11/06/2026
Gedung Dipoles, Jalan Rakyat Berlubang: DPRD Lombok Timur Dituding Salah Prioritas
LOMBOK TIMUR– Di saat ribuan warga masih berjibaku dengan jalan rusak yang membahayakan keselamatan dan menghambat aktivitas ekonomi, pimpinan DPRD Lombok Timur justru menuai sorotan karena mendorong rencana renovasi interior gedung dewan. Langkah tersebut memicu kritik keras dari DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur yang menilai kebijakan itu sebagai bentuk kegagalan membaca kebutuhan rakyat.
Kondisi jalan di sejumlah wilayah seperti Wanasaba, Pengadangan, dan beberapa kecamatan lainnya telah lama menjadi keluhan masyarakat. Aspal yang mengelupas, lubang menganga, hingga ruas jalan yang nyaris tak layak dilalui menjadi pemandangan sehari-hari yang belum mendapat penanganan serius.
Namun di tengah persoalan infrastruktur yang mendesak itu, publik justru dikejutkan dengan munculnya rencana renovasi interior gedung DPRD Lombok Timur. Rencana tersebut dinilai menunjukkan jurang yang semakin lebar antara kepentingan rakyat dan prioritas para wakil rakyat.
Ketua DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur, Muzan, menilai langkah tersebut sebagai bentuk salah prioritas yang sulit diterima akal sehat.
“Ketika jalan-jalan di daerah pemilihan mereka sendiri masih berlubang dan aspirasi masyarakat terkait infrastruktur terus menumpuk tanpa tindak lanjut, tetapi yang diprioritaskan justru mempercantik gedung dewan, maka publik berhak bertanya: siapa sebenarnya yang mereka wakili?” tegas Muzan.
Jalan Rusak Menahun, Respons Minim
Kerusakan jalan di berbagai wilayah Lombok Timur bukan persoalan baru. Warga mengaku telah bertahun-tahun menyampaikan keluhan, namun belum melihat langkah konkret yang signifikan.
Di Kecamatan Wanasaba, sejumlah ruas jalan utama dilaporkan mengalami kerusakan parah dengan lubang yang cukup dalam dan berisiko menyebabkan kecelakaan. Kondisi serupa juga ditemukan di wilayah Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, di mana akses jalan antar-desa mengalami kerusakan yang menghambat mobilitas warga.
Bagi masyarakat, jalan bukan sekadar fasilitas umum. Jalan merupakan urat nadi ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Ketika akses jalan rusak, aktivitas masyarakat ikut terganggu dan biaya sosial yang harus ditanggung semakin besar.
Ironisnya, sebagian besar anggota DPRD yang saat ini duduk di parlemen daerah merupakan wakil dari wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur tersebut. Namun hingga kini, perbaikan jalan belum terlihat menjadi agenda yang benar-benar mendesak dalam pembahasan publik.
DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai perbedaan pilihan kebijakan semata. Organisasi tersebut menilai keputusan yang mendahulukan renovasi interior gedung dewan di tengah krisis infrastruktur mencerminkan menurunnya sensitivitas terhadap persoalan rakyat.
“Kami mengecam keras kebijakan yang menempatkan kenyamanan gedung di atas penderitaan masyarakat. Jalan yang rusak menghambat akses pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan warga. Ini bukan sekadar salah prioritas. Ini bentuk pengabaian terhadap kebutuhan paling mendasar masyarakat,” ujar Muzan.
Atas dasar itu, DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur mendesak Ketua DPRD Lombok Timur untuk menghentikan rencana renovasi interior gedung dan mengalihkan fokus kebijakan serta perhatian lembaga legislatif pada percepatan perbaikan jalan yang selama ini menjadi keluhan warga.
kami juga meminta seluruh fraksi di DPRD Lombok Timur menunjukkan keberpihakan yang jelas dengan menjadikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama dalam pembahasan anggaran daerah, tegas muzan
Polemik ini pada akhirnya bukan hanya berbicara soal renovasi gedung atau alokasi anggaran. Yang dipertanyakan publik adalah sejauh mana para wakil rakyat masih peka terhadap realitas yang dihadapi masyarakat setiap hari.
Ketika warga harus mempertaruhkan keselamatan saat melintasi jalan berlubang untuk bekerja, bersekolah, atau mengakses layanan kesehatan, sementara perhatian elite politik tersedot pada penataan ruang kerja dan estetika gedung, maka publik wajar mempertanyakan arah keberpihakan para pemegang mandat rakyat.
“Pertanyaan mendasarnya bukan lagi soal berapa anggaran yang akan digunakan. Yang harus dijawab adalah seberapa besar kepedulian para wakil rakyat benar-benar dialirkan untuk kepentingan masyarakat yang memilih mereka,” kata Muzan.
Jika rencana renovasi tetap dijalankan sementara jalan-jalan rusak di berbagai wilayah masih dibiarkan tanpa solusi yang jelas maka, DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur dipastikan akan turun kejalan membawa masa aksi untuk mendesak Ketua DPRD Lombok Timur agar membatalkan rencana renovasi interior gedung DPRD Lombok Timur.
