan aman dan berkelanjutan.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi atas komitmennya mengawal pemerintahan desa agar tidak terjebak pada kesalahan administratif maupun hukum.

Selengkapnya di kolom komentar

19/12/2025

Beritariau.com, Teluk Kuantan – Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Zulkarnain, ST, M.Si., mewakili Bupati Kuantan Singingi, menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana ke-XII Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) yang digelar di Gedung Serbaguna UNIKS, Kamis (18/12/2025).

Wisuda tersebut menjadi momentum penting bagi UNIKS dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam laporannya, Rektor UNIKS Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I., menyampaikan bahwa pada Wisuda ke-XII ini UNIKS meluluskan 381 wisudawan dan wisudawati. Ia menyebutkan bahwa alumni UNIKS telah berkiprah di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta, dan diharapkan ke depan mampu tampil sebagai tokoh daerah yang berintegritas serta penggerak pembangunan.

Dalam sambutannya, Sekda Kuansing menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati atas pencapaian gelar akademik yang diraih melalui kerja keras dan ketekunan, serta dukungan orang tua dan keluarga.

Sekda juga mengapresiasi civitas akademika UNIKS atas komitmennya dalam mencetak generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia. Ia menegaskan bahwa UNIKS merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM unggul guna mendukung pembangunan daerah.

“Para alumni diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja. Jadikan ilmu yang diperoleh sebagai bekal untuk mengabdi dan membangun Kabupaten Kuantan Singingi,” ujarnya.

Melalui momentum wisuda ini, para lulusan diharapkan terus mengembangkan kompetensi, menjaga integritas, serta meningkatkan kapasitas diri agar mampu berkontribusi aktif dalam kemajuan daerah.

Selengkapnya di kolom komentar

19/12/2025

Tim Elang Kuantan Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi (Kuansing) kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika.

Seorang pria berinisial HS (35) diamankan di areal perkebunan kelapa sawit PT Citra Riau Sarana, Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kamis (18/12/2025).

HS yang diketahui berprofesi sebagai petani dan merupakan warga Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi, diamankan bersama barang bukti narkotika jenis daun g***a kering.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP Raden Ricky Pratidiningrat melalui Kasat Res Narkoba Iptu Hasan Basri mengatakan, pengungkapan bermula saat petugas keamanan perusahaan mengamankan HS karena diduga mencuri berondolan sawit.

"Saat dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang tersangka, petugas menemukan satu kantong plastik bening berisi diduga narkotika jenis daun g***a kering," ujar Iptu Hasan, Jumat (19/12/2025).

Petugas keamanan kemudian melaporkan temuan tersebut dan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Tim Elang Kuantan Sat Res Narkoba sekitar pukul 19.30 WIB untuk ditindaklanjuti.

Dari hasil pemeriksaan lanjutan, polisi mengamankan barang bukti berupa g***a kering seberat sekitar 9,19 gram, satu buah mancis, satu kaca pirex kosong, satu unit handphone warna ungu, satu unit sepeda motor, serta satu buah tas warna biru.

"Dari pengakuan awal, tersangka mendapatkan g***a tersebut dari seseorang berinisial Y dengan harga Rp400 ribu. Saat ini kami masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pemasoknya," jelasnya.

Hasil tes urine terhadap HS juga menunjukkan hasil positif THC, yang menguatkan dugaan sebagai penyalahguna narkotika.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah diamankan di Mapolres Kuansing untuk proses hukum lebih lanjut.

"Polres Kuansing mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan setiap aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika demi menjaga lingkungan tetap aman dan bersih dari narkoba," tutupnya.

Selengkapnya di kolom komentar

18/12/2025

OOK (Out Of Kuansing)

GoRiau.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Kamis (18/12/2025). Sejumlah ruangan di lingkungan kantor tersebut menjadi sasaran pemeriksaan tim penyidik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai perkara yang melatarbelakangi kegiatan penggeledahan tersebut. Aktivitas tim KPK terlihat berlangsung tertutup dan dijaga ketat.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, tim KPK tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka datang menggunakan beberapa unit mobil Toyota Innova berwarna hitam dan langsung memasuki area kantor bupati.

Jumlah personel yang terlibat diperkirakan sekitar 10 orang. Setibanya di lokasi, tim penyidik langsung menyebar dan melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan yang ada di kantor tersebut.

Pantauan hingga pukul 18.30 WIB, proses penggeledahan masih terus berlangsung. Sejumlah pegawai terlihat beraktivitas terbatas, sementara area tertentu dijaga aparat keamanan.

Belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK maupun Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terkait kegiatan tersebut. Perkembangan lebih lanjut masih menunggu keterangan resmi dari lembaga antirasuah.

Selengkapnya di kolom komentar

18/12/2025

(RIAUPOS.CO) - Masih ingat dengan kasus penganiayaan oleh sepasang suami istri terhadap ZR, balita berusia 2 tahun di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Mei 2025 lalu oleh sepasang suami istri yang menjadi pengasuhnya.

Ternyata Pengadilan Negeri (PN) Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Kamis 11 Desember 2025 kemaren, sudahkan vonis pada kedua tersangka yang berstatus suami istri itu.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Subiar Teguh Wijaya (Ketua PN Teluk Kuantan), dengan anggota majelis Widya Helniha dan Riri Lastiar Situmorang, menjatuhkan vonis pidana penjara selama 19 yahun dan denda sebesar Rp1 miliar, subsider kurungan 3 bulan kepada terdakwa Alpino Yoki Saputra (AYS), yang terbukti melakukan penganiayaan dan pencabulan terhadap ZR yang dititipkan kepadanya untuk diasuh.

Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan Jaksa, Riva Cahya Limba, yang menuntut 18 tahun penjara. Sementara terhadap istri terdakwa, Yogi Pratiwi (YP) dituntut dalam berkas terpisah.

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun, karena melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada anak balita yang seharusnya diasuh dan dijaganya.

"Jadi perkaranya sudah di putus kamis kemaren," ungkap Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan melalui Juru Bicara Aulia Rifqi Hidayat SH, Kamis (18/12/2025) petang.

Dijelaskan Aulia, dalam fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dan istrinya dipercaya oleh ibu korban (ISD) untuk mengasuh anaknya yang berusia 2 tahun sejak tanggal 25 Mei 2025.

Dikarenakan terdakwa Yogi yang merupakan teman dekat ibu korban menawarkan diri melakukan pengasuhan dengan maksud menjadikan anak sebagai pancingan agar dapat segera memiliki anak, dan juga menambah pemasukan ekonomi bagi para terdakwa.

Namun selama mengasuh balita tersebut, pasangan suami istri yang menjadi terdakwa ini, kerap merasa terganggu dan emosi menghadapi korban yang sering menangis, dan untuk mendiamkan korban, para terdakwa kerap melakukan kekerasan agar korban diam.

Selengkapnya di kolom komentar

18/12/2025

HALUANRIAU.CO | TELUK KUANTAN - Pelaksanaan pacu jalur dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2026 tingkat Provinsi Riau diproyeksikan menjadi momentum strategis bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi. Ribuan pengunjung yang diperkirakan memadati Tepian Narosa Teluk Kuantan selama dua hari pelaksanaan berpotensi menciptakan peredaran uang hingga menembus angka Rp1 miliar.

Dengan estimasi jumlah pengunjung minimal 5.000 orang yang terdiri dari aparatur Kementerian Agama se-Riau, peserta jalan sehat, kontingen pacu jalur, serta masyarakat umum, dan asumsi belanja rata-rata paling rendah Rp100 ribu per orang per hari untuk konsumsi, minuman, cenderamata, dan kebutuhan lainnya, maka dalam dua hari pelaksanaan total perputaran uang diperkirakan mencapai Rp1 miliar. Nilai tersebut belum termasuk transaksi parkir, penginapan, transportasi lokal, serta belanja tambahan di luar area kegiatan.

Kondisi ini menjadi peluang besar bagi pedagang kaki lima, pelaku UMKM kuliner, penjual minuman, hingga pelaku usaha kreatif lokal yang selama ini menggantungkan pendapatan dari event keramaian. Di sisi lain, pemerintah daerah juga berpeluang memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor parkir, retribusi jasa, dan aktivitas ekonomi pendukung lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang pacu jalur bukan sekadar agenda budaya dan seremonial, melainkan bagian dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan melalui penciptaan keramaian yang terencana. Dengan menghadirkan ribuan orang dalam satu momentum, aktivitas ekonomi masyarakat bergerak langsung dan dampaknya dirasakan hingga ke tingkat bawah.

Event pacu jalur ini digelar berkolaborasi dengan Kementerian Agama dalam rangka HAB Kemenag RI Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 2–3 Januari 2026 di Tepian Narosa Teluk Kuantan. Seluruh Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota se-Riau dipastikan ikut berpartisipasi.

“In sya Allah, Kemenag kabupaten/kota se-Riau bakal berpartisipasi langsung dalam pacu jalur ini,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, H Suhelmon MA, Rabu (17/12/2025).

Menurut Suhelmon, partisipasi Kemenag se-Riau memiliki beberapa opsi, mulai dari berpacu dengan atlet internal Kemenag, kolaborasi dengan atlet jalur setempat, hingga dukungan dalam bentuk sponsorship. Seluruh skema tersebut telah dibahas bersama panitia pelaksana.

Rangkaian HAB Kemenag 2026 juga akan diisi dengan Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama pada Jumat (2/1/2026) yang diperkirakan diikuti sekitar 5.000 peserta. Kegiatan ini diproyeksikan menjadi magnet tambahan yang meningkatkan arus kunjungan masyarakat ke pusat Kota Teluk Kuantan.

Seremoni pembukaan pacu jalur HAB Kementerian Agama dijadwalkan dibuka langsung oleh Bupati Kuantan Singingi, Dr H Suhardiman Amby, bersama Forkopimda di Lapangan Limuno Teluk Kuantan, bertepatan dengan pembagian doorprize jalan sehat.

Saat ini, panitia terus mematangkan persiapan, termasuk penataan kawasan Tepian Narosa Teluk Kuantan sebagai gelanggang pacu jalur, dengan harapan kegiatan ini tidak hanya sukses dari sisi pelaksanaan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi penguatan UMKM serta peningkatan PAD Kabupaten Kuantan Singingi.

Selengkapnya di kolom komentar

18/12/2025

(CAKAPLAH.COM) - Tahun anggaran 2025 tinggal dua pekan lagi. Namun masih menyisakan hak-hak rakyat yang belum dibayar secara utuh. Mulai dari gaji guru ngaji, MDA, Tahfiz, PAUD, jasa pelayanan (Jaspel) di RSUD Telukkuantan, TPP PNS hingga gaji aparatur desa.

Ya, belum terdapat tanda-tanda pembayaran sisa tunjangan perbaikan penghasilan PNS, insentif guru MDA, gaji guru surau, tahfiz, jaspel dan aparatur desa tersebut. Meski sebagian sudah ada yang direalisasikan akibat desakan berbagai pihak.

Kondisi ini membuat anggota DPRD Kuansing, Yuda Pratama, SH kembali angkat bicara. Ia kembali mendesak agar hak-hak rakyat ini segera dibayarkan secara utuh.

"Segera lah bayarkan hak-hak mereka karena tinggal tahun anggaran 2025 dua pekan lagi," desak Yuda Pratama usai melaksanakan reses, beberapa hari lalu.

Tentu akan sangat menyedihkan dan mengecewakan bagi mereka jika hak-hak mereka itu tidak dibayarkan dan tertunda lagi.

Sebab pada penghujung tahun, katanya, mereka sangat membutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak-anak dan yang lain.

Penyaluran hak-hak mereka, diakui Anggota DPRD Kuansing dari Golkar itu akan berimbas pada ekonomi pedagang. Sebab mereka akan berbelanja.

Sebagai pelayan masyarakat katanya, peran PNS, CPNS, P3K, perangkat desa, guru MDA, PAUD dan guru surau dan pelayan kesehatan sangat penting.

Begitu juga dengan keluhan yang disampaikan pegawai RSUD Teluk Kuantan terkait insentif jasa pelayanan yang belum dibayar hampir dua tahun.

"Ini juga harus jadi prioritas. Karena tugas mereka sangat berat. Mereka itu dituntut maksimal dalam melayani masyarakat, tapi hao mereka kenapa sampai 2 tahun tak diberikan," tanya Legislator Muda Kuansing itu.

selengkapnya di kolom komentar

Kuansing.Footage

21/12/2025

21/12/2025

21/12/2025

20/12/2025

20/12/2025

19/12/2025

19/12/2025

19/12/2025

18/12/2025

18/12/2025

18/12/2025

18/12/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category