Berani JUJUR ITU BAIK

Berani JUJUR ITU BAIK Jujur adalah mata uang yang berlaku dimana-mana Diam itu emas, tapi berbicara baik itu berlian

AHMAD SUKENDRO — JENDERAL YANG LOLOS DARI G30S, MENGAKUI DEWAN JENDERAL, LALU DITAHAN ORDE BARUDi antara nama-nama jende...
14/09/2026

AHMAD SUKENDRO — JENDERAL YANG LOLOS DARI G30S, MENGAKUI DEWAN JENDERAL, LALU DITAHAN ORDE BARU

Di antara nama-nama jenderal yang menjadi sasaran Gerakan 30 September 1965, ada satu sosok yang nyaris tidak banyak dikenal publik: Brigadir Jenderal Ahmad Sukendro.

Namanya berada dalam pusaran isu “Dewan Jenderal”, jaringan intelijen Angkatan Darat, hubungan rahasia dengan Amerika Serikat, hingga pergulatan politik antara Sukarno, Angkatan Darat, dan PKI.

Ia bahkan masuk dalam daftar orang yang hendak diciduk pada akhir September 1965. Namun ketika gerakan itu berlangsung, Sukendro tidak berada di Jakarta.

Ia sedang berada di Peking, Tiongkok.

Ironisnya, setelah lolos dari operasi penculikan, perjalanan hidup Sukendro justru berakhir dengan penahanan oleh pemerintahan Soeharto. Pada 1967, ia ditahan selama sekitar sembilan bulan tanpa proses pengadilan. Alasan yang kemudian dikaitkan dengan penahanannya adalah pengakuannya mengenai keberadaan “Dewan Jenderal”.

Kisah Sukendro memperlihatkan bahwa politik Indonesia setelah 1965 tidak sesederhana pertentangan antara PKI dan antikomunis. Di tubuh Angkatan Darat sendiri terdapat persaingan, perbedaan kepentingan, dan perubahan hubungan kekuasaan yang kemudian menentukan siapa yang naik dan siapa yang tersingkir.

🔳 DARI PERWIRA INTELIJEN MENJADI ORANG KEPERCAYAAN NASUTION

Ahmad Sukendro lahir di Banyumas pada 1923. Pada masa pendudukan Jepang, ia bergabung dengan PETA. Setelah Indonesia merdeka, karier militernya berkembang dan ia kemudian dikenal sebagai perwira intelijen yang memiliki kemampuan analisis politik.

Jenderal A.H. Nasution melihat kemampuan tersebut. Ketika Nasution memegang posisi penting dalam Angkatan Darat, Sukendro dipercaya menangani pekerjaan intelijen.

Pada akhir 1950-an, ketika hubungan pemerintah pusat dengan sejumlah perwira daerah memburuk, Sukendro juga mendapat tugas intelijen. Ketegangan itu kemudian berkembang menjadi PRRI di Sumatra dan Permesta di Sulawesi Utara.

Namun kiprah Sukendro tidak hanya berhubungan dengan persoalan dalam negeri.

Ia juga mempunyai hubungan dengan pejabat Amerika Serikat. Ketika kemudian menjalani masa belajar di University of Pittsburgh, kontaknya dengan kalangan Amerika semakin berkembang.

Hubungan inilah yang kelak membuat namanya muncul berulang kali dalam dokumen Amerika mengenai Indonesia.

🔳 PERNAH BERHADAPAN DENGAN PKI, LALU DIASINGKAN SUKARNO

Salah satu bagian penting dari riwayat Sukendro terjadi pada 1960.

Ia dikenal sebagai salah satu perwira Angkatan Darat yang keras terhadap PKI. Menurut John Roosa, pada Juli–September 1960 Sukendro terlibat dalam upaya penindakan terhadap PKI. Sikap tersebut membuatnya berada di salah satu sisi paling keras dalam pertarungan politik Angkatan Darat dan PKI.

Namun Presiden Sukarno kemudian mendorong kompromi dengan Angkatan Darat. Sukendro pun tersingkir dan menjalani masa pengasingan sekitar tiga tahun.

Ironisnya, masa pengasingan itu justru memperluas jaringan internasionalnya. Di Amerika Serikat ia belajar sekaligus semakin dekat dengan pejabat Amerika dan jaringan yang kemudian dikaitkan dengan CIA.

Pada 1963, Sukendro dipanggil kembali ke Indonesia dan kembali masuk ke lingkungan Angkatan Darat.

Hubungannya dengan Amerika bukan sekadar rumor. Dokumen yang kemudian dibuka menunjukkan bahwa Sukendro memang menjadi salah satu penghubung penting antara pimpinan Angkatan Darat dan pihak Amerika. Bahkan pada November 1965, CIA mencatat adanya permintaan bantuan dari Sukendro atas nama pimpinan Angkatan Darat.

🔳 “DEWAN JENDERAL”: ANTARA PERKUMPULAN NYATA DAN ISU POLITIK

Di sinilah kisah Sukendro menjadi rumit.

Pada 1965 beredar kabar mengenai adanya Dewan Jenderal, sebuah kelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang dituduh sedang mempersiapkan kudeta terhadap Presiden Sukarno.

Isu itu bukan muncul begitu saja.

Di lingkungan Angkatan Darat memang terdapat kelompok perwira senior yang secara rutin membicarakan keadaan politik dan kemungkinan yang akan terjadi setelah Sukarno. John Roosa menyebut kelompok kecil tersebut sebagai “brain trust”, yang melibatkan S. Parman, M.T. Haryono, Suprapto, dan Sukendro.

Namun menyamakan kelompok tersebut begitu saja dengan sebuah “Dewan Jenderal” yang telah membentuk kabinet untuk menggulingkan Sukarno adalah persoalan lain.

Pada Mei 1965, isu Dewan Jenderal sudah sampai kepada Sukarno. Ahmad Yani kemudian diminta memberikan penjelasan. Yani membantah adanya sebuah dewan yang sedang mempersiapkan kudeta. Ia menjelaskan bahwa istilah tersebut mungkin merupakan kesalahpahaman terhadap Wanjakti, badan yang berkaitan dengan jabatan dan kepangkatan perwira tinggi.

Tetapi di luar penjelasan resmi tersebut, memang terdapat pembicaraan di kalangan perwira Angkatan Darat mengenai kemungkinan politik setelah Sukarno tidak lagi berkuasa.

Karena itu, “Dewan Jenderal” pada 1965 harus dipahami sebagai istilah yang mempunyai beberapa lapisan makna: ada kelompok nyata yang berdiskusi di lingkungan Angkatan Darat, tetapi gambaran tentang sebuah “kabinet bayangan” yang siap mengambil alih pemerintahan tidak memiliki dasar yang sesederhana propaganda yang beredar ketika itu.

🔳 MENGAPA SUKENDRO MENJADI SASARAN?

Nama Sukendro menjadi penting karena ia bukan sekadar perwira biasa.

Ia adalah perwira intelijen, dikenal antikomunis, mempunyai hubungan dekat dengan Nasution dan Yani, serta mempunyai kontak dengan Amerika Serikat.

Dokumen intelijen Amerika yang baru dibuka bahkan memberikan informasi menarik: laporan Angkatan Darat pada 14 September 1965 telah menyebut adanya rencana pembunuhan terhadap pimpinan Angkatan Darat.

Dalam laporan tersebut, nama Sukendro termasuk di antara nama yang disebut sebagai sasaran, bersama sejumlah nama lain yang kemudian memang menjadi korban pada 1 Oktober. Bahkan Jenderal Soeharto dan Mursjid juga disebut dalam daftar tersebut, tetapi keduanya tidak menjadi korban.

Artinya, kabar mengenai ancaman terhadap para jenderal sudah beredar sebelum 30 September 1965.

Ini penting karena selama bertahun-tahun muncul anggapan bahwa ancaman tersebut baru diketahui setelah gerakan berlangsung. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa aparat intelijen Angkatan Darat sudah menerima informasi mengenai kemungkinan penculikan atau pembunuhan pimpinan mereka beberapa minggu sebelumnya.

🔳 SUKENDRO SELAMAT KARENA BERADA DI PEKING

Ketika operasi penculikan berlangsung, Sukendro tidak berada di Indonesia.

Ia sedang berada di Peking sebagai bagian dari delegasi Indonesia untuk menghadiri peringatan hari kelahiran Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1965.

Karena itu, ia tidak mengalami nasib seperti Ahmad Yani, S. Parman, Suprapto, M.T. Haryono, D.I. Pandjaitan, dan Sutoyo.

Beberapa sumber kemudian menyebut bahwa nama Sukendro dicoret dari daftar sasaran karena ia berada di luar negeri.

Tetapi ada detail lain yang menarik.

Dokumen CIA pada masa itu menunjukkan bahwa keberadaan Sukendro di luar Indonesia menjadi perhatian serius. Ia kemudian berusaha kembali ke Indonesia melalui jalur perjalanan yang tidak sederhana dan sempat melakukan kontak dengan jaringan Amerika sebelum p**ang.

Dengan demikian, Sukendro bukan sekadar “jenderal yang kebetulan sedang berada di luar negeri”. Ia adalah salah satu perwira yang sejak sebelum G30S sudah berada dalam radar berbagai pihak.

🔳 SETELAH G30S, SUKENDRO JUSTRU DEKAT DENGAN LINGKARAN SUKARNO

Ada sisi lain dari Sukendro yang sering terlupakan.

Meskipun dikenal sebagai antikomunis keras dan mempunyai hubungan dekat dengan Angkatan Darat, Sukarno justru memberinya tempat dalam pemerintahan.

Sukendro menjadi Menteri Negara yang diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora. Ia bahkan dipercaya menangani sejumlah tugas pemerintahan.

Menurut David Jenkins, Sukarno juga pernah memanfaatkan Sukendro untuk mengawasi gerak-gerik Soeharto.

Jadi, hubungan Sukendro dengan Sukarno tidak bisa digambarkan sebagai hubungan antara seorang “orang Angkatan Darat” dengan presiden yang selalu bermusuhan. Hubungan mereka jauh lebih rumit.

Sukarno mengetahui bahwa Sukendro memiliki jaringan intelijen dan memahami cara kerja Angkatan Darat. Karena itu, orang yang pernah berhadapan keras dengan PKI tersebut justru dapat dipakai untuk membaca gerak lawan politik lain.

🔳 11 MARET 1966: SUKENDRO MELIHAT BAHAYA

Pada 11 Maret 1966, ketika situasi politik di Jakarta semakin genting dan Sukarno bergerak menuju Bogor, Sukendro berada di lingkungan istana.

Dalam kesaksian A.M. Hanafi, Sukendro mengingatkan agar Presiden tidak dibiarkan sendirian.

Pesan itu menunjukkan bahwa Sukendro melihat perubahan kekuasaan sedang berlangsung.

Beberapa jam kemudian, lahirlah Supersemar, yang memberikan Soeharto wewenang luas untuk mengambil tindakan demi memulihkan keamanan dan ketertiban.

Sejak saat itu, keseimbangan politik berubah drastis.
Sukarno semakin kehilangan kekuasaan.
Soeharto semakin kuat.
Dan posisi Sukendro justru semakin tidak aman.

🔳 DARI ORANG PENTING MENJADI TAHANAN ORDE BARU

Setelah Soeharto semakin dominan, peran Sukendro perlahan tergeser.

Jaringan intelijen baru yang berkembang di bawah Soeharto, termasuk tokoh seperti Ali Moertopo, membuat posisi Sukendro tidak lagi sepenting sebelumnya.

Namun yang paling menarik justru terjadi pada 1967.

Dalam sebuah forum pendidikan perwira di Bandung, Sukendro disebut mengakui bahwa Dewan Jenderal memang ada.

Pengakuan ini berbeda dari penjelasan Ahmad Yani pada Mei 1965 yang membantah adanya Dewan Jenderal sebagai badan yang hendak melakukan kudeta.

Menurut memoar Jenderal Soemitro, laporan mengenai pernyataan Sukendro tersebut kemudian sampai kepadanya. Soemitro mengaku Sukendro memang mengakui pernah mengatakan bahwa Dewan Jenderal ada.

Namun konteksnya penting: pengakuan tersebut tidak otomatis berarti Sukendro membenarkan seluruh cerita tentang sebuah kabinet rahasia yang hendak menggulingkan Sukarno.

Justru persoalan inilah yang membuat kisahnya menarik.

Ada kemungkinan yang dimaksud Sukendro adalah keberadaan kelompok perwira yang memang berdiskusi dan melakukan koordinasi politik, bukan “Dewan Jenderal” dalam pengertian sebuah pemerintahan bayangan yang siap melakukan kudeta.

🔳 SEMBILAN BULAN DI NIRBAYA

Setelah peristiwa tersebut, Sukendro ditahan pada 1967 atas perintah Pangkopkamtib Jenderal Soemitro.

Ia menjalani sekitar sembilan bulan penahanan di Nirbaya, Pondok Gede.

Tidak ada proses pengadilan yang kemudian menghasilkan putusan pidana terhadap dirinya.

Soemitro sendiri dalam memoarnya menjelaskan bahwa ia sebenarnya mengenal Sukendro sebagai teman lama. Keduanya bahkan sama-sama pernah berada dalam pendidikan staf Angkatan Darat generasi awal.

Tetapi dalam situasi politik Orde Baru, kedekatan pribadi tidak selalu cukup untuk menyelamatkan seseorang.

Sukendro akhirnya dilepaskan.

Ia kemudian mendapat tempat di Jawa Tengah dan dipercaya mengelola perusahaan daerah di bawah Gubernur Supardjo Rustam.

Ironisnya, meskipun pernah dipenjarakan, kemampuan intelijennya tetap dihargai. Dalam kesaksian yang dikutip mengenai Soemitro, Sukendro masih dianggap sebagai orang yang sangat mampu membaca gerakan politik sehingga tetap menjadi sosok yang diperhatikan ketika muncul dugaan gerakan antipemerintah.

🔳 IRONI SEORANG JENDERAL YANG TERJEBAK DI ANTARA DUA KEKUASAAN

Kisah Ahmad Sukendro memperlihatkan ironi politik Indonesia pada 1960-an.

Ia pernah menjadi orang kepercayaan Nasution.

Ia pernah menjadi bagian dari lingkaran intelijen Angkatan Darat.

Ia dikenal keras terhadap PKI.

Ia mempunyai hubungan dengan pejabat Amerika dan CIA.

Ia menjadi bagian dari lingkungan perwira yang kemudian dikaitkan dengan isu Dewan Jenderal.

Ia lolos dari penculikan G30S karena sedang berada di luar negeri.

Tetapi setelah G30S dan jatuhnya Sukarno, ia justru tidak memperoleh tempat istimewa di bawah Soeharto.

Sebaliknya, ia tersingkir dari lingkaran kekuasaan dan akhirnya dipenjara.

Di sinilah kisah Sukendro berbeda dari gambaran sederhana bahwa semua perwira antikomunis otomatis menjadi pemenang setelah 1965.

Tidak semua orang yang berada di pihak yang sama dalam satu pertarungan politik akan menjadi pemenang ketika pertarungan itu selesai.

Sukendro adalah salah satu contohnya.

Ia selamat dari penculikan pada 1965, tetapi kemudian kehilangan ruang politiknya ketika rezim baru terbentuk.

Ia pernah menjadi penghubung penting dengan Amerika, tetapi akhirnya justru ditahan oleh pemerintahan yang tumbuh setelah kejatuhan Sukarno.

Dan yang paling ironis: pernyataannya mengenai keberadaan Dewan Jenderal—isu yang sejak 1965 menjadi salah satu pusat konflik politik Indonesia—kelak ikut menyeretnya ke penjara.

Ahmad Sukendro meninggal di Jakarta pada 11 Mei 1984, jauh setelah kekuasaan Soeharto terkonsolidasi.

Kisahnya menjadi pengingat bahwa sejarah G30S bukan hanya cerita tentang siapa yang diculik dan siapa yang selamat. Di baliknya terdapat perebutan pengaruh di antara kelompok-kelompok militer, pertarungan dengan PKI, hubungan dengan Amerika Serikat, serta persaingan internal yang terus berlangsung bahkan setelah Soekarno tersingkir.

📌 CATATAN PENTING

Istilah “Dewan Jenderal” dalam tulisan ini tidak diperlakukan sebagai fakta tunggal yang sudah terbukti dalam bentuk sebuah organisasi kudeta.

Dokumen dan penelitian sejarah menunjukkan adanya kelompok perwira Angkatan Darat yang berdiskusi mengenai situasi politik dan kemungkinan masa depan setelah Sukarno. Tetapi apakah kelompok tersebut identik dengan “Dewan Jenderal” sebagaimana dituduhkan PKI, atau apakah ada rencana kudeta dalam bentuk yang digambarkan propaganda 1965, masih menjadi persoalan historiografis yang diperdebatkan.

Justru karena itulah pernyataan Sukendro pada 1967 menjadi penting: bukan karena otomatis membuktikan seluruh cerita tentang Dewan Jenderal, melainkan karena memperlihatkan bahwa di balik istilah tersebut memang terdapat aktivitas dan komunikasi politik di kalangan elite Angkatan Darat yang jauh lebih kompleks daripada versi hitam-putih yang selama puluhan tahun beredar.

📌 Sumber:
John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto; David Jenkins, Suharto and His Generals; Ramadhan K.H., Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib; CIA, dokumen Indonesia—1965 dan President's Daily Brief Oktober 1965; Foreign Relations of the United States (FRUS), 1964–1968; Historia.id; Kompas; Tirto; serta dokumen intelijen Amerika yang telah dideklasifikasi.

PAI DAN NASIONALISME KETURUNAN ARAB — KETIKA INDONESIA DIPILIH SEBAGAI TANAH AIRPada 4 Oktober 1934, sekitar 40 orang ke...
13/09/2026

PAI DAN NASIONALISME KETURUNAN ARAB — KETIKA INDONESIA DIPILIH SEBAGAI TANAH AIR

Pada 4 Oktober 1934, sekitar 40 orang keturunan Arab berkumpul di Semarang. Mereka datang dari berbagai kota dan latar belakang organisasi, termasuk Al-Irsyad dan Ar-Rabithah Al-Alawiyah.

Pertemuan itu bukan sekadar rapat organisasi. Di dalamnya berlangsung perdebatan mengenai pertanyaan yang cukup mendasar: di mana sebenarnya tanah air orang Arab yang telah lahir dan hidup turun-temurun di Hindia Belanda?

Bagi sebagian kalangan, ikatan dengan Hadramaut—wilayah di selatan Jazirah Arab yang menjadi asal banyak keluarga Arab di Hindia Belanda—masih sangat kuat. Namun bagi kelompok muda peranakan Arab, terutama yang lahir dan besar di Hindia, muncul kesadaran bahwa kehidupan mereka sebenarnya sudah sangat terkait dengan masyarakat setempat.

Dari perdebatan itulah lahir Persatoean Arab Indonesia atau PAI.

DARI HADRAMaut KE INDONESIA

Masyarakat Arab-Hadrami di Hindia Belanda bukan kelompok yang sepenuhnya seragam. Ada perbedaan antara totok atau wulaiti, yakni mereka yang lahir di Hadramaut, dengan peranakan atau muwallad, yang lahir di Hindia.

Selain itu terdapat p**a perbedaan sosial-keagamaan antara kelompok sayid dan non-sayid. Perselisihan antara kelompok-kelompok tersebut telah berlangsung lama.

Pada 1930, M.B.A. Alamudi mendirikan Indo Arabische Verbond (IAV). Organisasi ini kemudian berubah menjadi Indo Arabische Beweging (IAB). Orientasinya berbeda dengan PAI. IAV/IAB berusaha mempertahankan ikatan ras dan hubungan dengan tanah leluhur.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul pandangan bahwa organisasi tersebut terlalu bergantung kepada kalangan berada dan belum mampu melepaskan diri dari orientasi sosial Hadramaut.

Perdebatan itu kemudian memasuki babak baru ketika Abdul Rahman Baswedan tampil.

Baswedan adalah seorang peranakan Arab kelahiran Surabaya. Ia tidak sekadar memperdebatkan apakah seseorang berasal dari golongan sayid atau bukan. Ia membawa persoalan itu ke tingkat yang lebih besar: kalau seseorang lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia, lalu kepada siapa kesetiaannya harus diberikan?

Jawaban Baswedan semakin jelas: kepada Indonesia.

BELAJAR DARI GERAKAN NASIONALIS LAIN

Gagasan Baswedan tidak muncul di ruang kosong.

Ia pernah berdiskusi dengan Liem Koen Hian, tokoh peranakan Tionghoa yang mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). PTI mempunyai gagasan bahwa Hindia Belanda merupakan tanah air orang Tionghoa peranakan yang lahir dan hidup di negeri ini.

Gagasan tersebut memberi inspirasi bagi Baswedan.

Namun ada perbedaan penting. Baswedan tidak berusaha menghapus identitas Arab atau Islam. Ia justru berusaha memasukkan identitas tersebut ke dalam kerangka keindonesiaan.

Dalam komunike pendirian PAI yang dimuat Pewarta Arab pada Oktober 1934, ditegaskan beberapa gagasan penting: Indonesia adalah tanah air keturunan Arab yang lahir di Indonesia; Hadramaut merupakan negeri leluhur; keturunan Arab mempunyai kewajiban terhadap Indonesia; dan mereka harus meningkatkan kedudukan sosial, ekonomi, serta politiknya di negeri tempat mereka hidup.

Dengan demikian, PAI tidak mengatakan bahwa keturunan Arab harus berhenti menjadi Arab. Yang ditawarkan adalah gagasan bahwa menjadi keturunan Arab dan menjadi orang Indonesia tidak harus dipertentangkan.

“SUMPAH PEMUDA” KETURUNAN ARAB

Pada konferensi di Semarang itu muncul deklarasi yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda Keturunan Arab.

Intinya ada tiga:

Pertama, tanah air peranakan Arab adalah Indonesia.

Kedua, peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan yang menyendiri dari masyarakat.

Ketiga, peranakan Arab harus memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.

Deklarasi tersebut sangat penting karena muncul hanya enam tahun setelah Sumpah Pemuda 1928.

Jika Sumpah Pemuda 1928 berbicara mengenai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia di antara berbagai kelompok pemuda, maka deklarasi 1934 menunjukkan bahwa gagasan keindonesiaan mulai merambah kelompok masyarakat yang sebelumnya masih memiliki orientasi kuat kepada tanah leluhur.

Namun perlu dicatat, istilah “Sumpah Pemuda Keturunan Arab” merupakan istilah yang berkembang kemudian. Dokumen sezaman yang ditemukan mencatat pendirian PAI dan komunike organisasi tersebut, sementara istilah itu digunakan untuk menggambarkan deklarasi nasionalisme peranakan Arab pada 1934.

PAI BUKAN LANGSUNG MENJADI PARTAI

PAI pada awalnya bukan partai politik.

Namanya adalah Persatoean Arab Indonesia dan fokus awalnya adalah menyatukan masyarakat Arab peranakan yang terpecah oleh persoalan internal.

Hal ini penting karena sering muncul anggapan bahwa sejak 1934 PAI sudah merupakan partai politik. Padahal perubahan dari organisasi persatuan menjadi Partai Arab Indonesia berlangsung setelah aktivitas politiknya semakin berkembang. Sumber sejarah yang berbeda mencatat tahap perubahan tersebut pada akhir 1930-an hingga 1940; Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan menyebut perubahan resmi terjadi pada 1937, sedangkan sumber lain menempatkannya dalam rangkaian kongres hingga 1940. Karena itu, yang lebih aman adalah melihat prosesnya sebagai pergeseran bertahap dari organisasi sosial menuju organisasi politik, bukan sebuah perubahan mendadak.

Perkembangan PAI juga cukup cepat.

Dari enam cabang pada awal perkembangannya, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 16 cabang pada 1938, 27 cabang pada awal 1939, dan 38 cabang pada pertengahan 1940. Pada 1941, jaringan PAI telah mencapai sekitar 45 kota dan daerah di Jawa maupun luar Jawa.

Angka tersebut menunjukkan bahwa gagasan keindonesiaan Baswedan tidak berhenti di Semarang.

PERDEBATAN TIDAK LANGSUNG SELESAI

Namun PAI tidak serta-merta diterima semua orang Arab.

Sebagian kalangan menilai gagasan Baswedan terlalu jauh karena dianggap menjauhkan keturunan Arab dari identitas Hadramaut. Baswedan bahkan menghadapi penolakan dan ancaman karena gagasannya.

Perdebatan itu sebenarnya bukan hanya soal politik.

Di baliknya terdapat pertanyaan mengenai identitas, garis keturunan, status sosial, agama, dan tempat seseorang merasa menjadi bagian dari masyarakat.

Karena itulah perdebatan PAI dan kelompok yang mempertahankan orientasi Hadramaut tidak bisa disederhanakan sebagai pertarungan antara “nasionalis” melawan “tidak nasionalis”.

Masing-masing kelompok mempunyai alasan dan pengalaman sejarahnya sendiri.

MASUK KE POLITIK: PETISI SOETARDJO

Setelah berhasil membangun organisasi, PAI mulai masuk lebih jauh ke politik kolonial.

Pada Kongres PAI di Surabaya pada 1937, Sayid Abdullah Salim Alatas, anggota Volksraad sekaligus penasihat PAI, mendorong organisasi tersebut untuk aktif dalam persoalan politik.

Salah satu sikap penting PAI adalah mendukung Petisi Soetardjo, yang diajukan di Volksraad pada 1936. Petisi itu meminta agar pemerintah Belanda menyelenggarakan konferensi untuk membicarakan perubahan ketatanegaraan Hindia Belanda menuju pemerintahan yang lebih otonom.

Dukungan PAI terhadap petisi tersebut menjadi penting karena memperlihatkan bahwa nasionalisme PAI tidak berhenti pada pernyataan identitas. Mereka mulai terlibat dalam tuntutan politik bersama organisasi pergerakan lainnya. Sumber sezaman mencatat adanya program politik PAI dan pidato A.S. Alatas dalam majalah Insaf pada 1937.

Tetapi Petisi Soetardjo akhirnya ditolak pemerintah Belanda.

DARI PAI KE GAPI

Pada akhir 1930-an, politik pergerakan semakin mendorong organisasi-organisasi nasionalis untuk membangun kerja sama.

PAI kemudian berhubungan dengan Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI menuntut pembentukan parlemen yang lebih representatif dan pemerintahan sendiri bagi Indonesia.

Dalam konteks ini, PAI tidak lagi hanya berbicara mengenai posisi keturunan Arab. Mereka mulai menempatkan persoalan tersebut sebagai bagian dari persoalan politik Indonesia secara keseluruhan.

Menariknya, PAI juga aktif di bidang media.

Majalah seperti Insaf, Sadar, Aliran Baroe, dan publikasi lainnya digunakan untuk menyebarkan gagasan organisasi. Bahkan dokumen sezaman Pewarta Arab menunjukkan bahwa PAI secara sadar melihat tulisan dan pembicaraan sebagai alat untuk menyebarkan gagasan mereka.

Jadi, perjuangan PAI bukan hanya dilakukan melalui rapat dan kongres. Ia juga berlangsung melalui surat kabar, majalah, pendidikan, organisasi perempuan, dan jaringan cabang.

PEREMPUAN DAN GENERASI MUDA IKUT BERGERAK

Salah satu perkembangan yang sering terlewat adalah munculnya PAI Istri.

Pada 1940-an, organisasi perempuan tersebut menjadi ruang bagi perempuan keturunan Arab untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan pergerakan. Arsip majalah Aliran Baroe dan Insaf memperlihatkan adanya kegiatan organisasi perempuan PAI pada masa tersebut.

Ini menunjukkan bahwa nasionalisasi masyarakat Arab tidak hanya berlangsung di antara tokoh laki-laki.

Ada p**a usaha membangun organisasi pemuda dan kegiatan sosial yang memperluas gagasan PAI di berbagai daerah.

APA YANG TERJADI KETIKA JEPANG DATANG?

Ketika Jepang mengambil alih Hindia Belanda pada 1942, ruang politik berubah drastis.

Partai-partai dan organisasi politik dibubarkan. PAI pun tidak dapat melanjutkan aktivitasnya seperti sebelumnya.

A.R. Baswedan kemudian masuk ke dalam struktur pemerintahan bentukan Jepang, sementara sejumlah tokoh lain dari lingkungan PAI memilih jalan berbeda.

Ada yang kemudian terlibat dalam jaringan perlawanan terhadap Jepang. Setelah Indonesia merdeka, para bekas aktivis PAI juga tersebar ke berbagai organisasi dan partai politik.

PAI sendiri tidak dibangun kembali sebagai organisasi politik setelah kemerdekaan.

WARISAN TERBESAR PAI BUKAN NAMA PARTAINYA

PAI akhirnya hilang sebagai organisasi, tetapi gagasan yang dibawanya justru bertahan lebih lama daripada organisasinya.

Yang paling penting bukan sekadar berdirinya PAI pada 1934, melainkan perubahan cara sebagian masyarakat Arab-Hadrami melihat dirinya sendiri.

Sebelumnya, hubungan dengan Hadramaut menjadi salah satu pusat identitas. PAI kemudian menawarkan gagasan baru: Hadramaut tetap merupakan tanah leluhur, tetapi Indonesia adalah tanah air.

Perubahan itu bukan sesuatu yang terjadi dalam satu malam. Ia lahir dari perdebatan panjang, konflik internal, pengaruh Sumpah Pemuda 1928, perkembangan pers, hubungan dengan gerakan nasionalis lain, serta perubahan politik Hindia Belanda.

Karena itu, sejarah PAI bukan sekadar kisah tentang satu organisasi keturunan Arab.

Ia adalah bagian dari sejarah yang lebih besar: bagaimana gagasan “Indonesia” perlahan menarik berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki identitas, organisasi, dan orientasi politik yang berbeda ke dalam satu gagasan tentang tanah air.

Tidak mengherankan jika pada masa itu muncul perhatian dari kalangan nasionalis Indonesia terhadap langkah PAI. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi tersebut semakin memperoleh tempat dalam gerakan politik nasional.

Dengan segala keterbatasan dan perdebatan internalnya, PAI telah memainkan peran penting dalam proses tersebut.

Indonesia belum merdeka ketika PAI berdiri pada 1934. Tetapi pada saat itu, sebagian keturunan Arab di Hindia Belanda sudah menyatakan dengan tegas bahwa ketika kemerdekaan datang, mereka ingin berdiri sebagai bagian dari bangsa yang bernama Indonesia.

📌 Sumber utama dan rujukan:
- Pewarta Arab, 17 Oktober 1934 — komunike resmi pendirian PAI.
- Insaf, 1937–1940 — tulisan dan program politik PAI, termasuk pidato A.S. Alatas.
- Aliran Baroe dan Insaf — aktivitas PAI dan PAI Istri.
- Abdul Rahman Baswedan, tulisan-tulisan mengenai PAI dan nasionalisme keturunan Arab.
- Natalie Mobini Kesheh, The Hadrami Awakening: Community and Identity in the Netherlands East Indies, 1900–1942.
- Huub de Jonge, Mencari Identitas: Orang Arab Hadrami di Indonesia (1900–1950).
- Suratmin & Djohan Kwartanada, Biografi A.R. Baswedan: Membangun Bangsa, Merajut Keindonesiaan.
- Ensiklopedia Sejarah Indonesia, Kementerian Kebudayaan — Partai Arab Indonesia.
- Penelitian mengenai PAI yang menggunakan arsip pribadi A.R. Baswedan, arsip organisasi, dan surat kabar sezaman.

ADAM MALIK DAN TUDUHAN AGEN CIA — KLAIM SEORANG PERWIRA CIA, OPERASI RAHASIA 1965, DAN DOKUMEN YANG KEMUDIAN TERBUKAPada...
13/09/2026

ADAM MALIK DAN TUDUHAN AGEN CIA — KLAIM SEORANG PERWIRA CIA, OPERASI RAHASIA 1965, DAN DOKUMEN YANG KEMUDIAN TERBUKA

Pada November 2008, nama Adam Malik kembali menjadi bahan perdebatan.

Bukan karena kiprahnya sebagai diplomat atau wakil presiden, melainkan karena sebuah tuduhan mengejutkan: Adam Malik disebut pernah direkrut CIA, badan intelijen Amerika Serikat.

Tuduhan itu muncul setelah buku wartawan The New York Times, Tim Weiner, Legacy of Ashes: The History of the CIA, diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Membongkar Kegagalan CIA.

Weiner mengutip mantan pejabat CIA, Clyde McAvoy, yang mengaku bertemu Adam Malik pada 1964.

Menurut McAvoy, ia telah “merekrut dan mengontrol” Adam Malik.

Pernyataan itu segera menjadi kontroversi di Indonesia.

Sebab Adam Malik bukan tokoh sembarangan. Ia pernah menjadi wartawan dan pejuang kemerdekaan, salah satu pendiri kantor berita Antara, diplomat, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Soeharto.

Jika tuduhan tersebut benar, berarti seorang tokoh yang kemudian menjadi pejabat tinggi Indonesia pernah memiliki hubungan rahasia dengan badan intelijen asing.

Tetapi persoalannya tidak sesederhana itu.

🔳 KLAIM YANG AWALNYA HANYA BERASAL DARI PENGAKUAN McAVOY

Salah satu persoalan terbesar dalam tuduhan tersebut adalah sumber utamanya.

Weiner menulis berdasarkan wawancara dengan Clyde McAvoy pada 2005, puluhan tahun setelah peristiwa yang dikisahkan.

McAvoy memang pernah bertugas dalam operasi CIA di Indonesia. Namun, klaim bahwa Adam Malik secara resmi direkrut sebagai agen CIA terutama bersandar pada kesaksian McAvoy tersebut.

Pada 2008, sejarawan Asvi Warman Adam mempertanyakan tuduhan itu karena tidak disertai bukti dokumenter yang cukup mengenai proses perekrutan Adam Malik sebagai agen.

Perdebatan tersebut kemudian berkembang menjadi pertanyaan yang lebih besar:

Apakah Adam Malik benar-benar agen CIA, atau ia merupakan tokoh Indonesia yang bekerja sama dengan Amerika Serikat karena memiliki kepentingan politik yang sama dalam menghadapi PKI dan Soekarno?

Dua hal itu tidak selalu berarti sama.

🔳 TETAPI ADA DOKUMEN AS YANG MEMBUAT CERITA INI JAUH LEBIH RUMIT

Jika hanya mengandalkan pernyataan McAvoy, tuduhan tersebut memang mudah diperdebatkan.

Masalahnya, sejumlah dokumen pemerintah Amerika Serikat yang kemudian dibuka menunjukkan bahwa Adam Malik memang memiliki hubungan rahasia dengan operasi anti-PKI yang didukung Amerika Serikat pada 1965.

Salah satu dokumen terpenting adalah telegram Duta Besar AS Marshall Green kepada pemerintah Washington pada 2 Desember 1965.

Dalam telegram tersebut, Green menyebut Adam Malik sebagai salah satu penasihat sipil penting dan pendukung KAP-Gestapu, kelompok sipil anti-PKI yang bekerja sejalan dengan operasi militer.

Lebih jauh, Green menyetujui pemberian Rp50 juta yang diminta Adam Malik untuk kegiatan KAP-Gestapu.

Dokumen itu bahkan menjelaskan bahwa bantuan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat posisi Malik dalam gerakan tersebut dan mempererat hubungannya dengan Angkatan Darat.

Ini merupakan fakta yang berbeda dari klaim bahwa “Adam Malik adalah agen CIA”.

Dokumen tersebut tidak mengatakan Adam Malik merupakan agen CIA.

Yang terlihat jelas adalah adanya hubungan rahasia, bantuan dana Amerika, dan kerja sama politik anti-PKI yang melibatkan Adam Malik.

Perbedaan ini penting agar sejarah tidak disederhanakan.

🔳 KAP-GESTAPU DAN PERUBAHAN POLITIK SETELAH 30 SEPTEMBER

Setelah Gerakan 30 September 1965 gagal, Indonesia memasuki periode kekerasan politik yang sangat besar.

Angkatan Darat bergerak menghancurkan PKI dan organisasi-organisasi yang dianggap berhubungan dengannya.

Di luar struktur militer, kelompok-kelompok sipil anti-PKI juga bergerak.

Adam Malik berada di antara kelompok sipil yang menentang PKI.

Pada saat itu, ia bukan pejabat biasa. Ia merupakan salah satu tokoh politik penting yang memiliki jaringan luas dan hubungan dengan berbagai kelompok.

KAP-Gestapu menjadi salah satu kendaraan politik untuk menggalang kekuatan anti-PKI.

Dokumen Amerika kemudian menunjukkan bahwa Washington melihat gerakan tersebut sebagai sesuatu yang menguntungkan kepentingan mereka.

Dalam telegram Desember 1965, Marshall Green bahkan menilai aktivitas KAP-Gestapu telah menjadi faktor penting dalam program Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI.

🔳 CERITA TENTANG “DAFTAR 67 TOKOH PKI”

Bagian lain yang kemudian menjadi kontroversi adalah soal daftar nama tokoh PKI.

Menurut Weiner, pada pertengahan Oktober 1965 seorang pembantu Adam Malik datang menemui Robert J. Martens, pejabat politik Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Martens kemudian memberikan daftar berisi nama 67 orang yang menduduki posisi penting dalam struktur PKI.

Cerita ini sering kemudian disebut sebagai “daftar orang yang akan dibunuh”.

Tetapi ada persoalan penting.

Martens sendiri membantah bahwa daftar tersebut merupakan daftar eksekusi.

Dokumen Departemen Luar Negeri AS yang kemudian dibuka memberikan konteks yang lebih jelas. Pada Desember 1965, Martens mengirim daftar struktur kepemimpinan PKI kepada Washington. Daftar tersebut sebenarnya merupakan daftar organisasi yang disusun dari informasi terbuka dan mencantumkan 67 individu, meskipun terdapat 95 posisi karena beberapa orang memegang lebih dari satu jabatan.

Jadi, menyebut daftar tersebut secara otomatis sebagai “daftar orang yang akan dibunuh” membutuhkan kehati-hatian.

Namun, konteks setelahnya tetap sangat serius.

Pada saat daftar itu beredar, pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI sudah berlangsung di berbagai daerah.

Arsip Amerika menunjukkan bahwa pejabat Kedutaan Besar AS mengetahui perkembangan kekerasan tersebut dan terus mengikuti penghancuran organisasi PKI.

🔳 AMERIKA SERIKAT MEMANG MEMBANTU KEKUATAN ANTI-PKI

Inilah bagian yang sekarang relatif lebih kuat didukung dokumen.

Arsip yang dibuka menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak sekadar menjadi penonton.

Pemerintah AS memberikan dukungan politik dan material kepada kekuatan anti-PKI, sementara Kedutaan Besar AS memantau perkembangan penghancuran PKI dan kekerasan yang menyertainya.

Pada Desember 1965, Marshall Green secara khusus mengusulkan bantuan kepada kegiatan KAP-Gestapu yang terkait dengan Adam Malik.

National Security Archive kemudian menerbitkan puluhan ribu halaman arsip Kedutaan Besar AS yang menunjukkan bahwa pejabat Amerika mengetahui secara rinci perkembangan operasi penghancuran PKI dan kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh komunis.

Dengan demikian, keberadaan dukungan rahasia AS terhadap kekuatan anti-PKI pada 1965 bukan lagi sekadar teori.

Yang masih harus dibedakan adalah:

dukungan AS kepada kelompok anti-PKI ≠ bukti otomatis bahwa Adam Malik adalah agen CIA.

🔳 LALU, APA SEBENARNYA PERAN ADAM MALIK?

Dari dokumen yang tersedia, gambaran Adam Malik terlihat lebih kompleks.

Ia merupakan tokoh sipil anti-PKI yang memiliki hubungan erat dengan kelompok Angkatan Darat yang sedang naik pengaruhnya.

Ia membantu menggalang dukungan dan dana bagi KAP-Gestapu.

Amerika Serikat kemudian memberikan bantuan dana yang diminta Malik.
Hubungan tersebut menunjukkan adanya kerja sama rahasia yang cukup dekat.

Tetapi sampai sekarang, dua klaim harus dipisahkan:

Pertama: Adam Malik bekerja sama dengan jaringan anti-PKI yang mendapatkan dukungan rahasia Amerika Serikat. Untuk hal ini terdapat bukti dokumenter.

Kedua: Adam Malik secara resmi direkrut dan dikendalikan sebagai agen CIA sejak 1964. Klaim ini terutama berasal dari pengakuan Clyde McAvoy dan tidak memiliki kekuatan bukti dokumenter yang sama.

Perbedaan tersebut sangat penting jika ingin memahami sejarah secara kritis.

🔳 KENAPA TUDUHAN INI MELEDAK PADA 2008?

Ketika Legacy of Ashes diterbitkan dalam bahasa Indonesia pada 2008, cerita mengenai Adam Malik segera mendapat perhatian besar.

Sejumlah tokoh mempertanyakan kebenarannya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla termasuk yang menyatakan keraguan terhadap isi buku tersebut. Sejarawan Asvi Warman Adam bahkan menyebut tuduhan terhadap Adam Malik tidak memiliki pembuktian yang cukup.

Perdebatan kemudian berkembang menjadi persoalan apakah buku tersebut perlu ditarik dari peredaran.

Kejaksaan Agung pada awalnya juga memeriksa persoalan tersebut, terutama terkait klaim bahwa CIA memberikan uang kepada Adam Malik untuk menggulingkan Soekarno. Pada saat itu, pihak Kejaksaan menyatakan klaim tersebut masih perlu diperiksa kebenaran dokumennya.

Namun sejarawan Anhar Gonggong justru menolak gagasan penarikan buku. Menurutnya, kontroversi semestinya dijawab melalui perdebatan dan penelitian, bukan pelarangan buku.

Perdebatan 2008 tersebut menarik karena memperlihatkan bagaimana sejarah Indonesia 1965 masih menjadi persoalan sensitif lebih dari empat puluh tahun setelah peristiwa berlangsung.

🔳 ADAM MALIK, CIA, DAN SEBUAH SEJARAH YANG TIDAK HITAM-PUTIH

Adam Malik kemudian tetap melanjutkan karier politiknya.

Ia menjadi Menteri Luar Negeri, tokoh penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia pada masa awal Orde Baru, Ketua Majelis Umum PBB, dan akhirnya Wakil Presiden mendampingi Soeharto pada 1978–1983.

Ia meninggal pada 1984.

Jauh setelah kematiannya, muncul tuduhan bahwa ia pernah menjadi agen CIA.

Karena itu, pertanyaan tentang Adam Malik sebaiknya tidak dijawab secara gegabah dengan dua ekstrem:

“Adam Malik pasti agen CIA.”

atau

“Adam Malik sama sekali tidak pernah berhubungan dengan CIA.”

Keduanya terlalu sederhana.

Dokumen yang telah dibuka menunjukkan bahwa Amerika Serikat memang menjalin hubungan rahasia dengan Adam Malik dan memberikan bantuan dana kepada kegiatan KAP-Gestapu yang dipimpinnya sebagai salah satu tokoh sipil anti-PKI.

Tetapi bukti mengenai hubungan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan klaim bahwa Adam Malik adalah agen CIA yang direkrut dan dikendalikan sejak 1964.

Justru di sinilah menariknya sejarah Adam Malik.

Seorang tokoh nasional yang kemudian menjadi wakil presiden ternyata memiliki hubungan rahasia dengan kekuatan asing pada masa paling bergolak dalam sejarah Indonesia.

Yang masih menjadi perdebatan bukan apakah ada hubungan rahasia tersebut—dokumen menunjukkan adanya hubungan itu—melainkan seberapa jauh hubungan tersebut, dan apakah istilah “agen CIA” benar-benar tepat untuk menggambarkan posisi Adam Malik.

📌 Sumber
- U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Volume XXVI: Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines, terutama dokumen 2 Desember 1965 mengenai Adam Malik dan KAP-Gestapu.
- U.S. Department of State, dokumen Desember 1965 mengenai daftar kepemimpinan PKI yang disusun Robert J. Martens.
- National Security Archive, George Washington University, arsip Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai perkembangan penghancuran PKI dan kekerasan 1965.
- Tim Weiner, Legacy of Ashes: The History of the CIA, 2007.
- Kompas.com, “Wartawan AS Sebut Adam Malik Agen CIA”, 24 November 2008.
- The Jakarta Post, “New book sparks debate on CIA role in Indonesia”, 25 November 2008.
- ANTARA, “Pemerintah Jangan Risaukan Kontroversi Adam Malik”, 24 November 2008.
- Asvi Warman Adam, pernyataan mengenai kontroversi klaim Adam Malik sebagai agen CIA, November 2008.

Address

Pasar Pagi Pemalang
Pemalang

Telephone

+6285201068709

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Berani JUJUR ITU BAIK posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category