KacaMata Kritis

14/08/2026

PERNYATAAN SIKAP

MENOLAK INTIMIDASI, MENJAGA MARTABAT HUKUM DAN PERSAUDARAAN SASAK–BALI

Kacamata Kritis menyatakan keprihatinan terhadap pemberitaan mengenai dugaan sikap intimidatif dan provokatif dalam proses mediasi yang melibatkan Senator Arya Wedakarma.

Kami memandang bahwa ruang mediasi seharusnya menjadi tempat mencari solusi, bukan arena tekanan, apalagi ruang untuk mempertontonkan kekuasaan.

SIKAP KACAMATA KRITIS

1. Hukum harus menjadi panglima.
Siapa pun yang terlibat dalam persoalan wajib menghormati proses hukum dan mekanisme mediasi. Jabatan maupun pengaruh tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan.

2. Intimidasi dan provokasi harus ditolak.
Kacamata Kritis menolak segala bentuk tekanan, ancaman, maupun provokasi dari pihak mana pun yang dapat memperkeruh persoalan.

3. Klarifikasi harus diutamakan.
Setiap dugaan pelanggaran atau tindakan yang menimbulkan polemik harus dibuktikan melalui fakta dan proses yang objektif. Jangan sampai opini publik berubah menjadi penghakiman tanpa dasar.

4. Jangan jadikan identitas sebagai bahan bakar konflik.
Persoalan personal maupun hukum tidak boleh digiring menjadi konflik Sasak versus Bali. Perbedaan identitas tidak boleh dijadikan senjata untuk memecah persaudaraan masyarakat.

5. Pejabat publik wajib memberi teladan.
Setiap pemegang jabatan publik memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan sikap dewasa, etis, dan menghormati hukum. Kekuasaan seharusnya menghadirkan ketenangan, bukan ketakutan.

KACAMATA KRITIS MENEGASKAN

Kami berpihak kepada kebenaran, bukan kepada golongan.
Kami berpihak kepada keadilan, bukan kepada kekuasaan.
Kami berpihak kepada fakta, bukan kepada provokasi.

Jika benar terdapat intimidasi, maka harus diproses secara objektif. Jika terdapat tuduhan yang tidak benar, maka harus diklarifikasi secara terbuka. Tidak boleh ada yang kebal terhadap kritik, tetapi tidak boleh p**a ada yang dihukum oleh opini sebelum fakta dibuktikan.

Jangan biarkan persoalan satu atau dua pihak berubah menjadi luka bagi masyarakat Sasak dan Bali.

Kepala boleh panas, tetapi hukum harus tetap dingin.
Kritik boleh tajam, tetapi persaudaraan jangan sampai tumbang.

KACAMATA KRITIS
Mengawasi. Mengkritisi. Mengawal Kebenaran.

14/08/2026

KOPERASI BERDIRI MEGAH, SEKOLAH NYARIS ROBOH: KETIKA PENDIDIKAN DIKALAHKAN BANGUNAN

Bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdiri megah di depan SMPN 5 Praya Timur, Lombok Tengah. Ironisnya, di saat bangunan koperasi terus dikebut hingga disebut mencapai sekitar 80 persen, kondisi sekolah justru semakin memprihatinkan.

Jika benar lahan yang digunakan sebelumnya merupakan ruang kelas dan laboratorium sekolah, maka publik patut bertanya: apa yang sebenarnya sedang menjadi prioritas pembangunan ruang pendidikan anak-anak atau bangunan koperasi?

Lebih miris lagi, sejumlah bagian bangunan SMPN 5 Praya Timur disebut mengalami kerusakan berat. Bahkan, beberapa bagian atap sekolah telah roboh.

Ini bukan sekadar persoalan bangunan.

Ini adalah persoalan arah kebijakan dan keberpihakan.

Wakil Kepala SMPN 5 Praya Timur, Mansyur, menyampaikan bahwa pihak sekolah tidak memiliki kewenangan atas penggunaan lahan tersebut.

"Dari Pemda lah yang mengizinkan (membangun KDMP), kita tinggal menonton saja."

Pernyataan tersebut, jika benar demikian, menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi proses pengambilan keputusan. Pihak sekolah bahkan disebut tidak menerima surat pemberitahuan resmi sebelum pembangunan dimulai.

Lalu publik harus bertanya:

Mengapa sekolah yang menjadi tempat anak-anak menuntut ilmu justru seperti kehilangan hak untuk mengetahui apa yang terjadi di lahannya sendiri?

Dan yang lebih menggelitik:

Mengapa pembangunan bangunan baru terlihat begitu cepat, sementara kerusakan bangunan sekolah justru dibiarkan menunggu?

Jangan sampai kita sedang menyaksikan sebuah ironi pembangunan: koperasi dibangun dengan gagah, sementara ruang pendidikan dibiarkan rapuh.

Koperasi tentu penting. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga penting.

Tetapi jangan sampai pembangunan ekonomi dilakukan dengan mengorbankan ruang pendidikan.

Jangan sampai anak-anak belajar di bawah atap yang mengkhawatirkan, sementara di depan mata mereka berdiri bangunan baru yang jauh lebih kokoh.

Kalau memang pembangunan KDMP telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah, maka pemerintah wajib membuka kepada publik:

>dasar hukum penggunaan lahan;
>status dan kepemilikan lahan;
>dokumen izin pembangunan;
>siapa yang mengusulkan penggunaan lahan tersebut;
>apakah ada kajian terhadap dampaknya bagi sekolah;
>serta bagaimana solusi terhadap ruang kelas dan laboratorium yang sebelumnya digunakan.

Publik berhak tahu.

Sebab uang negara bukan milik pejabat. Lahan publik bukan milik segelintir orang. Dan sekolah bukan sekadar bangunan yang bisa dipindahkan atau dikorbankan ketika ada proyek baru.

Jangan sampai sejarah mencatat: ketika sekolah membutuhkan atap, yang datang justru koperasi. Ketika siswa membutuhkan ruang belajar, yang tumbuh malah bangunan lain.

Pemerintah jangan hanya sibuk menghitung persentase pembangunan KDMP.

Hitung juga berapa anak yang kehilangan ruang belajar.

Hitung berapa ruang kelas yang rusak.

Hitung berapa tahun sekolah menunggu perbaikan.

Dan yang paling penting, hitung keberanian pemerintah untuk menjelaskan kepada rakyat: mengapa prioritas itu dipilih?

Karena pembangunan yang benar bukan sekadar membuat bangunan terlihat megah.

Pembangunan yang benar adalah memastikan rakyat termasuk anak-anak sekolah tidak menjadi korban dari pembangunan itu sendiri.

KacaMata Kritis bertanya:

KOPERASI BOLEH BERDIRI MEGAH.
TAPI JANGAN BIARKAN SEKOLAH TEMPAT ANAK-ANAK BELAJAR BERDIRI DALAM KEHANCURAN.

Jika pendidikan dikorbankan demi proyek, maka yang sedang dibangun bukan masa depan melainkan sebuah ironi.

13/08/2026

Artinya: jangan hidup hanya dengan mengikuti perintah tanpa berpikir.

Pesan dari kalimat itu adalah

1. Gunakan akal dan pikiran sendiri.

2. Berani mempertanyakan sesuatu yang dianggap salah.

3. Jangan kehilangan prinsip hanya demi kenyamanan.

4. Kebebasan berpikir lebih berharga daripada hidup dalam kepatuhan buta.

Intinya: lebih baik menjadi manusia yang berani berpikir dan punya pendirian, daripada hidup tetapi tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sikap sendiri.

11/08/2026

EKSPANSI TAMBAK UDANG DI LOMBOK TIMUR: ANTARA CUAN SEGELINTIR, PETAKA BAGI PESISIR

Laut yang dulu biru, kini berubah hitam. Pesisir yang dulu hidup, kini perlahan mati. Di balik gegap gempita "investasi" tambak udang di Lombok Timur, tersembunyi luka ekologis yang semakin hari semakin menganga.

Ini bukan pembangunan. Ini perusakan yang dilegalkan.

1. Limbah: Racun yang Mengalir ke Laut

Air buangan tambak bukan sekadar keruh ia membawa jejak kimia, sisa pakan, dan racun yang membunuh pelan-pelan.
Di Desa Sugian, laut berubah warna. Hitam, berlumpur, berbau.
Pertanyaannya:
Siapa yang memberi izin laut dijadikan tempat sampah raksasa?

2. Mangrove Ditebang, Benteng Alam Dihancurkan

Mangrove bukan sekadar pohon. Ia benteng terakhir pesisir.
Namun hari ini, ia ditebang demi kolam-kolam buatan.
Artinya jelas:
Negara membiarkan pelindung alami dihancurkan, lalu pura-pura kaget saat abrasi datang menghantam.

3. Nelayan Dikorbankan

Di tengah janji "pertumbuhan ekonomi", nelayan justru kehilangan ruang hidup.
Wilayah tangkap menyempit.
Kepiting bakau menghilang.
Hasil laut menurun drastis.

Ironisnya, mereka yang menjaga laut justru tersingkir oleh mereka yang merusaknya.

INI BUKAN SEKADAR KONFLIK LINGKUNGAN INI KRISIS KEADILAN.

Ketika tambak tumbuh, laut mati.
Ketika investor untung, nelayan buntung.
Ketika pejabat diam, rakyat tenggelam.

Jika hari ini dibiarkan, maka tunggu saja:
Lombok Timur tidak lagi dikenal sebagai tanah nelayan melainkan kuburan ekosistem pesisir.

TUNTUTAN

1. Hentikan ekspansi tambak yang merusak lingkungan
2. Audit total izin tambak di pesisir Lombok Timur
3. Pulihkan kawasan mangrove yang telah dihancurkan
4. Tegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran
5. Kembalikan ruang hidup nelayan tradisional

11/08/2026

JANGAN GESER ARAH PERJUANGAN RAKYAT KE RANAH POLITIK!

Saya mendapat informasi bahwa ada pihak-pihak yang mulai mencoba menggiring opini seolah-olah gerakan masyarakat ini memiliki kepentingan politik tertentu.

Mari kita luruskan.

Ini bukan gerakan politik. Ini bukan pesanan siapa-siapa. Dan ini bukan panggung untuk kepentingan kelompok tertentu.

Ini murni suara masyarakat yang selama ini merasa perlu menyampaikan keresahan, aspirasi, dan keinginan mereka secara terbuka.

Ketika masyarakat bersatu menyampaikan pendapat, jangan buru-buru diberi label provokator.
Ketika rakyat mengkritik, jangan langsung dicurigai sebagai gerakan politik.
Dan ketika suara masyarakat mulai terdengar keras, jangan kemudian dicari-cari siapa aktor politik di belakangnya.

Tidak semua suara rakyat punya sponsor politik.
Tidak semua kritik punya dalang.
Kadang rakyat hanya sedang lelah karena terlalu lama tidak didengar.

Kalau ada yang tidak setuju dengan tuntutan masyarakat, jawablah dengan argumentasi dan data bukan dengan menggiring opini.

KacaMata Kritis mengingatkan:

Jangan alihkan substansi persoalan dengan isu politik. Jangan kaburkan suara masyarakat dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

Sebab ketika rakyat sudah bersuara, tugas kita bukan mencari siapa yang menyuruh mereka berbicara.

Tugas kita adalah mendengar apa yang sedang mereka perjuangkan.

Karena pada akhirnya, suara rakyat tetaplah suara rakyat, bukan milik kelompok, dan bukan milik kepentingan politik mana pun.

10/08/2026

10/08/2026

Hari Ini Lungkak Lega: Suara Rakyat Akhirnya Jadi Keputusan

Hari ini, Desa Ketapang Raya tidak sedang biasa-biasa saja.
Hari ini adalah hari di mana suara yang lama dipendam akhirnya menemukan jalannya.

Bertahun-tahun, keresahan itu hidup diam-diam di warung kopi, di berugaq, di bibir pantai Lungkak.
Bisik-bisik yang dulu dianggap angin lalu, hari ini menjelma jadi keputusan nyata.

Masyarakat tidak lagi hanya bicara.
Mereka bergerak.

Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar penutupan warung.
Ini adalah simbol bahwa kesabaran rakyat ada batasnya.

Selama ini, yang tumbuh bukan hanya bangunan-bangunan liar,
tapi juga rasa kecewa:
ketika keresahan dianggap sepele,
ketika keluhan dianggap gangguan,
dan ketika suara rakyat nyaris tak didengar.

Namun hari ini berbeda.

Ada titik balik.
Ada kesepakatan.
Ada keberanian baik dari masyarakat, maupun pihak yang akhirnya memilih untuk mendengar.

Penutupan permanen yang disepakati bukan tentang siapa kalah dan siapa menang.
Ini tentang siapa yang akhirnya sadar:
bahwa ruang hidup masyarakat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir.

Dan yang paling terasa hari ini adalah satu hal sederhana:
lega.

Wajah-wajah yang dulu penuh tanya, hari ini mulai tenang.
Bukan karena semua masalah selesai,
tapi karena untuk pertama kalinya
keinginan mereka benar-benar dianggap.

Namun, Kacamata Kritis tidak berhenti di euforia.

Pertanyaannya sekarang:
Apakah ini akan jadi awal perubahan,
atau hanya jeda sebelum masalah lain tumbuh kembali?

Karena sejarah desa sering mengajarkan
yang datang cepat, bisa hilang cepat,
jika tidak dijaga bersama.

Hari ini, rakyat senang.
Tapi besok, rakyat akan tetap mengawasi.

Sebab satu hal sudah terbukti:
ketika rakyat bersatu,
keputusan tidak lagi lahir dari atas
tapi dari bawah.

10/08/2026

Bagai mana hasil kesepakatan di desa ketapang raya...info d**g

09/08/2026

KETIKA KEKUASAAN DI DALAM PEMERINTAHAN DESA KETAPANG RAYA MENJADI ALAT PEMBUNGKAM

Di dalam pemerintahan Desa Ketapang Raya, ruang yang seharusnya menjadi tempat rakyat menyampaikan aspirasi, kini terasa semakin sempit. Bukan karena rakyat kehilangan suara tetapi karena suara itu mulai ditekan, diarahkan, bahkan perlahan dibungkam.

Ada pola yang semakin jelas terlihat:
Ketika rakyat bicara, mereka dicap provokator.
Ketika rakyat bertanya, mereka dianggap mengganggu.
Dan ketika rakyat menuntut keadilan mereka diposisikan sebagai ancaman.

Ini bukan lagi soal perbedaan pendapat.
Ini tentang bagaimana kekuasaan di dalam pemerintahan desa digunakan untuk mengendalikan narasi publik.

Opini mulai digiring secara halus:
Pertemuan dibatasi, undangan disaring, keputusan diambil tanpa keterlibatan luas masyarakat.
Yang mendukung dirangkul, yang kritis dipinggirkan.
Yang bersuara keras dibiarkan lelah sampai akhirnya diam.

Lebih ngeri lagi, semua ini dibungkus dengan alasan "demi ketertiban".

Padahal kita harus jujur:
Ketertiban tanpa keadilan hanyalah bentuk penekanan yang dibungkus rapi.

Di dalam pemerintahan Desa Ketapang Raya, rakyat seolah hanya dijadikan simbol, bukan bagian dari proses.
Suara mereka didengar hanya ketika dibutuhkan dan diabaikan ketika mulai kritis.

Dan saat suara rakyat mulai dianggap berbahaya,
itu adalah tanda paling jelas bahwa ada sesuatu yang tidak ingin dibuka ke publik.

Ingat, membungkam rakyat bukan berarti menyelesaikan masalah.
Itu hanya menunda kemarahan.

Karena satu hal yang pasti:
Suara rakyat tidak pernah benar-benar hilang
ia hanya menunggu waktu untuk bangkit lebih keras.

09/08/2026

KETAPANG RAYA LUNGKAK HARI INI: SAAT KEPENTINGAN PRIBADI MENGHANCURKAN KEADILAN PUBLIK

Hari ini, Ketapang Raya Lungkak tidak sedang baik-baik saja.

Yang terjadi bukan sekadar konflik biasa. Ini adalah potret telanjang dari kegagalan nurani ketika segelintir orang lebih memilih melindungi kenyamanan pribadinya, sambil menutup mata terhadap dampak yang dirasakan banyak orang.

Mereka tahu.
Mereka melihat.
Mereka mendengar keluhan masyarakat.

Tapi yang dipilih adalah diam.

Lebih menyakitkan lagi, ketika kepentingan pribadi dijadikan tameng, seolah-olah penderitaan warga hanyalah gangguan kecil yang bisa diabaikan. Padahal di balik itu, ada keresahan, ada ketidaknyamanan, ada ketidakadilan yang terus dibiarkan tumbuh tanpa arah.

Ini bukan lagi soal benar atau salah.
Ini soal keberanian untuk berpihak.

Pemerintah tidak boleh pura-pura tuli.
Pemerintah tidak boleh bermain aman di tengah jeritan rakyat.
Dan yang paling berbahaya pemerintah tidak boleh menjadi bagian dari pembiaran.

Karena setiap pembiaran adalah bentuk pengkhianatan.

Jika hari ini suara rakyat dibungkam, maka yang lahir bukan ketenangan melainkan kemarahan yang menunggu waktu untuk meledak.

Ingat:

Vox Populi, Vox Dei
(Suara rakyat adalah suara Tuhan)

Ketika rakyat bersatu, itu bukan sekadar keramaian.
Itu adalah tanda bahwa keadilan sedang mencari jalannya sendiri.

Dan jika keadilan itu terus dihalangi, maka sejarah akan mencatat bahwa ada kekuasaan yang memilih berdiri melawan rakyatnya sendiri.

Hari ini adalah peringatan.
Besok bisa menjadi perlawanan.

Jangan uji kesabaran rakyat terlalu jauh.