WUNA INFO New

08/07/2025

Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 63,7 Triliun untuk Tahun 2026.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 63,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026.

Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena Kapolri) Komjen Wahyu Hadiningrat menjelaskan, angka tersebut merupakan selisih anggaran yang belum diperoleh Polri dari pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah.

“Kebutuhan anggaran yang telah kami kirimkan sesuai surat Kapolri tanggal 10 Maret 2025. Setelah diterimanya pagu indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 109,6 triliun, maka Polri masih mengalami kekurangan sebesar Rp 63,7 triliun,” kata Wahyu dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (7/7/2025).

“Sehingga pada Tahun Anggaran 2026, Polri mengusulkan kembali kekurangan tersebut untuk dialokasikan pada pagu atau alokasi anggaran tahun anggaran 2026,” ujar dia.

Wahyu menjelaskan, Polri sebelumnya telah mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 173,4 triliun kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Usulan tersebut meningkat Rp 46,8 triliun atau 37 persen dibandingkan alokasi APBN Polri Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp 126,6 triliun.

“Pagu indikatif RK/AKL tahun anggaran 2026, guna mendukung rencana kerja Polri tahun 2026, Polri telah mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui surat Kapolri sebesar Rp 173,4 triliun,” kata dia.

Rincian kenaikan anggaran yang diusulkan meliputi belanja pegawai sebesar Rp 64,9 triliun (naik Rp 5,5 triliun atau 9,32 persen), belanja barang sebesar Rp 47,6 triliun (naik Rp 13,5 triliun atau 39,74 persen), dan belanja modal sebesar Rp 60,8 triliun (naik Rp 27,7 triliun atau 83,89 persen).

Namun, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah untuk Polri hanya sebesar Rp 109,6 triliun, sehingga terdapat selisih kekurangan anggaran sebesar Rp 63,7 triliun dari usulan awal.

Wahyu pun merinci kekurangan anggaran tersebut, misalnya, belanja pegawai sebesar Rp 4,8 triliun diprioritaskan untuk gaji personel baru dan kenaikan tunjangan kinerja 80 persen bagi anggota Polri dan ASN.

Kemudian, belanja barang sebesar Rp 13,8 triliun diprioritaskan untuk operasional kepolisian dan pelayanan kamtibmas, termasuk pengembangan Polda Papua Tengah dan Papua Barat Daya, perawatan command center, serta pengamanan wilayah perbatasan dan p**au terluar.

Lalu, belanja modal sebesar Rp 45,1 triliun dialokasikan untuk pengadaan kendaraan listrik, kapal pemburu cepat, peralatan pengungkapan kasus narkoba, peningkatan pelayanan ruang khusus, pembangunan Mako Polsek, dan rumah dinas anggota Polri.

Selengkapnya :
https://nasional.kompas.com/read/2025/07/07/11392611/polri-ajukan-tambahan-anggaran-rp-637-triliun-untuk-tahun-2026

Sumber artikel : kompas.com

08/07/2025

Duit Bansos Dipakai Jvdi 0nlin3 oleh 571 Ribu Penerima.

Ratusan ribu penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi bermain jvdi 0nlin3. Hal ini terlihat dari 571.410 rekening penerima bansos yang diduga digunakan untuk aktivitas tersebut.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, alias Gus Ipul, mengungkapkan temuan awal yang mengejutkan. Dia menyebut, terungkap adanya penyalahgunaan bansos oleh sebagian penerima yang menggunakannya untuk b3rjvdi secara daring.

Temuan ini merupakan hasil pemadanan data antara Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari total 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain jvdi 0nlin3, ditemukan lebih dari setengah juta NIK yang identik. Ini berarti sekitar 2% penerima bansos juga terdaftar sebagai pemain jvdi 0nlin3.

“Jadi dari penelusuran itu, kita memerlukan koordinasi dengan PPATK supaya tahu apakah dana yang kita salurkan benar-benar dimanfaatkan atau tidak. Presiden mengizinkan kita untuk koordinasi dengan PPATK,” ujar Gus Ipul, Senin (7/7/2025).

PPATK mencatat sekitar 7,5 juta transaksi terkait jvdi 0nlin3 dari kelompok ini, dengan total nilai mencapai Rp957 miliar. Gus Ipul menekankan bahwa data tersebut masih bersifat sementara dan baru berasal dari satu bank.

“Itu hasil sementara yang kita terima dari PPATK. Nanti akan kita analisis dan evaluasi lebih lanjut. Kalau seluruh data sudah diterima, akan kita asesmen secara menyeluruh,” tegas Gus Ipul.

Sebelumnya, dalam penyaluran bansos triwulan II tahun 2025, Kemensos menemukan sekitar 300 ribu kasus gagal salur dari total sekitar 3 juta penerima.

Masalah yang muncul antara lain adalah ketidaksesuaian nama dan NIK, serta lamanya seseorang menjadi penerima bantuan, bahkan ada yang tercatat selama lebih dari satu dekade.

Menanggapi temuan-temuan ini, Kemensos melakukan evaluasi mendalam terhadap profil penerima bansos. Mulai 2025, penyaluran bantuan sosial telah mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah untuk memastikan bahwa bansos benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan.

Selengkapnya : https://economy.okezone.com/read/2025/07/07/320/3153457/duit-bansos-dipakai-judi-online-oleh-571-ribu-penerima

Sumber artikel : okezone.com

08/07/2025

Hadapi Hajatan Nasional Kongres, GMNI Kendari Siap Gaungkan Isu Strategis di Daerah
‎
‎Kendari - Menghadapi hajatan Nasional Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari siapkan gagasan strategis untuk di gaungkan di forum Kongres GMNI yang akan di selenggarakan di Bandung, Jawa Barat pada 15 Juli 2025.
‎
‎"Ini adalah peluang dan kesempatan terbaik dalam mengkonsolidasikan isu-isu strategis nan urjen di daerah khususnya di Sulawesi Tenggara," Tegas Rasmin Jaya.
‎
‎Tak hanya itu, Ketua DPC GMNI Kendari Rasmin Jaya juga membeberkan terlepas dari gagasan, ide dan formulasi perbaikan organisasi GMNI kedepan, isu daerah juga menjadi hal yang paling prioritas untuk kita suarakan bersama agar bisa terselesaikan dengan baik masalah yang cukup akut yang setiap tahun selalu di suarakan di daerah.
‎
‎Dengan tema kongres "Melawan Penjajahan Gaya Baru" menjadi suatu keharusan bagi setiap anggota dan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menyuarakan di forum yang sangat istimewa itu.
‎
‎"Kami anggota dan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) komitmen dan konsistensi untuk memperjuangkan masalah-masalah kerakyatan di daerah, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pertambangan, agraria dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang setiap waktu selalu terjadi kriminalisasi masyarakat dan mahasiswa," Bebernya
‎
‎Sehingga penting untuk menjadi perhatian dan sorotan bersama, apa lagi ini menyangkut tanggung jawab dan fungsi kita sebagai seorang marhaenis yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil.
‎
‎Ia juga mengingatkan kepada seluruh anggota dan kader GMNI se Indonesia di bawah kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Imanuel Cahyadi dan Sujahri Somar untuk tetap solid dalam menyongsong agenda nasional ini yakni hajatan Nasional Kongres GMNI.
‎
‎Momentum ini p**a merupakan sesuatu yang sangat krusial bagi GMNI sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan kaum marhaen untuk selalu memperkuat soliditas, solidaritas, dan gotong-royong yang akan melanjutkan perjuangan sesuai amanat pendiri bangsa “Bung karno”.
‎
‎
‎Terakhir, DPC GMNI Kendari sangat berharap Kongres XXII GMNI yang akan digelar di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis, yang membawa GMNI kearah yang lebih baik, serta melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang amanah dan mampu mengemban tugas organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
‎
‎“Kongres GMNI XXII di harapkan bisa melahirkan keputusan-keputusan organisasi yang strategis yang nantinya bisa dilaksanakan dan diimplementasikan diseluruh cabang GMNI se Indonesia serta melahirkan kepemimpinan DPP yang loyal pengurus DPD, DPC, DPK serta bisa mengawal hasil-hasil keputusan sidang Kongres GMNI XXII, ” tutup Rasmin Jaya.
‎
‎Kegiatan Kongres Nasional itu akan di laksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang akan di hadiri oleh seluruh anggota dan kader Se Nusantara.
‎
‎

08/07/2025

08/07/2025

05/07/2025

05/07/2025

Bupati Muna Lantik 354 PPPK Tahap Pertama Formasi 2024.

Jumat sore (4 Juli 2025), Bupati Muna, Bachrun, melantik 354 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan, “Selamat bergabung sebagai ASN di lingkungan Pemda Muna. Menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK, adalah bentuk pengabdian kepada negara dan daerah.”

Bupati Bachrun menekankan pentingnya rasa syukur dan profesionalisme dalam bekerja.

Ia berpesan agar para PPPK baru mengabdi dengan ikhlas, melayani publik dengan penuh tanggung jawab, dan turut serta membangun Kabupaten Muna.

“Bekerjalah dengan ikhlas; jangan berharap menjadi kaya sebagai ASN,” tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Muna, Eddy Uga, memastikan proses seleksi PPPK berlangsung transparan dan akuntabel. Para peserta yang lolos telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Beliau menegaskan, seleksi bebas dari praktik transaksional.

Sekda Eddy Uga juga mengingatkan para ASN, baik PNS maupun PPPK, untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait regulasi ASN.

“Kita sebagai ASN memiliki norma dan standar yang harus ditaati. Hati-hati dalam bertindak, berucap, dan menjaga lisan,” pesannya.

Ia menambahkan imbauan agar para ASN bijak dalam menggunakan media sosial, menyarankan penyelesaian masalah secara langsung dengan pimpinan jika ada kendala.

Sebagai penutup, Sekda Eddy Uga meminta para PPPK untuk fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi tercapainya pembangunan daerah.

Selengkapnya : https://edisiindonesia.id/2025/07/04/bupati-muna-lantik-354-pppk-tahap-pertama-formasi-2024/

Sumber artikel : edisiindonesia

05/07/2025

Bejat, Seorang Pria di Muna Diduga S4tvbvhi Anak di Bawah Umur : Pelaku Belum ditahan.

Aksi bejat diduga dilakukan seroang pria di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). la adalah LOS seorang pria yang diduga tega m3ny3tvbvhi anak di bawah vmvr yang mengalami keterbelakangan mental.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 19 Juni 2025, sekitar pukul 11.20 WITA, di salah satu desa di Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna.

Kasi Humas Polres Muna, Ipda Baharuddin, membenarkan hal tersebut. Kata dia, Polres Muna telah menerima laporan tentang dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan c4bvl terhadap anak di b4w4h umur.

K0rb4n adalah seorang anak perempuan bernama WONH alias H yang berusia 12 tahun lebih dan mengalami keterbelakangan mental. K0rb4n diduga menjadi k0rb4n p3rs3tubuh4n dan perbuatan c4bvl yang dilakukan oleh terlapor LOS alias S.

Polres Muna telah melakukan beberapa tindakan untuk menangani kasus ini, termasuk memeriksa saksi-saksi, terlapor, dan melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Selain itu, Polres Muna juga telah mengambil rekaman CCTV di SMA Swasta di Desa Lasunapa yang menunjukkan terlapor melintas dengan membonceng anak korban menggunakan sepeda motor.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa usia anak korban diperkirakan 13-15 tahun berdasarkan pemeriksaan gigi. Namun, setelah keluarga anak k0rb4n menyerahkan akta kelahiran dan kartu keluarga, diketahui bahwa anak korban berusia 12 tahun lebih.

Namun, ironisnya hingga saat ini pelaku belum ditahan meski sudah dua minggu bergulir kasusnya.

"Belum ditahan", kata Ipda Baharuddin.

Polres Muna baru berencana untuk melakukan beberapa langkah lanjutan, termasuk membuat Surat Perintah Penyidikan, memanggil dan memeriksa saksi-saksi, mengirim SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, dan melakukan gelar perkara penetapan tersangka.

Selengkapnya : https://lensa-rakyat.com/berita/bejat-seorang-pria-di-muna-diduga-setubuhi-anak-di-bawah-umur-pelaku-belum-ditahan/

Sumber artikel : lensarakyat.com

05/07/2025