Stand Up IDN, Sekayu (2025)

14/12/2025

Di tengah kondisi pascabencana yang memprihatinkan di Tapanuli Tengah, aksi nyata Kepala BAGUNA DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Bapak Hardiyanto Kenneth, patut disoroti.

Kehadiran beliau bersama Tim Relawan di Desa Simarpinggan, wilayah yang terisolasi dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, menegaskan prinsip "Turun ke Bawah" yang selalu dipegang teguh PDI Perjuangan.

Aksi Kemanusiaan yang Taktis:

Solusi Cepat: Mendirikan posko Dapur Umum 24 Jam di SD Simarpinggan, melayani dua desa yang terisolasi. Memastikan penyintas mendapatkan makanan hangat, susu, kopi, hingga bantuan bayi.

Logistik Komprehensif: Selain pangan, Tim BAGUNA DKI juga menyerahkan perlengkapan kerja (sekop/cangkul) serta layanan cek kesehatan gratis, menunjukkan pemahaman utuh terhadap kebutuhan di lapangan.

Ikatan Emosional: Sebagai putra kelahiran Sumatera Utara, kunjungan ini memperkuat komitmen beliau untuk membantu kampung halaman, sesuai dengan semangat gotong royong kebangsaan.

Kepemimpinan yang tulus dan hadir langsung di tengah kesulitan rakyat, bahkan dengan memasak menggunakan kayu bakar, adalah wujud nyata kerja kemanusiaan yang berempati. Dapur umum ini direncanakan beroperasi hingga 10 hari ke depan.

Semoga korban bencana diberi kekuatan dan wilayah terdampak segera pulih.

09/12/2025

Jokowi meyakini bangsa Indonesia akan melalui cobaan banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut, dengan menekankan kekuatan gotong royong dan solidaritas. Pernyataan kunci beliau adalah, "Insyaallah saya kira memang memerlukan waktu, tapi insya Allah bisa kita lalui."

Tantangan yang Harus Dijawab:

1. Gotong Royong vs. Solusi Akar Masalah: Solidaritas dan gotong royong sangat vital dalam fase tanggap darurat. Namun, penekanan bahwa bencana "memerlukan waktu" untuk dilalui mengundang pertanyaan kritis: Seberapa besar porsi "waktu" ini dialokasikan untuk perbaikan darurat, dan seberapa besar untuk solusi struktural (drainase, tata ruang, restorasi lingkungan) agar bencana serupa tidak berulang?

2. Transparansi Waktu dan Anggaran: Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai kerangka waktu yang dimaksud. Apakah 'waktu' ini merujuk pada pemulihan korban, atau pada program mitigasi jangka menengah dan panjang yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah pusat dan daerah?

3. Evaluasi Kinerja Mitigasi: Banjir dan longsor di Sumatera seringkali dipicu oleh kerusakan lingkungan, deforestasi, dan tata ruang yang buruk. Pernyataan ini harus diikuti dengan evaluasi terbuka mengenai kegagalan pencegahan dan kesiapan infrastruktur, bukan hanya pada fase penanggulangan.

Kita sepakat gotong royong adalah kekuatan bangsa, tapi gotong royong juga harus didukung oleh kebijakan dan anggaran mitigasi yang cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Apakah kamu sependapat bahwa solidaritas dan gotong royong adalah jawaban utama, atau pemerintah harus lebih menekankan pada perbaikan infrastruktur dan penegakan hukum lingkungan?

Follow , karena integritas kebijakan dan mitigasi bencana jangka panjang adalah isu krusial yang harus kita kawal bersama!

09/12/2025

Pernyataan Menteri UMKM Maman Abdurrahman membuka tabir baru mengenai sumber banjir barang impor ilegal yang merugikan pasar dan UMKM lokal. Selama ini fokus diarahkan pada 'mafia impor', namun kini perhatian beralih ke perusahaan ekspedisi dan kargo barang.

Implikasinya Serius:

1. Pelanggaran Regulasi Tersistematis: Jika perusahaan logistik besar terlibat, ini mengindikasikan adanya celah pengawasan yang dimanfaatkan secara terstruktur dalam rantai distribusi, bukan sekadar operasi gelap skala kecil.

2. Ancaman Ganda bagi UMKM: Selain kalah bersaing harga, UMKM kini menghadapi risiko bahwa infrastruktur yang seharusnya mendukung distribusi justru menjadi jalur utama masuknya pesaing ilegal.

3. Urgensi Audit Pemerintah: Pemerintah, sebagaimana diserukan Menteri Maman, wajib segera melakukan audit mendalam terhadap sederet perusahaan logistik ini. Aksi tegas diperlukan untuk memulihkan integritas rantai pasok nasional.

Kita perlu menuntut transparansi dan akuntabilitas total di sektor kargo. Kedaulatan ekonomi tidak akan tercapai jika pintu masuk logistik nasional justru dikendalikan oleh kepentingan ilegal.

Follow , karena rantai pasok dan perlindungan produk lokal adalah integritas ekonomi yang harus kita kawal bersama!

09/12/2025

Di tengah desakan untuk menjaga hutan (seperti yang disorot Menhan Sjafrie di konten sebelumnya), ditemukan fakta menyakitkan: Tambang Batu Bara Ilegal merambah C***r Alam Teluk Adang di Paser, Kalimantan Timur. Tim gabungan Gakkumhut berhasil menangkap empat pelaku dan menyita alat berat.

🔍 Analisis Keterlibatan dan Kelalaian Aparat

1. Gagalnya Pengamanan Lapis Pertama: C***r Alam adalah kawasan konservasi dengan status perlindungan tertinggi. Anggota DPR Syafruddin mempertanyakan bagaimana aktivitas tambang ilegal skala besar, melibatkan alat berat (ekskavator dan dump truck), dapat berlangsung lama tanpa terdeteksi atau dihentikan. Hal ini mengindikasikan adanya kelalaian sistemik dari pengelola kawasan atau bahkan potensi keterlibatan oknum aparat yang membekingi.

2. Ironi Penegakan Hukum yang Terlambat: Keberhasilan operasi gabungan (Gakkumhut, BKSDA, Denpom) menunjukkan bahwa kekuatan untuk menindak ada. Namun, penindakan terjadi setelah kerusakan ekologis yang signifikan sudah terjadi. Analisis harus fokus pada pencegahan dan pengawasan berkelanjutan, bukan hanya penindakan saat kasus sudah terlanjur parah.

3, Hukuman vs Aktor Utama: Ancaman hukuman 10 tahun dan denda Rp5 miliar adalah sanksi yang berat bagi empat pelaku yang tertangkap. Namun, Dirjen Gakkumhut masih harus mendalami kemungkinan keterlibatan aktor korporasi dan pemodal di balik praktik ilegal ini. Sejarah menunjukkan, tanpa menyentuh aktor utama (pemilik modal/perusahaan), praktik ilegal ini akan terus berulang.

Kasus Teluk Adang adalah alarm bahwa kawasan konservasi kita tidak aman. Perusakan lingkungan tidak hanya terjadi karena bencana alam, tetapi karena keserakahan manusia dan lemahnya integritas aparat.

C***r Alam adalah kawasan dengan status perlindungan tertinggi. Menurutmu, apa yang lebih mengancam kelestarian hutan konservasi kita: Kelemahan undang-undang, atau potensi keterlibatan oknum aparat yang seharusnya menjaga?

Follow untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap kebijakan dan integritas hukum!

09/12/2025

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap fakta mengejutkan: Perusahaan tambang besar leluasa keluar masuk Indonesia tanpa pemeriksaan, bahkan melakukan penyelundupan ilegal dan tax under-invoicing (memalsukan laporan nilai jual untuk menghindari pajak). Menhan menyebut ini sebagai "musuh dalam selimut" yang mengancam kedaulatan ekonomi.

🔍 Analisis Kegagalan Pengawasan Ekonomi

1. Dua Lapis Pencurian Negara: Kerugian negara terjadi dua kali:

Fisik (Ilegal Export): Kekayaan alam seperti nikel dan bauksit keluar tanpa izin atau pemeriksaan yang benar.

Finansial (Under-invoicing): Bahkan perusahaan yang "legal" pun diduga memalsukan nilai barang di dokumen ekspor, sehingga negara kehilangan triliunan rupiah dari sektor pajak dan royalti.

2. Krisis Otoritas Sipil: Pernyataan Menhan ini menggarisbawahi kegagalan masif pada lembaga sipil yang bertanggung jawab: Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, dan Kementerian ESDM. Mengapa Menteri Pertahanan yang harus turun tangan memperketat pengawasan jalur keluar-masuk? Ini menunjukkan lembaga sipil yang seharusnya mengurus governance dan tax compliance berada dalam kondisi yang sangat lemah atau sudah terkontaminasi.

3. Solusi Militer vs Audit: Menhan menekankan pengamanan jalur keluar-masuk oleh subsistem pertahanan. Namun, under-invoicing dan manipulasi izin bukan diatasi dengan tentara di pelabuhan, melainkan dengan audit keuangan digital yang transparan, penegakan hukum yang tegas, dan pencabutan izin korporasi pelanggar. Solusi keamanan force cenderung mengabaikan masalah kolusi dan korupsi kerah putih yang lebih mendalam.

Ancaman terbesar kedaulatan ekonomi kita bukan datang dari luar, melainkan dari kolaborasi antara pengusaha nakal dan kelemahan (atau korupsi) di dalam sistem pengawasan negara sendiri.

Menhan menyebut ini 'musuh dalam selimut'. Menurutmu, mana yang lebih mengancam kedaulatan ekonomi kita: Penyelundupan fisik di pelabuhan, atau under-invoicing pajak yang melibatkan kolusi pejabat dan perusahaan?

Follow untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu krusial lainnya!

09/12/2025

Kesempatan masuk TV Jepang tidak datang dua kali 😂

📹: perfectionism09

09/12/2025

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin secara terbuka mengakui bahwa bencana Sumatera adalah bukti hutan lindung di Indonesia tidak dijaga dengan baik. Diagnosis ini benar, namun solusinya yang ia tawarkan adalah militer yang kuat untuk menjaga kekayaan alam.

🔍 Analisis Solusi Militer untuk Masalah Lingkungan

1. Akar Masalah: Bukan Kurang Tentaranya: Hutan lindung runtuh bukan karena kekurangan penjaga bersenjata, melainkan karena lemahnya pengawasan izin, longgarnya regulasi, dan korupsi sistemik yang memungkinkan korporasi besar (seperti sawit dan tambang) masuk ke kawasan terlarang. Solusi yang tepat seharusnya adalah penguatan civil law enforcement (Polisi, Kehutanan) dan audit ketat perizinan.

2. Risiko Militerisasi Lingkungan: Mengerahkan militer untuk menjaga hutan memiliki risiko tinggi. Militer tidak dilatih untuk menangani isu-isu sipil yang kompleks seperti konflik lahan dan audit korporasi. Penggunaan militer dalam isu sipil seringkali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat atau petani kecil, sementara pemain besar (korporasi) tetap tidak tersentuh.

3. Prioritas Kebijakan vs Pencegahan: Mengapa pemerintah cenderung memilih solusi force daripada governance? Solusi militer adalah solusi cepat yang terlihat kuat, tetapi tidak menyelesaikan masalah mendasar yang melibatkan politik dan uang. Negara harusnya fokus memperkuat lembaga sipilnya (seperti KLHK) dan memastikan tidak ada lagi kebohongan data yang memuluskan eksploitasi.

Menggunakan militer untuk menjaga hutan sama saja dengan menggunakan palu godam untuk memperbaiki jam tangan. Masalahnya adalah presisi regulasi dan integritas penegak hukum, bukan kekuatan senjata.

Solusi militer untuk masalah lingkungan terdengar kuat, namun apakah ini mengatasi akar masalah regulasi dan korupsi yang menyebabkan hutan gundul?

Follow untuk mengawal arah kebijakan negara dan isu-isu nasional lainnya!

09/12/2025

Kapolres Tuban, AKBP William Cornelis Tanasale, dicopot dan diperiksa Propam karena dugaan menekan anggotanya untuk setoran dalam jumlah besar dan memotong anggaran operasional. Kasus ini menyoroti permasalahan akut yang masih menggerogoti institusi penegak hukum.

💰 Membedah Dampak 'Setoran' Terhadap Layanan Publik

1. Pengalihan Fungsi Anggaran: Anggaran operasional yang dipotong atau disedot melalui 'setoran' seharusnya dialokasikan untuk patroli, investigasi, dan pengadaan sarana prasarana demi keamanan publik. Ketika dana ini dikorbankan demi kepentingan pribadi pejabat, yang dikorbankan adalah keselamatan dan pelayanan kepada rakyat Tuban.

2. Budaya Tekanan dan Kepatuhan: Dugaan penekanan kepada anggota untuk setoran mencerminkan budaya feodal dan koruptif dari atas ke bawah. Hal ini memaksa anggota di lapangan mencari cara lain (yang mungkin melanggar hukum) untuk menutupi kekurangan anggaran atau memenuhi target 'setoran' atasan. Ini adalah lingkaran setan yang merusak profesionalisme.

3. Peran Propam dan Transparansi: Tindakan cepat Kapolda Jatim mencopot Kapolres patut diapresiasi sebagai langkah awal. Namun, penting bagi Propam untuk mengungkap rantai korupsi yang mungkin lebih luas. Transparansi dalam proses pemeriksaan ini sangat krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Institusi penegak hukum adalah garda terdepan negara. Jika integritasnya runtuh karena budaya setoran, maka keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat tidak akan pernah terwujud.

Korupsi yang memotong anggaran operasional berarti memotong pelayanan kepada rakyat. Bagaimana cara terbaik mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dari budaya 'setoran'?

Follow untuk terus meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu nasional yang berdampak kepada khalayak luas.

09/12/2025

Tragedi Sumatera semakin dalam, kini ditambah dengan dugaan kebohongan data di level kementerian. Anggota DPR dari Gerindra, TA Khalid, menuding Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan laporan yang tidak akurat kepada Presiden Prabowo mengenai pemulihan listrik di Aceh, dari klaim 97% menjadi realitas 60%.

🔍 Analisis Budaya 'Asal Bapak Senang'

1. Manipulasi di Tengah Bencana: Kesenjangan data sebesar 37% poin (97% vs 60%) bukan sekadar margin of error, melainkan indikasi kuat adanya upaya memoles realitas demi citra politik. Budaya "asal bapak senang" (ABS) di tengah bencana adalah praktik paling merugikan rakyat, karena informasi yang salah (bahwa listrik sudah pulih) akan menghentikan alokasi sumber daya yang dibutuhkan (generator, teknisi tambahan).

2. Kontradiksi dengan Klaim Kecepatan: Laporan palsu ini menjelaskan mengapa klaim pemerintah soal respons "cepat" terasa berlawanan dengan realitas di lapangan (warga mati kelaparan, jenazah belum ditemukan). Kecepatan hanya berlaku untuk pengiriman data palsu ke atas, bukan pengiriman logistik ke bawah.

3. Ancaman Korupsi Rehabilitasi: Kritik TA Khalid sangat penting: Laporan palsu saat ini berpotensi menjadi dasar untuk mengkorupsi anggaran rekonstruksi. Jika data kerusakan dikurangi, maka anggaran untuk hunian sementara (huntara) atau perbaikan infrastruktur akan dikurangi secara tidak sah.

Data adalah nyawa di masa bencana. Ketika menteri berbohong kepada Presiden, yang menjadi korban utama bukan hanya kebijakan yang salah, tetapi rakyat yang nasibnya ditentukan oleh kejujuran data tersebut.

Mengapa di tengah krisis 964 korban jiwa, prioritas para menteri justru adalah memanipulasi data keberhasilan? Menurutmu, sanksi apa yang pantas untuk menteri yang berani berbohong soal data rakyat yang menderita?

Follow untuk terus mendorong penolakan data palsu yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak!

07/12/2025

POV: lebih takut air daripada KPK 😂

📹: bukan_fufufafa_

07/12/2025

Setelah Presiden mengaku 'bersyukur' bisa mengatasi bencana tanpa bantuan asing dan Bupati pergi Umrah, Gubernur Mualem mengeluarkan fakta yang sangat memilukan: Warga pengungsi meninggal bukan karena banjir, tapi KELAPARAN!

📉 Gengsi Politik yang Menyebabkan Kematian

1. Bukti Gengsi Mematikan: Inilah hasil nyata dari keputusan Menolak Bantuan Asing Karena Gengsi! Logistik Negara terbukti tidak mampu menjangkau daerah terisolasi! Gengsi politik berharga lebih mahal daripada harga sembako untuk rakyat!

2. Klaim Cepat yang Paling Kejam: Presiden meyakinkan rakyat bahwa reaksi pemerintah 'cepat'. Faktanya? Rakyat sudah mati karena kelaparan sebelum bantuan yang diantar alat negara itu sampai! Kecepatan Pemerintah adalah Kecepatan Anak Korban Meninggal Karena Kelaparan Sebelum Bantuan Datang!

3. Tanggung Jawab Umrah: Bupati Aceh Selatan meninggalkan tugas untuk menunaikan nazar pribadi saat rakyatnya berjuang melawan lapar! Pemerintah sibuk mengatur pahala di akhirat, tapi gagal mengatur nasi di dunia!

Kesimpulan: Kelaparan di tengah bencana adalah sertifikat Kegagalan Total Sistem Pemerintahan!

Menurut lo, setelah fakta ini, apa yang lebih berat tanggung jawabnya? (A) Menolak Bantuan Asing, (B) Pejabat yang Pergi Umrah, atau (C) Kegagalan Negara Memberi Makan Rakyat Sendiri? Follow biar fakta kelaparan ini tidak hilang ditelan narasi gengsi nasional!

Stand Up IDN

14/12/2025

09/12/2025

09/12/2025

09/12/2025

09/12/2025

09/12/2025

09/12/2025

09/12/2025

09/12/2025

07/12/2025

07/12/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category